Pasal 12

(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: Ditjen

• memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

• meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

• peningkatan kemauan dan kemampuan;

• penggalian potensi dan sumber daya;

• penggalian nilai-nilai dasar;

• pemberian . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• pemberian akses; dan/atau

• pemberian bantuan usaha.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

• diagnosis dan pemberian motivasi;

• pelatihan keterampilan;

• pendampingan;

• pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;

• peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

• supervisi dan advokasi sosial;

• penguatan keserasian sosial; Perundang-undangan

• penataan lingkungan; dan/atau

• bimbingan lanjut.

(4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Peraturanayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:

• diagnosis dan pemberian motivasi; Ditjen b. penguatan kelembagaan masyarakat;

• kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau

• pemberian stimulan.