Pasal 20

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

• meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

• memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

• mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan Perundang-undangan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

• memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Peraturan

Pasal 21 Ditjen

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

• penyuluhan dan bimbingan sosial;

• pelayanan sosial;

• penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

• penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

• penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

• penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau

• penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 22 . . .

www.djpp.depkumham.go.id