HAK GUNA AIR

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan.

2. Hak Guna Pakai Air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air.

3. Hak . . .

1. Hak Guna Usaha Air yang selanjutnya disingkat HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air.

2. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.

3. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air Permukaan, Air Tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.

4. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

5. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

6. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.

7. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.

9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

11. Pemberi . . .

1. Pemberi Izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

2. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan pengakuan, pemenuhan, dan pelindungan terhadap pemegang Hak Guna Air.

(1) Pengaturan Hak Guna Air diselenggarakan oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melakukan pengaturan Hak Guna Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

• penjaminan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi kebutuhan pokok minimal sehari- hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif; dan

• pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

(1) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bukan

merupakan hak pemilikan atas Air.

(2) Hak Guna Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

Hak Guna Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

• HGPA; dan

• HGUA.

Bagian Kesatu Umum

HGPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diperoleh dengan:

• tanpa memerlukan izin; atau

• memerlukan izin.

Bagian Kedua Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

Paragraf 1 Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

(1) HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan HGPA yang diberikan berdasarkan perintah undang-undang di bidang Sumber Daya Air.

(2) HGPA . . .

(2) HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:

• perseorangan guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tanpa mengubah kondisi alami Sumber Air; dan

• perkumpulan petani pemakai Air yang berada dalam sistem irigasi.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Tanpa Memerlukan Izin

Pemegang HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin mempunyai hak untuk:

• memperoleh Air dan memakai Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau pertanian rakyat; dan

• mengalirkan Air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b pemegang HGPA yang diperoleh dengan tanpa memerlukan izin wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Ketiga Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin

Paragraf 1 Umum

(1) HGPA diperoleh dengan memerlukan izin jika:

• cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air;

• ditujukan . . .

• ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar; atau

• digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;
• izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat; dan
• izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah.

(1) Izin pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Air Tanah.

(2) HGPA yang timbul dari Izin pemakaian Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(1) HGPA yang diperoleh dengan memerlukan izin, lahir dalam

hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah memuat penetapan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai.

(2) Dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin

pemakaian Air Tanah tidak menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai, izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah tidak mengakibatkan timbulnya HGPA.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan perizinan:

• penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;

• penggunaan . . .

• penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat; dan
• pemakaian Air Tanah untuk pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2 Pemegang Hak Guna Pakai Air yang Diperoleh dengan Memerlukan Izin

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada:

• perseorangan yang menggunakan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;

• kelompok masyarakat yang menggunakan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;

• petani atau perkumpulan petani pemakai Air untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;

• petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

• perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan Air selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang merupakan kegiatan bukan usaha; dan

• instansi pemerintah yang menggunakan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat atau kegiatan bukan usaha.

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada:

• petani atau kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; atau

• perseorangan . . .

• perseorangan atau kelompok masyarakat yang menggunakan Air untuk kegiatan bukan usaha selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

(1) Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air

Permukaan dan/atau Air laut yang berada di darat diajukan secara tertulis kepada:

• Menteri untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional;
• gubernur untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota untuk Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
• maksud dan tujuan penggunaan Air; dan
• rencana tempat atau lokasi penggunaan.

(3) Permohonan izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Pemberi Izin untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber Daya Air guna mendapatkan rekomendasi teknis.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Pemberi Izin.

(3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat informasi mengenai:

• jenis penggunaan sumber daya air yang diperbolehkan;

• lokasi penggunaan atau pengambilan Air;

• jumlah . . .

• jumlah penggunaan atau pengambilan Air;
• cara penggunaan atau pengambilan Air;
• rencana desain bangunan dan prasarana;
• neraca Air pada Wilayah Sungai; dan
• kondisi Sumber Air.

(4) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Izin dapat:

• mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
• menetapkan izin; atau
• menolak permohonan izin.

(1) Keputusan Pemberi Izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (4) dikeluarkan paling lama 2 (dua) bulan

terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan dan

pertimbangan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air pada setiap Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Selama proses penetapan pemberian izin penggunaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pemohon tetap dapat melakukan upaya untuk memperoleh dan memakai Air guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(2) Dalam hal izin yang ditetapkan tidak sesuai dengan upaya

yang dilakukan oleh pemohon untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib melakukan penyesuaian.

(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c Pemberi Izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada pemohon izin.

(2) Penolakan . . .

(2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk permohonan izin selain bagi kebutuhan pokok sehari-hari.

(3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, tidak dapat

mengajukan kembali permohonan izin dengan menggunakan data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(1) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan

atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh:

• Menteri untuk memperoleh dan menggunakan Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas Negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
• gubernur untuk memperoleh dan menggunakan Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota untuk memperoleh dan menggunakan Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

(2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
• tempat atau lokasi penggunaan;
• maksud dan tujuan;
• cara pengambilan;
• spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
• kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
• jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor;
• jangka waktu berlakunya izin;
• persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;
• ketentuan hak dan kewajiban; dan
• sanksi administratif.

Pasal 22 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Masa Berlaku Izin penggunaan Sumber Daya Air

(1) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Dalam hal penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memerlukan prasarana dan sarana Sumber Daya Air dengan biaya besar, izin penggunaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan.

(3) Jangka waktu Izin penggunaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang.

(1) Jangka waktu izin penggunaan Sumber Daya Air selama

10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikecualikan bagi pemegang Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi untuk pertanian rakyat.

(2) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:

• selama pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air masih hidup untuk perseorangan yang menggunakan Air guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air; atau

• selama . . .

• selama kelompok masyarakat masih ada dan kelompok masyarakat tersebut masih menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar dan/atau dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air.

(3) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk irigasi bagi

pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu:

• selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk petani atau kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air; atau
• sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat untuk petani atau kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

(4) Dalam hal pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air

untuk perseorangan yang menggunakan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari meninggal dunia, izin penggunaan Sumber Daya Air wajib dilakukan pembaruan.

(5) Selama proses pembaruan izin penggunaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuota Air tetap diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

(6) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan ayat (3) tidak terpenuhi, izin penggunaan Sumber Daya Air dicabut.

Masa berlakunya izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) berakhir dengan sendirinya dalam hal:

• Sumber Daya Air musnah;
• pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela; atau
• jangka waktu berlaku izin telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan izin.

Pasal 26 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya izin penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

(1) Ketentuan dalam izin penggunaan Sumber Daya Air dapat

diubah oleh Pemberi Izin dalam hal:

• keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengalami perubahan;
• perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti; dan/atau
• pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa perubahan:

• kuota Air;
• lokasi pengambilan air;
• cara pengambilan air; dan/atau
• bangunan pengambilan Air.

(3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b diberitahukan terlebih dahulu oleh Pemberi Izin kepada pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air.

(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja

sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, Pemberi Izin menetapkan perubahan izin.

(5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan

pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

(6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin.

(7) Tindak . . .

(7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi

pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5 Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air

(1) Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan bukan

usaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemberi Izin memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.

(3) Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling

lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.

(4) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin

Penggunaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Penggunaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna sumber daya air dapat mengajukan permohonan izin baru.

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

Pasal 30 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin penggunaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6 Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Penggunaan Sumber Daya Air

(1) Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air berhak untuk

memperoleh dan memakai Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin penggunaan Sumber Daya Air.

(2) Hak pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk

kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat di dalam sistem irigasi, termasuk hak untuk mengalirkan Air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

(3) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pemegang HGPA wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang berhak atas tanah yang dilewati aliran Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(4) Dalam hal pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air

untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada memerlukan pengaliran Air di atas tanah milik orang lain, hak untuk mengalirkan Air melalui tanah orang lain didasarkan pada kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(5) Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berhak membangun prasarana dan/atau sarana Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(6) Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air wajib untuk:

• mematuhi ketentuan dalam izin;

• membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melindungi . . .

• melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
• melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
• melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
• melakukan perbaikan kerusakan Sumber Daya Air yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
• memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

(7) Kewajiban membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya

Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikecualikan bagi pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat.

(8) Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air yang

memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga berkewajiban untuk:

• mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
• memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
• menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
• memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
• melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Penggunaan Sumber Daya Air

(1) Pemberi izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai

wewenang:

• menetapkan izin;
• mengubah izin;
• memperpanjang izin; dan
• memberikan sanksi administratif.

(2) Pemberi izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai

tanggung jawab untuk:

• memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
• memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat pelaksanaan izin penggunaan Sumber Daya Air; dan
• mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

Bagian Keempat Pengakuan Hak Guna Pakai Air

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mewujudkan pengakuan HGPA untuk:

• HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin dalam bentuk dokumen HGPA; dan
• HGPA yang diperoleh dengan memerlukan izin dalam bentuk keputusan pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah yang menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan dipakai.

(2) Dokumen HGPA dan keputusan pemberian izin penggunaan

Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rencana alokasi Air.

(3) Dokumen . . .

(3) Dokumen HGPA dan keputusan pemberian izin penggunaan

Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

(4) HGPA yang diperoleh tanpa memerlukan izin diakui selama

pemegang HGPA masih hidup dan/atau masih memakai Air.

(5) Hak-hak tradisional masyarakat yang telah memakai Air

secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat berdasarkan norma dan kearifan lokal, diberikan penghormatan dengan menempatkannya sebagai pemakai terdahulu.

Bagian Kelima Pemenuhan Hak Guna Pakai Air

(1) HGPA termasuk hak untuk mendapatkan akses ke Sumber

Air.

(2) Dalam hal Sumber Air berada di atas tanah milik

perseorangan, masyarakat di sekitar Sumber Air yang memerlukan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dapat mengakses ke Sumber Air dengan memberitahukan kepada pemilik tanah.

(3) Dalam hal Sumber Air berada di atas tanah milik

perseorangan, masyarakat di sekitar Sumber Air yang memerlukan Air untuk pertanian rakyat diluar sistem irigasi yang sudah ada, dapat mengakses ke Sumber Air dengan kesepakatan pemilik tanah.

(4) Masyarakat yang tinggal di sekitar Sumber Air yang berada

di atas tanah milik perseorangan yang memerlukan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat, dapat menggunakan Air dengan kesepakatan pemilik tanah.

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 36 . . .

(1) Pemenuhan HGPA untuk kebutuhan pokok minimal

sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dengan ketentuan:

• sebesar 60 (enam puluh) liter per orang per hari;
• paling sedikit sesuai kualitas Air baku untuk Air minum; dan
• diperoleh dari Sumber Air atau tempat pengambilan Air yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan waktu tempuh paling lama 20 (dua puluh) menit dengan jalan kaki dari permukiman.

(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan melalui prasarana dan sarana penyediaan Air berupa:

• jaringan irigasi;
• saluran Air;
• tampungan Air;
• sumur umum;
• terminal Air;
• hidran umum;
• jaringan perpipaan sistem penyediaan Air minum; dan/atau
• bentuk lainnya.

(3) Guna pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi melalui programnya berkewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota.

(4) Untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum.

(5) Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota

tidak terdapat Sumber Air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan hanya terdapat saluran distribusi perpipaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum dalam penyediaan hidran umum atas biaya pemerintah kabupaten/kota.

(6) Dalam . . .

(6) Dalam hal pada suatu lokasi dalam wilayah kabupaten/kota

tidak terdapat Sumber Air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan tidak dilalui saluran distribusi perpipaan, pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum dalam penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas biaya pemerintah kabupaten/kota.

(7) Dalam hal terjadi kondisi kekeringan dan pada suatu lokasi

dalam wilayah kabupaten/kota tidak terdapat Sumber Air yang layak untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari serta hanya terdapat sistem penyediaan Air minum, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum untuk penyediaan Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(8) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak mampu

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(9) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat

diberikan atas dasar permintaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi atau Pemerintah.

(10) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan

pemenuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

(1) Pemenuhan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap

HGPA untuk pertanian rakyat diberikan setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas Air terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi.

(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

melalui:

• penyusunan rencana tata tanam; dan
• pelaksanaan pengaturan Air irigasi.

(3) Pemenuhan . . .

(3) Pemenuhan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terhadap

HGPA untuk kegiatan bukan usaha diberikan setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas Air dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi.

(4) HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

diberikan dalam bentuk kuota Air pada bangunan pengambilan di Sumber Air atau pintu pengambilan pada bangunan utama di saluran irigasi.

Bagian Keenam Pelindungan Hak Guna Pakai Air

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melindungi pemegang HGPA:

• atas kepastian menikmati haknya;
• dari pelanggaran oleh pihak lain; dan
• atas tersedianya Air secara berkelanjutan.

(2) Pelindungan berupa kepastian menikmati haknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

• pembangunan prasarana dan sarana Sumber Daya Air;
• pengaturan penggunaan prasarana pengambilan Air Tanah;
• pengelolaan kualitas Air; dan
• pelaksanaan alokasi Air sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

• monitoring dan evaluasi terhadap HGPA yang telah diberikan; dan/atau
• penindakan terhadap penyalahgunaan HGPA berdasarkan dokumen HGPA dan izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pemakaian Air Tanah yang ditetapkan.

(4) Pelindungan berupa tersedianya Air secara berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

• perencanaan . . .

• perencanaan dan pelaksanaan konservasi Sumber Daya Air;
• pencegahan terhadap pencemaran Air;
• penghematan Air; dan
• pengelolaan kualitas Air.

(1) Pemegang HGPA yang haknya dilanggar oleh pihak lain

dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah pada wilayah sungai bersangkutan atau instansi yang membidangi Air Tanah.

(2) Pelanggaran HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disebabkan oleh:

• tindak pidana;
• perbuatan perdata;
• pelanggaran ketentuan administratif; atau
• kepentingan negara di luar pertahanan.

(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat dugaan tindak pidana, Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah menugaskan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air yang dilakukan oleh PPNS diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(1) Apabila hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (3) terdapat Pemegang HGPA yang tidak memperoleh haknya sebagai akibat pelanggaran pihak lain, dapat diberikan kompensasi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan sebagai akibat dari:

• kesalahan yang dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau

• kesalahan . . .

• kesalahan pengguna air lainnya.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air apabila kesalahan dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau

• uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak apabila kesalahan dilakukan oleh pengguna air lainnya.

(4) Kompensasi berupa keringanan biaya jasa pengelolaan

sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur oleh Pemberi Izin.

(5) Kompensasi berupa uang atau bentuk lain sesuai

kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah.

Bagian Ketujuh Penyusunan Dokumen Hak Guna Pakai Air

(1) HGPA yang telah dimiliki oleh pengguna Sumber Daya Air

atau pemakai Air Tanah didokumentasikan oleh Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan atau instansi yang membidangi Air Tanah.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Dokumen HGPA paling sedikit memuat informasi mengenai:

• kelompok pengguna Air;
• jenis penggunaan Air;
• kuota penggunaan Air; dan
• lokasi pengambilan Air.

(4) Dokumen HGPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dimaksudkan untuk:

• melindungi . . .

• melindungi HGPA yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan HGPA yang diperoleh dengan izin; dan
• mengetahui jumlah Air yang masih tersedia dan jumlah Air yang HGPA nya telah dimiliki.

Bagian Kesatu Umum

HGUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh berdasarkan Izin pengusahaan Sumber Daya Air yang terdiri atas:

• izin pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan;
• izin pengusahaan Sumber Daya Air untuk Air laut yang berada di darat; dan
• izin pengusahaan Air Tanah untuk pengusahaan Air Tanah.

Izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

(1) Izin pengusahaan Air Tanah untuk pengusahaan Air Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Air Tanah.

(2) HGUA yang timbul dari Izin pengusahaan Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah ini.

(1) HGUA lahir dalam hal izin pengusahaan Sumber Daya Air atau

izin pengusahaan Air Tanah memuat penetapan kuota Air yang dapat diperoleh dan diusahakan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin

pengusahaan Air Tanah tidak menetapkan kuota Air yang dapat diperoleh dan diusahakan, izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah tidak mengakibatkan timbulnya HGUA.

Bagian Kedua Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Izin pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.

Izin pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dan huruf b diberikan kepada:

• perseorangan; atau
• badan usaha.

(1) Permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air diajukan

secara tertulis kepada:

• Menteri untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara dan Wilayah Sungai strategis nasional;
• gubernur untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota untuk Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;

• maksud dan tujuan pengusahaan Air;

• rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;

• bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan;

• jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;

• jenis . . .

• jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
• rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang diperlukan;
• rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana; dan
• hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan Sumber Daya Air.

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

(4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus dilaksanakan oleh pemohon izin pada waktu menyusun rencana pengusahaan Sumber Daya Air.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi

publik diatur dengan Peraturan Menteri.

(6) Permohonan izin pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon kepada Pemberi Izin untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber Daya Air guna mendapatkan rekomendasi teknis.

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)

diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Pemberi Izin.

(3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat informasi mengenai:

• jenis pengusahaan yang diperbolehkan;
• lokasi pengusahaan atau pengambilan Air;
• jumlah pengusahaan atau pengambilan Air;
• cara pengusahaan atau pengambilan Air;
• rencana desain bangunan dan/atau prasarana;
• neraca Air pada Wilayah Sungai; dan
• kondisi Sumber Air.

(4) Dengan . . .

(4) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Izin dapat:

• mengembalikan permohonan izin dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
• menetapkan izin; atau
• menolak permohonan izin.

(1) Keputusan Pemberi Izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (4) dikeluarkan paling lama 4 (empat) bulan

terhitung sejak permohonan izin beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan permohonan dan

pertimbangan pemberian Izin pengusahaan Sumber Daya Air pada setiap Sumber Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c Pemberi Izin wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada Pemohon.

(2) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, tidak dapat

mengajukan kembali permohonannya dengan menggunakan data yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh:

• Menteri, untuk Air Permukaan pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
• gubernur, untuk Air Permukaan pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
• bupati/walikota, untuk Air Permukaan pada Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Izin . . .

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
• tempat atau lokasi penggunaan;
• maksud dan tujuan;
• cara pengambilan;
• spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
• kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
• jadwal pengambilan air dan kewajiban untuk melapor;
• jangka waktu berlakunya izin;
• persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;
• ketentuan hak dan kewajiban; dan
• sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Izin pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Masa berlaku izin pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penetapan masa berlaku izin pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

• ketersediaan Air;
• kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau
• tujuan pengusahaan.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan

prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

(5) Jangka waktu izin pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat diperpanjang.

(1) Dalam hal HGUA diberikan kepada perseorangan atau badan

usaha yang pemilik usahanya berubah, HGUA hapus dengan sendirinya.

(2) Dalam hal HGUA diberikan kepada badan usaha yang

berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, HGUA hapus dengan sendirinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya izin pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Perubahan Izin pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Ketentuan dalam izin pengusahaan Sumber Daya Air dapat

diubah oleh Pemberi Izin dalam hal:

• keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) mengalami perubahan;
• perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
• perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
• pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa perubahan:

• kuota Air;

• lokasi pengambilan;

• cara . . .

• cara pengambilan; dan/atau
• bangunan pengambilan Air.

(3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf c diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi izin kepada pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air.

(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja

sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh pemegang izin, Pemberi Izin menetapkan perubahan izin.

(5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan

pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

(6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin.

(7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi

pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Perpanjangan Izin pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa

berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan

dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemberi Izin memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.

(3) Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin pengusahaan

Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.

(5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin

pengusahaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru.

(6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap disetujui.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air berhak untuk:

• menggunakan dan mengusahakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
• membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:

• mematuhi ketentuan dalam izin;
• membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
• melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
• melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
• melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
• memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

(3) Pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air yang

memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berkewajiban untuk:

• mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
• memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
• menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
• memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
• melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

(4) Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan Sumber Daya Air

menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Pemberi Izin pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai

wewenang:

• menetapkan izin;
• mengubah izin;
• memperpanjang izin; dan
• memberikan sanksi administratif.

(2) Pemberi Izin pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai

tanggung jawab untuk:

• memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan Air;
• memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat pelaksanaan izin pengusahaan Sumber Daya Air; dan
• mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

Bagian Kedelapan Pengakuan Hak Guna Usaha Air

(1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mewujudkan pengakuan HGUA dalam bentuk:

• keputusan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah yang menetapkan kuota Air yang diperoleh dan diusahakan; dan
• dokumen HGUA.

(2) Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan dasar penyusunan rencana alokasi Air.

(3) Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan Pemenuhan Hak Guna Usaha Air

(1) HGUA dipenuhi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan.

(2) HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi

setelah kebutuhan pokok sehari-hari atas Air dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi.

(3) Dalam hal pada Wilayah Sungai telah tersedia prasarana

Sumber Daya Air, HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah yang telah ditetapkan setelah kebutuhan pokok minimal sehari- hari atas Air dan pertanian rakyat telah terpenuhi.

(4) HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk kuota Air pada bangunan pengambilan di Sumber Air atau pintu pengambilan pada bangunan utama di saluran irigasi.

(5) Dalam hal ketersediaan Air pada Sumber Air berkurang

karena perubahan secara alamiah, kerusakan prasarana Sumber Daya Air atau sebab lain di luar kemampuan Pengelola Sumber Daya Air, Pemberi Izin dapat melakukan pengurangan alokasi Air dari kuota Air sebagaimana tercantum dalam izin atau dilakukan penggiliran alokasi Air secara proporsional.

(6) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib memenuhi

HGUA yang telah ditetapkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah melalui program pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Sumber Daya Air.

(7) Pemegang HGUA dapat mengalirkan Air di atas tanah orang

lain berdasarkan persetujuan dari pihak yang berhak atas tanah berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

(8) Masyarakat yang tanahnya dilewati saluran Air untuk

kegiatan usaha, dapat menggunakan Air dari saluran yang melewati tanahnya untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(9) Pengelola . . .

(9) Pengelola Sumber Daya Air harus mengalokasikan Air untuk

pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi masyarakat di sepanjang saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kesepuluh Pelindungan Hak Guna Usaha Air

(1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melindungi pemegang HGUA:

• atas kepastian menikmati haknya; dan
• dari pelanggaran oleh pihak lain.

(2) Pelindungan berupa kepastian menikmati haknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

• pembangunan prasarana dan sarana Sumber Daya Air;
• pengelolaan kualitas Air; dan
• pelaksanaan alokasi Air sesuai dengan kebutuhan.

(3) Pelindungan dari pelanggaran oleh pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

• monitoring dan evaluasi terhadap HGUA yang telah diberikan; dan/atau
• penindakan terhadap penyalahgunaan HGUA berdasarkan izin pengusahaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan.

(1) Pemegang HGUA yang haknya dilanggar oleh pihak lain

dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah pada Wilayah Sungai bersangkutan atau instansi yang membidangi Air Tanah.

(2) Pelanggaran HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disebabkan oleh:

• tindak pidana;
• perbuatan perdata;
• pelanggaran ketentuan administratif; atau
• kepentingan negara di luar pertahanan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdapat dugaan tindak pidana, Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah menugaskan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(1) Apabila hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 65 ayat (3) terdapat Pemegang HGUA yang tidak memperoleh haknya sebagai akibat pelanggaran pihak lain, dapat diberikan kompensasi.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan sebagai akibat dari:

• kesalahan yang dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau
• kesalahan pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha lainnya.

(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• keringanan biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air apabila kesalahan dilakukan oleh pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah; atau
• uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan para pihak apabila kesalahan dilakukan oleh pengguna Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha lainnya.

(4) Kompensasi berupa keringanan biaya jasa pengelolaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur oleh Pemberi Izin.

(5) Kompensasi berupa uang atau bentuk lain sesuai

kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat difasilitasi oleh Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi Air Tanah.

Bagian . . .

Bagian Kesebelas Penyusunan Dokumen Hak Guna Usaha Air

(1) HGUA yang telah dimiliki oleh pengguna Sumber Daya Air

untuk kegiatan usaha didokumentasikan oleh Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan atau instansi yang membidangi Air Tanah.

(2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Dokumen HGUA paling sedikit memuat informasi mengenai:

• kelompok pengguna Air untuk kegiatan usaha;
• jenis penggunaan Air untuk kegiatan usaha;
• kuota penggunaan Air untuk kegiatan usaha;
• lokasi pengambilan Air; dan
• jangka waktu berlakunya izin.

(4) Dokumen HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dimaksudkan untuk:

• melindungi HGUA; dan
• mengetahui jumlah Air yang masih tersedia dan jumlah Air yang HGUAnya telah dimiliki.

Bagian Kesatu Prioritas Perizinan

(1) Hak Guna Air yang diperoleh dengan memerlukan izin

ditetapkan berdasarkan ketersediaan Air dan peruntukan Air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

berdasarkan urutan prioritas:

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;

• pemenuhan . . .

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
• pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
• pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
• kegiatan bukan usaha; dan
• pengusahaan Sumber Daya Air lainnya.

Bagian Kedua Prioritas Penyediaan Air

(1) Penyediaan Air untuk memenuhi HGPA dan HGUA

dilakukan melalui penyediaan Sumber Daya Air.

(2) Penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok

sehari-hari dan Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan Air di atas semua kebutuhan.

(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk

pemenuhan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan daripada Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(4) Prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan izin;
• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah ditetapkan izinnya.

(5) Setelah urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) urutan prioritas selanjutnya yaitu:

• Air . . .

• Air bagi pengusahaan Air baku untuk sistem penyediaan Air minum yang telah ditetapkan izinnya;
• Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan izinnya; dan
• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya.

(6) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan

prioritas penyediaan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(7) Dalam menetapkan prioritas penyediaan Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), Pemerintah atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

(1) Urutan prioritas penyediaan Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) dapat diubah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perkembangan kondisi Air dan keadaan setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, dalam hal Sumber Daya Air diperlukan untuk:

• memenuhi kepentingan yang mendesak; dan
• kepentingan pertahanan negara.

(2) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan

kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak terpenuhinya Air bagi pemegang Hak Guna Air, pemegang Hak Guna Air tidak diberikan kompensasi.

(3) Dalam hal terjadi bencana alam yang mengakibatkan tidak

dapat dipenuhinya hak pemegang Hak Guna Air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan pemegang Hak Guna Air.

(4) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(5) Dalam hal terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tingkat bencana mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada saat keadaan darurat.

(6) Bantuan . . .

(6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan

hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sesuai dengan standar pelayanan minimal.

(7) Bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan pedoman dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Bagian Kesatu Pengawasan

(1) Pengawasan atas penggunaan HGPA dan HGUA bertujuan

untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, dan pengaduan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Hak Guna Air.

(5) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya, wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penggunaan

HGPA dan HGUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Bagian . . .

Bagian Kedua Sanksi Administratif

(1) Pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air dan/atau izin

pengusahaan Sumber Daya Air dikenai sanksi administratif oleh Pemberi Izin sesuai dengan kewenangannya dalam hal:

• melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (6) atau Pasal 61 ayat (2); dan/atau

• pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air dan/atau izin pengusahaan Sumber Daya Air yang memerlukan pelaksanaan kegiatan konstruksi pada Sumber Air tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (8) atau Pasal 61 ayat (3).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secara berjenjang berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
• pencabutan izin.

(3) Pemegang izin pemakaian Air Tanah dan/atau izin

pengusahaan Air Tanah dikenai sanksi administratif oleh Pemberi Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Air Tanah.

(1) Pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), HGPA atau HGUA tidak hapus dan alokasi Air tetap diberikan.

Pasal 75 . . .

(1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya

sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga, pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara

pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan

secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

• penghentian sementara pertama; dan
• penghentian sementara kedua.

(4) Penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.

(5) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara pertama pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), HGPA atau HGUA tidak hapus tetapi alokasi Air tidak diberikan.

(6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya

sampai dengan jangka waktu penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kedua.

(7) Penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pertama.

(8) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara kedua pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan dihentikan untuk jangka waktu tertentu dan HGPA atau HGUA tidak diberikan.

Pasal 76 . . .

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya

setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c.

(2) Dalam hal izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin

pengusahaan Sumber Daya Air dicabut, izin berakhir dan HGPA atau HGUA hapus.

Akibat dari pengenaan sanksi administratif terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan Air Tanah, ketentuan HGPA atau HGUA atas Air Tanah berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (8), dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengelola Sumber Daya Air atau instansi yang membidangi

Air Tanah dalam keadaan memaksa dapat melakukan tindakan berupa penghentian, pengurangan atau penundaan pemberian alokasi Air untuk sementara waktu.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak

terjadinya keadaan memaksa sampai dengan keadaan memaksa dapat diatasi.

(3) Terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dinyatakan secara resmi kepada masyarakat oleh bupati/walikota yang berada pada Wilayah Sungai.

(4) Keadaan . . .

(4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• kebakaran yang memerlukan Air untuk pemadaman;
• pencemaran pada Sumber Air yang memerlukan penggelontoran atau pembilasan;
• perang yang memerlukan Sumber Daya Air sebagai pertahanan negara;
• wabah penyakit yang terdapat pada Sumber Air yang mengakibatkan Air tidak dapat dipakai;
• bencana alam yang mengakibatkan kerusakan prasarana Sumber Daya Air untuk sementara waktu; atau
• keadaan memaksa lainnya yang terkait Sumber Daya Air.

(5) Selama penundaan atau penghentian sementara pemberian

alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan upaya agar kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air tetap terpenuhi.

(6) Pemerintah dan pemerintah provinsi dapat memberikan

bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Setelah keadaan memaksa dinyatakan berakhir oleh

bupati/walikota, pemberian alokasi Air diberlakukan kembali.

(1) Penyelesaian sengketa Hak Guna Air dapat dilakukan

melalui:

• musyawarah;
• penyelesaian sengketa di luar pengadilan; atau
• penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat.

(3) Penyelesaian . . .

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mediasi.

(4) Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), para pihak yang bersengketa dapat menunjuk mediator dari Pengelola Sumber Daya Air atau mediator lain.

(5) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Selama proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), HGPA atau HGUA yang dimiliki oleh para pihak tetap dipenuhi.

(1) Izin penggunaan Sumber Daya Air dan/atau izin

pengusahaan Sumber Daya Air yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

(2) Izin pemakaian Air Tanah dan/atau izin pengusahaan Air

Tanah yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

HGPA untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014

,

ttd.