STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.

7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

8. Fakultas . . .

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.

3. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.

8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.

9. Tenaga . . .

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

(1) Unhas memiliki visi menjadi pusat unggulan dalam

pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis benua maritim Indonesia.

(2) Unhas memiliki misi:

• menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang adaptif-kreatif.
• melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
• menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis dan untuk kemasalahatan benua maritim Indonesia.

(3) Unhas memiliki tata nilai:

• integritas;
• inovatif;
• katalitis; dan
• arif.

(4) Unhas memiliki tujuan :

• menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia; dan

• memajukan . . .

• memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia.

(5) Unhas memiliki otonomi dalam pengelolaan dan

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip akuntabel, transparan, nirlaba, efisien, dan efektif.

IDENTITAS

Bagian Kesatu Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Unhas merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Unhas berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hari jadi (dies natalis) Unhas adalah tanggal 10 September.

Bagian Kedua Lambang, Bendera, Himne, dan Mars

(1) Unhas memiliki lambang, bendera, himne, dan

mars.

(2) Lambang . . .

(2) Lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakar pada nilai budaya, kejuangan dan sejarah Unhas yang berfungsi sebagai identitas, eksistensi, dan sarana pemersatu.

(3) Lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan

lambang, bendera, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesatu Pendidikan

(1) Unhas menyelenggarakan pendidikan akademik dan

profesi, serta dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi.

(2) Unhas dapat membuka, mengubah, dan menutup

Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau Sekolah.

(4) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

bekerja sama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(5) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Unhas . . .

(6) Unhas dapat menyelenggarakan program pendidikan

jarak jauh untuk mendukung perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pendidikan Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan SA.

(1) Unhas menyelenggarakan pendidikan berdasarkan

pada standar pendidikan Unhas yang memiliki daya saing internasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Unhas menyelenggarakan pendidikan dengan

kurikulum yang dikembangkan berdasarkan tujuan Unhas, capaian pembelajaran program studi, kompetensi, tantangan lokal, dan global.

(3) Unhas mengevaluasi kurikulum secara berkala dan

komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan

pengembangan kurikulum, tahun akademik, serta syarat kelulusan dari suatu program studi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar

resmi di Unhas.

(2) Bahasa daerah dan bahasa asing lain dapat

digunakan sebagai bahasa pengantar di Unhas.

Pasal 10 . . .

(1) Unhas menerima Mahasiswa berkewarganegaraan

Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Unhas wajib mencari dan menjaring calon

Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program sarjana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan

penerimaan Mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unhas memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat

kepada lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lulusan Unhas berhak menggunakan gelar

akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi yang diberikan oleh Unhas.

(3) Unhas dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau

sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan Unhas apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat lulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 12 . . .

(1) Unhas dapat memberikan gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan kepada seseorang karena:

• prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
• pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan dalam arti luas, dan kemanusiaan.

(2) Unhas dapat mencabut gelar doktor kehormatan

dan/atau penghargaan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan

pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Kedua Penelitian

(1) Unhas menyelenggarakan penelitian untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan kompetensi keilmuan.

(1) Unhas menyelenggarakan penelitian yang hasilnya

dimanfaatkan untuk:

• pengayaan . . .

• pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
• peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
• peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
• pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
• perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan

dan/atau dipublikasikan.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diusulkan untuk memperoleh Hak

Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau

membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil penelitian Sivitas Akademika dapat diberikan

penghargaan jika:

• diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;
• memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
• menghasilkan teknologi tepat guna; dan/atau
• diterbitkan sebagai buku referensi.

Pasal 15 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, dan pemberian penghargaan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kemaslahatan, dan kesejahteraan umum.

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan

untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

(4) Unhas memberikan penghargaan atas hasil

pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dan dimanfaatkan oleh dunia usaha dan/atau teknologi tepat guna.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pengabdian kepada masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Umum

(1) Organ Unhas terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SA.

(2) Pemimpin dan pimpinan organ Unhas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada organ Unhas yang lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja

antarorgan Unhas diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kedua Majelis Wali Amanat

(1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetujui usul perubahan Statuta Unhas;

• menetapkan kebijakan umum Unhas;

• bersama SA menetapkan norma Unhas dan tolok ukur kinerja Unhas;

• mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana tahunan yang diusulkan oleh Rektor;

• mengawasi pengelolaan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unhas;

• mengangkat dan memberhentikan Rektor;

• melakukan . . .

• melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor dan SA;
• mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA;
• membangun dan membina jejaring dengan individu serta organisasi eksternal;
• memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan Unhas; dan
• membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA.

(2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan.

(4) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian

permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) bersifat mengikat.

Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• warga negara Indonesia;

• mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unhas;

• mempunyai . . .

• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
• mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unhas, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unhas dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat;
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
• tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA.

(1) Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang

yang terdiri atas:

• Menteri;
• Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
• Rektor;
• ketua SA;
• wakil dari masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang;
• wakil dari Dosen sebanyak 8 (delapan) orang;
• wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 2 (dua) orang;
• ketua Ikatan Alumni Unhas sebagai wakil alumni; dan
• ketua Senat Mahasiswa Unhas atau sebutan lain sebagai wakil Mahasiswa.

(2) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan

Kementerian untuk menghadiri rapat MWA.

(3) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dapat

menunjuk pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri rapat MWA.

(4) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri.

(5) Anggota . . .

(5) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan

4 (empat) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Anggota MWA dari unsur Mahasiswa diangkat untuk

masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

(7) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
• dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• melanggar kode etik Unhas; atau
• mengundurkan diri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengangkatan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA memiliki hak suara yang sama,

kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(2) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor,

Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

(3) Ketua SA dan Rektor tidak memiliki hak suara

dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang

dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 22 . . .

(1) Pengurus MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua;
• 2 (dua) orang wakil ketua; dan
• 1 (satu) orang sekretaris eksekutif.

(2) Pengurus MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipilih dari dan oleh anggota MWA

(3) Pengurus MWA dilarang merangkap jabatan sebagai:

• pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di Unhas dan/atau pada perguruan tinggi lain;
• pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
• pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.

(4) Masa jabatan pengurus MWA adalah 4 (empat)

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan

pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang

bertugas memberikan masukan untuk pengembangan Unhas.

(2) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.

(3) Anggota kehormatan MWA paling banyak terdiri atas

10 (sepuluh) orang.

(4) Anggota . . .

(4) Anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) berasal dari tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian tinggi terhadap Unhas.

(5) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan

oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan

anggota kehormatan MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk

KA.

(2) KA mempunyai tugas:

• melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Unhas di bidang nonakademik;
• melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(3) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan

bertanggung jawab kepada MWA.

(4) Anggota KA termasuk ketua paling banyak

berjumlah 5 (lima) orang:

(5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
• pengelolaan barang milik negara.

(6) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan

diberhentikan oleh MWA.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja,

dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Rektor

(1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Unhas.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu oleh unsur:

• wakil Rektor paling banyak 5 (lima) orang;
• sekretaris universitas;
• satuan pengawasan internal;
• satuan penjaminan mutu internal;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik;
• pelaksana administrasi;
• satuan pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Masa jabatan wakil Rektor mengikuti masa jabatan

Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja unsur-unsur yang berada di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Persyaratan untuk menjadi Rektor sebagai berikut:

• beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

• warga negara Indonesia;

• Dosen . . .

• Dosen Pegawai Negeri Sipil berpendidikan doktor (S3) yang diperoleh dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
• Dosen Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan serendah-rendahnya lektor kepala pada saat melamar menjadi calon rektor;
• berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
• tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• tidak pernah melanggar kode etik dosen;
• memiliki integritas;
• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Unhas;
• memahami sistem pendidikan Unhas dan nasional;
• memiliki kompetensi manajerial;
• memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
• tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan
• bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan

oleh MWA.

(2) Proses . . .

(2) Proses pemilihan Rektor dilakukan melalui

musyawarah dengan aklamasi atau melalui pemungutan suara.

(3) Penetapan dan pelantikan Rektor oleh MWA paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pemilihan selesai.

(4) Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

• organ lain dilingkungan Unhas;
• badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain;
• lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
• badan usaha di dalam maupun diluar Unhas; dan/atau
• institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penjaringan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

(6) Jabatan Rektor berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
• dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• melanggar kode etik Unhas; atau
• mengundurkan diri.

Pasal 28 . . .

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas

dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh salah satu wakil Rektor.

(2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, salah satu wakil Rektor diangkat menjadi Rektor oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap dan sisa masa

jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

(1) Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas

nama Unhas.

(2) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili

Unhas apabila:

• terjadi perkara di depan pengadilan antara Unhas dan Rektor;
• mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Unhas;
• melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
• melakukan perbuatan yang merugikan Unhas.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Unhas.

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

• mengusulkan . . .

• mengusulkan kebijakan akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan kepada SA;

• melaksanakan kebijakan akademik, kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang ditetapkan oleh SA;

• menyusun kode etik Unhas untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;

• menyusun rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

• menyusun dan mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan rencana strategis Unhas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh MWA;

• mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;

• mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor, pimpinan unit di bawah Rektor, dan pegawai Unhas berdasarkan Statuta Unhas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta Unhas, Peraturan MWA, Peraturan Rektor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

• bertindak keluar untuk dan atas nama Unhas sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Unhas;

• mengelola seluruh kekayaan Unhas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Unhas;

• mengangkat, membina, memindahkan, mengembangkan, dan memberhentikan pegawai Unhas;

• menerima, mengangkat, membina, mengembangkan dan memberhentikan Mahasiswa;

• menyelenggarakan . . .

• menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
• menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang andal untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana;
• menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan tahunan Unhas kepada MWA;
• mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
• mengajukan usul penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
• mengelola satuan usaha dan dana abadi Unhas; dan
• melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh MWA.

Bagian Keempat Senat Akademik

SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

SA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyusun . . .

• menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik dan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

• menetapkan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;

• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu;

• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;

• mengawasi pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

• merekomendasikan kepada Rektor pemberian dan/atau pencabutan gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan DP;

• mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;

• mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;

• memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan profesor;

• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan di bidang akademik oleh Dosen dan Mahasiswa kepada Rektor;

• menyusun rencana induk pengembangan Unhas bersama Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada MWA;

• memberikan . . .

• memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Rektor;
• memberikan pertimbangan kepada MWA tentang kinerja akademik Rektor;
• memberikan pertimbangan kepada MWA tentang usulan Peraturan MWA atau perubahannya yang diusulkan oleh Rektor;
• mengusulkan calon Rektor kepada MWA;
• secara proaktif menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum untuk pengembangan Unhas;
• menyusun dan mengusulkan peraturan MWA dalam bidang kebijakan akademik; dan
• menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada MWA.

(1) Keanggotaan SA terdiri atas:

• Dosen yang berasal dari Fakultas;
• Rektor; dan
• Wakil Rektor, Dekan, dan unsur lain.

(2) SA dapat membentuk komisi atau panitia

khusus/terbatas untuk kepentingan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan akademik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, alat

kelengkapan SA, hak suara, dan tata cara pembuatan keputusan diatur dengan Peraturan SA.

(1) SA dapat membentuk DP yang beranggotakan

profesor dengan tugas dan wewenang:

• mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;

• mengembangkan . . .

• mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan; dan
• menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur Unhas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan DP

diatur dengan Peraturan SA.

(1) Anggota SA harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan akademik;
• memahami sistem pendidikan Unhas dan pendidikan tinggi nasional;
• memiliki rekam jejak dan reputasi akademik yang baik; dan
• memiliki pengalaman dalam pengembangan Unhas.

(2) Keanggotaan SA berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• diangkat dalam jabatan lain di luar Unhas;
• menduduki jabatan struktural di Unhas;
• dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
• melanggar kode etik Unhas; atau
• mengundurkan diri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan,

pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota SA diatur dengan Peraturan SA.

Pasal 36 . . .

(1) SA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang

sekretaris merangkap anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipilih dari anggota yang berasal dari Dosen.

(3) Ketua SA dilarang merangkap jabatan sebagai

pimpinan organ dan/atau unsur lain di lingkungan Unhas.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota SA diangkat untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

(5) Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan

sekretaris SA dilakukan oleh MWA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan,

pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian ketua dan sekretaris SA diatur dengan Peraturan SA.

Bagian Kelima Organisasi Fakultas dan Sekolah

(1) Fakultas terdiri atas:

• pimpinan Fakultas;
• senat Fakultas;
• Departemen;
• Program Studi;
• laboratorium; dan
• unsur lain yang diperlukan.

(2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu

oleh wakil Dekan.

(3) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

(4) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(5) Departemen . . .

(5) Departemen, Program Studi, laboratorium, dan

unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dipimpin oleh seorang ketua atau kepala.

(6) Apabila diperlukan, pimpinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh seorang sekretaris.

(7) Pimpinan Fakultas, Departemen, Program Studi,

laboratorium, dan unsur lain yang diperlukan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(8) Dekan dan wakil Dekan diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

(9) Pimpinan Departemen, Program Studi, laboratorium,

dan unsur lain yang diperlukan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

Fakultas, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan, serta pimpinan organisasi Fakultas lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

(1) Selain Fakultas, Unhas dapat membentuk Sekolah

sebagai unsur pelaksana akademik sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu

oleh wakil Dekan.

(3) Pimpinan Sekolah diangkat untuk masa jabatan 4

(empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Sekolah,

syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan wakil Dekan Sekolah diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Bagian Keenam Ketenagaan

(1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga

Kependidikan.

(2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berstatus:

• pegawai negeri sipil; dan
• nonpegawai negeri sipil.

(3) Hak dan kewajiban pegawai Unhas yang berstatus

nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai Unhas yang berstatus pegawai negeri sipil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban

pegawai Unhas yang berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

(5) Unhas dapat memberhentikan dan memindahkan

pegawai Unhas yang berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Rekrutmen pegawai Unhas yang berstatus pegawai

negeri sipil dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan Unhas.

(2) Pengangkatan . . .

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Unhas

yang berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Rekrutmen pegawai Unhas yang berstatus

nonpegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Unhas berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.

(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai Unhas

yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga

administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja di Unhas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan

untuk diisi oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Unhas wajib membangun dan mengembangkan

sistem kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.

(2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1)

bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain

dapat diangkat menjadi Dosen Unhas berdasarkan usulan kebutuhan Unhas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unhas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Unhas pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai Unhas nonpegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b mempunyai hak untuk memperoleh gaji dan jaminan perlindungan sesuai dengan Peraturan Rektor.

(3) Disamping hak pegawai Unhas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pegawai Unhas dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46 . . .

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai Unhas pegawai

negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Batas usia pensiun bagi Dosen Unhas nonpegawai

negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen Unhas pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan

Unhas nonpegawai negeri sipil terdiri atas:

• Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara dengan eselon II adalah 60 (enam puluh) tahun; dan
• Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan struktural setara eselon III, eselon IV, fungsional umum, dan fungsional tertentu adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai

Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unhas berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan,

penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di Unhas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki

kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik Unhas.

(2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat

akademik Unhas yang bersama komponen lainnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik,

menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

(4) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.

(5) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma

pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Unhas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban,

dan tanggung jawab Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Kegiatan kemahasiswaan di Unhas ditujukan untuk

memfasilitasi dan mengembangkan penalaran, bakat, minat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dan kemampuan, bakat atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap orang sebagai calon pemimpin.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam rangka pengembangan penalaran, bakat,

minat, keterampilan, dan kepribadian, Unhas menyediakan fasilitas kepada Mahasiswa untuk mengadakan kegiatan ekstra dan ko-kurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi

kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik Unhas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

kemahasiswaan di Unhas diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni Unhas merupakan setiap orang yang pernah

menjalani program pendidikan yang diselenggarakan oleh Unhas.

(2) Alumni merupakan bagian dari warga Unhas yang

ikut bertanggungjawab menjaga nama baik Unhas dan aktif berperan serta dalam memajukan Unhas.

(3) Hubungan antara Unhas dan alumni

diselenggarakan berdasarkan asas kesinambungan, saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan kekeluargaan.

Bagian Kedelapan Kerja Sama

(1) Unhas dapat menjalin kerja sama akademik

dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(2) Kerja . . .

(2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab

dengan tujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan tata kelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(3) Kerja sama akademik yang dilakukan oleh Unhas

dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari SA.

(4) Kerja sama non akademik yang dilakukan oleh

Unhas dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari MWA.

(5) Dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak lain

berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi merugikan Unhas, perjanjian kerja sama harus ditinjau ulang.

(6) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dipergunakan bagi pengembangan

tridharma perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur

dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

(1) Sistem penjaminan mutu internal meningkatkan

mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka penjaminan mutu internal yang mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi, baik nasional maupun internasional.

(2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• satuan penjaminan mutu internal; dan
• satuan pengawasan internal.

(3) Satuan . . .

(3) Satuan penjaminan mutu internal bertugas

merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu akademik di Unhas.

(4) Satuan pengawasan internal bertugas

merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu keuangan dan manajemen, serta yang berkaitan dengan sumber daya manusia, aset, dan pelayanan seluruh satuan kerja Unhas;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas satuan

penjaminan mutu internal dan satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Akuntabilitas publik Unhas terdiri atas akuntabilitas

akademik dan akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling

sedikit:

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
• menyusun laporan keuangan Unhas tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(1) Laporan keuangan tahunan Unhas di audit oleh

akuntan publik.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Unhas.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Administrasi dan pengurusan audit dilakukan oleh

akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

KODE ETIK

(1) Kode etik yang berlaku di Unhas terdiri atas:

• kode etik Unhas;
• kode etik Dosen Unhas;
• kode etik Tenaga Kependidikan; dan
• kode etik Mahasiswa.

(2) Kode etik Unhas memuat norma yang mengikat

semua pihak yang bernaung di bawah nama Unhas atau bertindak atas nama Unhas.

(3) Kode etik Dosen Unhas berisi norma yang mengikat

Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

(4) Kode etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang

mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Unhas.

(5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat

Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unhas.

(6) Kode etik Unhas disusun oleh SA dan ditetapkan

dengan Peraturan MWA.

(7) Kode etik Dosen Unhas disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan SA.

(8) Kode . . .

(8) Kode etik Mahasiswa disusun dan ditetapkan

dengan Peraturan SA.

(9) Kode etik Tenaga Kependidikan disusun dan

ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di

Unhas berlaku peraturan internal Unhas.

(2) Peraturan internal Unhas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas:

• Peraturan MWA;
• Peraturan Rektor;
• Peraturan SA; dan
• Peraturan Dekan dan/atau pimpinan unsur pengelola Unhas lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembentukan peraturan internal Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kesatu Perencanaan

(1) Sistem perencanaan Unhas merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pengembangan Unhas yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem . . .

(2) Sistem perencanaan Unhas menjadi dasar bagi

setiap organ Unhas dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.

(3) Jangka waktu perencanaan adalah sebagai berikut:

• 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
• 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
• 1 (tahun) tahun untuk jangka pendek.

(4) Sistem perencanaan dituangkan dalam bentuk

dokumen perencanaan Unhas.

(5) Dokumen perencanaan mencakup:

• rencana induk pengembangan atau nama lain merupakan dokumen rencana jangka panjang;
• rencana strategis merupakan dokumen rencana jangka menengah; dan
• rencana kerja dan anggaran merupakan dokumen rencana kerja pendek.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana induk pengembangan Unhas disusun oleh

Rektor dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ Unhas dalam pencapaian tujuan jangka panjang Unhas.

(2) Rencana induk pengembangan Unhas sebagaimana

dimaksud ada ayat (1) menjadi acuan bagi organ Unhas dalam pencapaian tujuan jangka panjang Unhas.

(3) Rencana strategis Unhas merupakan penjabaran

rencana induk pengembangan Unhas berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada awal masa jabatannya.

(4) Rencana . . .

(4) Rencana strategis Unhas menguraikan secara

menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah Unhas.

(5) Rencana kegiatan dan anggaran Unhas merupakan

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan Unhas yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Unhas.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem

perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Unhas

merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:

• rencana kerja Unhas;
• anggaran Unhas; dan
• poyeksi keuangan pokok.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan

kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahunan anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan

yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi

manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.

(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan

tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Unhas diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan Unhas meliputi laporan bidang akademik

dan laporan bidang nonakademik.

(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan.

(4) Laporan tahunan Unhas disampaikan kepada

Menteri oleh Pimpinan Unhas bersama sama dengan MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan

pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unhas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unhas juga dapat berasal dari:

• masyarakat;

• biaya pendidikan;

• pengelolaan dana abadi;

• usaha Unhas;

• kerja . . .

• kerja sama tridharma perguruan tinggi;
• pengelolaan kekayaan Unhas;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• pinjaman.

(3) Penerimaan Unhas dari sumber dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Unhas yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana

Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Kekayaan

(1) Kekayaan Unhas dapat bersumber dari kekayaan

awal, hasil pendapatan Unhas, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Seluruh kekayaan Unhas termasuk kekayaan

intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unhas.

(3) Seluruh kekayaan Unhas dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan Unhas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan

kekayaan Unhas diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 64 . . .

(1) Kekayaan awal Unhas berupa kekayaan negara yang

dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan sebagai kekayaan awal Unhas diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh Unhas

setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 66 . . .

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan

Pasal 65 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak

dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) Unhas melakukan pengungkapan yang memadai

dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan

Pasal 65.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) huruf a dalam penguasaan Unhas dapat dimanfaatkan oleh Unhas setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan Unhas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unhas.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dalam penguasaan Unhas dapat dimanfaatkan oleh Unhas setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan Unhas untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unhas.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik

daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 67 . . .

(1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Unhas selain

tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 dan

Pasal 65 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah

mendapatkan persetujuan MWA.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Unhas.

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unhas dikelola

dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Unhas.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan

Unhas harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

(4) Unhas melindungi dan melestarikan sarana dan

prasarana yang memiliki nilai historis bagi Unhas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan

tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Unhas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya

berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan

barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Investasi

(1) Unhas melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen Unhas.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Unhas dapat melakukan investasi dalam

badan/satuan usaha komersial.

(3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur Unhas, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai . . .

(4) Nilai aset Unhas yang dapat diinvestasikan untuk

usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.

(5) Nilai aset Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam

laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan Unhas.

(7) Investasi Unhas hanya boleh dilakukan oleh Rektor

setelah mendapat persetujuan MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi,

kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan;

• Senat Universitas yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• semua organ dan pejabat pengelola Unhas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

• pola . . .

• pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Unhas tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2016; dan
• perjanjian yang telah dilakukan oleh Unhas dengan pihak lain sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

(1) Untuk pertama kali anggota SA ditetapkan oleh

Rektor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2) SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengusulkan anggota MWA untuk pertama kalinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SA ditetapkan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota SA

untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• semua unit organisasi yang ada di Unhas tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini; dan

• semua . . .

• semua peraturan dan ketetapan di lingkungan Unhas yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192/O/2003 tentang Statuta Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola Unhas

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah

ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2015

,

ttd.