PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan k dayaan bangsa Indonesia.

3. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.

4. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.

5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

6. Perguruan

1. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah FrIK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Universitas keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

3. Institut keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan f atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

4. Sekolah Tinggi keagamaan adalah PIK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

5. Ma'had AIA adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab kuning (turats) dan dirasah islamiyah.

6. Pasraman adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan PTK Hindu dengan pola pengasramaan dan pengasuhan berbasis keagamaan.

7. Seminari adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan PTK Katolik dengan pola pengasramaan dan pengasuhan berbasis gereja Katolik.

8. Program

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
6. Badan Penyelenggara PIKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Kementerian Lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang agama.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

• penyelenggaraan

PRES IDEN

• penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• pengelolaan PTK.

Bagian Kesatu Tanggung Jawab, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Menteri bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan.

Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

• pengaturan;
• perencanaan;
• pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
• pembinaan dan koordinasi.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang mengatur mengenai:

• sistem Pendidikan Tinggi Keagamaan;

• anggaran Pendidikan Tinggi Keagamaan;

• hak mahasiswa;

• akses yang berkeadilan;

• mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan;

• relevansi

• relevansi hasil Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• ketersediaan PTK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• men1rusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi Keagamaan;
• men1rusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan berdasarkan kebijakan rlmrlm, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas:

1. rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
2. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan
3. rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan mengenai perencarraar, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

• Badan Penyelenggara; dan
• PTK.

(3) Ketentuan

PRES IDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pengawasan, pemantarran, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang men)rusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantarlan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• pemberian dan pencabutan rzin pendirian PTK dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi: f . izin pendirian dan perubahan PTKS serta pencabutan tzin PTKS; dan

1. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi rumpun ilmu agama;

• pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya PTK, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh PTK;

• peningkatan

• peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi Keagamaan secara berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan dan subsidi kepada PTKN;
3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan secara nasional;

• pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan, meliputi pengembangan:

1. Tridharma; dan
2. rumpun ilmu agama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Tinggi Keagamaan

Jenis Pendidikan Tinggi Keagamaan meliputi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 10. . .

Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 merupakan Pendidikan Tinggi Keagamaan

program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan rumpun ilmu agama, serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 1 1

Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

(1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 merupakan Pendidikan Tinggi setelah

program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan oleh PTK bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan.

(3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan profesi bidang keagamaan.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga Pendirian, Perubahan Bentuk dan Perubahan Status, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan

Paragraf 1 Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) Pemerintah atau masyarakat dapat

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan dengan mendirikan PTK.

(2) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas PTKN dan PTKS.

(3) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, serta ma'had alA, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.

(1) Pendirian PTKN berbentuk universitas dan institut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2) Pendirian PTKN berbentuk sekolah tinggi dan

akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Pendirian PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dan Pasal 14 harus memenuhi persyaratan:

• kelayakan prasarana dari aspek tata ruang, geografis, dan ekologis;
• kelayakan potensi calon mahasiswa;
• ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;
• kemampuan pembiayaan;
• kebutuhan PTK untuk mendukung pembangunan; dan
• kelayakan sosial dan budaya.

(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pendirian PTK harus melampirkan rencana induk pengembangan PTK.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan

pendirian dan rencana induk pengembangan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pendirian PTKS yang berbentuk universitas,

institut, sekolah tinggi, dan akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21 dan ayat (3) harus memperoleh izin Menteri.

(2) Pendirian PTKS yang berbentuk universitas atau

institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi dari Menteri.

(3) Izin pendirian PTKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan mengajukan permohonan.

(4) Permohonan

12

(4) Permohonan izin pendirian PTKS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Badan Penyelenggara kepada Menteri dengan melampirkan dokumen persyaratan pendirian PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(5) Dalam hal permohonan pendirian PTKS

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Menteri memberikan izin pendirian PTKS.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendirian PTKS diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) PTK yang berbentuk Universitas atau institut dapat

menyelenggarakan Program Studi rumpun ilmu lain, selain rumpun ilmu agama.

(2) Penyelenggaraan Program Studi rumpun ilmu lain,

selain rumpun ilmu agama setelah mendapatkan tzin dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(3) Penyelenggaraan Program Studi rumpun ilmu lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak lebih banyak dari Program Studi rumpun ilmu agama.

(1) Pendirian PTKS berbentuk ma'had aly, pasraman,

seminari, dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan dengan izin Menteri.

(2) Izin pendirian PTKS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan.

(3) Permohonan

(3) Permohonan izin pendirian PTKS sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diajukan oleh pemrakarsa sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan

penyelenggaraan ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Perubahan Bentuk dan Perubahan Status Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) Pemerintah dapat mengubah PTKN yang berbentuk

akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perubahan bentuk PTKN dari akademi menjadi

sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(3) Perubahan bentuk PTKN dari sekolah tinggi

menjadi institut dan dari institut menjadi universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Menteri dapat mengubah bentuk PTKS dari sekolah

tinggi menjadi institut dan/atau dari institut menjadi universitas.

(2) Perubahan .

(2) Perubahan bentuk PTKS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan dari Badan Penyelenggara kepada Menteri.

(3) Perubahan bentuk PTKS sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

(1 PTKS dapat berubah status menjadi PTKN. (2 Dalam hal PTKS berubah statusnya menjadi PTKN, semua kekayaan PTKS menjadi milik negara.

(3) Dosen dan tenaga kependidikan pada PTKS yang

telah berubah menjadi PTKN diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Paragraf 3 Pembubaran

(1) Pemerintah dapat membubarkan PTKN yang

berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembubaran PTKN yang berbentuk universitas dan

institut ditetapkan dengan Peraturan Presiden setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

(3) Pembubaran PTKN yang berbentuk sekolah tinggi,

dan akademi ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

Pembubaran PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dllak:ukan dengan alasan:

. a. perubahan

• perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan ;
• tidak memenuhi persyaratan sebagai perguruan tinggi; dan/atau
• dikenai sanksi administratif berat.

Pasal24 Menteri mencabut rzin PTKS yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perguruan tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan bentuk PTKN dan PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, perubahan status PTKS menjadi PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pembubaran PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pencabutan rzin PTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Program Pendidikan

(1) Program Pendidikan pada PTK diselenggarakan oleh

fakultas, jurusan, dan Program Studi.

(2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah jurusan dalam 1 (satu) atau beberapa bidang ilmu.

(3) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibentuk apabila memenuhi sejumlah Program Studi dalam 1 (satu) bidang ilmu.

(4) Program . .

-t6-

(4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dibentuk untuk 1 (satu) cabang ilmu

tertentu apabila telah memiliki bangunan keilmuan secara epistimologis dan berbeda dari cabang ilmu lainnya.

(5) Pembidangan atau perumpunan ilmu ke dalam

fakultas, jurusan, dan Program Studi menjadi dasar bagi pemberian gelar akademik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan

fakultas, jurusan, dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (4) diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memiliki kurikulum yang menjadi karakteristik

program studi.

( 1) Program Studi dalam rumpun ilmu humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan yang diselenggarakan oleh PTK harus memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(2) Program studi dalam rumpun ilmu agama yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dibina oleh selain Kementerian harus memperoleh tzin dari Menteri.

(3) Ketentuan

PRES IDEN

-t7-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberian izin penyelenggaraan Program Studi ilmu agama sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan memuat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan.

(1) Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan untuk

setiap Program Studi di PTK, ditetapkan dan dikembangkan oleh satuan PTK masing-masing dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis kompetensi.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

meliputi:

• kompetensi utama;
• kompetensi pendukung; dan
• kompetensi lain.

(4) Ketentuan .

PRES IDEN

18

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum

Pendidikan Tinggi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Gelar, ljazah, dan Sertifikat Profesi

(1) Gelar yang diperoleh di PTK harus menggunakan

bahasa Indonesia. (21 Penulisan gelar yang diperoleh dari PTK harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia.

(3) Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi luar

negeri digunakan sesuai dengan cara penulisan dan penempatan yang berlaku di negara asal. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai sebutan gelar dan tata cara penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah

menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus oleh PTK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ijaza}:, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

ditulis dalam bahasa Indonesia.

(3) ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilampiri Surat Keterangan Pendamping ljazah.

(1) Surat Keterangan Pendamping ljazah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diterbitkan oleh PTK yang memberikan rjazah pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. (21 Surat Keterangan Pendamping ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat disertai terjemahannya dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab.

(3) Surat Keterangan Pendamping ljazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 disahkan oleh pimpinan PTK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format ljazah, kesetaraan, dan/atau terjemahan rjazah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Lulusan pendidikan profesi diberi sertifikat profesi.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan bentuk pengakuan untuk

melakukan praktik profesi. (s) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan oleh PTK bersama dengan

Kementerian, Kementerian Lain, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pemberian sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

Pengelolaan PTK meliputi

• otonomi PTK;
• pola pengelolaan PTK;
• tata kelola PTK; dan
• akuntabilitas publik.

Bagian Kedua Otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) PTK memiliki otonomi untuk mengelola sendiri

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• PTKN;
• PTKN Badan Hukum; dan
• PTKS.

(3) Otonomi pengelolaan PTK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• otonomi di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;

2. penelitian

1. penelitian; dan
2. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

• otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Otonomi pengelolaan pada PTKN meliputi:

• bidang akademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

• persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
• kurikulum dan Program Studi;
• proses pembelajaran;
• penilaian hasil belajar;
• persyaratan kelulusan; dan 0 wisuda.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

• bidang nonakademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

• rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
• sistem penjaminan mutu internal.

1. penetapan

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

• membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma; dan
• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:

• kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
• organisasi kemahasiswaan; dan
• pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

• penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
• penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:

• penggunaan sarana dan prasarana;
• pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
• pemanfaatan sarana dan prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kekayaan awal PIKN Badan Hukum berasai dari

kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Penatausahaan

(3) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan menjadi kekayaan awal PTKN Badan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan dalam neraca PTKN Badan Hukum dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Otonomi pengelolaan pada PTKN Badan Hukum meliputi:

• bidang akademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

• persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
• kurikulum dan Program Studi;
• proses pembelajaran;
• penilaian hasil belajar;
• persyaratan kelulusan; dan 0 wisuda.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

• bidang nonakademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

• rencana strategis dan operasional;
• struktur organisasi dan tata kerja;
• sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
• sistem penjaminan mutu internal.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

• perencanaan.

PRES IDEN

• perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
• tarif setiap jenis layanan pendidikan;
• penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
• melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undan gan ;
• membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma; 0 memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

• kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
• organisasi kemahasiswaan; dan
• pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keten agaar, terdiri atas :

• persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
• penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
• penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
• pemberhentian sumber daya manusia.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana prasarana terdiri atas:

• pemilikan sarana dan prasarana;
• penggunaan sarana dan prasarana;
• pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
• pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal42.

Otonomi pengelolaan pada PTKS termasuk yang berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) Pola pengelolaan PTKN terdiri atas:

• PTKN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
• PTKN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
• PTKN badan hukum.

(2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan

keuangan PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh

Menteri terhadap PTKN.

(3) Penetapan PTKN dengan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri. (41 Penetapan PIKN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

(5) Evaluasi kinerja terhadap PTKN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(6) Ketentuan

PRES IDEN

(6) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur evaluasi

kinerja terhadap PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal44 Pola pengelolaan keuangan PTKS termasuk yang berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan

Paragraf 1 Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja

PTK yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.

(2) Organisasi penyelenggara PTK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:

• penyusun kebijakan;
• pelaksana akademik;
• pengawas dan penjaminan mutu;
• penunjang akademik atau sumber belajar; dan
• pelaksana administrasi atau tata usaha.

Paragraf 2 Organ dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri

Organ penyelenggara PTKN paling sedikit terdiri atas:

• senat;

. b. pemimpin

• pemimpin;
• satuan pengawas internal; dan
• dewan penyantun atau nama lain

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu agama dan/atau bidang ilmu lain yang dikembangkan di PTKN.

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf b merupakan unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b yang menjalankan kebijakan akademik serta menetapkan dan menjalankan kebijakan nonakademik dalam pengelolaan PTKN. (21 Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas:

• wakil pemimpin bidang akademik; dan
• wakil pemimpin bidang nonakademik

(2) Wakil pemimpin PTKN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin PTKN.

(1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf c merupakan unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin PTKN.

(2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menjalankan fungsi pengawasan kinerja.

(3) Fungsi pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (21wajib diatur dalam statuta PTKN. (41 Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• pengelolaan barang milik negara.

Ketentuan mengenai unsur penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dewan penyantun atau nama lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 huruf d menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta.

(2) Dewan

(2) Dewan Penyantun atau nama lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki anggota yang memiliki:

• komitmen untuk memajukan perguruan tinggi; dan
• pengalaman mengelola perguruan tinggi.

(1) Organ penyelenggara PTKN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

penyelenggara PTKN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 sampai dengan pasal 52 diatur dengan

Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Organ dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum

Organ penyelenggara PTKN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas:

• majelis wali amanat sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (21huruf a yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan rlmum, dan pengawasan nonakademik;
• pemimpin PTKN sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b yang menjalankan fungsi Pengelolaan PTK dan bertanggung jawab kepada wali amanat; dan
• senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, peffiberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(1) Majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 huruf a membentuk komite audit atau

nama lain sebagai unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, untuk menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

(2) Majelis wali amanat dapat memiliki anggota yang

berasal dari:

• unsur Pemerintah;
• unsur dosen;
• unsur masyarakat; dan
• unsur lain.

Pemimpin PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang terdiri atas:

• wakil pemimpin bidang akademik; dan
• wakil pemimpin bidang nonakademik.

Senat akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu agama dan/atau bidang ilmu lain yang dikembangkan di PTKN.

Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, huruf d, dan huruf e di dalam organisasi penyelenggara PTKN Badan Hukum, serta organ lain yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan dalam statuta masing-masing PTKN Badan Hukum.

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola PTKN;
• peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• pengelolaan barang milik negara.

(1) Organ penyelenggara PTKN Badan Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 menjalankan fungsi masing- masing dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi

penyelenggara PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 diatur dalam Statuta PTKN Badan Hukum.

Paragraf 4 Organ dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta

(1) Organ PTKS serta ma'had aly, pasraman, seminari,

dan bentuk lain yang sejenis ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola

PTKS serta ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta PTKS dan ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5

Paragraf 5 Statuta

(1) Statuta PTKN ditetapkan oleh Menteri.

(2) Statuta PTKN Badan Hukum ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah.

(3) Statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:

• ketentuan umum;
• identitas;
• penyelenggaraan Tridharma;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu internal;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• pendanaan dan kekayaan;
• ketentuan peralihan; dan
• ketentuan penutup. (4\ Substansi dan sistematika statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan PTKN dan PTKN Badan Hukum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan statuta PTKN dan PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi Keagamaan

(1) Akuntabilitas publik PTK diwujudkan melalui

pemenuhan atas:

• kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Keagamaan sesuat rzin WK dan izin Program Studi;
• target kinerja yang ditetapkan oleh:

1. Menteri

PRES IDEN

1. Menteri bagi PTKN;
2. majelis wali amanat bagi PTKN Badan Hukum; atau
3. Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PTKS.

• Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemenuhan akuntabilitas publik PTK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan tahunan.

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Menteri, senat, atau Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Ringkasan laporan tahunan PTK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media cetak lokal serta dalam situs web PTK.

(5) Ketentuan mengenai akuntabilitas publik PTK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam statuta PTK.

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit dari jabatan

asisten ahli pangkat/golongan penata muda, IIIla, sampai dengan lektor, penata tingkat I, \I I d, dinilai dan ditetapkan oleh rektor atau ketua.

(2) Penilaian. . .

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan

lektor kepala pangkatlgolongan pembina, lY la, sampai dengan pembina utama muda, IY f c, dan jabatan profesor pangkat/golongan pembina utama madya, IV/d sampai dengan pembina utama, IV le, untuk rumpun ilmu agama dinilai dan ditetapkan oleh Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan dan pengelolaan PTK dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Ind

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2OI9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan dang-undangan,

vanna Djaman