Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• pemberian dan pencabutan rzin pendirian PTK dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi: f . izin pendirian dan perubahan PTKS serta pencabutan tzin PTKS; dan

1. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi rumpun ilmu agama;

• pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya PTK, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh PTK;

• peningkatan

• peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi Keagamaan secara berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
2. penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi Keagamaan dan subsidi kepada PTKN;
3. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
4. peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan secara nasional;

• pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan, meliputi pengembangan:

1. Tridharma; dan
2. rumpun ilmu agama.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Tinggi Keagamaan