Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:

• men1rusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi Keagamaan;
• men1rusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
• mengembangkan Pendidikan Tinggi Keagamaan berdasarkan kebijakan rlmrlm, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang terdiri atas:

1. rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
2. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan
3. rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan mengenai perencarraar, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

• Badan Penyelenggara; dan
• PTK.

(3) Ketentuan

PRES IDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.