Pasal 41

Otonomi pengelolaan pada PTKN Badan Hukum meliputi:

• bidang akademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

• persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
• kurikulum dan Program Studi;
• proses pembelajaran;
• penilaian hasil belajar;
• persyaratan kelulusan; dan 0 wisuda.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

• bidang nonakademik terdiri atas:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

• rencana strategis dan operasional;
• struktur organisasi dan tata kerja;
• sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
• sistem penjaminan mutu internal.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

• perencanaan.

PRES IDEN

• perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
• tarif setiap jenis layanan pendidikan;
• penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
• melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undan gan ;
• membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma; 0 memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

• kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
• organisasi kemahasiswaan; dan
• pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keten agaar, terdiri atas :

• persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
• penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
• penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
• pemberhentian sumber daya manusia.

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana prasarana terdiri atas:

• pemilikan sarana dan prasarana;
• penggunaan sarana dan prasarana;
• pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
• pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal42.