Pasal 38

(1) PTK memiliki otonomi untuk mengelola sendiri

lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

(2) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• PTKN;
• PTKN Badan Hukum; dan
• PTKS.

(3) Otonomi pengelolaan PTK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• otonomi di bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;

2. penelitian

1. penelitian; dan
2. pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

• otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.