KESEHATAN LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

2014, No.184 2

1. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

2. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

3. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.

4. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.

5. Pengamanan adalah upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.

6. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

9. Analisis Risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.

10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan, partisipasi, pemicuan, dan pendekatan lain yang disesuaikan dengan budaya masyarakat.

11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 3

Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

• menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
• mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
• memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah berwenang:

• menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
• menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan;
• menetapkan kebijakan nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan;
• melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di lintas provinsi dan lintas batas negara;
• melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
• melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
• melakukan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan di lintas provinsi dan lintas batas negara.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 4

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah provinsi berwenang:

• menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;
• menetapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan secara nasional;
• melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan antarkabupaten/kota;
• melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat provinsi;
• melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi;
• melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan antarkabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang:

• menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;
• melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di kabupaten/kota; dan
• melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 5

(1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan

ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:

• air;
• udara;
• tanah;
• pangan;
• sarana dan bangunan; dan
• vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:

• Permukiman;
• Tempat Kerja;
• tempat rekreasi; dan
• tempat dan fasilitas umum.

(3) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air minum;
• standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi; dan
• standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

(1) Standar baku mutu air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a terdiri atas unsur:

• fisik;
• biologi;
• kimia; dan
• radioaktif.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 6

(2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• bau;
• warna;
• total zat padat terlarut;
• kekeruhan;
• rasa; dan
• suhu.

(3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum mikrobiologi yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• total bakteri koliform; dan
• eschericia coli.

(4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• bahan anorganik;
• bahan organik;
• pestisida; dan
• disinfektan dan hasil sampingnya.

(5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa nilai lepasan radioaktivitas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persyaratan Kesehatan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri atas:

• air dalam keadaan terlindung; dan
• pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

(1) Standar baku mutu air untuk keperluan higiene dan sanitasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas unsur:

• fisik;
• biologi;

www.peraturan.go.id

2014, No.184 7

• kimia; dan
• radioaktif.

(2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• bau;
• kekeruhan; dan
• warna.

(3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• total bakteri koliform; dan/atau
• eschericia coli.

(4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• derajat keasaman (pH);
• besi (Fe);
• mangan (Mn); dan
• kesadahan.

(5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa nilai lepasan radioaktivitas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit terdiri atas:

• air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor; dan
• aman dari kemungkinan kontaminasi.

(1) Standar baku mutu air untuk kolam renang, solus per aqua, dan

pemandian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas unsur:

• fisik;
• biologi;

www.peraturan.go.id

2014, No.184 8

• kimia; dan
• radioaktif alam.

(2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi:

• bau;
• kekeruhan;
• warna;
• suhu;
• kejernihan; dan
• benda.

(3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum mikroba yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• eschericia coli dan/atau total bakteri koliform;
• jumlah kuman;
• pseudomonas aeruginosa; dan
• legionella spp.

(4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa kadar minimum dan/atau maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• alumunium (Al);
• kesadahan;
• derajat keasaman (pH);
• potensi reduksi-oksidasi;
• sisa klor bebas;
• sisa klor terikat;
• sisa bromin;
• asam sianurat; dan
• tembaga (Cu).

(5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa kadar maksimum yang diperbolehkan bagi radioaktivitas alam.

Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit terdiri atas:

www.peraturan.go.id

2014, No.184 9

• air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor; dan
• aman dari kemungkinan kontaminasi.

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia.

(1) Standar baku mutu udara dalam ruang dan udara ambien yang

memajan langsung pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas unsur:

• fisik;
• kimia; dan
• kontaminan biologi.

(2) Standar baku mutu udara dalam ruang yang memajan langsung pada

manusia pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• suhu;
• pencahayaan;
• kelembaban;
• laju ventilasi; dan
• partikel debu.

(3) Standar baku mutu udara ambien yang memajan langsung pada

manusia pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• suhu;
• pencahayaan;
• kelembaban;
• partikel debu; dan
• kebisingan.

(4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

www.peraturan.go.id

2014, No.184 10

• sulfur dioksida (SO2);
• nitrogen dioksida (NO2);
• karbon monoksida (CO);
• timbal (Pb);
• asbes;
• formaldehida;
• volatile organic compound (VOC); dan
• environmental tobacco smoke (ETS).

(5) Standar baku mutu pada unsur kontaminan biologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• jamur;
• bakteri patogen; dan
• virus.

(1) Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang yang memajan langsung

pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri atas:

• suhu udara dalam ruang sama dengan suhu udara luar ruang; dan
• udara dalam ruang terhindar dari paparan asap berupa asap rokok, asap dapur, dan asap dari sumber bergerak lainnya.

(2) Persyaratan Kesehatan udara ambien yang memajan langsung pada

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa batas toleransi tubuh manusia terhadap kualitas udara ambien.

(1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:

• fisik;
• kimia;
• biologi; dan
• radioaktif alam.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 11

(2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit

bagi:

• suhu;
• kelembaban;
• derajat keasaman (pH); dan
• porositas.

(3) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• timah hitam (Pb);
• arsenik (As);
• kadmium (Cd);
• tembaga (Cu);
• krom (Cr);
• merkuri (Hg);
• senyawa organo fosfat;
• karbamat; dan
• benzena.

(4) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• jamur;
• bakteri patogen;
• parasit; dan
• virus.

(5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d berupa kadar maksimum yang diperbolehkan bagi radioaktivitas alam.

Persyaratan Kesehatan untuk media tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

• tanah tidak bekas tempat pembuangan sampah; dan
• tanah tidak bekas lokasi pertambangan.

(1) Persyaratan Kesehatan untuk media pangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:

• pangan dalam keadaan terlindung; dan
• pengolahan, pewadahan, dan penyajian memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

(2) Prinsip higiene dan sanitasi pada pengolahan, pewadahan, dan

penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

• peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade);
• lapisan permukaan peralatan harus tidak larut dalam suasana asam, basa, atau garam yang lazim terdapat dalam pangan;
• lapisan permukaan peralatan harus tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan logam berat beracun;
• peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan pangan atau yang menempel di mulut;
• peralatan harus bebas dari kuman eschericia coli dan kuman lainnya;
• keadaan peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompal, dan mudah dibersihkan;
• wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari pangan untuk mencegah pengembunan;
• wadah harus terpisah untuk setiap jenis pangan, pangan jadi atau masak, serta pangan basah dan kering;
• menggunakan celemek atau apron, tutup rambut, dan sepatu kedap air untuk melindungi pencemaran pangan;
• menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, penjepit makanan, dan sendok garpu untuk melindungi kontak langsung dengan pangan;

www.peraturan.go.id

2014, No.184 13

• penyajian pangan dilakukan dengan cara yang terlindung dari kontak langsung dengan tubuh;
• tidak merokok, makan, atau mengunyah selama bekerja atau mengelola pangan; dan m.selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja, dan setelah keluar dari toilet atau jamban dalam mengelola pangan.

(1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media sarana dan

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

• debu total;
• asbes bebas; dan
• timah hitam (Pb) untuk bahan bangunan.

(2) Persyaratan Kesehatan untuk media sarana dan bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:

• jenis;
• kepadatan; dan
• habitat perkembangbiakan.

(1) Penentuan media lingkungan telah memenuhi Standar Baku Mutu

Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara:

• pengujian laboratorium terhadap unsur pada media lingkungan; dan/atau
• pengujian terhadap biomarker.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di

laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 11, Pasal 12

ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,

www.peraturan.go.id

2014, No.184 14

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 20,

Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan

Menteri.

(2) Menteri dalam menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan

dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:

• hasil penelitian mengenai toleransi manusia terhadap keberadaan unsur dari media lingkungan;
• peraturan perundang-undangan; dan/atau
• standar internasional.

(1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di

lingkungan Permukiman wajib memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

(2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan

Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

(3) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

(1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan

Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis;
• penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
• pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta

www.peraturan.go.id

2014, No.184 15

tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan,

Pengamanan, dan Pengendalian.

(2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Bagian Kedua Penyehatan

Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.

(1) Penyehatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya

pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas air.

(2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:

• surveilans;
• uji laboratorium;
• Analisis Risiko; dan/atau
• rekomendasi tindak lanjut.

(3) Pelindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE;
• pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
• rekayasa lingkungan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 16

(4) Peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, dan/atau disinfeksi.

(1) Penyehatan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi

upaya pemantauan dan pencegahan penurunan kualitas udara.

(2) Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:

• surveilans;
• uji laboratorium;
• Analisis Risiko; dan/atau
• rekomendasi tindak lanjut.

(3) Pencegahan penurunan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• pengembangan teknologi tepat guna;
• rekayasa lingkungan; dan/atau
• KIE.

(1) Penyehatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi

upaya pemantauan dan pencegahan penurunan kualitas tanah.

(2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:

• surveilans;
• uji laboratorium;
• Analisis Risiko; dan/atau
• rekomendasi tindak lanjut.

(3) Pencegahan penurunan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE;
• pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
• rekayasa lingkungan.

(1) Penyehatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi

upaya pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas higiene dan sanitasi pangan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 17

(2) Pengawasan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• surveilans;
• uji laboratorium;
• Analisis Risiko; dan/atau
• rekomendasi tindak lanjut.

(3) Pelindungan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE;
• pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
• penggunaan alat pelindung diri; dan/atau
• pengembangan teknologi tepat guna.

(4) Peningkatan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE; dan/atau
• rekayasa teknologi pengolahan pangan.

(1) Penyehatan sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 meliputi upaya pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas sanitasi sarana dan bangunan.

(2) Pengawasan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• surveilans;
• Analisis Risiko; dan/atau
• rekomendasi tindak lanjut.

(3) Pelindungan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE; dan/atau
• pengembangan teknologi tepat guna.

(4) Peningkatan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:

• KIE; dan/atau
• pengembangan teknologi tepat guna.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pengamanan Paragraf 1 Umum

Pengamanan dilakukan melalui:

• upaya pelindungan kesehatan masyarakat;
• proses pengolahan limbah; dan
• pengawasan terhadap limbah. Paragraf 2 Upaya Pelindungan Kesehatan Masyarakat

(1) Upaya pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.

(2) Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan;
• zat kimia yang berbahaya;
• gangguan fisika udara;
• radiasi pengion dan non pengion; dan
• pestisida.

(1) Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah.

(2) Tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 19

Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari zat kimia yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan kontaminasi dari penggunaan:

• bahan pembasmi hama;
• bahan pangan;
• bahan antiseptik;
• bahan kosmetika;
• bahan aromatika;
• bahan aditif; dan
• bahan yang digunakan untuk proses industri.

Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari gangguan fisika udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan yang berasal dari:

• suhu;
• getaran;
• kelembaban;
• kebisingan; dan
• pencahayaan.

Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari radiasi pengion dan non pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari pestisida sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan residu pestisida.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• promosi;
• peningkatan kapasitas; dan
• Analisis Risiko.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Proses Pengolahan Limbah

(1) Proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf b dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan

kesehatan, proses pengolahan limbah wajib memenuhi:

• ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
• persyaratan teknis proses pengolahan limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Pengawasan terhadap Limbah

(1) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

huruf c dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

(2) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan

kesehatan, pengawasan terhadap limbah dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
• paling sedikit melalui surveilans, uji laboratorium, Analisis Risiko, KIE, dan/atau rekomendasi tindak lanjut.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 21

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi pengamatan dan penyelidikan bioekologi, status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, Pengendalian vektor dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan, serta Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

(1) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode

fisik dilakukan dengan cara paling sedikit mengubah salinitas dan/atau derajat keasaman (pH) air, memberikan radiasi, dan/atau pemasangan perangkap.

(2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode

kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.

(3) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode

biologi paling sedikit dilakukan dengan menggunakan protozoa, ikan, dan/atau bakteri.

(4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui

pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengubah habitat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit secara permanen dan sementara.

(5) Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa

penyakit dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Penyelenggara Kesehatan Lingkungan

(1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan

Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas

www.peraturan.go.id

2014, No.184 22

umum wajib melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan

Pasal 51.

(2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

(3) Dalam melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi.

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam keadaan tertentu.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kondisi matra; dan
• ancaman global perubahan iklim.

(3) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat:

• prakejadian kondisi matra;
• kejadian kondisi matra; dan
• pascakejadian kondisi matra.

(4) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam ancaman global

perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan upaya Penyelenggaraan

Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan diperlukan sumber

daya manusia kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 23

(2) Keahlian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Teknologi

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, yang didukung dengan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi, pengujian laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.

(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan untuk :

• menyelesaikan masalah atau sengketa Kesehatan Lingkungan antardaerah;
• kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dan pembinaan terpadu;
• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, dan kerja sama antarwilayah dengan luar negeri atau dengan pihak ketiga;
• saling memberi informasi antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga internasional, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat,

www.peraturan.go.id

2014, No.184 24

dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional; dan

• meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Kesehatan Lingkungan.

(1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan

Lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan melalui:

• perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
• pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
• dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan Lingkungan;
• pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
• sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan penerapan Persyaratan Kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk:

• mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
• terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
• kesiapsiagaan bencana.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 25

Bagian Kedua Pembinaan

(1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan

melalui:

• pemberdayaan masyarakat;
• pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
• pembiayaan program.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan dengan cara:

• advokasi dan sosialisasi;
• membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
• pemberian penghargaan.

(3) Pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

• pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
• pemberian penghargaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Pengawasan

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan.

(2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan kepala dinas di kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 26

(4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan

masyarakat.

(1) Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

(2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas

dengan tugas pokok untuk melakukan:

• pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
• pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:

• pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2); dan
• penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja,

tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:

• pengambilan sampel;
• pengujian laboratorium; dan
• rencana tindak lanjut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

www.peraturan.go.id

2014, No.184 27

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2014

,

www.peraturan.go.id