Pasal 57

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.

(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan untuk :

• menyelesaikan masalah atau sengketa Kesehatan Lingkungan antardaerah;
• kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dan pembinaan terpadu;
• meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, dan kerja sama antarwilayah dengan luar negeri atau dengan pihak ketiga;
• saling memberi informasi antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga internasional, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat,

www.peraturan.go.id

2014, No.184 24

dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional; dan

• meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Kesehatan Lingkungan.