Peraturan Badan Nomor 42-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio, bersih (net cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari yang selanjutnya disingkat LCR, adalah perbandingan antara High Quality Liquid Asset dengan total arus kas keluar

No.369, 2015

kedepan dalam skenario stres. 3. Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau High Quality Liquid Asset, yang selanjutnya disingkat HQLA, adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres. 4. Total Arus Kas Keluar Bersih, yang selanjutnya disebut Net Cash Outflow, adalah total estimasi arus kas keluar (cash outflow) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres. 5. Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 6. Pendanaan atau funding adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.

(1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai. (2) Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR. (3) Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi Rupiah. (4) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan. (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR

No.369, 2015

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

(1) Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kondisi likuiditas Bank dalam hal: a. tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen); atau b. berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen). (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: a. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:

1. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
2. langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
3. jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank. b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
4. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
5. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
6. penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (contingency funding plan) Bank.

No.369, 2015

(3) Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk: a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3; b. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan c. bank asing.

(1) Bank wajib memiliki HQLA dalam rangka pemenuhan LCR. (2) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling kurang untuk: a. mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan b. mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.

No.369, 2015

(3) Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.

(1) Komponen HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. HQLA Level 1; dan b. HQLA Level 2 yang meliputi:

1. HQLA Level 2A; dan
2. HQLA Level 2B. (2) HQLA Level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya. (3) HQLA Level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA. (4) HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA. (5) Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B menggunakan formula sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. fundamental; b. terkait dengan karakteristik pasar; c. operasional; dan d. terdiversifikasi.

No.369, 2015

(1) Persyaratan fundamental HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu: a. memiliki risiko yang rendah; b. memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti; c. memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko; dan d. terdaftar di bursa yang diakui. (2) Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu: a. memiliki pasar yang aktif dan memadai; b. memiliki volatilitas pasar yang rendah; dan c. secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (terjadi flight to quality). (3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu: a. bebas dari segala klaim, kecuali aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank INDONESIA namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas; b. tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional; c. dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres; d. aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (non segregated collateral) yang secara hukum dapat diagunkan kembali, dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan arus keluar (outflow) terkait aset yang diagunkan kembali; e. tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi stres serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai; f. aset keuangan berada dibawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank, yang memiliki kewenangan untuk mencairkan aset;

No.369, 2015

g. secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui repo maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset; h. Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak untuk mengagunkan kembali kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan i. aset keuangan perusahaan anak yang memenuhi kriteria HQLA yang digunakan untuk memenuhi persyaratan likuiditas hanya dapat diperhitungkan dalam LCR secara konsolidasi, sepanjang risiko terkait yang tercermin dari Net Cash Outflow dari perusahaan anak diperhitungkan dalam perhitungan LCR konsolidasi. (4) Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu: a. tersebar pada berbagai jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang; dan b. memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu. (5) Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk: a. kas; b. surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan d. penempatan pada Bank INDONESIA.

No.369, 2015

(1) HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: a. kas dan setara kas; b. penempatan pada Bank INDONESIA; c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral, dan/atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:

1. dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres; dan
4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank INDONESIA dalam Rupiah dan valuta asing; dan e. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing sepanjang:
5. Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan

No.369, 2015

2. paling tinggi sebesar kebutuhan arus keluar (outflow) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud. (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan nilai (haircut).

(1) HQLA Level 2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi: a. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral yang memenuhi persyaratan:

1. dikenakan bobot risiko 20% (dua puluh persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
2. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; dan
4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi, termasuk commercial paper, dan covered bonds namun tidak termasuk obligasi subordinasi, yang memenuhi persyaratan:

No.369, 2015

1. tidak boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
2. dalam hal surat berharga berbentuk covered bonds boleh diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan namun tidak boleh diterbitkan oleh Bank pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor;
3. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling rendah AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of default yang setara dengan peringkat kredit paling rendah AA;
4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 10% (sepuluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (haircut) 15% (lima belas persen) dari harga pasar.

(1) HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi: a. efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi persyaratan:

No.369, 2015

1. tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
2. aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor;
3. memiliki peringkat jangka panjang paling rendah AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen apabila tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui;
4. diperdagangkan pada pasar yang aktif;
5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres;
6. aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal;
7. agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong full recourse dengan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan
8. sekuritisasi harus bersifat risk retention; b. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi termasuk commercial paper, yang memenuhi persyaratan:
9. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
10. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tinggi A+ dan paling rendah BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka

No.369, 2015

panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki probability of default yang setara dengan peringkat kredit paling tinggi A+ dan paling rendah BBB-; 3. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan 4. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres; c. saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank yang memenuhi persyaratan:

1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan;
2. terdaftar di bursa yang diakui;
3. denominasi Rupiah;
4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan
5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stres dengan kriteria yaitu: a) penurunan harga paling tinggi 40% (empat puluh persen); atau b) peningkatan pengurangan nilai (haircut) paling tinggi 40% (empat puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode stres. (2) Dalam rangka pemenuhan LCR, HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan nilai (haircut): a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan

No.369, 2015

oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan saham biasa yang dimiliki oleh perusahaan anak bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(1) Dalam rangka pemenuhan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar (cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan yang bersumber dari: a. Simpanan nasabah perorangan (retail deposit); b. Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil; c. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi; d. Pendanaan dengan agunan (secured funding); dan e. arus kas keluar lainnya (additional requirement). (2) Nilai arus kas keluar yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai outstanding kewajiban pada neraca dan komitmen pada rekening administratif dikalikan dengan tingkat penarikan (run-off rate).

Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang

No.369, 2015

diperhitungkan dalam LCR adalah: a. memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau b. memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya penalti yang signifikan; dan c. Simpanan tidak sedang dijaminkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedepan.

(1) Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diperhitungkan dalam LCR selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga wajib memenuhi kriteria: a. nasabah tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah namun jumlah total Pendanaan nasabah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Simpanan nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam: a. Simpanan stabil; dan b. Simpanan kurang stabil.

No.369, 2015

(1) Simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan: a. nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan Simpanan sangat kecil; atau b. rekening Simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin. (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Simpanan stabil.

(1) Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah Simpanan nasabah perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Simpanan kurang stabil. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN tingkat penarikan yang lebih tinggi untuk Simpanan nasabah perorangan yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Otoritas Jasa Keuangan menilai tingkat penarikan untuk jenis Simpanan tertentu lebih tinggi dibandingkan jenis Simpanan lainnya.

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah

No.369, 2015

Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam: a. Pendanaan stabil; dan b. Pendanaan kurang stabil.

(1) Persyaratan Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mengacu pada persyaratan Simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai Pendanaan stabil.

(1) Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai Pendanaan kurang stabil.

(1) Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yang diperhitungkan dalam LCR adalah Pendanaan yang memenuhi persyaratan:

No.369, 2015

a. memiliki jangka waktu atau sisa jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau kurang, termasuk Pendanaan tanpa jangka waktu; atau b. Pendanaan dengan fitur option yang dapat dicairkan oleh nasabah korporasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau kurang. (2) Dalam hal terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat bahwa nasabah korporasi hanya dapat melakukan penarikan Pendanaan setelah memberitahukan kepada Bank terlebih dahulu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum penarikan, Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (cash outflow).

Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dalam: a. Simpanan operasional; atau b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional.

(1) Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah Simpanan yang memenuhi persyaratan: a. digunakan nasabah korporasi untuk kegiatan kliring, kustodian atau cash management yang memenuhi kriteria:

1. merupakan Simpanan yang wajib ditempatkan oleh nasabah korporasi pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank lainnya;
2. nasabah korporasi bergantung secara signifikan kepada Bank untuk dapat menyediakan fasilitas kliring, kustodian atau cash

No.369, 2015

management selama 30 (tiga puluh) hari kedepan; 3. merupakan Simpanan yang digunakan sebagai prasyarat agar nasabah korporasi dapat menjalankan kegiatan kliring, kustodian atau cash management; 4. terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan nasabah korporasi; dan 5. apabila perjanjian akan dibatalkan sebelum 30 (tiga puluh) hari, nasabah korporasi harus: a) memberitahukan kepada Bank paling tidak 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau b) dikenakan denda yang signifikan; dan b. ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah yang menempatkan dananya secara berlebih diluar dari tujuan transaksional pada rekening ini. (2) Bank harus memiliki metode untuk menentukan nilai Simpanan yang dapat diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional. (3) Dalam hal Bank tidak dapat menentukan nilai Simpanan yang diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional, seluruh Simpanan diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional. (4) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. 5% (lima persen) dari nilai Simpanan operasional jika memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Simpanan operasional jika tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(1) Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Simpanan

No.369, 2015

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non- operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b. (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Simpanan non- operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari perusahaan non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank INDONESIA, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, bank pembangunan multilateral, dan/atau entitas sektor publik, ditetapkan:

1. 20% (dua puluh persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; atau
2. 40% (empat puluh persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional apabila tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari entitas lainnya ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non- operasional; dan/atau c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh Bank dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) tanpa memperhatikan pemegang surat berharga.

No.369, 2015

(1) Bank wajib menghitung tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (secured funding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (2) Besarnya tingkat penarikan untuk Pendanaan dengan agunan (secured funding) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. 0% (nol persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 1 atau pihak lawan (counterparty) transaksi adalah Bank INDONESIA; b. 15% (lima belas persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2A; c. 25% (dua puluh lima persen) dari Pendanaan dalam hal:

1. pihak lawan (counterparty) transaksi adalah Pemerintah Pusat, entitas sektor publik atau bank pembangunan multilateral dengan agunan selain HQLA Level 1 atau Level 2A; atau
2. agunan merupakan efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria HQLA Level 2B; d. 50% (lima puluh persen) dari Pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA Level 2B selain agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2; atau e. 100% (seratus persen) dari Pendanaan untuk Pendanaan dengan agunan (secured funding) yang tidak memenuhi kriteria dalam huruf a sampai dengan huruf d.

No.369, 2015

Dalam rangka perhitungan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar lainnya (additional requirement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e yang meliputi: a. transaksi derivatif; b. peningkatan kebutuhan likuiditas; c. kehilangan Pendanaan; d. penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas; e. kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana; f. kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya (other contigent funding obligation); dan g. arus kas keluar kontraktual lainnya.

(1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing- masing Bank. (2) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung selisih bersih (net) berdasarkan pihak lawan (counterparty) dalam hal terdapat valid master netting agreement. (3) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif valuta asing dapat dihitung selisih bersih (net) meskipun tanpa valid master netting agreement dalam hal transaksi derivatif merupakan pemindahan dana pokok secara penuh dan simultan atau pada hari yang sama. (4) Perhitungan arus kas keluar lainnya (additional requirement) yang terkait dengan penyelesaian (settlement) transaksi derivatif sebagaimana dimaksud

No.369, 2015

pada ayat (1) dapat dikurangkan dengan arus kas masuk (cash inflow) dari penggunaan agunan yang diterima oleh Bank sepanjang memenuhi persyaratan: a. memenuhi kriteria sebagai HQLA; b. tidak diperhitungkan sebagai bagian dari HQLA dalam pemenuhan LCR; dan c. Bank secara legal memiliki hak dan kemampuan operasional menggunakan agunan untuk menghasilkan dana baru. (5) Tingkat penarikan untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai transaksi derivatif.

Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas peningkatan kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terkait dengan: a. penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya; b. perubahan mark to market atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya; c. potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya; d. kelebihan agunan yang tidak terpisah (non-segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (counterparty); e. kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan tersebut; dan f. potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA.

No.369, 2015

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan penurunan peringkat (rating) Bank dalam transaksi Pendanaan, derivatif, dan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari jumlah agunan yang harus diberikan atau arus kas keluar sesuai perjanjian yang berhubungan dengan penurunan peringkat (rating) jangka panjang sampai dengan atau sama dengan 3 (tiga) level peringkat (notches).

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan mark to market atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b ditetapkan sebesar aliran agunan bersih absolut selama 30 (tiga puluh) hari yang terbesar yang direalisasikan dalam 24 (dua puluh empat) bulan.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi perubahan nilai agunan untuk derivatif dan transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan yang bukan HQLA Level 1 setelah pengurangan nilai (haircut) yang berasal dari nilai seluruh agunan setelah dikurangi agunan yang diterima dari pihak lawan (counterparty) sepanjang agunan yang diterima dapat diagunkan kembali.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (non- segregated collateral) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan (counterparty) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai non-segregated

No.369, 2015

collateral yang secara kontraktual dapat ditarik kembali oleh pihak lawan (counterparty) karena nilai agunan melebihi dari yang dipersyaratkan.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada pihak lawan (counterparty) atas suatu transaksi tertentu namun pihak lawan (counterparty) belum meminta agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang secara kontraktual harus dipenuhi.

Tingkat penarikan untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi penukaran agunan yang berupa HQLA menjadi bukan HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai HQLA yang dapat ditukar dengan aset bukan HQLA.

(1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan atas risiko kehilangan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yang terkait dengan: a. kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, covered bonds, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank; atau b. kehilangan Pendanaan yang berasal dari asset- backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa. (2) Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, covered bonds, dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat

No.369, 2015

(1) huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari transaksi Pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. (3) Tingkat penarikan untuk kehilangan Pendanaan yang berasal dari asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles, dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 100% (seratus persen) dari: a. Pendanaan yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan; dan b. aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 (tiga puluh) hari kedepan walaupun belum jatuh tempo. (4) Dalam hal aktivitas Pendanaan terstruktur Bank dilakukan melalui entitas bertujuan khusus, dalam menentukan persyaratan HQLA, Bank wajib memperhitungkan: a. instrumen utang yang diterbitkan oleh entitas yang jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen); atau b. opsi tertanam dalam pembiayaan yang berpotensi memicu pengembalian aset atau kebutuhan untuk likuiditas, dikenakan tingkat penarikan 100% (seratus persen) dari nilai aset yang berpotensi untuk diperoleh kembali.

(1) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (additional requirement) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan: a. 5% (lima persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil; b. 10% (sepuluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank

No.369, 2015

INDONESIA, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau lembaga jasa keuangan; dan/atau d. 100% (seratus persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada entitas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (2) Tingkat penarikan arus kas keluar lainnya (additional requirement) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan: a. 5% (lima persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil; b. 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, Bank INDONESIA, pemerintah negara lain, bank sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau bank pembangunan multilateral; c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank; dan/atau d. 100% (seratus persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan/atau entitas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Dalam hal komitmen fasilitas kredit dan/atau fasilitas likuiditas mempunyai agunan berupa HQLA, agunan dapat dihitung sebagai pengurang arus kas keluar sepanjang belum diperhitungkan sebagai HQLA dan memenuhi syarat:

No.369, 2015

a. HQLA sudah dijadikan agunan oleh pihak ketiga untuk menjamin fasilitas atau secara kontraktual wajib disertakan ketika pihak ketiga akan menarik fasilitas; b. Bank berhak menggunakan kembali agunan untuk memperoleh dana baru saat fasilitas sudah ditarik; dan c. tidak ada korelasi antara kemungkinan penarikan fasilitas dan nilai pasar dari agunan.

(1) Tingkat penarikan terhadap kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada lembaga jasa keuangan dalam periode 30 (tiga puluh) hari. (2) Jika total seluruh kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada nasabah perorangan dan korporasi non-keuangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan yang belum tercakup dalam kategori lainnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total arus masuk (inflow) yang bersifat kontraktual dalam periode 30 (tiga puluh) hari, tingkat penarikan ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai selisih lebih antara: a. kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana; dan b. 50% (lima puluh persen) total arus kas masuk (cash inflow).

(1) Arus kas keluar lainnya (additional requirement) yang terkait dengan kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi: a. kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance; b. kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan

No.369, 2015

fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable uncommitted; c. kewajiban yang berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance; d. kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya; e. kewajiban yang berasal dari structured product yang diantisipasi oleh nasabah melalui ready marketability; f. kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai; g. kewajiban untuk menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer atau market maker; dan/atau h. kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain. (2) Tingkat penarikan dari kewajiban kontijensi Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. 3% (tiga persen) untuk kewajiban yang berasal dari instrumen trade finance; b. 0% (nol persen) untuk kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat unconditionally revocable uncommitted; c. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari letter of credit (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban trade finance; d. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan securities investment vehicles dan fasilitas pembiayaan lainnya;

No.369, 2015

e. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari structured product yang diantisipasi oleh nasabah melalui ready marketability; f. 5% (lima persen) untuk kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (managed funds) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai; g. 5% (lima persen) untuk kewajiban menutup potensi pembelian kembali surat berharga berupa surat utang, dengan atau tanpa agunan, yang memiliki jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari bagi emiten yang memiliki afiliasi dengan dealer atau market maker; dan/atau h. 50% untuk kewajiban non-kontraktual posisi short nasabah yang dilindungi dengan agunan nasabah lain.

Tingkat penarikan terhadap arus kas keluar kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g ditetapkan 100% (seratus persen) dari kewajiban kontraktual lainnya dalam periode 30 (tiga puluh) hari.

(1) Dalam rangka pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menghitung arus kas masuk (cash inflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan yang bersumber dari: a. pinjaman dengan agunan (secured lending); b. tagihan berdasarkan pihak lawan (counterparty); dan/atau

No.369, 2015

c. arus kas masuk lainnya. (2) Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (committed facility) fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk. (3) Nilai arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (4) Dalam menghitung arus kas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank hanya dapat memperhitungkan arus kas masuk kontraktual yang memenuhi persyaratan: a. berasal dari tagihan yang memiliki kualitas Lancar; dan b. tidak diekspektasikan terjadi gagal bayar (default) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kedepan. (5) Nilai arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (inflow rate).

(1) Tingkat penerimaan (inflow rate) dari pinjaman dengan agunan (secured lending) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis agunan yang mendasari, yaitu: a. 0% (nol persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 1; b. 15% (lima belas persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2A; c. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah efek beragun aset yang memenuhi persyaratan sebagai HQLA Level 2B; d. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan adalah HQLA Level 2B selain efek

No.369, 2015

beragun aset; e. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal transaksi berupa margin lending dengan agunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA; dan/atau f. 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

(2) Dalam hal agunan yang diterima oleh Bank dalam transaksi pinjaman dengan agunan (secured lending), diagunkan dan digunakan untuk menutupi posisi short Bank maka tingkat penerimaan dari transaksi pinjaman dengan agunan (secured lending) ditetapkan 0% (nol persen).

(1) Bank wajib menghitung arus kas masuk berdasarkan pihak lawan (counterparty) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b: a. nasabah perorangan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; b. nasabah lainnya yang terdiri atas;

1. lembaga jasa keuangan dan Bank INDONESIA; dan
2. lainnya. (2) Arus kas masuk yang berasal dari pinjaman tanpa jangka waktu tertentu dilarang diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR. (3) Dalam hal arus kas masuk berasal dari pembayaran pokok minimum, fee atau bunga atas pinjaman tanpa jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

No.369, 2015

(2) yang secara kontraktual jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari, arus kas masuk dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR. (4) Fasilitas kredit yang diperjanjikan untuk diperpanjang (revolving credit facilities) tidak dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.

Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah perorangan dan tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual.

(1) Tingkat penerimaan dari tagihan kepada lembaga jasa keuangan dan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan: a. tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual; b. tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual; (2) Tingkat penerimaan dari penempatan dana pada Bank lain untuk keperluan aktivitas operasional ditetapkan 0% (nol persen) dari nilai kontraktual.

Tingkat penerimaan dari tagihan kepada nasabah korporasi non-keuangan, Pemerintah Pusat, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b angka

No.369, 2015

2 ditetapkan: a. tingkat penerimaan yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga atas kredit dengan kualitas Lancar ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual; dan/atau b. tingkat penerimaan yang berasal dari surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual.

Bank wajib menghitung arus kas masuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c yang bersumber dari: a. tagihan transaksi derivatif; dan b. tagihan kontraktual lainnya.

(1) Tingkat penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditetapkan 100% (seratus persen) dari nilai tagihan transaksi derivatif. (2) Dalam hal Bank menyerahkan agunan berupa HQLA dalam transaksi derivatif, perhitungan arus kas masuk dari tagihan transaksi derivatif harus dikurangi dengan nilai agunan yang diberikan.

Tingkat penerimaan dari tagihan kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari nilai tagihan.

No.369, 2015

(1) Dalam penyusunan laporan konsolidasi bagi bank yang beroperasi secara lintas batas (cross border) ditetapkan: a. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah korporasi mengikuti negara tempat bank asal (home country); dan b. tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengikuti negara tempat cabang bank beroperasi (host country). (2) Tingkat penarikan yang digunakan untuk nasabah perorangan atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan tingkat penarikan berdasarkan negara asal (home country), apabila memenuhi kriteria: a. tidak ada persyaratan untuk Simpanan perorangan serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada negara tempat cabang bank beroperasi (host country); b. kantor cabang bank beroperasi di negara yang belum menerapkan LCR; dan/atau c. diskresi otoritas pengawas perbankan dari negara asal (home country) untuk menerapkan tingkat penarikan pada negara asal (home country) apabila tingkat penarikan lebih ketat daripada persyaratan pada negara tempat cabang Bank beroperasi (host country).

Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.

No.369, 2015

Bank wajib melakukan perhitungan dan pelaporan LCR baik individual maupun konsolidasi secara: a. harian; b. bulanan; dan c. triwulanan.

(1) Kewajiban perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a mulai berlaku sejak: a. 1 April 2017, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan b. 1 Oktober 2017, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. (2) Bank wajib menyampaikan laporan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Tata cara pelaporan LCR harian secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal sistem pelaporan harian LCR secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia dan/atau terdapat kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank menyampaikan laporan

No.369, 2015

harian secara offline.

(1) Bank wajib menyusun laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berdasarkan rata-rata harian laporan. (2) Dalam hal Bank belum diwajibkan untuk melakukan perhitungan LCR secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan secara offline. (3) Bank wajib menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat: a. 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan individual; dan b. 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan, untuk laporan LCR bulanan secara konsolidasi. (4) Penyampaian laporan LCR bulanan secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor,

No.369, 2015

Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten. (5) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

(1) Kewajiban penyampaian laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan: a. tanggal 31 Desember 2015, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan b. tanggal 30 Juni 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. (2) Penyusunan laporan LCR bulanan menggunakan format sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Bank wajib menghitung dan mempublikasikan laporan LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berdasarkan rata-rata harian laporan. (2) Dalam hal Bank belum diwajibkan untuk melakukan perhitungan LCR secara harian sebagaimana dimaksud

No.369, 2015

dalam Pasal 53 ayat (1), Bank dapat menghitung nilai LCR triwulanan berdasarkan rata-rata posisi akhir bulan laporan. (3) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. (4) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c melalui: a. situs web Bank untuk perhitungan dan nilai LCR secara triwulanan; dan b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa INDONESIA yang memiliki peredaran luas dan secara online bersamaan dengan laporan publikasi triwulanan. (5) Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling lambat: a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September; b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember. (6) Tata cara, format, dan jangka waktu publikasi nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank. (7) Bank wajib memelihara pengumuman laporan LCR triwulanan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

No.369, 2015

(1) Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan melalui situs web Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi laporan: a. bulan Maret 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan b. bulan September 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. (2) Penyusunan laporan perhitungan LCR triwulanan sebagaimana format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Kewajiban publikasi nilai LCR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan bulan Maret 2019. (2) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai LCR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai LCR.

(1) Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 yang pada awalnya tidak diwajibkan memenuhi ketentuan LCR, kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing

No.369, 2015

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menghitung dan menyampaikan laporan LCR. (2) Kewajiban penyampaian laporan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: a. laporan LCR bulanan dilakukan pertama kali pada bulan ketiga sejak dinyatakan sebagai Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing; b. laporan LCR triwulanan dilakukan pertama kali pada periode triwulanan berikutnya setelah menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing kemudian menjadi Bank yang tidak termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap. (2) Tahapan pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit:

1. bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 4 dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri: a. 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2015; b. 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2016; c. 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan d. 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018;

No.369, 2015

2. bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan bank asing selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri: a. 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2016; b. 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2017; c. 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan d. 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018. (3) Bank wajib memenuhi LCR sebagaimana tahapan dimaksud pada ayat (2).

Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengenai kondisi likuiditas Bank dalam hal tidak mampu dan/atau berpotensi tidak memenuhi LCR sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47, Pasal 52, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57

No.369, 2015

ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), Pasal 57 ayat (7), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (3) atau Pasal 62, dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; e. larangan pembukaan jaringan kantor; f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bank yang terlambat menyampaikan laporan LCR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bank yang tidak mencantumkan nilai LCR dalam laporan publikasi triwulanan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

No.369, 2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015

No.369, 2015