Pasal 3

(1) Bank wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kondisi likuiditas Bank dalam hal: a. tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen); atau b. berpotensi tidak mampu memenuhi LCR sampai dengan 100% (seratus persen). (2) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib: a. menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi:

1. alasan atau faktor yang berpotensi atau menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
2. langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan
3. jangka waktu stres likuiditas yang diperkirakan oleh Bank. b. menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain meliputi:
4. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas;
5. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur manajemen risiko likuiditas Bank; dan/atau
6. penyempurnaan rencana Pendanaan darurat (contingency funding plan) Bank.

No.369, 2015

(3) Bank dapat menggunakan HQLA yang menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100% (seratus persen) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal kondisi likuiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank.