USAHA PERGADAIAN

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut

pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak,

jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya,

termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip

syariah.

1. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan

pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian

pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

1. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum

yang melakukan Usaha Pergadaian.

1. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT

Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam

Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis

Regleement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

1. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam

berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia.

1. Direksi:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah pengurus

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Dewan Komisaris:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah dewan

komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat

DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian

yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai

dengan Prinsip Syariah.

1. Modal Disetor:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah modal

disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah simpanan pokok

dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan

Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh

kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan

yang memberi wewenang kepada Perusahaan

Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman

dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur

lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau

menjual barang tersebut dan biaya untuk

menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan

setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-

biaya mana harus didahulukan.

1. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh

Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.

1. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang

dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan

Pergadaian.

1. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat

keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai

Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.

1. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian

pinjam meminjam uang dengan jaminan yang

ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan

nasabah.

1. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan

berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan

layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan

Pergadaian.

1. Lelang adalah penjualan Barang Jaminan yang

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang

didahului pengumuman lelang.

1. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil

penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah

Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk

melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.

1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari,

mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data

dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan

memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan

usaha pada Perusahaan Pergadaian.

1. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa

Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.

1. Hari adalah hari kerja.

2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah:

• perseroan terbatas; atau

• koperasi.

(2) Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum

perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:

• negara Republik Indonesia;

• pemerintah daerah;

• warga negara Indonesia; dan/atau

• badan hukum Indonesia.

(3) Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan Pergadaian

yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

perkoperasian.

Perusahaan Pergadaian dilarang dimiliki baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing

dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya

dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing,

kecuali kepemilikan langsung maupun tidak langsung

tersebut dilakukan melalui bursa efek.

(1) Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan

berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu

kabupaten/kota atau provinsi.

(2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

paling sedikit:

• Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk

lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau

• Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

(3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus disetor secara tunai dan penuh atas nama

Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum

atau bank umum syariah di Indonesia.

(1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan

kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini

diundangkan, dapat mengajukan permohonan

pendaftaran kepada OJK.

(2) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan

permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari ketentuan bentuk badan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ketentuan

permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2).

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua)

tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(4) Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha

Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(5) Bagi pelaku Usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang mengajukan permohonan

pendaftaran harus menggunakan format 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan:

• akta pendirian badan usaha termasuk anggaran

dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang

atau diberitahukan kepada instansi yang

berwenang dan/atau surat bukti usaha dari

instansi yang berwenang;

• bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang

dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4x6 cm dari:

1. pemilik kecuali koperasi;

2. anggota Direksi; dan

3. anggota Dewan Komisaris;

• surat keterangan domisili perusahaan dari

instansi yang berwenang;

• bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan

• foto unit layanan (outlet) berukuran 4R/5R.

(6) OJK memberikan persetujuan atas permohonan

pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak

diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara

lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam

Peraturan OJK ini.

(7) OJK menetapkan pendaftaran pelaku Usaha

Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.

(8) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) harus dicantumkan pada setiap kantor atau

unit layanan (outlet).

(1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, dapat

membuka unit layanan (outlet).

(2) Pembukaan unit layanan (outlet) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK

melalui laporan berkala.

(1) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar wajib

menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31

Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember

kepada OJK paling sedikit berupa:

• profil pelaku Usaha Pergadaian;

• laporan keuangan; dan

• laporan operasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan

tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran

OJK.

(1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), wajib

mengajukan permohonan izin usaha sebagai

Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini

diundangkan.

(2) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, pada

saat mengajukan izin usaha harus memenuhi

ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(3) Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar dan

berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, pada saat

mengajukan izin usaha dikecualikan dari ketentuan

Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2).

(4) Ketentuan permodalan bagi pelaku Usaha Pergadaian

yang telah terdaftar dan berbentuk perseroan terbatas

atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pada saat mengajukan izin usaha harus memenuhi

Ekuitas sebesar:

• Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk

lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau

• Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah berakhir dan pelaku Usaha Pergadaian

yang telah terdaftar belum menyampaikan

permohonan izin usaha, pendaftaran dinyatakan batal

dan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Perizinan Usaha Perusahaan Pergadaian

(1) Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usaha

setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan

Pergadaian dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan

permohonan izin usaha kepada OJK dengan

menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri

dokumen berupa:

• akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi

yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup

wilayah usaha;

1. kegiatan usaha sebagai Perusahaan

Pergadaian;

1. permodalan;

2. kepemilikan; dan

3. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS,

dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada)

disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan,

dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari

instansi berwenang;

• data anggota Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau DPS meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda

Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

1. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

yang masih berlaku;

1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas

foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6

cm; dan

1. surat pernyataan bermeterai dari masing-

masing anggota Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau DPS yang menyatakan:

• tidak tercatat dalam daftar kredit macet

di sektor jasa keuangan;

• tidak tercantum dalam daftar tidak

lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;

• tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana di bidang jasa

keuangan dan/atau perekonomian

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

• tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

• tidak pernah dinyatakan pailit atau

dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu badan usaha dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

• tidak pernah menjadi pemegang saham,

direksi, dewan komisaris, atau dewan

pengawas syariah pada perusahaan jasa

keuangan yang dicabut izin usahanya

karena melakukan pelanggaran dalam 5

(lima) tahun terakhir;

• data pemegang saham atau anggota pendiri:

1. dalam hal pemegang saham atau anggota

pendiri adalah warga negara Indonesia,

dokumen yang dilampirkan berupa:

• fotokopi surat pemberitahuan pajak

terhutang (SPT) untuk 1 (satu) tahun

terakhir;

• dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan

angka 3; dan

• surat pernyataan bermeterai dari yang

bersangkutan yang menyatakan bahwa:

1. setoran modal tidak berasal dari

pinjaman;

1. setoran modal tidak berasal dari

dan untuk tindak pidana

pencucian uang (money laundering)

dan kejahatan keuangan;

1. tidak tercatat dalam daftar kredit

macet di sektor jasa keuangan;

1. tidak tercantum dalam daftar tidak

lulus (DTL) di sektor jasa

keuangan;

1. tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana di bidang

jasa keuangan dan/atau

perekonomian berdasarkan

putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir;

1. tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana

kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5

(lima) tahun terakhir;

1. tidak pernah dinyatakan pailit atau

dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu badan usaha dinyatakan

pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5

(lima) tahun terakhir; dan

1. tidak pernah menjadi pemegang

saham, direksi, dewan komisaris,

atau dewan pengawas syariah pada

perusahaan jasa keuangan yang

dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5

(lima) tahun terakhir;

1. dalam hal pemegang saham atau anggota

pendiri adalah badan hukum Indonesia,

dokumen yang dilampirkan berupa:

• akta pendirian termasuk anggaran

dasar berikut perubahan yang terakhir

(jika ada) yang telah disahkan/disetujui

oleh instansi yang berwenang atau

diberitahukan kepada instansi yang

berwenang;

• laporan keuangan tahunan dan laporan

keuangan bulanan terakhir;

• dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan

angka 3 bagi direksi; dan

• surat pernyataan bermeterai dari

direksi yang menyatakan bahwa:

1. setoran modal tidak berasal dari

pinjaman;

1. setoran modal tidak berasal dari

dan untuk tindak pidana

pencucian uang (money laundering)

dan kejahatan keuangan;

1. tidak terdapat kepemilikan asing

baik secara langsung maupun

tidak langsung;

1. tidak tercatat dalam daftar kredit

macet di sektor jasa keuangan;

1. tidak tercantum dalam daftar tidak

lulus (DTL) di sektor jasa keuangan;

1. tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana di bidang

jasa keuangan dan/atau

perekonomian berdasarkan

putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam 5 (lima) tahun terakhir;

1. tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana

kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5

(lima) tahun terakhir;

1. tidak pernah dinyatakan pailit atau

dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu badan usaha dinyatakan

pailit berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam 5

(lima) tahun terakhir; dan

1. tidak pernah menjadi pemegang

saham, direksi, dewan komisaris,

atau dewan pengawas syariah pada

perusahaan jasa keuangan yang

dicabut izin usahanya karena

melakukan pelanggaran dalam 5

(lima) tahun terakhir;

1. dalam hal pemegang saham adalah negara

Republik Indonesia, dokumen yang

dilampirkan berupa Peraturan Pemerintah

mengenai penyertaan modal negara Republik

Indonesia untuk pendirian Perusahaan

Pergadaian; dan/atau

1. dalam hal pemegang saham adalah

pemerintah daerah, dokumen yang

dilampirkan berupa Peraturan Daerah

mengenai penyertaan modal daerah untuk

pendirian Perusahaan Pergadaian;

• fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor, berupa:

1. slip setoran dari pemegang saham atau

anggota pendiri ke rekening tabungan atau

giro atas nama Perusahaan Pergadaian; dan

1. rekening koran Perusahaan Pergadaian

periode mulai dari tanggal penyetoran modal

sampai dengan tanggal surat permohonan

izin usaha;

• struktur organisasi yang memuat susunan

personalia yang paling sedikit memiliki fungsi

pemutus pinjaman, Penaksir, pelayanan

Nasabah, dan administrasi;

• rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang

paling sedikit memuat:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang

akan dilakukan;

1. target dan langkah-langkah yang dilakukan

untuk mewujudkan target dimaksud; dan

1. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu)

tahun ke depan;

• bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung

dan ruangan kantor atau unit layanan

(outlet), berupa fotokopi sertipikat hak milik,

hak guna bangunan, atau hak pakai atas

nama Perusahaan Pergadaian, atau

perjanjian sewa gedung/ruangan disertai

foto tampak luar gedung dan foto dalam

ruangan serta tata letak (lay-out) ruangan;

1. daftar inventaris dan peralatan kantor; dan

2. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir

yang akan digunakan;

• fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas

nama Perusahaan Pergadaian;

• bukti setor pelunasan biaya perizinan;

• bukti sertifikat Penaksir yang diterbitkan oleh

lembaga sertifikasi profesi atau pihak lain yang

ditunjuk OJK sebagai lembaga penerbit sertifikasi

Penaksir;

• surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia, bagi

Perusahaan Pergadaian yang akan

menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah; dan

• pedoman penerapan anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas

permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak

permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara

lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam

Peraturan OJK ini.

(4) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau

permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon

paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan

diterima.

(5) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan

tidak lengkap, pemohon harus menyampaikan

kekurangan dokumen tersebut paling lama 10

(sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan

kelengkapan dokumen dari OJK.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) telah berakhir dan pemohon tidak

menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan

izin usaha dinyatakan batal.

(7) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan

penolakan.

(8) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK

menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai

lingkup wilayah usaha sebagai:

• perusahaan pergadaian, bagi Perusahaan

Pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha

secara konvensional; atau

• perusahaan pergadaian syariah, bagi Perusahaan

Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

permohonan izin usaha Perusahaan Pergadaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Surat Edaran OJK.

Nama Perusahaan Pergadaian harus dicantumkan secara

jelas dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 yang dimulai dengan

bentuk badan hukum dan memuat kata:

• Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi

Perusahaan Pergadaian yang menjalankan kegiatan

usaha secara konvensional; atau

• Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai

diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan

Pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin

usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha

paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal izin

usaha ditetapkan.

(2) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada OJK paling lama 15 (lima belas)

Hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(3) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan

menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri

fotokopi Surat Bukti Gadai.

(1) Perusahaan Pergadaian dilarang membuka atau

memindahkan alamat unit layanan (outlet) di luar

wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan

pemberian izin usaha dari OJK.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

pembukaan atau pemindahan alamat unit layanan

(outlet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Surat Edaran OJK.

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian meliputi:

• penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan

berdasarkan hukum Gadai;

• penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan

berdasarkan fidusia;

• pelayanan jasa titipan barang berharga;

dan/atau

• pelayanan jasa taksiran.

(2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian

dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu:

• kegiatan lain yang tidak terkait Usaha

Pergadaian yang memberikan pendapatan

berdasarkan komisi (fee based income)

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan di bidang jasa keuangan;

dan/atau

• kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional

atau berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib

menggunakan akad dengan ketentuan:

• memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan

(tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan

universalisme (alamiyah);

• tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm,

risywah, dan objek haram; dan

• tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan

kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain

dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat Edaran

OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan

kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus tidak sedang

dikenakan sanksi oleh OJK.

(2) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan

kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada OJK

dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian

paling sedikit mengenai:

• kegiatan usaha yang akan dilakukan; dan

• hak dan kewajiban para pihak.

(3) OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan mengeluarkan surat

persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua

puluh) Hari setelah permohonan diterima secara

lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam

Peraturan OJK ini.

Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan

usaha penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan

berdasarkan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) huruf b wajib melakukan mitigasi risiko, yang

dapat dilakukan dengan:

• mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme

asuransi kredit atau penjaminan kredit;

• mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan

melalui mekanisme asuransi; dan/atau

• melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang

yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.

Perusahaan Pergadaian wajib mencantumkan

keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau

unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

• nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;

• nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa

Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;

• hari dan jam operasional; dan

• tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil

bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan

biaya administrasi.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib menetapkan Barang

Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan.

(2) Penetapan Barang Jaminan yang dapat diterima

sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Barang

Jaminan.

(3) Ketentuan mengenai kriteria Barang Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Surat Edaran OJK.

Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman

berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:

• menggunakan Barang Jaminan;

• menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah;

• memiliki Barang Jaminan; dan/atau

• menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada

pihak lain.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit

1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran

atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan

(outlet).

(2) Dalam melakukan penaksiran, Penaksir wajib

dilengkapi pedoman tertulis yang ditetapkan oleh

Perusahaan Pergadaian.

(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

lulus sertifikasi penaksiran Barang Jaminan.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memberikan nilai

taksiran atas setiap Barang Jaminan kepada

Nasabah.

(2) Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Barang

Jaminan, Perusahaan Pergadaian wajib:

• menyediakan alat penaksir; dan

• menetapkan daftar harga pasar Barang Jaminan

yang wajar.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memenuhi nilai

minimum perbandingan antara Uang Pinjaman dan

nilai taksiran Barang Jaminan dalam memberikan

Uang Pinjaman kepada Nasabah, kecuali apabila

Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki

Uang Pinjaman yang lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum

perbandingan antara Uang Pinjaman dan nilai

taksiran Barang Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki tempat

penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum

Gadai dan barang titipan yang memenuhi

persyaratan keamanan dan keselamatan.

(2) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman

tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan

Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan

barang titipan.

(3) Perusahaan Pergadaian wajib mengasuransikan

Barang Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan

barang titipan dalam rangka memitigasi risiko.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat

penyimpanan Barang Jaminan berdasarkan hukum

Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat

Bukti Gadai kepada Nasabah pada saat menerima

Barang Jaminan.

(2) Surat Bukti Gadai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib disusun dengan memenuhi ketentuan

perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK

mengenai perlindungan konsumen sektor jasa

keuangan.

(3) Perusahaan Pergadaian wajib menyimpan paling

sedikit 1 (satu) salinan Surat Bukti Gadai untuk

setiap transaksi.

(1) Jangka waktu pinjaman kepada Nasabah dengan

jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4

(empat) bulan.

(2) Dalam hal Uang Pinjaman dengan jaminan

berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai

dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian

dapat melelang Barang Jaminan.

(3) Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan antara

Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, Barang

Jaminan dapat dijual dengan cara:

• Nasabah menjual sendiri Barang Jaminannya;

atau

• Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan

Pergadaian untuk menjualkan Barang

Jaminannya.

(4) Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat

dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka

penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20

(dua puluh) Hari setelah tanggal jatuh tempo.

(5) Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan

Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

dimuat dalam Surat Bukti Gadai.

(6) Penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai

penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah

terhadap Perusahaan Pergadaian.

(7) Barang Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum

tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung

maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian

atau pegawainya.

(8) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki pedoman

tertulis untuk melakukan penjualan Barang Jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam hal Nasabah telah melunasi Uang Pinjaman

beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil

bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,

Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Barang

Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang

sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan.

(2) Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan

Pergadaian wajib menggantinya dengan:

• uang atau barang yang nilainya sama atau

setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat

Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak,

untuk Barang Jaminan berupa perhiasan; atau

• uang atau barang yang nilainya sama atau

setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat

Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk

Barang Jaminan selain perhiasan.

Syarat dan tata cara penjualan Barang Jaminan

berdasarkan hukum Gadai dengan cara Lelang

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Uang

Kelebihan dari hasil penjualan Barang Jaminan

dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 atau berdasarkan kuasa menjual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)

huruf b kepada Nasabah.

(2) Perusahaan Pergadaian wajib mencatat secara

terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengembalian Uang Kelebihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran

OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib memiliki dan

melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan

penyelesaian sengketa bagi Nasabah.

(2) Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian

sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dicantumkan dalam Surat Bukti Gadai.

(3) Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan

penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1)

berpedoman pada Peraturan OJK mengenai

perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan

Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif

penyelesaian sengketa beserta peraturan

pelaksanaannya.

(1) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib

mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau

rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(3) Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan

hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah

memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan

Pergadaian secara bersama-sama.

(5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip

Syariah.

(6) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit

dilakukan terhadap:

• kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian;

• pedoman operasional dan produk yang dipasarkan;

dan

• pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi

kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang

antara lain mencakup produk, operasional, dan

pemasaran.

(1) Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

(2) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,

wajib:

• mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan

usaha konvensional; dan

• menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan

berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Direksi

Perusahaan Pergadaian harus mengajukan

permohonan persetujuan kepada OJK dengan

menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan OJK ini dan harus dilampiri

dokumen:

• surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia atau bukti

sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia;

• daftar riwayat hidup pegawai yang bertanggung

jawab atas kegiatan usaha yang dilakukan

berdasarkan Prinsip Syariah, dilengkapi dengan

pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;

dan

• contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir

berdasarkan Prinsip Syariah yang akan

digunakan.

(2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas

permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak

permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara

lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam

Peraturan OJK ini.

(3) OJK menyampaikan pernyataan lengkap atau

permintaan kelengkapan dokumen kepada pemohon

paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permohonan

diterima.

(4) Dalam hal permohonan persetujuan menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

yang disampaikan tidak lengkap, pemohon harus

menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling

lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat permintaan

kelengkapan dokumen dari OJK.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) telah berakhir dan pemohon tidak

menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan

persetujuan dinyatakan batal.

(6) Penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan

penolakan.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disetujui, OJK menetapkan surat persetujuan

penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan

Prinsip Syariah.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan

Modal Disetor secara tertulis kepada OJK paling lama

15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan

atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi

yang berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.

(2) Pelaporan perubahan Modal Disetor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi

Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 5

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

• perubahan anggaran dasar yang disertai dengan

bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi

Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan

hukum perseroan terbatas;

• akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan

anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang

berbentuk badan hukum koperasi; dan

• surat pernyataan bahwa setoran modal tidak

berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana

pencucian uang.

(1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan

alamat kantor pusat secara tertulis kepada OJK paling

lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal

pemindahan.

(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

dengan menggunakan format 6 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan

dilampiri dokumen:

• bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang

baru; dan

• fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang

telah mencantumkan alamat kantor pusat yang

baru.

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan perubahan

nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama

15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan

dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat

anggota.

(2) Laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan

Pergadaian dengan menggunakan format 7

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

• perubahan anggaran dasar yang disertai dengan

bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi

Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan

hukum perseroan terbatas;

• akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan

anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang

berbentuk badan hukum koperasi; dan

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

Perusahaan Pergadaian yang baru.

Bagian Kedua

Pelaporan Perusahaan Pergadaian

(1) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode

yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30

September, dan 31 Desember kepada OJK.

(2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Perusahaan Pergadaian wajib

menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila

diperlukan oleh OJK.

(3) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yang

dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dalam

laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir

bulan berikutnya.

(5) Apabila batas akhir penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari

libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari

kerja pertama berikutnya.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian berupa:

• profil Perusahaan Pergadaian;

• laporan keuangan; dan

• laporan operasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan,

dan tata cara penyampaian laporan berkala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan

penggabungan atau peleburan wajib menyampaikan

laporan penggabungan atau peleburan kepada OJK

paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak

tanggal diterimanya persetujuan atau pengesahan

perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

(2) Laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh

Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan

format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan

dokumen:

• risalah rapat umum pemegang saham atau

rapat anggota;

• akta hasil penggabungan atau peleburan yang

telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang

berwenang;

• akta pendirian atas Perusahan Pergadaian hasil

peleburan yang telah disahkan oleh instansi

berwenang; dan

• data pemegang saham atau anggota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham

baru atau anggota baru.

(3) Berdasarkan laporan penggabungan atau peleburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK

menetapkan:

• pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian

yang menggabungkan diri atau yang melakukan

peleburan; dan/atau

• pemberian izin usaha kepada Perusahaan

Pergadaian hasil peleburan.

(4) Sebelum pemberian izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan,

Perusahaan Pergadaian hasil peleburan dilarang

menjalankan kegiatan usaha.

(1) Perusahaan Pergadaian yang diambil alih wajib

menyampaikan laporan pengambilalihan kepada OJK

paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal akta

pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

(2) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi

Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format

9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

• risalah rapat umum pemegang saham atau

rapat anggota;

• akta pengambilalihan; dan

• data pemegang saham atau anggota pendiri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

huruf c.

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan

wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK

paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak

tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan

notaris.

(2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan cara:

• pemisahan murni; atau

• pemisahan tidak murni.

(3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas

Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum

kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau

lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan

Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut

berakhir karena hukum.

(4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan

liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena

hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain

atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan

Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut

tetap ada.

(5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan

Pergadaian dengan menggunakan format 10

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan

dokumen:

• risalah rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota; dan

• akta pemisahan.

(6) Berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha

Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan

murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan,

peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib

memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini dan

peraturan perundang-undangan lain mengenai

penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan

pemisahan.

(1) Dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi

Perusahaan Pergadaian di Indonesia, Perusahaan

Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang telah

mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya

asosiasi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak

asosiasi terbentuk;

• bagi Perusahaan Pergadaian yang mendapatkan

izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling

lama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan izin

usaha.

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat persetujuan dari OJK.

(3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas paling sedikit:

• mengkoordinasikan penyusunan standar praktik

dan kode etik Perusahaan Pergadaian; dan

• mengadakan pendidikan dan pelatihan yang

berkelanjutan.

(4) Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.

(1) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian

dilakukan oleh OJK.

(2) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian

dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan

peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Perusahaan Pergadaian

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), OJK

berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap

Perusahaan Pergadaian.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari:

• pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan

Pemeriksaan;

• pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau

• gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain

yang ditunjuk oleh OJK.

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan

Pergadaian dilakukan:

• secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan

tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau

• setiap waktu bila diperlukan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat

perintah Pemeriksaan dan surat pemberitahuan

Pemeriksaan.

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan

surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada

Perusahaan Pergadaian.

(3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai

berikut:

• nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;

• nama Pemeriksa;

• tujuan Pemeriksaan;

• jangka waktu Pemeriksaan;

• dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan;

dan

• batas waktu penyampaian dokumen kepada

Pemeriksa.

(4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3

(tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan

Pemeriksaan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan apabila penyampaian surat

pemberitahuan Pemeriksaan diduga akan

mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan

atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan

untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau

menyembunyikan atau menghilangkan data,

keterangan, atau laporan, yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

• persiapan Pemeriksaan;

• pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; dan

• pelaporan hasil Pemeriksaan.

(2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis

laporan berkala dan data lain yang mendukung.

(3) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan

cara Pemeriksaan di Perusahaan Pergadaian,

Pemeriksaan di kantor OJK, atau Pemeriksaaan di

tempat lain yang ditentukan oleh OJK.

(1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa

menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda

pengenal Pemeriksa.

(2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perusahaan Pergadaian yang akan diperiksa dapat

menolak dilakukannya Pemeriksaan.

(3) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen,

dan/atau keterangan yang diperoleh selama

Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak,

kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan

wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau

diwajibkan oleh undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Perusahaan

Pergadaian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau

menghambat kelancaran proses Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Perusahaan

Pergadaian yang diperiksa wajib untuk:

• memenuhi permintaan untuk memberikan atau

meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi,

memorandum, dokumen, data elektronik,

termasuk salinannya;

• memberikan keterangan dan penjelasan yang

berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan

maupun tertulis;

• memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk

memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan

yang dipandang perlu;

• memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk

meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik

yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;

dan/atau

• menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor

independen untuk memberikan data, dokumen,

dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait

dengan Pemeriksaan.

(3) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dinyatakan

menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku,

memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang

tidak benar.

(1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berakhir,

Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

(2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

• laporan hasil Pemeriksaan sementara; dan

• laporan hasil Pemeriksaan final.

(3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan

sementara kepada Perusahaan Pergadaian paling

lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya

pelaksanaan Pemeriksaan.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi

OJK yang harus dilakukan oleh Perusahaan

Pergadaian, maka Perusahaan Pergadaian wajib

melakukan rekomendasi tersebut.

(5) Perusahaan Pergadaian wajib melakukan langkah-

langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang

terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan

pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK

paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Kewajiban melakukan rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal OJK

menilai bahwa Perusahaan Pergadaian telah

melakukan rekomendasi tersebut.

(8) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Perusahaan Pergadaian melalui

surat.

(9) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dapat

mengajukan tanggapan atas laporan hasil

Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh)

Hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil

Pemeriksaan sementara.

(10) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) Perusahaan Pergadaian tidak

memberikan tanggapan atas laporan hasil

Pemeriksaan sementara secara tertulis, OJK

menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara

menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling

lambat 15 (lima belas) Hari setelah jangka waktu

sebagaimana dimaksud ayat (9) berakhir.

(11) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan

tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas

laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah

disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya

pembahasan, OJK menetapkan laporan hasil

Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil

Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari

setelah diterimanya tanggapan dari Perusahaan

Pergadaian yang diperiksa.

(12) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan

tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan

hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan

dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan

hasil Pemeriksaan sementara, maka OJK dapat

mengundang Perusahaan Pergadaian yang

bersangkutan guna melakukan pembahasan atas

tanggapan yang disampaikan.

(13) Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil

Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (12) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak

diterimanya surat tanggapan.

(14) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13), OJK menetapkan laporan

hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil

Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari

setelah selesainya pembahasan bersama Perusahaan

Pergadaian yang diperiksa.

(15) Laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat rahasia.

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Tertentu

(1) OJK dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk

dan atas nama OJK melaksanakan sebagian fungsi

pengawasan Perusahaan Pergadaian.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara OJK

dengan pihak tertentu yang menerima kerja sama.

(3) Pihak tertentu yang melakukan kerja sama harus

melaporkan rencana dan pelaksanaan sebagian tugas

pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

(4) Ketentuan mengenai kerja sama OJK dengan pihak

tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi

pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan rencana serta

pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pergadaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih

lanjut dalam Surat Edaran OJK.

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian

dilakukan oleh OJK.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian:

• bubar karena pailit;

• bubar karena keputusan rapat umum pemegang

saham atau rapat anggota, atau menurut

anggaran dasar jangka waktunya berakhir;

• bubar karena penggabungan, peleburan, atau

pemisahan;

• melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga

tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau

• dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan izin usaha.

(3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK,

Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian

kewajibannya kepada Nasabah.

(4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan memperhatikan

kepentingan Nasabah.

(1) Perusahaan Pergadaian yang dinyatakan pailit wajib

menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 20

(dua puluh) Hari sejak ditetapkannya putusan pailit.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

dengan menggunakan format 11 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan

dilampiri dokumen:

• dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya

putusan pailit atau penetapan pembubaran; dan

• fotokopi izin usaha sebagai Perusahaan

Pergadaian.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), OJK mencabut izin usaha Perusahaan

Pergadaian.

(1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan

pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (2) huruf b atau melakukan perubahan kegiatan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)

huruf d, wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.

(2) Permohonan persetujuan pembubaran atau

perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi

Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format

12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

• rancangan akta pembubaran atau rancangan

akta perubahan anggaran dasar yang memuat

rencana kegiatan usaha yang baru; dan

• rencana penyelesaian hak dan kewajiban.

(3) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh

persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan

usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib melaporkan pembubaran atau perubahan

kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak

tanggal ditetapkannya akta pembubaran atau sejak

perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi

berwenang, dengan menggunakan format 13

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

• risalah rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota;

• perubahan anggaran dasar yang telah disahkan

oleh instansi berwenang; dan

• bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Perusahaan Pergadaian yang telah dicabut izin usahanya

dilarang untuk menggunakan kata Gadai atau kata yang

mencirikan kegiatan Gadai dalam nama perusahaan.

OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah

terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah

memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan

Peraturan OJK ini.

(2) Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari

ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3)

Peraturan OJK ini.

(1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk

unit usaha syariah.

(2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan unit kerja dari kantor pusat

Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi

sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai

unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan:

• mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk

kegiatan unit usaha syariah;

• mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip

Syariah; dan

• mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit

usaha syariah.

(2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b wajib memenuhi ketentuan:

• diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

Pemerintah; dan

• tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi

lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Direksi Perusahaan

Pergadaian Pemerintah harus mengajukan permohonan

izin unit usaha syariah kepada OJK dengan dilampiri:

• anggaran dasar Perusahaan Pergadaian Pemerintah

yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

• surat keputusan dari rapat umum pemegang saham

atau Direksi, yang membuktikan adanya modal kerja

yang disisihkan untuk unit usaha syariah;

• dokumen DPS, meliputi:

1. keputusan rapat umum pemegang saham

mengenai pengangkatan DPS; dan

1. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia;

• dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi:

1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian

Pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan

unit usaha syariah;

1. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha

syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan

Pergadaian Pemerintah yang menyatakan bahwa

pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap

jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang

bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

1. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha

syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna

yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan

• contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir

berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah

berupa laporan unit usaha syariah dalam hal

Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin

pembukaan unit usaha syariah.

(2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah

wajib menyampaikan kepada OJK:

• laporan keuangan tahunan yang telah diaudit

oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat)

bulan setelah tahun buku berakhir; dan

• laporan bulanan sesuai peraturan perundang-

undangan.

(1) Perusahaan Pergadaian yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12

ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15,

Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal

19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24

ayat (7) dan ayat (8), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat

(1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1),

Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37

ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1),

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal

51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56

ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59

ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi

administratif berupa:

• peringatan;

• pembekuan kegiatan usaha;

• pembatalan persetujuan penyelenggaraan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah;

• pencabutan izin unit usaha syariah bagi

Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan/atau

• pencabutan izin usaha.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut

dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40

(empat puluh) Hari.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut

sanksi peringatan.

(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan

Perusahaan Pergadaian tetap tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara

tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu

pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu

pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian tidak juga

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), OJK melakukan:

• pembatalan persetujuan penyelenggaraan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah;

• pencabutan izin unit usaha syariah bagi

Perusahaan Pergadaian Pemerintah; atau

• pencabutan izin usaha.

(1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar di

OJK dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan OJK ini dikenakan sanksi berupa

peringatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut

dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1

(satu) bulan.

(2) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pelaku Usaha Pergadaian telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut

sanksi peringatan.

(3) Dalam hal masa berlaku peringatan kedua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan

pelaku Usaha Pergadaian tetap tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK

membatalkan pendaftaran.

Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus menyesuaikan

kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13

ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun sejak

Peraturan OJK ini diundangkan.

Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang

telah mendapat persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK

ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

Permohonan izin pembukaan unit usaha syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus diajukan

oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah kepada OJK

paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini

diundangkan.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd Yuliana