Pasal 59

(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah

berupa laporan unit usaha syariah dalam hal

Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin

pembukaan unit usaha syariah.

(2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah

wajib menyampaikan kepada OJK:

• laporan keuangan tahunan yang telah diaudit

oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat)

bulan setelah tahun buku berakhir; dan

• laporan bulanan sesuai peraturan perundang-

undangan.