Pasal 58

Untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Direksi Perusahaan

Pergadaian Pemerintah harus mengajukan permohonan

izin unit usaha syariah kepada OJK dengan dilampiri:

• anggaran dasar Perusahaan Pergadaian Pemerintah

yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

• surat keputusan dari rapat umum pemegang saham

atau Direksi, yang membuktikan adanya modal kerja

yang disisihkan untuk unit usaha syariah;

• dokumen DPS, meliputi:

1. keputusan rapat umum pemegang saham

mengenai pengangkatan DPS; dan

1. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia;

• dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi:

1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian

Pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan

unit usaha syariah;

1. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha

syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan

Pergadaian Pemerintah yang menyatakan bahwa

pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap

jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang

bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

1. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha

syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna

yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan

• contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir

berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.