Pasal 57

(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai

unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan:

• mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk

kegiatan unit usaha syariah;

• mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip

Syariah; dan

• mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit

usaha syariah.

(2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b wajib memenuhi ketentuan:

• diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

Pemerintah; dan

• tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi

lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan usaha

berdasarkan Prinsip Syariah.