Pasal 56

(1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk

unit usaha syariah.

(2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan unit kerja dari kantor pusat

Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi

sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.