Pasal 55

(1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah

memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan

Peraturan OJK ini.

(2) Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari

ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3)

Peraturan OJK ini.