Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut

pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak,

jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya,

termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip

syariah.

1. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan

pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian

pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan.

1. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum

yang melakukan Usaha Pergadaian.

1. Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT

Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam

Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis

Regleement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51

Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan

Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

---

1. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam

berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia.

1. Direksi:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah direksi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah pengurus

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Dewan Komisaris:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah dewan

komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah pengawas

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat

DPS adalah bagian dari organ Perusahaan Pergadaian

yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan

terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai

dengan Prinsip Syariah.

1. Modal Disetor:

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum perseroan terbatas adalah modal

disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas; atau

• bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk

badan hukum koperasi adalah simpanan pokok

---

dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian.

1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan

Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang

diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh

kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan

yang memberi wewenang kepada Perusahaan

Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman

dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur

lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau

menjual barang tersebut dan biaya untuk

menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan

setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-

biaya mana harus didahulukan.

1. Uang Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh

Perusahaan Pergadaian kepada nasabah.

1. Barang Jaminan adalah setiap barang bergerak yang

dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan

Pergadaian.

1. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat

keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai

Barang Jaminan dalam transaksi Gadai.

1. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian

pinjam meminjam uang dengan jaminan yang

ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan

nasabah.

1. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan

usaha yang menerima Uang Pinjaman dengan jaminan

berupa Barang Jaminan dan/atau memanfaatkan

layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan

Pergadaian.

1. Lelang adalah penjualan Barang Jaminan yang

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara

tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang

didahului pengumuman lelang.

---

1. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil

penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah

Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk

melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.

1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari,

mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data

dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan

memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan

usaha pada Perusahaan Pergadaian.

1. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa

Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan.

1. Hari adalah hari kerja.

2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.