Pasal 4

(1) Modal Disetor Perusahaan Pergadaian ditetapkan

berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu

kabupaten/kota atau provinsi.

(2) Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

paling sedikit:

• Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk

lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau

• Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta

rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

(3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus disetor secara tunai dan penuh atas nama

Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum

atau bank umum syariah di Indonesia.