Pasal 5

(1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan

kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini

diundangkan, dapat mengajukan permohonan

pendaftaran kepada OJK.

(2) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang akan mengajukan

permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari ketentuan bentuk badan

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

ketentuan lingkup wilayah usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan ketentuan

permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2).

(3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan kepada OJK paling lama 2 (dua)

tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

(4) Permohonan pendaftaran oleh pelaku Usaha

Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

(5) Bagi pelaku Usaha Pergadaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang mengajukan permohonan

pendaftaran harus menggunakan format 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan:

• akta pendirian badan usaha termasuk anggaran

dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang

atau diberitahukan kepada instansi yang

berwenang dan/atau surat bukti usaha dari

instansi yang berwenang;

• bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang

dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4x6 cm dari:

1. pemilik kecuali koperasi;

2. anggota Direksi; dan

3. anggota Dewan Komisaris;

• surat keterangan domisili perusahaan dari

instansi yang berwenang;

• bukti telah melakukan kegiatan usaha; dan

• foto unit layanan (outlet) berukuran 4R/5R.

(6) OJK memberikan persetujuan atas permohonan

pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak

diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara

lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam

Peraturan OJK ini.

(7) OJK menetapkan pendaftaran pelaku Usaha

Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar.

(8) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) harus dicantumkan pada setiap kantor atau

unit layanan (outlet).