Pasal 50

(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian

dilakukan oleh OJK.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian:

• bubar karena pailit;

• bubar karena keputusan rapat umum pemegang

saham atau rapat anggota, atau menurut

anggaran dasar jangka waktunya berakhir;

• bubar karena penggabungan, peleburan, atau

pemisahan;

• melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga

tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau

• dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan izin usaha.

(3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK,

Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian

kewajibannya kepada Nasabah.

(4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan memperhatikan

kepentingan Nasabah.