Pasal 30

(1) Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan

wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

(2) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah,

wajib:

• mempunyai pembukuan terpisah untuk kegiatan

usaha berdasarkan Prinsip Syariah dari kegiatan

usaha konvensional; dan

• menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan

berdasarkan Prinsip Syariah.