Pasal 29

(1) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan

kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib

mengangkat paling sedikit 1 (satu) orang DPS.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau

rapat anggota setelah memperoleh rekomendasi Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(3) Bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan

hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah

memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

(4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan

Pergadaian secara bersama-sama.

(5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip

Syariah.

(6) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit

dilakukan terhadap:

• kegiatan operasional Perusahaan Pergadaian;

• pedoman operasional dan produk yang dipasarkan;

dan

• pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi

kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian yang

antara lain mencakup produk, operasional, dan

pemasaran.