Pasal 38

(1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan

wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK

paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak

tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan

notaris.

(2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan cara:

• pemisahan murni; atau

• pemisahan tidak murni.

(3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas

Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum

kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau

lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan

Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut

berakhir karena hukum.

(4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan

liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena

hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain

atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan

Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut

tetap ada.

(5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan

Pergadaian dengan menggunakan format 10

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan

dokumen:

• risalah rapat umum pemegang saham atau rapat

anggota; dan

• akta pemisahan.

(6) Berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha

Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan

murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).