Peraturan Badan Nomor 20-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah.

3. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan.

4. Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

6. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet.

7. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

8. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.

9. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPR, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPR sendiri maupun melalui kerja sama BPR dengan pihak lain, antara lain Automated Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC).

10. Direksi: a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Dewan Komisaris: a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian.

12. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bpr, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

13. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat dengan PSP yaitu orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang: a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS: a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan RUPS (prioritet dan biasa) sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Perkoperasian. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL yaitu daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak- pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Bentuk hukum BPR dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: a. warga negara INDONESIA; b. badan hukum INDONESIA yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA; dan/atau c. Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan sebagai calon PSP BPR, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

(1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit: a. Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1; b. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2; c. Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan d. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah modal disetor di atas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. (4) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk modal kerja.

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum di INDONESIA atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)” dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap: a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR; dan b. kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPR.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR; dan b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon PSP kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. rancangan akta pendirian badan hukum, yang memuat rancangan anggaran dasar; b. data kepemilikan:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, c. daftar Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia; e. analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR; f. rencana sistem dan prosedur kerja; g. bukti setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk fotokopi bilyet deposito; h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
3. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
4. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah. i. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. uji kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan tentang uji kemampuan dan kepatutan BPR; d. pemeriksaan setoran modal; dan e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan pendirian BPR, sumber dana, rencana dan tujuan pendirian serta kemampuan keuangan dalam rangka memelihara solvabilitas dan pertumbuhan BPR.

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. (2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha. (3) Persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip mengajukan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam hal terjadi perubahan; c. daftar Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam hal terjadi perubahan; d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di INDONESIA atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)” dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada huruf e:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang. Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. g. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
3. daftar aset tetap dan inventaris;
4. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
5. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
6. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR; dan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; b. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. pemeriksaan setoran modal; dan d. penelitian terhadap kinerja keuangan BPR dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

(1) BPR yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha BPR paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. (3) Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diterbitkan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR.

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan kriteria mengenai PSP yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

(1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. bagi badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi paling banyak sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya paling banyak sebesar jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPR dan pada saat dilakukan penambahan modal disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPR paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus), BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) BPR wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan.

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

(1) Pemegang saham BPR dilarang menarik kembali modal yang telah disetor. (2) Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham BPR, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sepanjang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang- undangan lainnya.

(1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik BPR harus memenuhi persyaratan: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; d. tidak termasuk dalam DTL; e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji www.djpp.kemenkumham.go.id

kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR; f. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; g. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan/atau h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. (2) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR. (3) Dalam hal pemilik BPR berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pengurus dari badan hukum dimaksud.

(1) Dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham dan/atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemegang saham dan/atau calon pemegang saham menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: a. bukti setoran modal; dan b. dokumen pendukung. (3) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di INDONESIA atau pada BPR yang bersangkutan, kecuali yang bersumber dari dividen BPR yang bersangkutan. (4) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku: a. bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus; dan b. dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Tata cara penambahan modal disetor: a. dalam bentuk deposito pada Bank Umum di INDONESIA dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (7) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (8) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. (9) BPR wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan dilampiri: a. bukti penyetoran; b. risalah RUPS; c. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h; dan d. data kepemilikan berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(10) BPR wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan b. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang.

(1) Perubahan kepemilikan saham yang wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan karena: a. pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya PSP BPR; dan/atau b. penggantian dan/atau penambahan pemilik baik yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan PSP BPR. (2) Direksi BPR menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: a. bukti setoran modal; dan b. dokumen pendukung. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (4) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk menyetujui perubahan kepemilikan saham paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan batal dan dinyatakan tidak berlaku. (6) BPR wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan kepemilikan saham disetujui RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan dilampiri: a. bukti penyetoran; b. risalah RUPS; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h; dan d. data kepemilikan berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. (7) BPR wajib melaporkan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang dengan dilampiri: a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan b. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang.

(1) BPR wajib melaporkan perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan PSP serta tidak diakibatkan oleh penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak RUPS dengan dilampiri: a. risalah RUPS; dan b. data kepemilikan berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi. (2) BPR wajib melaporkan pelaksanaan perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: a. perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada instansi yang berwenang khusus untuk BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi.

(1) BPR wajib melaporkan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri: a. risalah RUPS; dan b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang. (2) BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib: a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbadan hukum Koperasi.

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: a. kompetensi; b. integritas; dan c. reputasi keuangan. (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.

(1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama. (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang www.djpp.kemenkumham.go.id

sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. (4) Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga. (5) Anggota Direksi harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat. (6) Pengalaman dan keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

(1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris. (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank. (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR. (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di INDONESIA, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan. (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi. (6) Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Komisaris. (7) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS. (8) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum. (9) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (10) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: a. sesama anggota Dewan Komisaris; atau b. anggota Direksi. (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

(1) Calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. (2) BPR mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan. (4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (5) BPR harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku. (7) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (8) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris disertai dengan risalah RUPS.

(1) BPR wajib menyampaikan laporan pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengunduran diri dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pengunduran diri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) BPR wajib menyampaikan laporan pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian dinyatakan efektif, disertai dengan alasan pemberhentian. (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia, BPR wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. (4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan larangan terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, larangan tersebut berlaku efektif sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif. (3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), BPR wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan. (5) BPR wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tersebut.

(1) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. (2) BPR wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS. (3) Dalam hal: a. BPR tidak dapat menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir. (4) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(1) BPR wajib melaporkan setiap Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Laporan mengenai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Pejabat dimaksud menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif, dengan dilampiri: a. dokumen pendukung; b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; d. riwayat hidup; dan e. contoh tanda tangan dan paraf.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap Pejabat Eksekutif atas laporan mengenai Pejabat Eksekutif. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif tercantum di dalam Daftar Tidak Lulus, BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif tersebut sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eksekutif memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet, Pejabat Eksekutif yang bersangkutan harus menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dimaksud paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal Pejabat Eksekutif tidak dapat menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR wajib memberhentikan Pejabat Eksekutif yang bersangkutan sejak berakhirnya batas waktu untuk menyelesaikan kredit macet dan/atau pembiayaan macet. (5) BPR wajib melaporkan pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian.

(1) BPR hanya dapat melakukan pembukaan kantor dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR. (2) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang www.djpp.kemenkumham.go.id

Selatan, dan Kabupaten atau Kota Bekasi dinyatakan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Kantor Cabang. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pembukaan Kantor Cabang BPR sebagai akibat merger atau konsolidasi. (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Cabang dan Kantor Pusat BPR berada di wilayah provinsi yang berbeda, BPR wajib: a. menutup memindahkan Kantor Cabang BPR; atau b. memindahkan Kantor Pusat BPR, ke dalam wilayah provinsi yang sama. (5) Penutupan atau pemindahan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah.

(1) BPR wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dapat mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; b. memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir; d. memiliki rasio Non Performing Loan (NPL) gross paling tinggi 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan terakhir; e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; f. memiliki teknologi informasi yang memadai; g. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Cabang yang akan dibuka; dan h. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. (3) Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan oleh merger atau konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi BPR. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberian izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang; b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.

BPR yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus melampirkan analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(1) Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berlaku selama 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang. (2) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang batal dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) BPR mengajukan permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan melampirkan bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kesiapan operasional BPR untuk pembukaan Kantor Cabang.

(1) BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b harus melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin operasional. (2) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan. (3) Dalam hal BPR tidak melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin operasional Kantor Cabang yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) BPR hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota kantor induk dari Kantor Kas. (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Kas BPR berada di wilayah kabupaten atau kota yang berbeda dengan kantor induknya, BPR wajib menutup atau memindahkan Kantor Kas tersebut ke dalam 1 (satu) wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induknya. (3) Penutupan atau pemindahan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah. (4) BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; b. memiliki tingkat kesehatan paling rendah tergolong cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; www.djpp.kemenkumham.go.id

d. memiliki teknologi informasi yang memadai; e. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur pada Kantor Kas yang akan dibuka; dan f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR.

(1) BPR wajib menyampaikan laporan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pendukung. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima dokumen laporan rencana pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) BPR harus melaksanakan pembukaan Kantor Kas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. (5) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.

(1) Kas Keliling dan Payment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Payment Point. (2) BPR wajib menyampaikan laporan Kas Keliling dan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

BPR wajib menggabungkan Laporan Keuangan Kantor Kas, Kas Keliling dan Payment Point dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.

BPR wajib menyampaikan laporan rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal BPR merencanakan melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet, BPR wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Bank INDONESIA setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPR mengajukan permohonan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. rencana kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPR; b. memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir; c. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. memiliki teknologi informasi yang memadai; dan e. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPR. (3) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR. (4) BPR wajib melaporkan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dapat dilakukan sampai ke luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor induk BPR melalui kerjasama dengan: a. jaringan bersama ATM; dan/atau b. bank umum. (6) BPR wajib menyampaikan laporan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BPR dilarang melakukan kegiatan sebagai acquirer.

BPR wajib menggabungkan Laporan Keuangan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dengan Laporan Keuangan Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.

(1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang. (2) Pemindahan alamat Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR. (3) BPR yang melakukan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPR yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPR semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPR di zona kantor pusat BPR yang baru.

Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor; b. izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alamat kantor setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.

(1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a hanya diberlakukan bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah kabupaten, kota atau provinsi. (2) BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang, dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e; dan c. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat BPR.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a; dan b. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b.

(1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a berlaku untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b. (3) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

BPR wajib mengumumkan dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan mengenai rencana pemindahan alamat kantor, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BPR mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri: a. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kota, atau provinsi; b. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, alasan pemindahan alamat kantor, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam satu kabupaten atau kota.

(1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, termasuk melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama: a. 20 (dua puluh) hari kerja bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam 1 (satu) kabupaten atau kota; atau b. 40 (empat puluh) hari kerja bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, kota, atau provinsi, sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (3) BPR melaksanakan pemindahan alamat kantor paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat izin efektif pemindahan alamat kantor dari Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin efektif pemindahan alamat kantor yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku. (5) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) BPR wajib menyampaikan laporan rencana pemindahan alamat Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas. (2) Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Otoritas Jasa Keuangan menerima laporan pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan alamat Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan.

BPR wajib menyampaikan laporan pemindahan Payment Point dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan.

(1) Perubahan nama BPR harus memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku. (2) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru. (3) BPR mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan perubahan anggaran dasar terkait dengan penggunaan nama baru dari instansi yang berwenang disertai dengan: a. alasan perubahan nama; b. akta perubahan anggaran dasar; dan c. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) BPR wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

(1) BPR dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) BPR wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. (3) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu Surat Keputusan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

(1) BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri: a. notulen RUPS yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama; b. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR; c. rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat Anggaran Dasar; d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; e. data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b; dan f. daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan. (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan. (5) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) BPR mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri: a. akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; b. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dalam hal terjadi perubahan; c. daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dalam hal terjadi penggantian; d. akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan e. risalah RUPS badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau PSP sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.

(1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah: a. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b; dan b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. (2) BPR wajib mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberian persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

(1) BPR wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang. (2) BPR mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan dan dokumen penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain. (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap; dan b. seluruh kewajiban telah diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. (4) Dengan pemberian persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin operasional Kantor Cabang dimaksud dinyatakan tidak berlaku. (5) BPR wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) BPR wajib melaksanakan penutupan Kantor Cabang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (7) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) BPR wajib menyampakan laporan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan. (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan. (3) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) BPR dapat melakukan penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu. (2) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) BPR menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara. (4) BPR wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan. (5) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) BPR wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan.

(1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham BPR.

Pemegang saham BPR dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usaha BPR sepanjang BPR dimaksud tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 apabila BPR telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; b. keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi BPR mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: a. risalah RUPS mengenai rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR; b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR; c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya; d. laporan keuangan terakhir; dan e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR dan mewajibkan BPR untuk: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR; b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR. (2) Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPR harus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Direksi BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat: a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR; b. pelaksanaan pengumuman; c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR; d. neraca akhir BPR; dan e. surat pernyataan dari pemegang saham BPR.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

(1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPR dan memerintahkan BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham BPR bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR.

Status badan hukum BPR berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan: a. Laporan:

1. pelaksanaan kegiatan usaha dalam Pasal 13 ayat (2;)

2. keuangan tahunan dalam Pasal 16 ayat (4);

3. penambahan modal disetor dalam Pasal 20 ayat (9) dan ayat (10);

4. perubahan kepemilikan saham yang telah disetujui RUPS dalam Pasal 21 ayat (6);

5. perubahan kepemilikan saham yang telah disahkan instansi yang berwenang dalam Pasal 21 ayat (7);

6. perubahan komposisi kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan PSP dalam Pasal 22 ayat (1);

7. pelaksanaan perubahan komposisi kepemilikan saham dalam Pasal 22 ayat (2);

8. perubahan modal dasar dalam Pasal 23 ayat (1);

9. pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam Pasal 31 ayat (8);

10. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam Pasal 32 ayat (1);

11. pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam Pasal 32 ayat (2);

12. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia dalam Pasal 32 ayat (3);

13. pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam Pasal 34 ayat (2);

14. Pejabat Eksekutif dalam Pasal 35 ayat (2);

15. pemberhentian Pejabat Eksekutif dalam Pasal 36 ayat (5);

16. pembukaan Kantor Cabang dalam Pasal 44 ayat (2);

17. pelaksanaan pembukaan Kantor Kas dalam Pasal 46 ayat (5);

18. Kas Keliling dan Payment Point dalam Pasal 47 ayat (2); www.djpp.kemenkumham.go.id

19. rencana BPR dan/atau sebagian kantor BPR untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional dalam Pasal 49;

20. kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dalam Pasal 50 ayat (6);

21. rencana pemindahan alamat kantor BPR dalam Pasal 58;

22. pemindahan alamat kantor dalam Pasal 60 ayat (5);

23. rencana pemindahan alamat Kantor Kas dalam Pasal 61 ayat (1);

24. pemindahan alamat Kantor Kas dalam Pasal 61 ayat (4);

25. pemindahan Payment Point dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM dalam Pasal 62;

26. pelaksanaan penutupan Kantor Cabang dalam Pasal 68 ayat (7);

27. rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas dalam Pasal 69 ayat (1);

28. pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas BPR dalam Pasal 69 ayat (3);

29. rencana penutupan sementara kantor BPR di luar hari libur resmi dalam Pasal 70 ayat (3);

30. pembukaan kembali kantor dalam Pasal 70 ayat (6), b. bukti pengumuman:

31. pelaksanaan perubahan nama dalam Pasal 63 ayat (6);

32. perubahan bentuk badan hukum dalam Pasal 67 ayat (3);

33. penutupan kantor sementara dalam Pasal 70 ayat (5), apabila laporan atau bukti pengumuman diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan atau bukti pengumuman. (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (8), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 58, Pasal 60 ayat (5), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 62, Pasal 63 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (7), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), apabila laporan atau bukti pengumuman tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) BPR yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (9), dan ayat (10), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (2), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan Tingkat Kesehatan BPR satu predikat.

(1) BPR yang melanggar ketentuan penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (8), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 58, Pasal 60 ayat (5), Pasal 61 ayat (4), Pasal 62, Pasal 63 ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (7), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). (3) Dalam hal BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan atau bukti pengumuman, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan atau bukti pengumuman tidak diberlakukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

BPR yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat; c. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham; d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau e. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA).

Dalam hal pemegang saham melanggar ketentuan mengenai larangan penarikan kembali modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BPR dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan predikat tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat; dan/atau c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

BPR yang melanggar ketentuan mengenai jumlah dan struktur anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kewajiban anggota Direksi memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jumlah dan struktur anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kewajiban anggota Dewan Komisaris memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), dan mengenai jangka waktu pemenuhan jumlah minimum anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan BPR satu predikat; c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

Dalam hal anggota Direksi BPR melanggar ketentuan mengenai: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. larangan memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. larangan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) maupun lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); atau c. larangan merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3); BPR dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan predikat tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat; c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris BPR melanggar ketentuan mengenai: a. larangan merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8); atau b. larangan memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), BPR dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan predikat tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat; c. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA); dan/atau d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

BPR yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban untuk memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan predikat tingkat kesehatan BPR menjadi tidak sehat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Persetujuan prinsip pendirian BPR dan/atau pembukaan Kantor Cabang BPR yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPR dan/atau izin operasional Kantor Cabang BPR yang disertai dokumen yang lengkap dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. (3) Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPR dan/atau pembukaan Kantor Cabang BPR yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Permohonan pembukaan kantor kas dan permohonan kegiatan layanan dengan menggunakan PPE antara lain berupa ATM, ADM, dan EDC, pemindahan alamat kantor dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPR yang belum memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemillikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan kepemilikan saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai tempat tinggal anggota Direksi pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan tempat tinggal anggota Direksi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan dan/atau memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BPR harus menyesuaikan komposisi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (8), dan Pasal 29 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Anggota Direksi yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama masih memiliki saham BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

BPR yang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

BPR yang belum memenuhi ketentuan mengenai tempat tinggal anggota Dewan Komisaris pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan tempat tinggal anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, harus memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2015.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id