INFORMASI GEOSPASIAL

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.

2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

4. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

5. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

6. Informasi . . .

1. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

2. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

3. Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk IG.

4. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya disingkat JKHN adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

5. Jaring Kontrol Vertikal Nasional yang selanjutnya disingkat JKVN adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

6. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional yang selanjutnya disingkat JKGN adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

7. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.

8. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.

9. Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.

10. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Badan . . .

1. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.

2. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.

4. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.

IG diselenggarakan berdasarkan asas:

• kepastian hukum;
• keterpaduan;
• keterbukaan;
• kemutakhiran;
• keakuratan;
• kemanfaatan; dan
• demokratis.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

• menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
• mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
• mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

BAB III . . .

Bagian Kesatu Umum

Jenis IG terdiri atas:

• IGD; dan
• IGT.

Bagian Kedua Informasi Geospasial Dasar

IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

• jaring kontrol geodesi; dan
• peta dasar.

Jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

• JKHN;
• JKVN; dan
• JKGN.

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa:

• Peta Rupabumi Indonesia;
• Peta Lingkungan Pantai Indonesia; dan
• Peta Lingkungan Laut Nasional.

(1) JKHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal untuk IG.

(2) Koordinat JKHN ditentukan dengan metode pengukuran

geodetik tertentu, dinyatakan dalam sistem referensi koordinat tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.

(3) JKHN . . .

(3) JKHN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian

koordinat horizontal.

(1) JKVN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk IG.

(2) Tinggi JKVN ditentukan dengan metode pengukuran

geodetik tertentu, dinyatakan dalam datum vertikal tertentu, sistem tinggi tertentu, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.

(3) JKVN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian

vertikal.

(1) JKGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c

digunakan sebagai kerangka acuan gayaberat untuk IG.

(2) JKGN ditetapkan dengan metode pengukuran geodetik

tertentu, mengacu pada titik acuan gayaberat absolut, dan diwujudkan dalam bentuk tanda fisik.

(3) JKGN diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketelitian

gayaberat.

Setiap orang wajib menjaga tanda fisik jaring kontrol geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat

(2), dan Pasal 10 ayat (2).

Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

• garis pantai;
• hipsografi;
• perairan;
• nama rupabumi;
• batas wilayah;
• transportasi . . .

• transportasi dan utilitas;
• bangunan dan fasilitas umum; dan
• penutup lahan.

(1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

(2) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

• garis pantai surut terendah;
• garis pantai pasang tertinggi; dan
• garis pantai tinggi muka air laut rata-rata.

(3) Pada Peta Rupabumi Indonesia, garis pantai ditetapkan

berdasarkan garis kedudukan muka air laut rata-rata.

(4) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta

Lingkungan Laut Nasional, garis pantai ditetapkan berdasarkan kedudukan muka air laut surut terendah.

(5) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan dengan mengacu pada JKVN.

(1) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf

b merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau kedalaman yang sama di dasar laut.

(2) Pada Peta Rupabumi Indonesia, hipsografi digambarkan

dalam bentuk garis kontur mukabumi dan titik ketinggian di darat.

(3) Pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta

Lingkungan Laut Nasional, hipsografi digambarkan dalam bentuk garis kontur mukabumi, titik ketinggian di darat, batimetri, dan titik kedalaman di laut.

Pasal 15 . . .

Nama rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dikumpulkan dengan menggunakan tata cara pengumpulan nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

(2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan

secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

(1) IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis

untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.

(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan

secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dalam hal terjadi bencana alam, perang, pemekaran atau

perubahan wilayah administratif, atau kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan masyarakat, pemutakhiran IGD harus dilakukan tanpa menunggu pemutakhiran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar,

prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu

pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 . . .

(1) Peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a diselenggarakan pada skala 1:1.000.000,

1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000.

(2) Peta Lingkungan Pantai Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan pada skala 1:250.000, 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000.

(3) Peta Lingkungan Laut Nasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1:50.000.

Bagian Ketiga Informasi Geospasial Tematik

IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacu pada IGD.

Dalam membuat IGT dilarang:

• mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometris bagian IGD; dan/atau
• membuat skala IGT lebih besar daripada skala IGD yang diacunya.

(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai

kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.

(2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah

dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara

pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.

BAB IV . . .

(1) IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a hanya diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi

Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang- Undang ini.

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan

organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) IG yang berjenis IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

(2) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan.

(4) Setiap orang dapat menyelenggarakan IGT hanya untuk

kepentingan sendiri dan selain yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Pasal 24 . . .

(1) Badan dapat mengintegrasikan:

• lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru; dan
• IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru.

(2) Badan dapat menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang

belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Bagian Kesatu Umum

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan:

• pengumpulan DG;
• pengolahan DG dan IG;
• penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
• penyebarluasan DG dan IG; dan
• penggunaan IG.

Bagian Kedua Pengumpulan Data Geospasial

(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.

(2) DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• DG Dasar; dan
• DG Tematik.

Pasal 27 . . .

(1) Pengumpulan DG dilakukan dengan:

• survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
• pencacahan; dan/atau
• cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

• sistem referensi geospasial; dan
• jenis, definisi, kriteria, dan format data.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar

pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:

• dilakukan di daerah terlarang;
• berpotensi menimbulkan bahaya; atau
• menggunakan wahana milik asing selain satelit.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh

izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam

pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.

(2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

(3) Penolakan . . .

(3) Penolakan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan disampaikan oleh pengumpul data.

(4) Pengumpul data dapat melanjutkan kegiatan pada

kawasan tersebut apabila pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tidak memberi jawaban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Pengolahan Data dan Informasi Geospasial

Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan proses atau cara mengolah data dan informasi geospasial.

(1) Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan

perangkat lunak yang:

• berlisensi; dan/atau
• bersifat bebas dan terbuka.

(2) Pemerintah memberikan insentif bagi setiap orang yang

dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan perangkat lunak pengolah DG dan IG yang bersifat bebas dan terbuka.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pengolahan DG dan IG harus dilakukan di dalam negeri.

(2) Dalam hal sumber daya manusia dan/atau peralatan

yang dibutuhkan belum tersedia di dalam negeri, pengolahan DG dan IG dapat dilakukan di luar negeri.

(3) Pengolahan . . .

(3) Pengolahan DG dan IG di luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin dari Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengolahan DG dan IG meliputi pemrosesan DG dan penyajian IG.

(1) Pemrosesan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi:

• sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
• format, basisdata, dan metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.

(2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Badan.

Penyajian IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam bentuk:

• tabel informasi berkoordinat;
• peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
• peta digital;
• peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
• peta multimedia;
• bola dunia; atau
• model tiga dimensi.

Penyajian IG dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b sampai dengan huruf g wajib menggunakan

skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Penyimpanan dan Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

(1) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG.

(2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur

penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Instansi Pemerintah menyerahkan duplikat IGT yang

diselenggarakannya kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan nasional dan di bidang arsip nasional dan dapat mengaksesnya kembali.

(2) Pemerintah daerah menyerahkan duplikat IGT yang

diselenggarakannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpustakaan daerah dan di bidang arsip daerah dan dapat mengaksesnya kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan

IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 . . .

(1) Pengamanan DG dan IG juga dilakukan terhadap tanda

fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2).

(2) Pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar IG:

• tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
• terjaga kerahasiaannya untuk IG yang bersifat tertutup.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial

Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses,

pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat terbuka.

(1) IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau

Pemerintah daerah bersifat terbuka.

(2) IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah

dan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyelenggara IG yang bersifat terbuka menyebarluaskan

IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Penyelenggara . . .

(2) Penyelenggara IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

membuat dan mengumumkan standar pelayanan minimal untuk penyebarluasan IG yang diselenggarakan.

(3) Pemerintah dapat memberikan penghargaan bagi setiap

orang yang membantu menyebarluaskan IG yang bersifat terbuka.

(1) Pemerintah membangun jaringan IG untuk

penyebarluasan IG secara elektronik.

(2) Jaringan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibangun secara bertingkat dan terintegrasi pada jaringan IG pusat dan jaringan IG daerah.

(3) Jaringan IG pusat dilaksanakan oleh Badan.

(4) Jaringan IG daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah

dan diintegrasikan dengan jaringan IG pusat oleh Badan.

(5) Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.

Bagian Keenam Penggunaan Informasi Geospasial

(1) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf e merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh

manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh penyelenggara IG.

Pasal 48 . . .

Untuk memperoleh dan menggunakan IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat dikenakan biaya tertentu yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengguna IG berhak mengetahui kualitas IG yang

diperolehnya.

(2) Penyelenggara IG wajib memberitahukan kualitas setiap

IG yang diselenggarakannya dalam bentuk metadata dan/atau riwayat data.

(3) Pengguna IG berhak menolak hasil IG yang tidak

berkualitas.

(4) Metadata dan/atau riwayat data sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dibuat dalam format tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan setiap orang yang membuat produk turunan suatu IG dengan maksud untuk diperjualbelikan wajib mendapat izin dari pemilik IG.

Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menggunakan IG yang akurat dalam pengambilan keputusan dan/atau penentuan kebijakan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Untuk keperluan penanggulangan bencana, setiap orang harus memberikan IGT yang dimilikinya apabila diminta oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah yang diberi tugas dalam urusan penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

(1) Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan

infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG.

(2) Infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan,

kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

(1) Pelaksanaan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

yang dilakukan oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang

wajib memenuhi kualifikasi sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib

memenuhi:

• persyaratan administratif; dan
• persyaratan teknis.

(2) Persyaratan . . .

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

• akte pendirian badan hukum Indonesia; dan
• izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

• memiliki sertifikat yang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG; dan
• memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang IG.

(4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilakukan oleh lembaga independen yang telah mendapat akreditasi dari Badan.

(5) Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

PEMBINAAN

(1) Badan melakukan pembinaan mengenai pemaknaan,

pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT.

(2) Pembinaan penyelenggaraan IGT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan kepada:

• penyelenggara IGT; dan
• pengguna IG.

(3) Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

• pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;

• pemberian . . .

• pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
• perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
• penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah.

(4) Pembinaan kepada pengguna IG sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

• sosialisasi keberadaan IG beserta kemungkinan pemanfaatannya; dan/atau
• pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan IG.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LARANGAN

Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum dilarang menghilangkan, merusak, mengambil, memindahkan, atau mengubah tanda fisik yang merupakan bagian dari JKHN, JKVN, dan JKGN serta instrumen survei yang sedang digunakan.

(1) Setiap orang dilarang mengubah IGD tanpa izin dari

Badan dan menyebarluaskan hasilnya.

(2) Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGD yang

diubah-tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Setiap orang dilarang mengubah IGT tanpa izin dari

penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya.

(2) Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGT yang diubah-

tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61 . . .

Setiap orang dilarang membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian orang dan/atau barang.

Setiap orang dilarang menyebarluaskan IG yang belum disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal

36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 dapat dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
• denda administratif; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 58 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 65 . . .

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 59 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 59 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 60 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 60 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 68 . . .

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 62 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, penyelenggara IG

tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Sebelum Badan yang dimaksudkan Undang-Undang ini

ditetapkan, penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

(1) Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan

lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka segala

peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan IG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2011

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2011

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho