BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

(1) BIG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden.

(2) BIG dipimpin oleh Kepala BIG.

Bagian Kedua Tugas

(1) BIG mempunyai tugas menyelenggaralan tugas

pemerintahan di bidang informasi geospasial.

(2) Informasi . . .

SK No 143241 A

PRESIDEN

-.)-

(2) Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi informasi geospasial dasar, informasi

geospasial tematik, dan infrastruktur informasi geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Di lingkungan BIG dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3, BIG menyelenggaralan fungsi:

• perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;
• penyusunzrn norma, standa-r, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi geospasial;
• pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BIG;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG;
• pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG; dan
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencan€an pembangunan nasional. BABIII ...

SK No 143239 A

PRESIDEN

ORGANISASI

Bagiaa Kesatu Susunan Organisasi

Susunan organisasi BIG terdiri atas:

• Kepala BIG;
• Sekretariat Utama;
• Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;
• Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; dan
• Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial. Bagian Kedua Kepala Badaa Informasi Geospasial

Kepala BIG mempunyai tugas memimpin BIG datam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala BIG.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Pasal 10. . .

SK No 144624A

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi kegiatan BIG;
• koordinasi dan penyusunan renca.na, program, dan anggaran BIG;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, keq'a sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG;
• pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
• pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BIG. Pasal l1

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Biro.

(2) Biro sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat

dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri atas paling banyak 1 (satu) Bagran. (a) Bagian dapat terdiri atas sejumlah Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan sesuai kebutuhan.

Bagan Keempat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIG.

(2) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar dipimpin oleh

Deputi.

Pasal 13...

SK No 144623 A

PRESIDEN

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan pengendalian kebiiakan teknis di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;
• pelaksanaan kebljakan teknis di bidang dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;
• penyusunan norna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiraa informasi geospasial dasar;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pemutakhiran informasi geospasial dasar; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagran Kelima Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIG.

(2) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dipimpin

oleh Deputi.

Pasal 17. . .

SK No 144622A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas perumuszul dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

menyelenggarakan fungsi:

• perumus€u:r dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelengga-raan informasi geospasial tematik;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan penyelenggaraan informasi geospasial tematik;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan dan penyelengga-raan informasi geospasial tematik;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penyelengga.rzran informasi geospasial tematik; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

(1) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas

paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Baglan Keenam Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

(1) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIG.

(2) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasia,l

dipimpin oleh Deputi.

Pasal 21 ...

SK No 144621 A

PRESIDEN

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimaaa dimaksud da,lam

Pasal 21, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelengga.raan infrastruktur informasi geospasial;
• pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; penJrusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di c. bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi dan penyelenggaraar infrastruktur informasi geospasial;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

(1) Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri

atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bagran Ketujuh Inspektorat

(1) Inspektorat dibentuk sebagai unsur pengawas di

lingkungan BIG.

(2) Inspektorat...

SK No 144620A

PRESIDEN

(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di iingkungan BIG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

• penvusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
• pelaksanaan pengawasan untuk tqjuan tertentu atas penugasan Kepala BIG;
• peny.rsunan laporan hasil pengawasan;
• pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG. Pasal27 Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan F\ngsional, dan dapat terdiri atas I (satu) Subbagian yang menangani fungsi administrasi atau ketatausahaan.

Bagian Kedelapan Pusat

(1) Di lingkungan BIG dapat dibentuk 1 (satu) pusat sebagai

unsur pendukung tugas dan fungsi BIG.

(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BIG melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat sebag:i64n4 dipaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala I']usat.

Pasal 29...

SK No l55l09A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Pembentukan pusat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (1) didasarkan pada analisis organisasi dan

beban kerja.

(2) Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, dan

dapat terdiri atas 1 (satu) Subbagian yang menangani fungsi administrasi atau ketatausahaan.

Bagran Kesembilan Jabatan Fungsional

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau

tugas teknis penunjang, di lingkungan BIG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit

Pelaksona Teknis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Kepala BIG setelah mendapatkan persetqiuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

SK No l55l08A

PRESIDEN

TATA KERIA

Kepala BIG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) BIG harus menyusun proses bisnis yang

menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan BIG.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis antarunit

organisasi di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BIG.

Kepala BIG laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BIG harus men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BIG.

Setiap unsur di lingkungan BIG dalam melalsanakan tugas dan fungsinya harus prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BIG maupun dalam hubungan dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

Pasal 38...

SK No 1214884 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES

Setiap unsur di lingkungan BIG harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagai62116 dimaksud pada

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Bagran Kesatu Jabatan

(1) Kepala BIG merupakan jabatan pimpinan tinggi utama

atau jabatan struktural eselon I.a.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan

pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur

merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(4) Kepala...

SK No 1,14883 A

PRESIDEN

_ 13_

(4) Kepala Bagran merupakan jabatan administrator atau

jabatan struktural eselon III.a.

(5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau

jabatan struktural eselon IV.a. Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala BIG diangkat dan diberhentikaa oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden atas usul Kepala BIG.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspeldur, Kepala

Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan BIG diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIG.

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BIG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BIG diatur dengan Peraturan BIG setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang apa,ratur negara.

BAB IX. . .

SK No 1,14882 A

PRESIDEN

-t4-

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIG, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlalu, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 20 I 1 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahlurr 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 201 1 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255), dinyatakan masih tetap berlalu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 20l1 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor l44l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 201 I tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa. Agar

SK No 144775 A

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I November 2022

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal I November 2O22

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

istrasi Hukum,

vanna Djaman

SK No 155358 A