SK Berlaku

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024

KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengaturan di tabel ini adalah untuk mengatur Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IGT KLHK) data format SIG (gdb/shp) untuk kategori Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) dan Perguruan Tinggi, serta format map service untuk kategori Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat): a. Kriteria penyebarluasan IGT data gdb/shp untuk Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi: ● RAHASIA: data tidak dapat disebarluaskan keluar KLHK. Data yang dapat disebarluaskan keluar KLHK dengan pengaturan atribut sebagai berikut: ● TERBUKA: field atribut dapat diunduh. ● TERTUTUP: field atribut tidak dapat diunduh.
Pemerintah Daerah menyesuaikan batas wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya. b. Kriteria penyebarluasan IGT map service ke Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat): ● TIDAK DISAJIKAN: IGT tidak disajikan format map service pada portal SIGAP. IGT yang disajikan format map service pada portal SIGAP dengan pengaturan atribut sebagai berikut: ● TERBUKA: field atribut dapat dilihat. ● TERTUTUP: field atribut tidak dapat dilihat. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN 1. DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN (IPSDH) 1.1. PENUTUPAN LAHAN KAWASAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID Penutupan lahan Tahun YYYY PLYYYY_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID Penutupan lahan Tahun YYYY-1 PLYYYY-1_ID_R Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1.2. PENUTUPAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID Penutupan lahan Tahun YYYY PLYYYY_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

1.3. POTENSI HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Potensi KODE_POT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Penutupan Lahan KODE_PL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

1.4. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) PENUTUPAN LAHAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Perubahan Penutupan Lahan (dari tahun Y0 ke Y1) ID_PL_PERUBAHAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Penutupan Lahan Tahun pertama Y0 PL_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Penutupan Lahan Tahun kedua Y1 PL_AKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Keterangan KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1.5. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) KAWASAN HUTAN (KH) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Kawasan Hutan Awal ID_F_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Kawasan Hutan Akhir ID_F_AKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Perubahan Fungsi (dari tahun a ke b) ID_F_PERUBAHAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No SK Kawasan Hutan_awal NO_SK_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No SK Kawasan Hutan_akhir NO_SK_AKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Keterangan KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1.6. PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPPIB) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kategori PIPPIB PIPPIB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

1.7. DEFORESTASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Deforestasi DEF Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1.8. REFORESTASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Reforestasi REF Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

1.9. SEBARAN KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Klaster ID_KLASTER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun Pengukuran TAHUN_UKUR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Penutupan Lahan KODE_PL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (RPKHPWPH) 2.1. RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Kawasan Hutan FUNGSI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Arahan RKTN RKTN2019 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

2.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHP DAN KPHL) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Unit Provinsi PROV_UNIT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID KPH ID_SPASIAL Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Jenis KPH JENIS_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Organisasi Pengelola ORGANISASI Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Unit KPH UNIT_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK Penetapan NSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK Penetapan TGLTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas SK Penetapan (Ha) LSTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK Penetapan KPH Provinsi NSKPROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK Penetapan KPH Provinsi TGLPROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Peraturan Gubernur NPERGUB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal Peraturan Gubernur TGLPERGUB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

2.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Fungsi Kawasan FUNGSIKWS Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No. SK. KPHK NOSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK. KPHK TGLSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas SK. KPHK (hektare) LSSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID KPH ID_KPH Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama KPHK NAMA_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

2.4. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID KHDTK KHDTK_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama KHDTK NAMEOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Jenis KHDTK JNSKHDTK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK NOSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK TGLSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas SK (hektare) LSSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Status SK SKDFN Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Kode Provinsi KODEPROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Pengelola PNGLOL Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nomor SK Penunjukan NSKJUK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tanggal SK Penunjukan TSKJUK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Luas SK Penunjukan (hektare) LSKJUK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nomor SK Penetapan NSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK Penetapan TSKTAP Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Luas SK Penetapan (hektare) LSKTAP Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Spatial Reference SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

2.5. PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kriteria PIAPS KRITERIA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Keterangan PIAPS KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas (Hektare) LUAS_HA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

2.6. KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID KHKP KHKP_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama KHKP NAMEOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK NOSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK TGLSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas SK (hektare) LSSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Status SK SKDFN Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Kode Provinsi KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Pengelola PNGLOL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PAK NSKPAK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tanggal SK PAK TSKPAK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Luas SK PAK (hektare) LSKJUK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nomor SK Penetapan NSKTAP Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tanggal SK Penetapan TSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas SK Penetapan (hektare) LSKTAP Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

2.7. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (OPERASI PRODUKSI/NON TAMBANG) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID PPKH ID_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama Pengguna NAMA_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPKH NO_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PPKH TGL_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas PPKH (Ha) LUAS_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPKH Awal NO_PPKH_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tanggal SK PPKH Awal TGL_PPKH_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Penggunaan KODE_GUNA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Jenis Surat JENIS_SURAT Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Jenis PPKH JENIS_PPKH Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Status STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tanggal Berakhir TGL_BERAKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Kabupaten Kota KABUPATEN_KOTA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Spatial Reference System Identifier SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

2.8. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (EKSPLORASI)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID PPKH ID_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama Pengguna NAMA_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor SK PPKH NO_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PPKH TGL_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas PPKH (Ha) LUAS_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPKH Awal NO_PPKH_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tanggal SK PPKH Awal TGL_PPKH_AWAL Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Penggunaan KODE_GUNA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Jenis Surat JENIS_SURAT Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Jenis PPKH JENIS_PPKH Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Status STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tanggal Berakhir TGL_BERAKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Kabupaten Kota KABUPATEN_KOTA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Spatial Reference System Identifier SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

2.9. PERSETUJUAN KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan ID KJSM ID_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pengguna NAMA_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor Kerjasama NO_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal Kerjasama TGL_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Kerjasama (Ha) LUAS_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penggunaan KODE_KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Kerjasama JENIS_ KJSM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal Berakhir TGL_BERAKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kabupaten Kota KABUPATEN_KOTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

2.10. PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan ID_SURVEI ID_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pengguna NAMA_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor Survei NO_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal Survei TGL_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Survei (Ha) LUAS_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penggunaan PENGGUNAAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Survei JENIS_SURV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Tanggal Berakhir TGL_BERAKHIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kabupaten Kota KABUPATEN_KOTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

2.11. KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kriteria KHDPK KRITERIA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Luas (Ha) LUAS Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

2.12. PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN PERUSAHAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Kawasan FUNGSIKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (DITPPKH) 3.1. KAWASAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Register NO_REG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Kawasan Hutan FUNGSIKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No. SK. Kawasan Hutan NOSKKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK. Kawasan Hutan TGLSKKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Menurut SK. Penetapan LSKKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

3.2. PENETAPAN KAWASAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok Hutan NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Penetapan FUNGSITAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No. SK. Penetapan NOSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK. Penetapan TGLSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Menurut SK. Penetapan LSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

3.3. PELEPASAN KAWASAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Pelepasan NAMA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup No. SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan NOSKPLS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Tanggal SK. Pelepasan dan Surat Penegasan TGLSKPLS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Luas SK Pelepasan dan Surat Penegasan LSKPLS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Jenis Pelepasan JNSPLS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Komoditas KOMODITAS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

3.4. PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kriteria KRITERIA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Progres Progres Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas LUAS Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama Objek NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

3.5. REKALKULASI BATAS KAWASAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kelompok Hutan NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tata Batas TTBTS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Batas Luar/ Fungsi Kawasan Hutan BLBF Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Batas Alam/ Fungsi Kawasan Hutan BABB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal BATB TBATB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal Pengesahan BATB TSAHBATB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Kawasan Hutan FUNGSIBATB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Panjang Tata Batas PJBATB Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Virtual VIRTUAL Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan BATB Untuk Penetapan BTSTAP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR (PDLKWS) 4.1. EKOREGION DARAT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Ekoregion Darat NAMA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor Ekoregion NOMOR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kepulauan KEPULAUAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Ekoregion Darat NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

4.2. EKOREGION LAUT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Ekoregion Laut NAMA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Ekoregion Laut KODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Ekoregion Laut NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

4.3. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Karakteristik Bentang Alam KBA_250 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Karakteristik Bentang Alam KODE_KBA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Karakteristik Bentang Alam NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

4.4. KARAKTERISTIK VEGETASI ALAMI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Karakteristik Vegetasi Alami KVA_250 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Karakteristik Vegetasi Alami KODE_KVA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Karakteristik Vegetasi Alami NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

4.5. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode PUM Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode PUM Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Ketersediaan Air SEDIA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kebutuhan Air Domestik BTH_DOM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kebutuhan Air untuk Lahan BTH_LAHAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Ambang Batas Populasi AMBANG_BTS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Status STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

4.6. JASA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AIR Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (1996) K_PYAIR_96 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (2020) K_PYAIR_20 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup K_PGAIR_96 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) sebagai Pengatur Air (1996) Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (2020) K_PGAIR_20 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (1996-2020) KPGAIR9620 Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

4.7. ARAHAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN INDEKS JASA LINGKUNGAN (IJL) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Arahan ARAHAN_IJL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN (PDLUK) 5.1.1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – POLYGON
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan LUAS (HA) LUAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.1.2. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – LINE
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PANJANG (M) PANJANG Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.1.3. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – POINT
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.2.1. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – POLYGON
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan LUAS (HA) LUAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.2.2. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – LINE
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PANJANG (M) PANJANG Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.2.3. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – POINT
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.3.1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – POLYGON
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan LUAS (HA) LUAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.3.2. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – LINE
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PANJANG (M) PANJANG Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

5.3.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – POINT
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) PEMRAKARSA PEMRAKARSA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KEGIATAN KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DOKUMEN TIPE_DOKUMEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TAHUN TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan PROVINSI PROVINSI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan SK KELAYAKAN SK_KELAYAKAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

II. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM 6. DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI (RKK) 6.1. PROFIL KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kawasan Konservasi NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor Register Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Provinsi NPROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Kawasan sesuai SK LKWS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK Penetapan Kawasan NOSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal SK Penetapan Kawasan
TSKTAP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor SK Penunjukan Kawasan NOSKJUK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal SK Penunjukan Kawasan TSKJUK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Unit Pelaksana Teknis NUPT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Potensi Flora FLORA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Potensi Fauna FAUNA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Potensi Jasa Lingkungan JASLING Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

6.2. ZONASI TAMAN NASIONAL (TN) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Zona Taman Nasional NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor Register Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Provinsi NPROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Unit Pelaksana Teknis NUPT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK Pengesahaan Zonasi NOSKSAH Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tanggal SK Pengesahan Zonasi TSKSAH Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Zona dalam SK (Hektare) LZONA Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

6.3. BLOK KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Blok Kawasan Konservasi NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor Register Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Provinsi NPROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Unit Pelaksana Teknis NUPT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor SK Pengesahaan Blok NOSKSAH Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tanggal SK Pengesahan Blok TSKSAH Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Blok dalam SK (Hektare) LBLOK Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (PKK) 7.1. DAERAH PENYANGGA
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kawasan Konservasi NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pengelola Kawasan Konservasi NUPT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kecamatan KEC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Desa KODEDESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kecamatan KODEKEC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten_Kota KODEKAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

7.2. KEMITRAAN KONSERVASI (DATA RAHASIA) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) …… …… Rahasia Rahasia Rahasia Tidak Disajikan

DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK (KKHSG) 8.1. SEBARAN SATWA DILINDUNGI (DATA RAHASIA) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) …… …… Rahasia Rahasia Rahasia Tidak Disajikan

8.2. PERJUMPAAN TUMBUHAN ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Waktu Terjadinya Perjumpaan TANGGAL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan Tumbuhan yang Disepakati Forum Keilmiahan NAMIL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan Tumbuhan oleh Masyarakat Lokal atau Penamaan Secara Umum NAMLOK Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jumlah Tumbuhan yang Dijumpai JUMLAH Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan Tumbuhan oleh Masyarakat Lokal atau Penamaan Secara Umum NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

8.3. KONFLIK SATWA DAN MANUSIA
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Unit Pelaksana Teknis NUPT Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan satwa liar yang disepakati forum keilmiahan NAMIL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan satwa liar oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum NAMLOK Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jumlah individu satwa liar yang terlibat konflik JUMLAH Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Lokasi kejadian konflik LOKEJ Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Waktu kejadian konflik TANGGAL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jumlah korban meninggal dari pihak masyarakat MENINGGAL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jumlah korban cedera dari pihak masyarakat CEDERA Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Perkiraan Jumlah kebun atau lahan milik masyarakat Yang rusak akibat konflik (Ha) KRKL Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jumlah bangunan yang rusak akibat konflik KRB Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Taksiran kerugian dalam rupiah RP Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Penamaan satwa liar oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum NAMOBJ Terbuka Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM (BPPE) 9.1. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Kawasan Ekosistem Esensial KODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tipologi Kawasan Ekosistem Esensial TYPE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Wilayah Administrasi Kecamatan WADMKC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Wilayah Administrasi Kelurahan atau Desa WADMKD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Kawasan Ekosistem Esensial di dalam SK LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Status Kawasan Ekosistem Esensial STATUS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tahun SK TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial PENGELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Status Rencana Aksi Pengelolaan RENAKSI Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Kawasan Hutan FUNGSIKWS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka SK Kawasan Ekosistem Esensial KET Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spesies Kunci dalam Kawasan SP_KUNCI Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama Kawasan Ekosiatem Esensial NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

9.2. INDIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN SUAKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA), DAN TAMAN BURU (TB) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Spesies kunci dalam kawasan SP_KUNCI Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Informasi terkait penutupan lahan TUPLAH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tipe data ketersediaan air REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis ketersediaan air menurut jumlah airnya AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kabupaten/Kota WADMKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Provinsi
WADMPR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nilai hasil kalkulasi skor NILAI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Luas poligon/area kehati LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kategori nilai keanekaragaman hayati tinggi KATEGORI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode kelompok pulau/kepulauan di Indonesia KODE_REG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Merujuk ke domain kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Merujuk ke domain kode Kabupaten/Kota KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penggabungan kode Provinsi dan Kabupaten KODE_ADM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode unit pelaksana teknis BBKSDA/BKSDA
KODE_UPT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode tipologi kawasan (lahan basah, mangrove, karst, taman kehati, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, gambut) KODE_TIPOLOGI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor urut calon kawasan yang akan di register seperti nama KPH, kelompok hutan, habitat TSL dan lain-lain KODE_POKHUT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode registrasi kawasan REGISTER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Calon Kawasan yang akan Diregister, Seperti Nama KPH, Kelompok Hutan, NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Habitat TSL Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

9.3. CAPAIAN PEMULIHAN EKOSISTEM
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Zona/Blok Pengelolaan ZONA_BLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun Pelaksanaan TAHUN_PE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Bidang BIDANG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Seksi SEKSI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Resort RESORT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Perlakuan Pemulihan Ekosistem (MA, RH, RES ~ Mekanisme Alam, Rehabilitasi PERLAKUAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Hutan dan Restorasi) Jenis Kegiatan (Penanaman, Pengkayaan dan Sebagainya) KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pembiayaan PENDANAAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Luas Area (Hektare) LUAS_PE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Mekanisme Pelaksanaan (Swakelola/Mandiri/Kerja Sama Mitra/Kemitraan Konservasi) MEKANISME Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (PJLKK) 10.1. POTENSI JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI
Field Description Field Name Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Register Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Wilayah DAS WIL_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Sumber Air JN_SBR_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Debit (liter/detik) DEBIT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Potensi Energi Air (MW) POT_EN_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Pemanfaatan STTS_PMFTN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Debit digunakan (liter/detik) DEBIT_USED Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sumber Air NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.2. PENETAPAN AREAL PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SK Penetapan Areal SK_PAPA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Debit Air (liter/detik) DEBIT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas (Ha) LUAS_PAPA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan NPenetapan Areal Pemanfaatan NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.3. AREAL PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sumber Air NM_SBR_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Sumber Air JN_SBR_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Status Pemanfaatan STTS_PMFTN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SK Izin SK_IZIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Debit digunakan (liter/detik) DEBIT_USED Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kapasitas MW KPST_MW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Pemanfaatan LUAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KK Terlayani KK_TLAYANI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Serapan Tenaga Kerja SRPN_NAKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Pemanfaat JNS_PMFT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pemanfaat NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.4. PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sumber Air NM_SBR_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Sumber Air JN_SBR_AIR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Pemanfaatan STTS_PMFTN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SK Izin SK_IZIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Debit digunakan (liter/detik) DEBIT_USED Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kapasitas MW KPST_MW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KK Terlayani KK_TLAYANI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Serapan Tenaga Kerja SRPN_NAKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Jenis Pemanfaat JNS_PMFT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Provinsi NPROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pemanfaat NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.5. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI (AREAL KEGIATAN EKSPLORASI/AREAL KEGIATAN USAHA) DI KAWASAN KONSERVASI
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Perizinan Berusaha JENIS_PB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) SK Perizinan Berusaha SK_PB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Areal Kegiatan Usaha (Ha) LUAS_AKU Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Areal Kegiatan Eksploitasi (Ha) LUAS_AKE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Wilayah Kerja STS_WILKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Wilayah Kerja LS_WILKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Wilayah Kerja NM_WILKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kapasitas Terbangkit (MW) TBGKIT_MW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KK Terlayani KK_TLAYANI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Tenaga Kerja (orang) JMLH_NAKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nilai Investasi (Rp) NILAI_INVS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pemegang Perizinan Berusaha NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.6. JASA LINGKUNGAN KARBON DI KAWASAN KONSERVASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tipe Ekosistem TIPE_EKSTM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Petak Ukur Permanen LOKASI_PUP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Petak Ukur Permanen JML_PUP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas (Ha) LUAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Stok Karbon Per Hektare (TonC/Ha) STK_TON_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Total Stok Karbon (Ton C) TOT_STK_C Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Flora (Rp/Tahun) NE_FLO_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nilai Ekonomi Fauna (Rp/Tahun) NE_FAU_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Jasa Air (Rp/Tahun) NE_AIR_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Jasa Wisata Alam (Rp/Tahun) NE_WIS_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Total (Rp/Tahun) NE_JLT_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Karbon (Rp/Ton C) NE_C_RP Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nilai Ekonomi Ekosistem (Rp/Ha. Tahun) NE_EKO_RP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Zona/Nama Blok NM_ZNBLK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Stok Karbon Kawasan Konservasi NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.7. DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI
Field Description Field Name Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Register Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Ruang Desain Tapak JENIS_RUANG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas (Ha) LUAS_RPBLK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Objek Ruang Desain Tapak NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

10.8. PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI
Field Description Field Name Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor Registrasi Kawasan Konservasi NOREGKK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi FGSKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kawasan Konservasi NKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Areal Usaha (Ha) LS_AU_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Lokasi Ruang Usaha LKS_RUSH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nilai Investasi (Rp) NILAI_INVS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SK Izin SK_IZIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian /Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Serapan Tenaga Kerja SRPN_NAKER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Zona KODEZONA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Blok KODEBLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan SPTN/SKW SPTN_SKW Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pemegang Perizinan Berusaha NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

III. BIDANG PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN 11. DIREKTORAT PERENCANAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS (P3DAS) 11.1. LAHAN KRITIS Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Kritis KRITIS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Lahan Kritis LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

11.2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Daerah Aliran Sungai KODE_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Daerah Aliran Sungai NAMA_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Luas Daerah Aliran Sungai LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

11.3. RAWAN LIMPASAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Rawan Limpasan KLS_LIMP Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

11.4. RAWAN EROSI
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Erosi KLAS_EROSI Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

11.5. KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN SUNGAI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Daerah Aliran Sungai KODE_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Daerah Aliran Sungai NAMA_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Daerah Aliran Sungai LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Klasifikasi Daerah Aliran Sungai KLSFKS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

11.6. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Objek NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR (KTA) 12.1. PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID Penerapan Teknik KTA ID_TKTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Penerapan Teknik KTA TIPE_TKTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Sumber Dana S_DANA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Tahun Pembuatan TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Desa WADMKD Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kecamatan WADMKC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sub DAS SUBDAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nama DAS DAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Longitude/X (decimal degree) LONG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Latitude/Y (decimal degree) LAT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pelaksana PELAKSANA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jenis Penerapan Teknik KTA NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

12.2. REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID Rehabilitasi DAS ID_RDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan No SK IPPKH / PPKH SK_PPKH Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK IPPKH / PPKH TGL_PPKH Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Luas IPPKH/PPKH LUAS_PPKH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) No SK Penetapan Rehabilitasi DAS SK_RDAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK Penetapan Rehabilitasi DAS TGL_RDAS Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Luas SK Penetapan Rehabilitasi DAS LUAS_RDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas Rehabilitasi DAS Berhasil RDAS_BERHAS IL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Keterangan KET Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nama IPPKH/PPKH NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH) 13.1. ZONA BENIH TANAMAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot a) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan ID ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Zona Benih ZONA_BENIH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Bioregion BIOREGION Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Zona Benih NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

13.2. PERSEBARAN PERSEMAIAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka ID ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No Urut Persemaian NO Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kantor Pengelola UPT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kantor Pengelola NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

13.3. PERSEBARAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan ID ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan No Sumber Benih NOMOR_SB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sumber Benih NAMA_SB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Lokal NAMA_LOKAL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Botani NAMA_BOTANI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Keterangan (Luasan) LUAS_HA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Kelas Sumber Benih KELAS_SB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Bioregion BIOREGION Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pemilik Sumber Benih PEMILIK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Sumber Benih NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN (RH) 14.1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode RHL ID_RHL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Rantek / Blok NAMA_BLOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pemangku Kawasan PEMANGKU Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pelaksana RHL PELAKSANA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pola RHL POLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun Penanaman THN_TNM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Tanaman JNS_TNM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Batang per Ha BTG HA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Luas RHL LUAS HA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT REHABILITASI PERAIRAN DARAT DAN MANGROVE (RPDM) 15.1 DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Daerah Tangkapan Air DANAU NAMA_DTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE DAS KODE_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan NAMA DANAU NAMA_DANAU Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan TIPE DANAU TIPE_DANAU Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE DTA KODE_DTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Keliling Danau KEL_KM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan LUAS_HA LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

15.2 MANGROVE
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Tutupan Tajuk KTTJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Sumberdata SMBDT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Mangrove (Hektare) LSMGR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tahun Pembuatan THNBUAT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Institusi INTS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

15.3 MATA AIR
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) ID MATA AIR ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan NAMA NAMA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) KODE BPDAS BPDAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE PROVINSI KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE KABUPATEN KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE KECAMATAN KECAMATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KODE_DAS KODE_DAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan KUALITAS AIR N_KA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan DEBIT AIR N_DA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan TUTUPAN LAHAN N_TL Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan TOTAL_SKOR N_TOTAL Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan KETERANGAN KETERANGAN Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan LINTANG LT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan BUJUR BJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

IV. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 16. DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN (BRPH) 16.1. TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP DAN KPHL) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Unit KPH UNIT_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Organisasi Pengelola NAMA_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis KPH JENIS_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor SK RPHJP SK_RPHJP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal SK RPHJP TGL_RPHJP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Blok KPH BLOK_KPH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Petak NO_PETAK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Wilayah Tertentu WILTU Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

16.2. ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Arahan Pemanfaatan ARAHAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK NO_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (BUPH) 17.1. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode_PBPH
KODE_PBPH
Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nomor SK NO_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK Penetapan areal NO_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Tanggal SK Penetapan areal TGL_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Luas SK (akhir) Hektare LSSK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Bentuk Kegiatan KEGIATAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Jenis PBPH JENIS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka No SK Awal, Tahun SK PBPH_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kegiatan Usaha pada SK Awal SK_AWAL Terbuka Terbuka Tertutup Tertutup Status Izin STAT_IZIN Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama PBPH NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama PBPH FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (PUPH) 18.1. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama PBPH NAMOBJ Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Jenis PBPH JENIS Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Bentuk Kegiatan KEGIATAN Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Izin Awal IZIN_AWAL Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK, Tahun SK PBPH_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK NO_SK Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK TGL_SK Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK Penetapan Areal NO_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK Penetapan Areal TGL_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Luas SK (akhir) – (Hektare) LSSK Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK RKU NO_SK_RKU Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK RKU TGL_SK_RKU Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Periode RKU PERIODE Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Status RKU STATUS_RKU Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Penataan Ruang PENATAAN Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Luas Tata Ruang sesuai SK RKU (Hektare) LS_SK_RKU Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Luas Efektif (Hektare) LS_EFEKTIF Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

18.2. TATA BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Jenis PBPH JENIS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Bentuk Kegiatan KEGIATAN Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Izin Awal IZIN_AWAL Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK, Tahun SK PBPH_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Nomor SK NO_SK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Tanggal SK TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor SK Penetapan Areal NO_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Tanggal SK Penetapan Areal TGL_SK_TAP Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Luas SK (akhir) – (Hektare) LSSK Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Laporan TBT No_Lap_TBT Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Panjang Batas PJG_TBT Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Progres Progres Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Nama PBPH NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan

DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN (BPPHH) 19.1. PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama PBPHH PBPHH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor SK NO_SK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tanggal SK TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Provinsi Lokasi PBPHH PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kabupaten Lokasi PBPHH KAB_KOTA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kayu Gergajian (M3) KG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Moulding (M3) MLD Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pelet Kayu (M3) PLT_KY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Veneer (M3) VENEER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Plywood (M3) PLY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan LVL (M3) LVL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Barecore (M3) B_CORE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Blockboard (M3) B_BOARD Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Panel Kayu Lainnya (M3) PANEL_LAIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Wood Pellet (M3) W_PELLET Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Arang Kayu (M3) ARANG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Serpih Kayu (M3) SERPIH Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Particle Board (M3) PARTICLE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Gondorukem (Ton) GONDO Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Terpentin (Ton) TERPENTIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Minyak Kayu Putih (Ton) MKP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor Sertifikat Legalitas Hasil SLK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penjual Ekspor (M3) EKSPOR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penjual Lokal (M3) LOKAL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Penggunaan Bahan Baku (M3) BAHAN_BAKU Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Realisasi Produksi (M3) PRODUKSI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 20. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT (PKEG) 20.1.1. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:50.000 Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode KHG KODE_KHG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Ketebalan Gambut PEAT_THICK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Klasifikasi Jenis Tanah Gambut TNH_GAMBUT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka FEG dari Ketebalan Gambut FEG_PEAT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka FEG Integrasi Ketebalan Gambut FEG_50K Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kesatuan Hidrologis Gambut NAMOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Feature Code FCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Layer Code LCODE Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Spatial Reference SRS_ID Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Metadata METADATA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Catatan REMARK Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

20.1.2. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:250.000 Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kesatuan Hidrologis Gambut KODE_KHG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode KHG FEG_KGHLTR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kesatuan Hidrologis Gambut NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

20.2.1. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SKALA 1:50.000 Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode KHG KODE_KHG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kesatuan Hidrologis Gambut NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

20.2.2. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SKALA 1:250.000 Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode KHG KODE_KHG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kesatuan Hidrologis Gambut NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tertutup

20.3. STATUS KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Status Kerusakan SKEG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Prioritas Pemulihan P_SKEG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kesatuan Hidrologis Gambut NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT (PPKPL) 21.1. INDEKS KUALITAS AIR LAUT
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Lokasi KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun Data IKAL dibuat TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Peruntukan PERUNTUKAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nilai IKAL dinyatakan dengan nilai dari 1 s/d 100 NILAI_IKAL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Peringkat Ikal PERINGKAT Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

21.2. PEMANTAUAN SAMPAH LAUT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Periode 1 : pengambilan sampel ke-1 Periode 2 : pengambilan sampel ke-2 PERIODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal/Bulan/Tahun pengambilan data WAKTU Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kepadatan berat sampah plastic KB_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kepadatan berat sampah non-plastik KB_N_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Persentase berat sampah plastic PB_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Persentase berat sampah non-plastik PB_N_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kepadatan jumlah sampah plastic KJ_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kepadatan jumlah sampah non-plastik KJ_N_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Persentase jumlah sampah plastic PJ_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Persentase jumlah sampah non-plastik PJ_N_PL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN (PKL) 22.1. INDIKATIF KERUSAKAN LAHAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten/Kota KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kecamatan KECAMATAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Desa/Kelurahan DESA_KEL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Asal sumber Data SUMBERDATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jenis Komoditas Tambang JNSTAMBANG Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Perizinan STATUSIZIN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Aktivitas Pertambangan AKTIVITAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Fungsi Kawasan Hutan FUNGSIKWS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Status Kepemilikan Lahan LANDOWNER Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas (Hektare) LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPA) 23.1. STATUS MUTU AIR
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Lokasi Titik Pemantauan Air TITIK_PANTAU Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Tahun Data Status Mutu Air dibuat TAHUN Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Bobot Nilai Indeks dinyatakan dengan nilai IP Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Status Mutu Air STATUS_MUTU Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Tertutup Tidak Disajikan
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPU) 24.1. INDEKS KUALITAS UDARA
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Provinsi PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Indeks Kualitas Udara IKU_YYYY Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kriteria KRIT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

24.2. BEBAN EMISI
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Provinsi PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Beban Emisi NOx NOX_YYYY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Beban Emisi SO2 SO2_YYYY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Beban Emisi PM PM_YYYY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Beban Emisi Hg HG_YYYY Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

VI. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 25. DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH (PS) 25.1. SEBARAN PENGELOLAAN SAMPAH
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten/ Kota KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Penduduk (jiwa/tahun) PDDK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Faktor Estimasi Timbulan Sampah (kg/org/thn) ETS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Potensi Timbulan Sampah (ton/thn) PTS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Persentase Pengurangan Sampah (% thn) PRS_PENGURANGAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Persentase Penanganan Sampah (% thn) PRS_PENANGANAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Persentase Sampah Terkelola (% tahun) PRSKLOLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (ton/tahun) TERKELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Jumlah Timbulan Sampah Tertutup terkelola (ton/tahun) TDKKELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Keterangan KET Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kelas Persentase Pengelolaan Sampah (%) KLS_KELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PB3) 26.1. PEMANTAUAN MERKURI
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kecamatan KEC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode jenis sampel yang diuji KODE_JNS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun pengambilan sampel THN_SMPL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Hasil uji sampel kadar merkuri KADAR Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Baku Mutu Lingkungan BML Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Satuan SATUAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tingkat Kadar Merkuri dibandingkan BML TK_MERKURI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Konsentrasi Merkuri KONSNTRASI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

VII. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 27. DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (PKHL) 27.1. SEBARAN HOTSPOT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Lintang LAT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Bujur LONG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal TGL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Waktu (WIB) WAKTU_WIB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tingkat Kepercayaan TK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Satelit SATELIT Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Provinsi PROVINSI Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kabupaten KABUPATEN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan KECAMATAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

27.2. AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Height KET Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Akurasi AKURASI Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Periode Bulan PERIODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

27.3. RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kelas Kerawanan KELAS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Provinsi PROVINSI Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (API) 28.1. KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Kecamatan KODE_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kode Desa NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Desa KODE_DES Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor ID Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Kerentanan KERENTANAN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

28.2. LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten/Kota KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kecamatan KODE_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Desa/Kelurahan KODE_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan KECAMATAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Desa/Kelurahan DESA_KEL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Lokasi ProKlim di tingkat Desa KI_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Lokasi ProKlim di tingkat Kelurahan KI_KEL Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Lokasi ProKlim di tingkat Dusun KI_DUSUN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Lokasi ProKlim di tingkat RW KI_RW Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tahun Pendaftaran Lokasi ProKlim THN_DAFTAR Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Judul Lokasi yang didaftarkan KET_LOKASI Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Typologi lokasi ProKlim TYPOLOGI Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama pendaftar lokasi ProKlim PENDAFTAR Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Nama institusi/lembaga pendaftar INSTITUSI Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI (IGRK MPV) 29.1. WILAYAH PENGUKURAN KINERJA REDD+ Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Identifier untuk tipe REDD+
HA : WPK REDD+ di Hutan Alam
Peat : WPK REDD+ di Gambut
Peat HA : WPK REDD+ di Gambut dan Hutan AlamTipe REDD REDD_TYPE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas (Ha) LUAS Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

29.2. CADANGAN KARBON Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

VIII. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 30. DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL (PKPS) 30.1. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA (PPHD)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Peta HD HD_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelurahan/Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Lembaga Desa NAMA_LD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPHD NO_SK_PPHD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PPHD TGL_SK_PPHD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas HL (Ha) LUAS_HL Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPT (Ha) LUAS_HPT Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HP (Ha) LUAS_HP Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPK (Ha) LUAS_HPK Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas SK PPHD (Ha) LUAS_PPHD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PAK HD NO_SK_PAK_HD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Tanggal SK PAK HD TGL_SK_PAK_HD Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Lembaga Desa NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

30.2. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (PPHKm)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Peta HKm HKM_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelurahan/Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kelompok HKm NAMA_KELOMPO K Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPHKm NO_SK_PPHKM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PPHKm TGL_SK_PPHKM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas HL (Ha) LUAS_HL Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPT (Ha) LUAS_HPT Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HP (Ha) LUAS_HP Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPK (Ha) LUAS_HPK Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas SK PPHKm (Ha) LUAS_PPHKM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PAK HKM NO_SK_PAK_HKM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PAK HKM TGL_SK_PAK_HKM Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok HKm NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

30.3. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPHTR)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Peta HTR HTR_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelurahan/Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok HTR NAMA_KELOMPOK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK PPHTR NO_SK_PPHTR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PPHTR TGL_SK_PPHTR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas HPT (Ha) LUAS_HPT Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HP (Ha) LUAS_HP Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPK (Ha) LUAS_HPK Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas SK PPHTR (Ha) LUAS_PPHTR Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK Pencadangan HTR NO_SK_PENCADANGA N Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK Pencadangan HTR TGL_SK_PENCADANG AN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok HTR NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

30.4. PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN (PKK)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Peta Kemitraan Kehutanan KK_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok NAMA_KELOMPOK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Pemegang Izin/Pemegang Persetujuan NAMA_PEMEGANG Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nomor SK PKK NO_SK_PKK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK PKK TGL_SK_PKK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas HL (Ha) LUAS_HL Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPT (Ha) LUAS_HPT Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HP (Ha) LUAS_HP Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPK (Ha) LUAS_HPK Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas SK PKK (Ha) LUAS_PKK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

30.5. IZIN PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Peta IPHPS IPHPS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kecamatan NAMA_KEC Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Desa NAMA_DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Pengelola/KPH NAMA_PENGELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Pemegang IPHPS NAMA_KELOMPOK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor SK IPHPS NO_SK_IPHPS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal SK IPHPS TGL_SK_IPHPS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas HL (Ha) LUAS_HL Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPT (Ha) LUAS_HPT Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HP (Ha) LUAS_HP Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas HPK (Ha) LUAS_HPK Terbuka Tertutup Terbuka Tertutup Luas SK IPHPS (Ha) LUAS_IPHPS Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Kelompok NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota ) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT (PKTHA) 31.1. PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kecamatan KECAMATAN Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Desa DESA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Hutan Adat NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nama Masyarakat Hukum Adat NAMA_MHA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor Surat Keputusan NOMOR_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal Surat Keputusan TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Hutan Adat FUNGSI_HA Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Luas Penetapan Status Hutan Adat (hektare) LUAS_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka System Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

31.2. PENETAPAN STATUS HUTAN HAK Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Kode Kabupaten KODE_KAB Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Pemegang Hutan Hak NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Nomor Surat Keputusan NOMOR_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Tanggal Surat Keputusan TGL_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Fungsi Hutan Hak FUNGSI_HAK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Luas Penetapan Hutan Hak (Hektare) LUAS_SK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka System Reference System Identifier SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka

IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 32. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (PSLH) 32.1. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot a) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kategori KATEGORI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pelaku Usaha NAMAOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jenis Tipologi TIPOLOGI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kabupaten KABUPATEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Provinsi PROVINSI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun PSLH TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

32.2. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot a) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Nama Kategori KATEGORI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Pelaku Usaha NAMAOBJ Tertutup Tertutup Tertutup Tidak Disajikan Jenis Tipologi TIPOLOGI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Kabupaten KABUPATEN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Provinsi PROVINSI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Tahun PSLH TAHUN Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

X. BIDANG STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 33. SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BSI) 33.1. HUTAN PENELITIAN
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Lokasi NAMA_LOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Dasar Hukum DASAR_HUKUM Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Pegelola PENGELOLA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (PUSTIN PHB) 34.1. PETAK UKUR PERMANEN (PUP)
Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Kode Provinsi KODE_PROV Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nama Lokasi NAMA_LOK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Nomor PUP NOMOR_PUP Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Luas LUAS_HA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

XI. BIDANG INDONESIA FOLU NET SINK 2030 35. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 35.1. INDEKS PRIORITAS LOKASI Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) INDEKS IPL Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

35.2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Tipologi Lembaga TIPOLOGI Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Name Object NAMOBJ Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Feature Code FCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Layer Code LCODE Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

Field Description Field Name Kementerian/ Lembaga Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota) Perguruan Tinggi Publik (Map Service) Spatial Reference SRS_ID Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Metadata METADATA Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan Catatan REMARK Terbuka Terbuka Terbuka Tidak Disajikan

SPESIFIKASI TEKNIS
PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR .................................................................................... - 141 - DAFTAR TABEL ....................................................................................... - 143 - DAFTAR SIMBOLOGI IGT LHK ................................................................. - 144 - BAB I ....................................................................................................... - 145 - PENDAHULUAN ........................................................................................ - 145 - A. LATAR BELAKANG................................................................................. - 145 - B. TUJUAN ................................................................................................ - 146 - C. ISTILAH DAN DEFINISI .......................................................................... - 146 - D. RUJUKAN TEKNIS ................................................................................. - 148 - BAB II ...................................................................................................... - 150 - SPESIFIKASI TEKNIS ............................................................................... - 150 - A. PETA CETAK .......................................................................................... - 150 - 1. Datum Geodetik ..................................................................................... - 150 - 2. Sistem Referensi Koordinat ................................................................... - 150 - 3. Skala dan Ukuran Peta ......................................................................... - 151 - 4. Pembagian Lembar Peta ........................................................................ - 151 - B. PETA DIGITAL ....................................................................................... - 153 - 1. Datum Geodetik ..................................................................................... - 153 - 2. Sistem Referensi Koordinat ................................................................... - 153 - 3. Skala Peta ............................................................................................. - 153 - BAB III ..................................................................................................... - 154 - PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK ...................................... - 154 - A. PETA CETAK .......................................................................................... - 154 - 1. Isi Peta/Muka Peta ................................................................................ - 154 - a. Angka/Nilai Koordinat ................................................................... - 154 - b. Nama Unsur Rupabumi ................................................................. - 155 - c. Simbol ........................................................................................... - 155 - d. Anotasi .......................................................................................... - 155 - e. Inset .............................................................................................. - 155 - 2. Informasi Tepi Peta ................................................................................ - 157 - a. Nomor Surat .................................................................................. - 157 - b. Nomor Lembar Peta (Khusus Peta Berseri) ..................................... - 157 - c. Logo Instansi ................................................................................. - 157 - d. Judul Peta ..................................................................................... - 158 - e. Panjang/Luas Areal yang Dipetakan .............................................. - 158 - f. Skala Peta (Angka dan Bar) ........................................................... - 159 - g. Arah Utara ..................................................................................... - 159 - h. Catatan Proyeksi ........................................................................... - 159 - i. Keterangan Peta ............................................................................ - 160 - j. Dasar dan Sumber Data ................................................................ - 160 - k. Catatan ......................................................................................... - 161 - l. Peta Situasi ................................................................................... - 162 - m. Tanda Tangan/Legalitas ................................................................ - 162 - n. Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta ..................... - 163 - B. PETA DIGITAL ....................................................................................... - 167 - 1. Isi Peta/Muka Peta ................................................................................ - 167 - 2. Skala Peta ............................................................................................. - 167 - 3. Peta Dasar (Base Map) .......................................................................... - 168 - 4. Atribut Unsur ......................................................................................... - 169 - 5. Simbol ................................................................................................... - 169 - 6. Fitur Pendukung .................................................................................... - 170 -

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian dan Geodetik) .......................................................................................................................... - 150 - Gambar 2. Pembagian Lembar Peta Berseri Berdasarkan Indeks RBI ...... - 152 - Gambar 3. Pembagian Lembar Peta Bukan Indeks RBI ................................. - 152 - Gambar 4. Contoh Tampilan Angka/Nilai Koordinat dan Grid Isi Peta/Muka Peta .................................................................................................................................... - 154 - Gambar 5. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta ............................................. - 156 - Gambar 6. Contoh Nomor Surat ............................................................................. - 157 - Gambar 7. Contoh Nomor Lembar Peta (NLP) Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000 ........................................................................................................................ - 157 - Gambar 8. Contoh Logo Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ...................................................................................................................... - 158 - Gambar 9. Contoh Judul Peta ................................................................................. - 158 - Gambar 10. Contoh Penulisan Panjang/Luas Areal yang Dipetakan ........ - 159 - Gambar 11. Contoh Tampilan Skala Peta ........................................................... - 159 - Gambar 12. Contoh Tampilan Arah Utara .......................................................... - 159 - Gambar 13. Contoh Penulisan Catatan Proyeksi ............................................. - 160 - Gambar 14. Contoh Tampilan Keterangan Peta Kawasan Hutan ............... - 160 - Gambar 15. Contoh Penulisan Dasar dan Sumber Data ............................... - 161 - Gambar 16. Contoh Penulisan Catatan ............................................................... - 161 - Gambar 17. Contoh Tampilan Peta Situasi ........................................................ - 162 - Gambar 18. Contoh Tampilan Tanda Tangan/Legalitas ................................ - 163 - Gambar 19. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja Pada Pemerintah Daerah yang Mengurusi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ........................................................................ - 164 - Gambar 20. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta ............................................................................................................. - 164 - Gambar 21. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Perorangan dan lain-lain .................................... - 164 - Gambar 22. Tata Letak (Layout) Informasi Peta ............................................... - 165 - Gambar 23. Tata Letak Informasi Peta yang Ditandatangani Para Pihak - 165 - Gambar 24. Contoh Tata Letak (Layout) Peta Cetak Informasi Geospasial Tematik Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Skala 1:250.000 ............................................................................................................ - 166 - Gambar 25. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta Interaktif IGT Kawasan Hutan ................................................................................................................................ - 167 -

Gambar 26. Contoh Tampilan Skala Peta Interaktif ........................................ - 168 - Gambar 27. Contoh Tampilan Peta Dasar RBI dan Peta Dasar Lainnya . - 168 - Gambar 28. Contoh Tampilan Atribut Unsur pada Peta Interaktif ............ - 169 - Gambar 29. Contoh Tampilan Simbol pada Peta Interaktif .......................... - 170 - Gambar 30. Contoh Tampilan Fitur Pendukung .............................................. - 171 -

DAFTAR TABEL Tabel 1. Pengaturan Skala dan Ukuran Peta ..................................................... - 151 -

DAFTAR SIMBOLOGI IGT LHK

Simbologi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan Kehutanan ............................................................................................ 172

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memanfaatkan Informasi Geospasial (IG) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu indikatornya, terdapat beragam Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi dan dikelola oleh KLHK. Untuk menggambarkan kondisi spasial lingkungan hidup dan kehutanan agar mudah dipahami oleh masyarakat, diperlukan penyajian IGT KLHK yang diwujudkan dalam bentuk peta baik secara cetak maupun digital. Terkait hal dimaksud, KLHK telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/ KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun seiring dengan dinamika perkembangan peraturan/kebijakan IG, teknologi Sistem Informasi Geografis dan teknologi berbasis web, maka perlu penyempurnaan peraturan yang mengatur penyajian peta (cetak maupun digital) sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Kompleksitas permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menuntut ketersediaan dan penyajian IGT yang komprehensif, relevan, akurat, dan terkini. IGT tersebut harus diperbaharui secara berkelanjutan dan ditingkatkan akurasinya agar tidak menimbulkan bias pada saat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bertambahnya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyediakan IGT maka perlu disusun dan ditetapkan spesifikasi teknis penyajian IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagai pedoman dan acuan dalam penyajian IGT sesuai dengan kaidah kartografi dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.
Penyajian IGT lingkup KLHK yang berwujud peta cetak dan peta digital diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara KLHK dan masyarakat luas, termasuk dunia pendidikan. Masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan IGT KLHK sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks ini, salah satu elemen penyelenggaraan IG berupa penyajian dan penyebarluasan sudah dilakukan oleh KLHK. Harapan kedepannya, KLHK dapat memperoleh saran dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IGT agar menjadi lebih optimal.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Spesifikasi Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai pedoman dan acuan bagi instansi internal dan eksternal KLHK serta masyarakat umum dalam menyajikan IGT lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk peta cetak dan digital.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
Data vector adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, area.
Sistem Informasi Geografis adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data geografis atau data yang berhubungan dengan lokasi atau letak geografis.
Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan dan diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
Peta Cetak adalah peta yang dibuat menurut kaidah kartografis dan dicetak pada lembaran kertas dengan ukuran dan skala tertentu.
Peta Dasar adalah Peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi berikut objek-objek yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian IGT.
Peta Digital adalah peta dalam format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu.
Peta Interaktif adalah peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara pengguna Informasi Geospasial dan peta tersebut.
Map Service adalah representasi data Geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau

perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet. 13. Geoportal/Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah situs data dan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi Geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14. Datum Geodetik adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoid referensi. 15. Gratikul adalah susunan garis bujur dan garis lintang di atas peta yang dapat digunakan untuk menghubungkan titik-titik di atas peta dengan lokasi sebenarnya di atas permukaan bumi. 16. Proyeksi peta adalah transformasi sistem koordinat dari bidang acuan bumi yang lengkung ke bidang peta yang datar. 17. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang dalam suatu sistem acuan. 18. Sistem Referensi Koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. 19. Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
20. Sistem Proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) adalah sistem proyeksi universal yang meliputi seluruh dunia kecuali daerah kutub, dan didasarkan pada 60 (enam puluh) zona, mempunyai lebar setiap zone 60 bujur dan 80 lintang, dimulai dari 800 Lintang Selatan sampai dengan 840 Lintang Utara dan dimulai dari -1800 Bujur Barat sampai dengan 1800 Bujur Timur (kecuali pada 720 sampai dengan 840 lintang utara lebar setiap zona 60 sampai dengan 120). 21. Sistem proyeksi Transverse Mercator adalah sistem proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dengan sumbu silinder terletak pada bidang ekuator atau membentuk sudut 900 dengan sumbu bumi. 22. Sistem Proyeksi Cylindrical Equal Area (World) adalah salah satu jenis sistem proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan permukaan bulat bumi ke permukaan datar peta dengan tujuan untuk mempertahankan luas area yang sebenarnya. 23. Elipsoid referensi adalah adalah bentuk geometris yang paling mendekati bentuk Bumi yang sebenarnya dan digunakan sebagai dasar dalam sistem koordinat geografis seperti sistem proyeksi peta. 24. Indeks Peta adalah daftar atau kumpulan informasi yang mencakup identifikasi dan lokasi geografis pada peta. 25. Lintang adalah garis khayal yang secara melintang mengelilingi bumi (latitude).

Bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan (longitude).
Grid adalah sekumpulan garis mendatar dan garis vertikal pada peta yang berjarak teratur dan dapat digunakan sebagai acuan.
Inset adalah peta tambahan berukuran kecil yang skalanya sama, lebih besar atau lebih kecil daripada peta utama yang menjelaskan wilayah pada peta utama.
Peta Situasi adalah Inset yang memiliki skala lebih kecil dari pada peta utama yang menjelaskan letak atau hubungan antara wilayah yang lebih luas.
Nomor Lembar Peta adalah nomor urut pada lembar peta berseri.
Unsur adalah abstraksi dari fenomena yang terjadi di dunia nyata.
Atribut Unsur adalah karakteristik dari suatu unsur.
Simbol adalah diagram, desain, huruf, karakter, atau singkatan yang ditempatkan pada peta yang mewakili ketampakan tertentu.
Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi
Anotasi adalah semua bentuk markah pada material berilustrasi untuk kebutuhan klarifikasi.
Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan.
Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan Informasi yang mencakup wilayah darat, Pantai dan laut.
Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
Unsur alami adalah unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
Unsur buatan adalah unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

D. RUJUKAN TEKNIS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 03 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
SNI 19-6502.1-2000 Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Skala 1:10.000;
SNI 7645-1:2014 Klasifikasi Penutup Lahan – Bagian 1: Skala Kecil dan Menengah;
SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000;
SNI 9041:2021 Penyajian Atlas Wilayah Administrasi;
Buku I Prinsip Dasar Katalog Unsur Geografi Indonesia Versi 5.

BAB II SPESIFIKASI TEKNIS Peta KLHK disajikan dalam bentuk peta cetak dan peta digital. Penyajian peta cetak dan peta digital memenuhi spesifikasi dan kriteria sebagai berikut:

A. PETA CETAK Spesifikasi peta lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk peta cetak yang ditampilkan dalam buku, lampiran Surat Keputusan (SK) serta dokumen lainnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Datum Geodetik
Datum Geodetik adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoid referensi. Datum geodetik mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) berupa Datum Geodetik menggunakan World Geodetic System 1984.
Sistem Referensi Koordinat
Sistem Referensi Koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat (dua dimensi atau tiga dimensi) yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem Referensi Koordinat yang berada dalam SRGI adalah sistem koordinat kartesian geosentrik 3 (tiga) dimensi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian dan Geodetik)

Sistem referensi koordinat pada grid peta lingkungan hidup dan kehutanan yakni menggunakan Sistem Referensi Koordinat Gratikul berupa lintang dan bujur atau sistem referensi koordinat lainnya sesuai kebutuhan. Sistem Referensi Koordinat Gratikul menggunakan satuan derajat, menit dan detik.

Skala dan Ukuran Peta Skala dan ukuran peta digunakan untuk memudahkan penggunaan dan pembacaan peta. Ketentuan skala dan ukuran peta disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Pengaturan Skala dan Ukuran Peta No. Skala Ukuran Kertas Ukuran Isi Peta/Muka Peta Ukuran Informasi Tepi Peta
1 : 500.000 Minimal
Panjang : 90 cm
Lebar : 51 cm Minimal
Panjang : 58 cm
Lebar : 32 cm
Minimal
Panjang : 28 cm
Lebar : 15 cm
1 : 250.000 Minimal
Panjang : 80 cm
Lebar : 60 cm
Minimal
Panjang : 51 cm
Lebar : 38 cm Minimal
Panjang : 25 cm
Lebar : 18 cm
1 : 50.000 Minimal
Panjang : 42 cm
Lebar : 29,7 cm Minimal
Panjang : 26 cm
Lebar : 18 cm Minimal
Panjang : 12 cm
Lebar : 8 cm
1 : 25.000 Minimal
Panjang : 42 cm
Lebar : 29,7 cm Minimal
Panjang : 26 cm
Lebar : 18 cm Minimal
Panjang : 12 cm
Lebar : 8 cm
1 : 10.000 Minimal
Panjang : 29,7 cm
Lebar : 21 cm Minimal
Panjang : 18 cm
Lebar : 12 cm Minimal
Panjang : 8 cm
Lebar : 5 cm Catatan: Apabila IGT sudah memiliki Spesifikasi Produk Data (SPD) dan peraturan yang sudah berlaku, maka dapat mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.
Khusus layout peta yang ditandatangani oleh para pihak, ukuran lebar kertas ditambah 15 cm sebagai ruang untuk kolom tanda tangan.
Pembagian Lembar Peta Apabila area yang dipetakan tidak dapat digambarkan pada satu lembar peta maka dapat disajikan pada lebih dari satu lembar peta yang masing-masing lembar peta disertai dengan Nomor Lembar Peta (NLP). Sistem pembagian dan penomoran lembar peta sesuai dengan format indeks RBI seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Pembagian Lembar Peta Berseri Berdasarkan Indeks RBI Untuk penomoran lembar yang tidak menggunakan indeks RBI dibuat dari nomor lembar terkecil sampai yang terbesar sesuai arah jarum jam, seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Pembagian Lembar Peta Bukan Indeks RBI

B. PETA DIGITAL Peta digital dapat ditampilkan dalam bentuk peta interaktif, peta multimedia dan lain sebagainya. Peta digital berupa peta interaktif yang ditampilkan dalam website, mobile apps dan media lain yang diakses melalui perangkat keras dan perangkat lunak mengikuti ketentuan sebagai berikut.

Datum Geodetik
Datum geodetik pada peta interaktif mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) berupa Datum Geodetik menggunakan World Geodetic System 1984.
Sistem Referensi Koordinat
Sistem referensi koordinat pada peta interaktif yakni menggunakan Sistem Referensi Koordinat Gratikul berupa lintang dan bujur. Sistem Referensi Koordinat Gratikul mempunyai satuan derajat, menit dan detik.
Skala Peta Skala pada peta interaktif dibuat sesuai dengan skala pembuatan peta. Skala pada peta interaktif merupakan skala penyajian (representation scale/display scale) sehingga apabila diperbesar (zoom in) maupun diperkecil (zoom out), skala peta interaktif sesuai dengan skala pembuatan peta.

BAB III PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Peta KLHK disajikan dalam bentuk peta cetak dan peta digital. Penyajian peta cetak dan peta digital memenuhi kriteria sebagai berikut: A. PETA CETAK Penyajian Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta cetak terdiri dari 2 (dua) bagian yakni Isi Peta/Muka Peta dan Informasi Tepi Peta dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Isi Peta/Muka Peta
Isi Peta/Muka Peta menyajikan Informasi Geospasial Tematik yang dipetakan, selain itu menampilkan unsur - unsur yang ada dalam Peta Rupabumi. Objek yang dipetakan dalam data vektor (titik, garis dan polygon) dapat dibaca dengan baik dan jelas. Isi Peta/Muka Peta memuat ketentuan sebagai berikut: a. Angka/Nilai Koordinat Angka/nilai koordinat pada Isi Peta/Muka Peta paling sedikit terdapat 2 (dua) angka lintang dan 2 (dua) angka bujur dengan satuan derajat, menit dan detik. Jenis huruf pada penulisan angka/nilai koordinat adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Grid pada Isi Peta/Muka Peta harus ditampilkan menggunakan garis atau markah tanda “+”. Warna garis menggunakan warna biru (R:190 G:232 B:255) sedangkan warna marka menggunakan warna hitam (R:0 G:0 B:0). Contoh angka/nilai koordinat dan grid pada Isi Peta/Muka Peta ditampilkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Contoh Tampilan Angka/Nilai Koordinat dan Grid Isi Peta/Muka Peta

b. Nama Unsur Rupabumi Nama unsur alam, unsur buatan, dan nama wilayah administrasi yang dicantumkan di dalam Isi Peta/Muka Peta adalah nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Penulisan nama unsur rupabumi mengikuti kaidah penulisan nama unsur rupabumi yang baku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan peraturan lain yang sudah ditetapkan.

c. Simbol Simbol digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur pada Peta cetak IGT KLHK disajikan dalam Daftar Simbologi IGT LHK. Sedangkan simbol yang merupakan unsur-unsur peta dasar RBI menggunakan simbol yang digunakan pada peta Rupabumi sesuai dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000.

d. Anotasi
Anotasi merupakan semua bentuk markah pada material berilustrasi untuk kebutuhan klarifikasi. Penulisan anotasi dalam bentuk huruf dan angka harus sesuai dengan unsur yang diterangkan dalam isi peta dengan memperhatikan segi kerapihan, keteraturan dan kemudahan untuk dibaca. Aturan dalam penulisan nama dan penempatan anotasi unsur-unsur lingkungan hidup dan kehutanan adalah mudah dibaca dan tidak berpotongan dengan anotasi lainnya. Jenis huruf pada penulisan anotasi adalah arial dengan ukuran dan warna huruf menyesuaikan dengan kebutuhan.

e. Inset Inset digunakan untuk menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang dipetakan pada peta utama terhadap wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Inset peta berfungsi untuk memperjelas/memperbesar sebagian kecil wilayah pada peta utama serta untuk menyambung wilayah pada peta utama. Peta inset ini memiliki skala sama atau lebih besar dengan peta utama yang disambung. Fungsi menyambung ini bertujuan untuk menggambarkan wilayah pada peta utama yang terpotong karena keterbatasan pada media kertas atau halaman dan menggambar wilayah yang terpancar.

Contoh tampilan Isi Peta/Muka Peta secara keseluruhan ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta

Informasi Tepi Peta Informasi tepi peta menyajikan keterangan Informasi Geospasial Tematik yang dipetakan dalam Muka Peta. Informasi Tepi Peta memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Nomor Surat Nomor surat merupakan nomor dan tanggal diterbitkannya surat sebagai induk dari diterbitkannya peta. Jenis huruf pada Nomor dan Tanggal Surat adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh nomor surat ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Contoh Nomor Surat b. Nomor Lembar Peta (Khusus Peta Berseri) Nomor Lembar Peta (NLP) merupakan penanda jumlah lembar peta yang dicetak dengan menggunakan nomor indeks RBI atau nomor lembar yang dibuat sendiri. NLP ini khusus untuk peta berseri, sedangkan untuk peta yang tidak berseri NLP dapat dihilangkan. Jenis huruf pada penulisan NLP adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh NLP Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000 ditampilan pada Gambar 7.

Gambar 7. Contoh Nomor Lembar Peta (NLP) Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000

c. Logo Instansi Logo instansi menerangkan atau menggambarkan logo instansi pembuat peta. Ukuran logo menyesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional. Contoh logo instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada informasi tepi peta ditampilkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Contoh Logo Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Judul Peta Judul peta dibuat secara singkat dan jelas serta sesuai dengan tema peta. Antara isi peta dan judul peta harus ada hubungan yang jelas, terutama unsur-unsur yang disajikan. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf pada judul peta adalah arial bold serta ditulis rata tengah. Ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh judul peta ditampilkan pada Gambar 9.

PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2023 Gambar 9. Contoh Judul Peta

e. Panjang/Luas Areal yang Dipetakan Panjang/luas areal yang dipetakan dicantumkan pada peta yang membutuhkan informasi tersebut seperti peta pada lampiran Surat Keputusan (SK). Perhitungan panjang/luas areal menggunakan sistem proyeksi Universal Transverse Mercator (UTM) dan/atau Cylindrical Equal Area (World). Perhitungan panjang/luas yang menggunakan sistem proyeksi UTM dihitung sesuai dengan zona UTM lokasi/area yang dipetakan. Pencantuman angka panjang areal yang dipetakan menggunakan satuan meter (m) serta luas menggunakan satuan hektar (ha). Jenis huruf pada penulisan anotasi adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan panjang/luas areal yang dipetakan ditampilkan pada Gambar 10.

PANJANG : 3.564,23 m LUAS

: 4.654,67 Ha

Gambar 10. Contoh Penulisan Panjang/Luas Areal yang Dipetakan f. Skala Peta (Angka dan Bar) Skala peta yang dicantumkan adalah skala numerik (dalam angka) dan skala bar (dalam bentuk garis). Panjang skala bar menyesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional. Khusus peta situasi hanya menggunakan skala angka. Jenis huruf pada penulisan skala peta adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh tampilan skala peta ditampilkan pada Gambar 11.

Gambar 11. Contoh Tampilan Skala Peta g. Arah Utara Arah utara dalam peta digambarkan dengan simbol yang dapat diasosiasikan secara mudah sebagai petunjuk arah utara (ujung anak panah menunjuk ke arah atas dengan huruf U di ujungnya). Jenis huruf U pada penulisan arah utara adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh tampilan arah utara ditampilkan dalam Gambar 12.

Gambar 12. Contoh Tampilan Arah Utara h. Catatan Proyeksi Catatan proyeksi memuat informasi tentang sistem proyeksi, sistem koordinat dan datum. Jenis huruf pada penulisan catatan proyeksi adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan

kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan catatan proyeksi ditampilkan pada Gambar 13.

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator Sistem Koordinat : Sistem Geografis Datum

: WGS 1984/SRGI

Gambar 13. Contoh Penulisan Catatan Proyeksi i. Keterangan Peta Keterangan peta atau legenda peta memuat simbol-simbol dalam bentuk titik, garis dan atau area dengan atau tanpa kombinasi warna, yang dapat menerangkan setiap unsur yang tergambar pada isi peta. Untuk beberapa simbol perlu dibuat anotasi sebagai penjelasan. Simbol yang tercantum dalam isi peta diberi keterangan singkat dan jelas dengan susunan kata atau kalimat yang sesuai dan benar. Ketentuan penulisan keterangan peta yang memuat unsur Rupabumi disesuikan dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Jenis huruf pada penulisan keterangan peta adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh keterangan peta ditampilkan pada Gambar 14.

Gambar 14. Contoh Tampilan Keterangan Peta Kawasan Hutan j. Dasar dan Sumber Data Dasar pembuatan peta mencantumkan aspek legal dari pembuatan peta yaitu peraturan, ketentuan, Surat Keputusan (SK) dan dasar lain yang berkaitan dengan tujuan dari pembuatan peta. Sumber

Data digunakan untuk mengetahui keabsahan (validitas) dari data yang digunakan. Sumber data diantaranya terdiri dari:

Peta dasar RBI yang digunakan; termasuk nomor lembar, skala dan waktu/tanggal pembuatan/penerbitan;
Asal data yang digunakan pada isi peta. Penulisan sumber data menggunakan format Nama Data, Skala, Instansi Pembuat Data dan Tahun Pembuatan. Jenis huruf pada penulisan dasar dan sumber peta adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan dasar dan sumber data ditampilkan pada Gambar 15.

Gambar 15. Contoh Penulisan Dasar dan Sumber Data k. Catatan
Catatan merupakan bagian untuk menjelaskan hal-hal yang masih diperlukan terkait data yang tergambar dalam isi peta. Adapun penulisannya harus di dalam kotak tersendiri. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah arial italic dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Catatan dapat berupa disclaimer batas administrasi, metode perhitungan luas dan lain sebagainya. Contoh penulisan catatan ditampilkan pada Gambar 16.

Gambar 16. Contoh Penulisan Catatan

Catatan : Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Catatan : Perhitungan panjang/luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)

l. Peta Situasi Peta situasi digunakan untuk menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang dipetakan pada peta utama terhadap wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Peta situasi ini memiliki skala lebih kecil dari pada peta utama yang menjelaskan letak atau hubungan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lainnya yang berada di sekeliling wilayah yang terdapat pada peta utama tersebut. Contoh peta situasi ditampilkan pada Gambar 17.

Gambar 17. Contoh Tampilan Peta Situasi

m. Tanda Tangan/Legalitas Peta yang disahkan dan digunakan sebagai peta lampiran Surat Keputusan (SK) atau naskah dinas lainnya disertai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang. Tanda tangan/legalitas adalah nama, jabatan, tanda tangan dan stempel pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Isi Peta/Muka Peta dalam hal ini adalah instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN/BUMD/Swasta atau perorangan. Selain itu, jika bukan merupakan lampiran surat harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan/penerbitan/pengesahan peta. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Posisi tanda tangan dalam informasi tepi adalah:

Peta sebagai lampiran Surat Keputusan (SK) atau yang di tandatangani oleh satu orang pejabat, tanda tangan di posisikan setelah catatan proyeksi
Penandatangan peta oleh dua orang sampai dengan empat orang pejabat, tanda tangan diposisikan setelah peta situasi
Khusus peta yang memerlukan diketahui/persetujuan/pengesahan para pihak, diposisikan di bawah Isi Peta/Muka Peta dan informasi tepi dengan

memperhatikan kecukupan/kebutuhan ruang untuk tanda tangan para pihak.

Contoh tanda tangan/legalitas ditampilkan pada Gambar 18.

Gambar 18. Contoh Tampilan Tanda Tangan/Legalitas n. Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Nama Instansi penerbit peta dan tahun pembuatan peta dicantumkan dengan posisi tahun pembuatan berada di bawah nama instansi penerbit. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah arial dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam.

Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan. Contoh: • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Eselon I : Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/ Badan • Eselon II
: Direktorat/Pusat/UPT (Balai Besar setingkat eselon II) dan Dinas terkait di Provinsi/ Kabupaten/Kota
• Eselon III
: Unit Pelaksana Teknis, Kesatuan

Pengelolaan Hutan

Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan ditampilkan pada Gambar 19.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2023

Gambar 19. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja Pada Pemerintah Daerah yang Mengurusi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta. Contoh: • PT. INHUTANI II • PT. SURAVIA JAYA

Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta ditampilkan dalam Gambar 20.

PT. INHUTANI II 2023

Gambar 20. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta

Perorangan dan lain-lain, mencantumkan identitas nama, tim atau panitia. Contoh: • Tim evaluasi Sumber Daya Hutan KLHK • Panitia Sosialisasi Lingkungan Bersih Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada Perorangan dan lain-lain ditampilkan pada Gambar 21.

KELOMPOK TANI HUTAN 2023

Gambar 21. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Perorangan dan lain-lain

Pengaturan tata letak (layout) informasi peta dibuat standar dengan Isi Peta berada di sebelah kiri Informasi Tepi Peta. Contoh model dari beberapa bentuk tata letak (layout) informasi peta disajikan pada Gambar 22 dan Gambar 23 serta contoh peta cetak IGT KLHK disajikan pada Gambar 24.

Gambar 22. Tata Letak (Layout) Informasi Peta

Gambar 23. Tata Letak Informasi Peta yang Ditandatangani Para Pihak

Gambar 24. Contoh Tata Letak (Layout) Peta Cetak Informasi Geospasial Tematik Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Skala 1:250.000

B. PETA DIGITAL

Penyajian peta digital Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta interaktif dapat ditampilkan dalam website, mobile apps dan media lain yang diakses melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Penyajian Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta interaktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Isi Peta/Muka Peta
Isi Peta/Muka Peta menyajikan Informasi Geospasial Tematik KLHK yang dipetakan. Objek yang dipetakan dalam bentuk titik, garis dan/atau area dapat dibaca dengan baik dan jelas. Isi pada peta interaktif harus memuat cakupan wilayah yang dipetakan. Cakupan wilayah dapat berupa tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten dan/atau kota. Isi Peta/Muka Peta interaktif IGT KLHK harus bersumber resmi dari geoportal Walidata Geospasial KLHK (Sistem Informasi Geospasial KLHK) dengan mekanisme sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh Isi Peta/Muka Peta interaktif IGT Kawasan Hutan ditampilkan pada Gambar 25.

Gambar 25. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta Interaktif IGT Kawasan Hutan 2. Skala Peta
Peta interaktif ditampilkan berdasarkan skala pembuatan peta. Skala pada peta interaktif dibuat dinamis dan dapat berubah dengan bantuan fitur memperbesar (zoom in) dan memperkecil (zoom out). Perubahan skala pada peta interaktif tidak akan mengubah detail informasi pada peta karena merupakan skala penyajian (representation scale/display scale). Informasi mengenai skala ditampilkan pada peta interaktif dengan desain yang dinamis, mudah dibaca dan menggunakan Sistem Satuan Internasional berupa sistem metrik. Contoh skala peta interaktif ditampilkan pada Gambar 26.

Gambar 26. Contoh Tampilan Skala Peta Interaktif 3. Peta Dasar (Base Map) Peta dasar yang digunakan dalam penyajian peta interaktif adalah peta dasar RBI yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial dan/atau peta dasar lainnya dalam format map service atau format lainnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh peta interaktif menggunakan peta dasar RBI dan peta dasar lainnya ditampilkan pada Gambar 27.

Peta Interaktif dengan Peta Dasar RBI

Peta Interaktif dengan Peta Dasar Citra Satelit dan Arah Angin Gambar 27. Contoh Tampilan Peta Dasar RBI dan Peta Dasar Lainnya

Atribut Unsur IGT KLHK yang ditampilkan dalam peta interaktif memuat informasi atribut unsur dan mengacu pada kamus data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan dan klasifikasi kewenangan akses penyebarluasan IGT lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan oleh KLHK. Contoh atribut unsur pada peta interaktif ditampilkan pada Gambar 28.

Gambar 28. Contoh Tampilan Atribut Unsur pada Peta Interaktif 5. Simbol Simbol digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur pada peta interaktif disajikan dalam Daftar Simbologi IGT LHK. Sedangkan simbol yang merupakan unsur-unsur peta dasar menggunakan simbol yang digunakan pada peta Rupabumi sesuai dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Simbol peta interaktif IGT KLHK harus bersumber resmi dari geoportal Walidata Geospasial KLHK (Sistem Informasi Geospasial KLHK) dengan mekanisme sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh simbol peta interaktif ditampilkan pada Gambar 29.

Gambar 29. Contoh Tampilan Simbol pada Peta Interaktif 6. Fitur Pendukung
Peta interaktif dapat menampilkan fitur pendukung agar menjadi lebih menarik dan mudah digunakan serta memberikan manfaat yang maksimal kepada pengguna. Fitur pendukung disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan teknologi. Fitur pendukung ditampilkan secara proporsional dan tidak mempengaruhi fitur utama dalam peta interaktif. Fitur pendukung dapat berupa menu cari lokasi, informasi titik koordinat, cetak peta interaktif, tambah data SIG dan fitur pendukung lainnya. Contoh fitur pendukung ditampilkan pada Gambar 30.

Gambar 30. Contoh Tampilan Fitur Pendukung

SIMBOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN 1.1. PENUTUPAN LAHAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Hutan Lahan Kering Primer 96 230 99 Hutan Lahan Kering Sekunder 114 255 0 Hutan Mangrove Primer 142 167 4 Hutan Mangrove Sekunder 193 167 0 0 0 0 foreground 96 230 99 background 0 0 0 foreground 114 255 0 background Hutan Tanaman 211 229 152 Semak Belukar 235 192 167 0 0 0 foreground 235 192 167 background Pertanian Lahan Kering 246 255 167 Pertanian Lahan Kering Campur 237 245 0 Sawah 168 214 255 Marker fill, grid Tambak 122 244 244 Hutan Rawa Primer Hutan Rawa Sekunder Semak Belukar Rawa

Permukiman Transmigrasi 114 142 167 Perkebunan 229 210 152 Permukiman 104 104 104 Bandara/Pelabuhan 214 0 115 Lahan Terbuka 214 0 115 Marker fill, grid Pertambangan 167 4 0 Tubuh Air 212 252 247 0 0 0 foreground 152 229 229 background Savanna/Padang Rumput 213 255 2 Awan 209 209 209 Rawa

1.2. PENUTUPAN HUTAN

1.3. POTENSI HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan <40 (m³/Ha) 73 138 0 40 - 59 (m³/Ha) 87 156 120 60 - 79 (m³/Ha) 56 99 28 80 - 99 (m³/Ha) 0 97 0 100 - 119 (m³/Ha) 255 34 0 120 - 139 (m³/Ha) 255 111 0 140 - 159 (m³/Ha) 255 166 0 160 - 179 (m³/Ha) 255 229 0 180 - 199 (m³/Ha) 214 230 0

200 (m³/Ha) 139 181 0 No data 255 255 255

1.4. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) PENUTUPAN LAHAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B 76 230 0 warna garis di dalam simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 2 0 122 255 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 85 255 0 warna blok background 38 115 0 warna pola garis 38 115 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 163 255 115 warna pola garis 1 simbologi pola garis kemiringan garis : -26 jarak antar garis : 2 163 255 115 warna pola garis 2 simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5 230 230 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 38 115 0 warna pola 163 255 115 blok warna 168 168 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 168 168 0 warna pola 255 255 175 blok warna 255 0 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 168 168 0 warna pola 255 255 255 blok warna 137 90 68 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 85 255 0 warna pola simbologi pola garis kemiringan garis : 0 jarak antar garis : 2 ketebalan garis 0,4 point 0 76 115 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 85 255 0 warna pola 255 255 255 blok warna 0 120 108 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 170 255 0 warna pola 255 255 255 blok warna 170 255 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 170 255 0 warna pola garis 1 polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 150 jarak antar garis : 3 ketebalan garis 0,5 point 170 255 0 warna pola garis 2 polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 50 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,5 point 76 115 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 137 137 68 warna pola simbologi berupa pola 115 0 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point Keterangan simbologi kombinasi pola dan blok warna simbologi kombinasi pola dan blok warna Hutan Rawa Sekunder menjadi Hutan Tanaman polygon dengan simbologi kombinasi pola simbologi kombinasi pola dan blok warna Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Hutan Tanaman Hutan Lahan Kering Primer menjadi Non Hutan simbologi kombinasi pola dan blok warna Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Non Hutan simbologi kombinasi pola dan blok warna Hutan Lahan Kering Primer menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Rawa Sekunder menjadi Non Hutan Hutan Tanaman menjadi Non Hutan Hutan Rawa Primer menjadi Hutan Rawa Sekunder Hutan Rawa Primer menjadi Non Hutan Hutan Mangrove Primer menjadi Hutan Mangrove Sekunder Hutan Mangrove Sekunder menjadi Non Hutan

163 255 115 warna pola garis 1 polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point 38 155 0 warna pola garis 2 polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point 163 255 115 warna pola garis 3 polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 50 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point 255 255 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 205 170 102 warna pola pola gambar 255 255 255 blok warna 255 0 0 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 170 255 0 warna pola 255 255 255 blok warna 132 0 168 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point 0 0 0 warna pola 78 78 78 warna garis terluar ketebalan garis 0,4 point Tetap Hutan Lahan Kering Primer 96 230 99 blok warna Tetap Hutan Lahan Kering Sekunder 114 255 0 blok warna Tetap Hutan Mangrove Primer 96 230 99 blok warna Tetap Hutan Mangrove Sekunder 142 167 4 blok warna 0 0 0 warna pola pola gambar 96 230 99 blok warna 0 0 0 warna pola pola gambar 114 255 0 blok warna Tetap Hutan Tanaman 211 229 152 blok warna 255 255 255 blok warna 110 110 110 garis terluar ukuran 0,4 Tetap Non Hutan Tetap Hutan Rawa Primer Tetap Hutan Rawa Sekunder Non Hutan menjadi Hutan Tanaman Non Hutan menjadi Hutan Rawa Sekunder Non Hutan menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder Non Hutan menjadi Hutan Mangrove Sekunder

1.5. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) KAWASAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 173 63 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 173 63 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 173 63 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 173 63 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 0 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 2 173 0 blok warna 0 0 0 pola garis ganda bersilang 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 2 173 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 45 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 2 173 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 2 173 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point HL Menjadi HPT HL Menjadi HP HL Menjadi HPK KSA/KPA Menjadi HL KSA/KPA Menjadi HPT HL Menjadi KSA/KPA KSA/KPA Menjadi HP KSA/KPA Menjadi HPK

138 242 0 blok warna 0 0 0 pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 138 242 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 138 242 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 138 242 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 255 255 0 blok warna 0 0 0 pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 90 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 255 255 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 0 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 0derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point HPT Menjadi HL HPT Menjadi HP HPT Menjadi HPK HP Menjadi KSA/KPA HP Menjadi HL HP Menjadi HPK HP Menjadi HPT HPT Menjadi KSA/KPA

255 255 0 blok warna 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 94 255 blok warna 0 0 0 pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 94 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 94 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 94 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 94 255 blok warna 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 255 blok warna 0 0 0 pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point APL Menjadi HL APL Menjadi KSA/KPA HPK Menjadi HP HPK Menjadi HPT HPK Menjadi APL HPK Menjadi KSA/KPA HPK Menjadi HL HP Menjadi APL

1.6. PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPPIB)

255 255 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point 255 255 255 blok warna 0 0 0 pola garis dengan sudut 0derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point 0 0 0 garis terluar ukuran 0,4 point Tetap KSA/KPA 173 63 255 blok warna Tetap HL 2 173 0 blok warna Tetap HPT 138 242 0 blok warna Tetap HP 255 255 0 blok warna Tetap HPK 255 94 255 blok warna Tetap APL 255 255 255 blok warna APL Menjadi HPT APL Menjadi HPK APL Menjadi HP Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL); Hutan Konservasi dan Hutan Lindung 0 168 132 Lahan Gambut 255 127 127

1.7. DEFORESTASI

1.8. REFORESTASI

1.9. SEBARAN KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Deforestasi 255 0 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Reforestasi 56 168 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kode_Klaster 0 0 0 Point ukuran 10

DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN 2.1. RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)

2.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHP DAN KPHL)

2.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)

2.4. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kawasan Konservasi 173 63 255 Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut 38 115 0 Kawasan Untuk Rehabilitasi 255 255 0 Kawasan Untuk Non Kehutanan 255 255 255 Kawasan Pengusahaan Skala Besar (HA/HT) 123 251 0 Kawasan Pengusahaan Skala Kecil (Masyarakat) 255 170 0 Danau/Sungai/Air 115 178 255 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan KPH Konservasi 195 137 254 outline width 1 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 168 168 0 Outline width : 2 KPH Lindung 123 251 0 outline width 1 KPH Produksi 254 254 170 outline width 1 Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH

2.5. PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)

2.6. KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)

201 217 0

2.7. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) OPERASI PRODUKSI/ NON TAMBANG

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang

255 80 200 Outline width : 2

2.8. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) EKSPLORASI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi

255 80 200 Outline width : 2

2.9. PERSETUJUAN KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2.10. PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

2.11. KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

230 76 0

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Indikatif Perhutanan Sosial 0 0 0 Outline width : 2 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan 255 80 200 Outline width : 2 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan 255 80 200 Outline width : 2

2.12. PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara

38 115 0

DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN 3.1. KAWASAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya (1) R G B Alternatif Lainnya (2) Keterangan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Daratan) 173 63 255 TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perairan) 173 63 255 KSAL/KPAL, TNL, TWAL, TBL, SML, CAL (Perairan) Hutan Lindung (HL) 2 173 0 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 138 242 0 Hutan Produksi Tetap (HP) 255 255 0 Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) 255 94 255 Areal Penggunaan Lain (APL) 255 255 255 KSA/KPA HL HPT HP HPK APL KSAL/KPAL

3.2. PENETAPAN KAWASAN HUTAN

3.3. PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Daratan) 173 63 255 TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perairan) 173 63 255 KSAL/KPAL, TNL, TWAL, TBL, SML, CAL (Perairan) Hutan Lindung (HL) 2 173 0 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 138 242 0 Hutan Produksi Tetap (HP) 255 255 0 Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) 255 94 255 KSA/KPA HL HPT HP HPK KSAL/KPAL Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan Non Kehutanan lain 230 152 0 Pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi 0 92 230 Fill line

3.4. PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)

3.5. REKALKULASI BATAS KAWASAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 56 168 0 Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif 255 190 232 Program Pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah baru 0 92 230 Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip 115 0 0 Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum 255 85 0 Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak 255 170 0 SK Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru) 0 92 230 Realisasi Penyediaan Sumber TORA/PPTPKH (Addendum IUPHHK, RTRW, Hasil Tata Batas, Pelepasan dan Penegasan Transmigrasi, Pelepasan HPK tidak produktif 104 104 104 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Tata Batas Definitif Kawasan Hutan 0 0 0 Ukuran marker 8,80 Belum Tata Batas Kawasan Hutan 0 0 0 tebal segmen 3, panjang segmen 10

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

4.1. EKOREGION DARAT

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Danau 115 178 255 Dataran Fluvial 190 232 255 Dataran Gambut 163 255 115 Dataran Karst 225 225 225 Dataran Organik/Koral 211 255 190 Dataran Pantai 0 197 255 Dataran Struktural 232 190 255 Dataran Vulkanik 246 217 223 Perbukitan Denudasional 255 211 127 Perbukitan Karst 178 178 178 Perbukitan Struktural 202 122 245 Perbukitan Vulkanik 255 190 190

4.2. EKOREGION LAUT

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Ekoregion Laut

Pegunungan Denudasional 255 235 175 Pegunungan Glasial 104 104 104 Pegunungan Intrusif 344 64 74 Pegunungan Struktural 170 102 205 Pegunungan Vulkanik 255 127 127

4.3. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Danau Pegunungan 0 210 210 - Danau 0 253 255 - Dataran fluvial bermaterial aluvium 170 200 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran fluvial berombak- bergelombang bermaterial aluvium 170 200 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran fluviomarin bermaterial aluvium 170 255 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium 120 255 180 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran lakustrin bermaterial aluvium 200 255 200 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat 150 180 220 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran marin berpasir bermaterial aluvium 184 308 234 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale) Dataran organik bermaterial gambut 100 200 100 Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 236 Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat 240 200 120 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat 240 200 120 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 245 135 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat 245 135 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat 200 90 240 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat 200 90 240 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200 Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat 240 140 245 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164 Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200 Dataran struktural plutonik berombak- bergelombang bermaterial batuan beku

226 100 106 Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232 Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar 255 80 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

Dataran vulkanik bermaterial piroklastik 255 80 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 255 80 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar 255 80 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik 255 80 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik 255 80 150 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Lembah sungai bermaterial aluvium 138 160 60 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik 200 150 100 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) 200 150 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (702 Quartzite) Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat 200 150 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat 200 150 100 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164 Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 200 150 100 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 200 150 100 Type : Character Marker Symbol Font : ESRI Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol

Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik 200 150 100 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Perbukitan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat 200 200 250 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar 231 15 66 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 231 15 66 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik 231 15 66 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar 231 15 66 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 231 15 66 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 240 80 24 style :Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik 210 20 220 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat 210 20 220 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat 210 20 220 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164 Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 210 20 220 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200

Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik 240 140 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam 202 10 87 Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232 Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar 255 33 59 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 255 33 59 y Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik 255 33 59 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar 255 33 59 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik 255 33 59 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik 255 33 59 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 223 11 11 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik 145 98 51 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa) 145 98 51 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (702 Quartzite) Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat 145 98 51 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat 145 98 51 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164 Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 145 98 51 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : ESRI Geology, Unicode 69 Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 145 98 51 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200 Pegunungan glasial bermaterial batuan metamorfik 125 125 245 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat 125 125 245 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 216 14 62 style : ESRI Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik 216 14 62 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial batuan beku luar 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik 216 14 62 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)

Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 216 14 62 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik 216 14 62 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat 197 57 13 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik 135 15 145 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat 135 15 145 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat 135 15 145 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164 Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat 135 15 145 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200 Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik 202 108 182 Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam 170 14 49 Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232 Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar 223 11 11 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik 223 11 11 style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69 Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik 223 11 11 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre) Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik 255 137 151 style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)

4.4. KARAKTERISTIK VEGETASI ALAMI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Vegetasi hutan batuan ultrabasa 255 150 255 - Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah 255 150 255 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun 255 150 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun malar hijau 255 150 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (green) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun merangas 255 150 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (maroon) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan 255 150 255 style : Triangle 4 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan alpin 255 150 255 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas 255 150 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas monsun 255 150 255 style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah 255 150 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol

Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah monsun 255 150 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin 255 150 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 4 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah monsun 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst 255 210 255 style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol

Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin 255 210 255 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas 255 210 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah 255 210 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun 255 210 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 2 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin 255 210 255 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst 255 210 255 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan danau 38 115 0 style : Geology USGS 95-525 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan danau gambut 38 115 0 style : Meteorological 01 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan dipterokarpa pamah 102 194 164 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan gambut 168 0 0 style : Caves 1 Type : Marker fill symbol

Vegetasi hutan kerangas pamah 252 244 163 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan kerangas pamah monsun 252 244 163 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 161 217 155 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau 38 115 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pamah monsun merangas 38 115 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pantai 38 115 0 style : Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pantai monsun 38 115 0 style : Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan atas 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan atas monsun 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan bawah 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest) 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan meranggas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills) 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol

Vegetasi hutan pegunungan subalpin 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun 38 115 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan rawa air payau 38 115 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan rawa air payau monsun pada bentang alam karst 38 115 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst 38 115 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan rawa air tawar 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan rawa air tawar monsun 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi hutan savana sekitar danau 221 255 0 style : Geology USGS 95-525 Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan tepian sungai 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau 38 115 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi hutan tepian sungai payau 38 115 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi litoral 155 194 230 style : Caves 1 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol

Vegetasi mangrove 134 196 0 style : Mangrove Type : Picture fill symbol Vegetasi mangrove monsun 134 196 0 style : Mangrove Type : Picture fill symbol Vegetasi nipah 211 255 190 style : Caves 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi nipah monsun 211 255 190 style : Caves 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput lahan kering pamah 255 165 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput monsun pamah 255 165 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput rawa air payau 255 165 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun 255 165 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput rawa air tawar 255 165 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun 255 165 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah 255 165 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi padang rumput tepian sungai payau 255 165 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi sagu 211 255 190 style : Cartography (Basic Latin) Type : Marker fill symbol

Vegetasi sagu monsun 211 255 190 style : Cartography (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi salju batugamping pegunungan alpin 178 178 178 style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi savana lahan kering pamah 221 255 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi savana monsun pamah 221 255 0 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Vegetasi savana pegunungan monsun 221 255 0 style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi savana rawa air payau 221 255 0 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi savana rawa air tawar 221 255 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi savana rawa gambut pamah 221 255 0 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna danau gambut pegunungan 211 160 50 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna rawa air payau 211 160 50 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna rawa air payau monsun pada bentang alam karst 211 160 50 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst 211 160 50 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi terna rawa air tawar 211 160 50 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol

4.5. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH)

4.6. JASA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AIR Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Jasa Lingkungan Hidup terkait Air

Vegetasi terna rawa air tawar monsun 211 160 50 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna rawa air tawar monsun pada bentang alam karst 211 160 50 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol Vegetasi terna rawa gambut 211 160 50 style : Caves 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi terna rawa monsun 211 160 50 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna rawa payau monsun 211 160 50 style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna savana rawa gambut 221 190 120 style : Caves 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi terna tepian danau 211 160 50 style : Caves 1 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna tepian danau pegunungan 211 160 50 style : Caves 1 dan Triangle 1 Type : Marker fill symbol Vegetasi terna tepian sungai 211 160 50 style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol Vegetasi terna tepian sungai payau 211 160 50 style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Terlampaui 137 68 68 Belum Terlampaui 225 225 115

4.7. ARAHAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN INDEKS JASA LINGKUNGAN (IJL) Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lindung

56 168 0

Produksi

255 255 115

Rehabilitasi

230 152 0

Rehabilitasi – Agroforestry

115 115 0

Konversi

255 190 190

Areal Penggunaan Lain

204 204 204

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN 5.1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) 5.2. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)-RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL-RPL) 5.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Batas Ekologi 168 112 0 Hollow Batas Geofisik Kimia 235 223 0 Hollow Batas Biologi 255 205 120 Hollow Batas Sosial 0 76 115 Hollow Batas Sosial Ekonomi dan Budaya 115 178 255 Hollow Batas Kesehatan Masyarakat 0 197 255 Hollow Batas Wilayah Study 255 0 255 Hollow Tapak Proyek Amdal 200 0 0 Polygon, Hollow Tapak Proyek Amdal 200 0 0 Point, School 1 Tapak Proyek UKL - UPL
230 76 0 Polygon, Fill colour and outline colour Tapak Proyek UKL - UPL 76 0 115 Point, School 1 Tapak Proyek Addendum
115 76 0 Polygon, Fill colour and outline colour Tapak Proyek Addendum 115 76 0 Point, School 1

Titik Pengelolaan Amdal / Addendum 0 0 0 Circle 5 Titik Pengelolaan UKL - UPL 255 0 197 Circle 5 Titik Pemantauan Amdal / Addendum 255 0 0 Circle 17 Titik Pemantauan UKL - UPL 0 169 230 Circle 17 Lokasi Pengelolaan Amdal / Addendum 255 0 0 Fill colour and outline colour Lokasi Pengelolaan UKL - UPL 168 112 0 Hollow Lokasi Pemantauan Amdal / Addendum 152 230 0 Hollow Lokasi Pemantauan UKL - UPL 132 0 168 Hollow

II. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM 6. DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI
6.1. PROFIL KAWASAN KONSERVASI

6.2. ZONASI TAMAN NASIONAL

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 173 63 255 TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura KSA/KPA KSA/KPA Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Zona Inti 255 0 0 Zona Perlindungan Bahari 0 92 230 Zona Pemanfaatan 148 200 0 Zona Tradisional 153 51 0 Zona Khusus 150 150 150 Zona Rehabilitasi 0 255 255 Zona Religi, Budaya dan Sejarah 102 0 204 Zona Rimba 231 226 0

6.3. BLOK KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Blok Perlindungan 255 0 0 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Blok Perlindungan Bahari 0 92 230 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Blok Pemanfaatan 148 200 0 SM, TWA, TAHURA Blok Tradisional 153 51 0 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Blok Khusus 150 150 150 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Blok Rehabilitasi 0 255 255 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Blok Religi, Budaya dan Sejarah 102 0 204 CA, SM, TWA, TAHURA, TB Zona Koleksi 231 226 0 TAHURA

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
7.1. DAERAH PENYANGGA Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Daerah Penyangga

199 81 106 Daerah Penyangga, alur garis batas mengikuti Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (PERKABIG)No 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa, Adapun warna/anotasi agar jelas terlihat Ketika di padukan dengan Kawasan konservasi

7.2. KEMITRAAN KONSERVASI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kemitraan Konservasi

255 250 0 Pemberian akses berada pada zona/blok tradisional dengan warna coklat tua (R=153 G=51 B=0) sesuai dengan permen LHK No.76 Tahun 2015 sehingga anotasi/warna kuning pada IGT Kemitraan Konservasi menjadi jelas

DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK 8.1. SEBARAN SATWA DILINDUNGI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Orangutan Tapanuli 136 38 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Orangutan Sumatera 216 179 34 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Orangutan Kalimantan 0 200 225 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Macan Tutul Jawa 230 230 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Komodo 250 189 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Julang Sumba 225 115 147 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Harimau Sumatera 225 0 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2 Gajah Sumatera 0 255 197 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 9 Gajah Kalimantan 0 38 115 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 10 Elang Jawa 127 143 13 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 11

8.2. PERJUMPAAN TUMBUHAN ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI

8.3. KONFLIK SATWA DAN MANUSIA

Bekantan 115 38 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 12 Badak Sumatera 78 78 78 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 13 Babirusa 255 190 232 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 14 Anoa 168 0 0 Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 15 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Perjumpaan Tumbuhan Alam (endemik/asli) 56 168 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Konflik 230 0 0

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM 9.1. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

9.2. INDIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN SUAKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA), DAN TAMAN BURU (TB)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B KEE Taman Kehati 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Forestry Scattered Trees 2 1 KEE Mangrove 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Mangrove 1 KEE Lahan Basah 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Swamp 1 KEE Koridor Hidupan Liar 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Simple Hatch 1 KEE Karst 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Geology 24K 627 Limestone 1 KEE ABKT : Areal Bernilai Konservasi Tinggi 230 70 0 Symbol style Symbol name Line width : : Scrub 1 1 Keterangan Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keanekaragaman Hayati Tinggi 38 115 0 Symbol style Symbol name Line width : : : Simple Fill Symbol Keanekaragaman Hayati Sedang 163 255 115 Symbol style Symbol name Line width : : : Simple Fill Symbol Keanekaragaman Hayati Rendah 255 170 0 Symbol style Symbol name Line width : : : Simple Fill Symbol Kawasan Potensial Keanekaragaman Hayati Tinggi yang Belum Terverifikasi 255 190 190 Symbol style Symbol name Line width : : : Simple Fill Symbol Keterangan

9.3. CAPAIAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Mekanisme Alam 230 0 0 Symbol style Symbol name Line width : : Forestry Scrub 2 1 Restorasi 230 0 0 Symbol style Symbol name Line width : : Forestry Woodland 1 Rehabilitasi 230 0 0 Symbol style Symbol name Line width : : Forestry Pine Tree 1 1 Keterangan

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

10.1. POTENSI JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

10.2. PENETAPAN AREAL KEGIATAN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

10.3. AREAL PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

10.4. PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi

10.5. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI (AREAL KEGIATAN EKSPLORASI / AREAL KEGIATAN USAHA) DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 144 145 238 TN, TWA, TB, SM,TAHURA (angka 1 merupakan nama sumber air yg ditetapkan) Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 0 0 0 TN, TWA, TB, SM, TAHURA Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 23 168 232 TN, TWA, TB, SM, Tahura Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi / Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi 115 0 0 TN, TWA, TAHURA

10.6. JASA LINGKUNGAN KARBON DI KAWASAN KONSERVASI

10.7. DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

10.8. PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi 38 115 0 TN, TWA, TB, SM, TAHURA Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 0 92 230 Ruang Usaha (TN TWA TAHURA) 56 108 0 Ruang Publik(TN TWA TAHURA ) Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi 0 0 0 TN TWA TAHURA

III. BIDANG PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
11. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS 11.1. LAHAN KRITIS

11.2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

11.3. RAWAN LIMPASAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Tidak Kritis 79 0 0 Potensial Kritis 168 82 0 Agak Kritis 205 137 102 Kritis 245 202 122 Sangat Kritis 255 255 190 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Batas Daerah Aliran Sungai 115 178 255 Tebal segmen garis 1,5 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 0 - 20 255 255 190 21 – 40 255 255 110 41 – 60 230 230 0 61 – 80 168 168 0 81 - 99 115 115 0

11.4. RAWAN EROSI

11.5. KLASIFIKASI DAS

11.6. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan <=15 Ton/Ha/Tahun 255 235 175

15 -60 Ton/Ha/Tahun 255 211 127 60 – 180 Ton/Ha/Tahun 255 170 0 180 – 480 Ton/Ha/Tahun 168 112 0 480 Ton/Ha/Tahun 115 76 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Dipertahankan 163 255 115 Dipulihkan 255 127 127

DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR 12.1. PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Strip Rumput

146 208 80 Usulan Baru, Titik Lokasi Strip rumput Budi Daya Tanaman Lorong

146 208 80 Usulan Baru, Titik Lokasi Budi daya tanaman lorong
Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai

146 208 80 Usulan Baru, Titik Lokasi Perlindungan Kanan- Kiri/Tebing Sungai Tanaman Penutup Tanah Lainnya

146 208 80 Usulan Baru, Titik Lokasi Tanaman Penutup Tanah Lainnya Dam Pengendali (Dpi)

166 166 166 Usulan Baru, Titik Lokasi Dpi Dam Penahan (DPn)

166 166 166 Usulan Baru, Titik Lokasi Dpn Gully Plug (GP)

166 166 166 Usulan Baru, Titik Lokasi GP Kolam Retensi/Embung

0 176 240 Usulan Baru, Titik Lokasi Embung Sumur Resapan Air (SRA)

0 176 240 Usulan Baru, Titik Lokasi SRA Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH)

0 176 240 Usulan Baru, Titik Lokasi IPAH Penguat Tebing secara Ekohidrolika

166 166 166 Usulan Baru, Titik Lokasi Ekohidrolika Saluran Pembuangan Air (SPA)

146 208 80 Usulan Baru, Titik Lokasi SPA Bangunan Terjunan Air

56 182 255 Usulan Baru, Titik Lokasi Bangunan Terjunan Air Teras

146 208 80 Usulan Baru,

Titik Lokasi Teras Lubang Resapan Biopori (LRB)

0 176 240 Usulan Baru, Titik Lokasi Lubang Resapan Biopori (LRB) Rorak (Saluran Buntu)

0 176 240 Usulan Baru, Titik Lokasi Rorak (Saluran Buntu)

12.2. REHABILITASI DAS Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

0 0 0 10% simple hatch, black line

DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 13.1. ZONA BENIH TANAMAN HUTAN

13.2. PERSEBARAN PERSEMAIAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Tubuh Air 204 255 255 Alpine 234 252 159 Sub Alpine 184 159 0 Batu Kapur 255 210 255 Ultrabasa 255 150 255 Gambut 168 0 0 Hujan Pegunungan 197 255 196 Hujan Sub Pegunungan 118 252 0 Hujan Dataran Renndah 85 135 5 Mangrove 134 196 0 Rawa 147 171 43 Kerangas 252 244 163 Musim Dataran Rendah 255 205 66 Musim Pegunungan 252 160 0 Savana 221 255 0 Pantai 91 171 117 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persemaian 255 0 97

13.3. PERSEBARAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN
14.1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DIREKTORAT REHABILITASI PERAIRAN DARAT DAN MANGROVE 15.1. DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU

15.2. MANGROVE

15.3. MATA AIR

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Sumber Benih 0 0 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 252 232 207 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Batas DTA Danau 115 223 255 Tebal Segmen daris 1,5 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Mangrove (Mangrove Lebat) 230 0 169 Mangrove (Mangrove Sedang) 255 0 197 Mangrove (Mangrove Jarang) 255 190 232 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Mata Air 0 197 255

IV. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 16. DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN 16.1. TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP DAN KPHL)

16.2. ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Arahan Pemanfaatan

0 0 0 10% simple hatch, black line

DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

17.1. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan HL- Blok Inti 20 120 50 HL-Blok Pemanfaatan 200 255 0 HL-Blok Khusus 20 140 170 HP-Blok Perlindungan 255 110 0 HP-Blok Pemanfaatan 225 150 150 HP-Blok Khusus 240 190 20 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Perizinan Berusaha Pemanfatan Hutan (PBPH) 255 85 0 Outline Width : 2

DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
18.1. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)

18.2. TATA BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN 19.1. PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Penataan Kawasan Lindung 252 28 4 Penataan Areal Budidaya 255 255 0 Line : R=223, G=218, B=0 Penataan Areal Produksi 255 255 0 Line : R=223, G=218, B=0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Tata Batas Definitif Areal Kerja 0 0 0 Proses Tata Batas Areal Kerja 0 0 0 Tebal Segmen 3, Panjang Segmen 10

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 20. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT 20.1. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT (FEG)

20.2. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)

20.3. STATUS KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT (SKEG)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 56 168 0 0 0 0 255 255 115 0 0 0 Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut Outline Width : 1 Outline Outline Width : 1 Outline Fungsi Lindung Ekosistem Gambut Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 163 255 115 56 168 0 255 211 127 230 152 0 223 115 255 169 0 230 Outline Width : 1 Outline Outline Width : 1 Outline Outline Width : 1 Outline KHG dalam Kabupaten/Kota KHG Lintas Kabupaten/Kota KHG Lintas Provinsi Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 38 115 0 Tidak Rusak Prioritas Pemulihan III 255 255 0 Prioritas IV 38 115 0 0 Prioritas Pemulihan II 255 170 0 0 255 Prioritas Pemulihan I 255 Rusak Sangat Berat 255 0 0 Areal Konservasi / Kondisi Alamiah 197 0 0 Rusak Berat 255 170 Rusak Ringan 85 255 0 Rusak Sedang 255 255 0

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT 21.1. INDEKS KUALITAS AIR LAUT

21.2. PEMANTAUAN SAMPAH LAUT

DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN 22.1. INDIKATIF KERUSAKAN LAHAN
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR 23.1. STATUS MUTU AIR Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Memenuhi Baku Mutu

85 255 0

Cemar Ringan

0 112 225

Cemar Sedang

255 255 0

Cemar Berat

255 0 0

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Pemantauan 255 0 0 Outline Outline Width : 1 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi Pemantauan 0 255 0 Outline Outline Width : 1 Deskripsi Warna/Anotasi Alternati Lainnya R G B Keterangan 230 23 0 Fill 167 4 0 Outline Outline Width : 1 Indikasi Kerusakan Lahan

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 24.1. INDEKS KUALITAS UDARA

24.2. BEBAN EMISI Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Beban Emisi

VI. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 25. DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH 25.1. SEBARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 255 0 0 Fill 110 110 110 Outline Outline Width : 1 255 0 0 Fill 110 110 110 Outline Outline Width : 1 255 225 0 Fill 110 110 110 Outline Outline Width : 1 255 170 0 Fill 110 110 110 Outline Outline Width : 1 112 168 0 Fill 110 110 110 Outline Outline Width : 1 70 - 100

0 - < 50 NO DATA 50 - <70 = 100% (PERLU KLARIFIKASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 26.1. PEMANTAUAN MERKURI

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Air Bersih (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Air Bersih (Di Atas BML) 8 247 18 Outline width: 1 Air Permukaan (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Air Permukaan (Di Bawah BML) 8 247 18 Outline width: 1 Tanah (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Tanah (Di Bawah BML) 8 247 18 Outline width: 1 Sedimen (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Sedimen (Di Atas BML) 8 247 18 Outline width: 1 Biota (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Biota (Di Atas BML) 8 247 18 Outline width: 1 Tanaman (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Tanaman (Di Atas BML) 8 247 18 Outline width: 1 Udara (Di Atas BML) 253 35 2 Outline width: 1 Udara (Di Atas BML) 8 247 18 Outline width: 1

VII. BIDANG PENGENDALI PERUBAHAN IKLIM 27. DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 27.1. SEBARAN HOTSPOT Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Sebaran Hotspot

255 0 0

27.2. AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

27.3. RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 28.1. KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM

Deskripsi Warna/Anotasi AlternatifLainnya R G B Keterangan Areal Karhutla 115 0 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Rendah 0 0 255 Sedang 0 255 0 Tinggi 255 255 0 Sangat Tinggi 255 0 0 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Sangat Rendah 0 92 230 Rendah 115 178 115 Sedang 255 255 190 Tinggi 247 122 45 Sangat Tinggi 232 21 21 Warna outline : abu-abu (grey) 30% dengan tebal 0.01 Untuk polygon desa yang tidak ada data diberi kotak "hollow" dengan keterangan : no data

28.2. LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI

29.1. WILAYAH PENGUKURAN KINERJA REDD+ (WPK REDD+)

29.2. CADANGAN KARBON

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Cadangan Karbon

VIII. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 30. DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL 30.1. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA (PPHD)

30.2. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (PPHKm)

30.3. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPHTR)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Lokasi ProKlim 230 0 0 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 ukuran titik : 3.00 - 6.00 (disesuaikan dengan kebutuhan layout) Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Natural Forest 96 230 99 Peatland 230 76 0 Definisi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) 0 200 255 Outline Width : 2 Definisi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) 0 77 168 Outline Width : 2 Definisi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) 255 50 100 Outline Width : 2

30.4. PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN (PKK)

30.5. IZIN PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)

DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT 31.1. PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT
Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Penetapan Status Hutan Adat

168 56 0

31.2. PENETAPAN STATUS HUTAN HAK Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Penetapan Status Hutan Hak

78 78 78

IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 32. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 32.1. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Definisi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) 168 0 0 Outline Width : 2 Definisi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) 230 152 0 Outline Width : 2 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kerusakan 255 0 0 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 Pencemaran 0 112 255 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 Kerusakan dan Pencemaran 255 255 0 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15

32.2. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

X. BIDANG STANDARISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN 33. SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 33.1. HUTAN PENELITIAN

PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN 34.1. PETAK UKUR PERMANEN (PUP)

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Kerusakan 255 0 0 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 Pencemaran 0 112 255 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 Kerusakan dan Pencemaran 255 255 0 warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 249 151 4 Fill 28 69 135 Outline width : 2 Hutan Penelitian Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan 0 0 0 Outline width : 2 207 226 243 Fill Petak Ukur Permanen

XI. BIDANG INDONESIA’S FOLU NET SINK
35. TIM KERJA INDONESIA’S FOLU NET SINK
35.1. INDEKS PRIORITAS LOKASI (IPL) Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Ekstrim Rendah

40 146 199

Sangat Rendah

109 169 179

Rendah

160 194 155

Agak Rendah

206 222 129

Sedang

250 250 100

Agak Tinggi

252 196 76

Tinggi

250 141 52

Sangat Tinggi

242 89 34

Ekstrim Tinggi

232 16 20

35.2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan A1

156 56 181

202 51 232

210 111 227

197 163 204

38 115 0

56 168 0

76 230 0

163 255 115

168 112 0

Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan

230 152 0

255 170 0

255 211 127

168 168 0

230 230 0

255 255 115

255 255 190

35.3. ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA FOLU NET SINK 2030 Deskripsi Warna/Anotasi Alternatif Lainnya R G B Keterangan Pencegahan Deforestasi Mineral

85 255 0

Pencegahan Deforestasi Gambut

38 115 0

Pencegahan Degradasi Konsesi

115 223 255

Pembangunan Hutan Tanaman

115 255 223

Penerapan Pengayaan Hutan Alam

255 211 127

Penerapan RIL-C

209 255 115

Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi

255 190 190

Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi

223 115 255

Pengelolaan Tata Air Gambut

0 92 230

Pelaksanaan Restorasi Gambut

245 122 182

Perlindungan Areal Konservasi Tinggi

115 76 0

Pengelolaan Mangrove

255 0 0

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR ISI Hal. HALAMAN JUDUL ..................................................................................... 237 DAFTAR ISI ............................................................................................... 238 DAFTAR FORMULIR DAN ALUR ................................................................. 239 BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 240 A. Latar Belakang ........................................................................ 241 B. Dasar Hukum.......................................................................... 242 C. Maksud dan Tujuan ................................................................ 242 D. Ruang Lingkup ........................................................................ 242 E. Definisi/Pengertian .................................................................. 242 BAB II. PRINSIP PENYEBARLUASAN IGT.................................................... 245 BAB III. KETENTUAN UMUM DALAM PENYEBARLUASAN IGT .................... 247 A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK ............................... 247 B. Format dan Penyimpanan Data ................................................ 247 C. Kategori Pengguna ................................................................... 247 D. Media Penyebarluasan IGT ....................................................... 248 E. Persyaratan Administrasi ......................................................... 249 BAB IV. MEKANISME PENYEBARLUASAN IGT ............................................ 250 A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK ......................................... 250 B. Penggunaan IGT Eksternal KLHK ............................................. 250 BAB V. KETENTUAN LAINNYA ................................................................... 257 BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI ..................................................... 259 BAB VII. PENUTUP .................................................................................... 260

DAFTAR FORMULIR DAN ALUR Hal. Formulir 1. Pakta Integritas ....................................................................... 261 Daftar 1. IGT Renaksi KSP ......................................................................... 262 Formulir 2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi ......................... 264 Formulir 3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP ................................... 266 Alur 1. Penyebarluasan IGT ke Produsen DG .............................................. 267 Alur 2. Penyebarluasan IGT ke BPKHTL ..................................................... 268 Alur 3. Penyebarluasan IGT ke Non Produsen DG ....................................... 269 Alur 4. Penyebarluasan IGT ke UPT KLHK .................................................. 270 Alur 5. Penyebarluasan IGT ke Instansi Pemerintah ................................... 271 Alur 6. Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi ........................................ 272 Alur 7. Penyebarluasan IGT Melalui PKS Pertukaran Data .......................... 273 Alur 8. Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional ............................... 274 Alur 9. Penyebarluasan IGT ke Eksternal ................................................... 275 Daftar 2. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen DG ........... 276 Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial ..................... 278 Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL ....................................... 280

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebutuhan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) semakin meningkat dan harus tersedia secara cepat dalam rangka mendukung Pengurusan Hutan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bertanggung jawab terhadap ketersediaan DG dan IG Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran DG, melakukan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG, menyediakan DG dan IG yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses DG dan IG yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. KLHK merupakan salah satu Kementerian yang mempunyai Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang sangat beragam jenis dan banyak jumlahnya, dan diproduksi oleh 34 (tiga puluh empat) Produsen DG, yaitu sebanyak 97 IGT telah tersedia dan dikelola dalam Satu Basis Data Geospasial Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK). Jumlah IGT LHK tersebut berpotensi bertambah menjadi lebih dari 100 (seratus) IGT. Guna mengakomodir adanya perkembangan jumlah IGT dalam basis data geospasial diperlukan tata kelola penyebarluasan IGT yang mudah dipahami, ringkas dan jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) merupakan Walidata Geospasial yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan akses terhadap Produsen DG, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) dan pengguna lainnya ke basis data geospasial. Walidata Geospasial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring pemutakhiran DG dan IGT yang bersumber dari Produsen DG serta melakukan penjaminan kualitas IGT dan selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pengamanan sebelum dilakukan penyebarluasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata Geospasial tersebut, maka diperlukan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyebarluasan IGT Lingkup KLHK.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

C. Maksud dan Tujuan
Prosedur Penyebarluasan IGT lingkup KLHK dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pengaturan bagi Walidata Geospasial dan BPKHTL dalam rangka Penyebarluasan IGT kepada pengguna. Pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IGT LHK sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Tujuan disusunnya prosedur ini adalah sebagai panduan dalam hal:
1. Tata cara prosedur penyebarluasan IGT LHK bagi pengguna internal dan eksternal KLHK. 2. Ketentuan dan persyaratan penyebarluasan IGT LHK.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam prosedur ini adalah:
1. Prinsip penyebarluasan IGT LHK; 2. Ketentuan umum penyebarluasan IGT LHK; 3. Mekanisme penyebarluasan IGT LHK; 4. Ketentuan lainnya; dan 5. Pemantauan dan evaluasi.

E. Definisi/Pengertian

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
Walidata Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
Produsen Data Geospasial adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pemantapan Kawasan hutan dan tata lingkungan.
Pengguna adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SIGAP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, otomatis dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT terkini dan berkualitas melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data
Penyebarluasan IGT adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran DG dan IGT yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
Sistem Informasi Geografis selanjutnya disingkat SIG adalah sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola dan menyajikan data dan informasi geospasial.
Basis Data Geospasial adalah sistem penyimpanan Data dan Informasi Geospasial yang terstruktur pada media digital.
Atribut adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur DG dan IG.
Kamus Data Geospasial adalah panduan untuk penyusunan data geospasial yang sistematis yang memuat nama unsur, deskripsi, dasar

hukum, nama Produsen DG dan field atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.
17. Map service adalah representasi data geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.
18. Direktur adalah Pejabat Tinggi Pratama yang diserahi tugas dan bertanggung jawab sebagai Walidata Geospasial, yaitu Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

BAB II PRINSIP PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Prinsip dalam Penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK adalah: a. Terintegrasi JIG KLHK harus terintegrasi dengan JIGN (portal nasional) dan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk memudahkan penyebarluasan IGT antar instansi pemerintah. Setiap Produsen DG dan BPKHTL memiliki basis data geospasial untuk menyimpan DG dan IGT yang bersumber dari basisdata Walidata Geospasial (SIGAP KLHK) untuk mempermudah dalam pemutakhiran, pemantauan, manajemen kualitas dan pertukaran DG dan IGT, serta penggunaan IGT. Basis data geospasial SIGAP KLHK merupakan sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya. Pembangunan sistem informasi atau aplikasi berbasis spasial harus terintegrasi dengan SIGAP KLHK. b. Akurat DG dan IGT yang disampaikan Produsen DG kepada Walidata Geospasial harus akurat dan terpercaya kebenarannya, terstruktur dan berkualitas sesuai dengan standar Kamus Data Geospasial LHK dan aturan topologi, serta terkini sesuai dengan kondisi perkembangan data terbaru. c. Aman DG dan IGT yang disimpan dalam basis data geospasial Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya melalui pembuatan user dan password, digital signature serta penandatanganan pakta integritas. d. Transparan Penyajian dan penyebarluasan IGT harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna. e. Sederhana Persyaratan dan prosedur dalam penyebarluasan IGT harus mudah dipahami dan dipatuhi, serta tidak memerlukan biaya. f. Tidak eksklusif Secara umum akses DG dan IGT harus disediakan bagi seluruh pengguna. Pengaturan penyebarluasan IGT harus terstruktur agar tidak mengecualikan beberapa pihak yang kurang/tidak memahami pengetahuan tentang kondisi dan penggunaan data serta teknologi yang terkait dengan data dimaksud.

g. Wajar Penyebarluasan IGT harus dilakukan dengan persyaratan yang adil bagi semua pengguna. Perjanjian harus mengakui keunggulan dan manfaat dari kesepakatan dalam penyebarluasan IGT antara kedua pihak, yaitu Walidata Geospasial dan pengguna. h. Tidak diskriminatif Persyaratan penyebarluasan IGT harus diterapkan secara adil kepada semua pihak/pengguna. Penyedia IGT harus konsisten dalam pengaturan penyebarluasan IGT, sehingga tidak ada pengguna yang tidak dapat menerima manfaat. i. Pengakuan dan penyebutan Pengguna harus mengakui dan menyebut sumber data jika memadukan data dalam produk IGT yang dihasilkannya dan menyebarluaskannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam metadata yang lengkap pada setiap data yang digunakan dan dipadukan untuk memperjelas asal‐usul DG dan IGT secara berurutan dan lengkap sehingga akan membantu pengguna berikutnya dalam membuat produk data/informasi turunannya. j. Ketepatan Pengguna harus diberikan akses IGT dalam waktu sesingkat mungkin.

BAB III KETENTUAN UMUM DALAM
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK Unit Kerja yang bertugas melakukan penyebarluasan IGT, meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran IGT adalah Walidata Geospasial, yang dibantu oleh BPKHTL sesuai wilayah kerjanya.
Kegiatan permohonan analisis spasial, pertimbangan teknis dan telaah spasial lainnya, mengacu pada peraturan perundangan dan mekanisme yang sudah berlaku dan dilakukan oleh Produsen DG dan dapat dibantu oleh UPT KLHK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

B. Format dan Penyimpanan Data
IGT yang akan disebarluaskan bersumber dari basis Data Geospasial SIGAP KLHK yang telah melalui proses manajemen kualitas, dan disajikan dalam format sebagai berikut:
a. Format Sistem Informasi Geografis (SIG) misal shapefile/geodatabase (shp/gdb); b. Format WMS (web map service); c. Format Jpg/Pdf; d. Peta dan tabel hasil analisis spasial; dan e. Format lain sesuai perkembangan teknologi.
Penyebarluasan IGT untuk pengguna kategori instansi pemerintah dan perguruan tinggi mendapatkan IGT dalam semua format, sedangkan pengguna kategori Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum diberikan dalam format jpg/pdf, map service dan hasil analisis spasial.
Dalam rangka memudahkan tata kelola dan pemanfaatan IGT di internal penyelenggara IGT serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data, maka IGT hasil unduhan dari SIGAP KLHK disimpan pada media penyimpanan elektronik oleh masing-masing penyelenggara IGT (Produsen DG dan BPKHTL).

C. Kategori Pengguna
Pengguna dikategorikan sebagaimana berikut: 1. Instansi Pemerintah; a. Unit Kerja lingkup KLHK di Pusat dan UPT: (1) Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang memproduksi IGT LHK (sesuai Lampiran dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Daftar IGT LHK); (2) Non Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang tidak memproduksi IGT LHK di pusat; dan (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK; b. Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah; c. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2. Perguruan Tinggi; 3. Swasta/Badan Usaha; 4. Perorangan; dan 5. Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Media Penyebarluasan IGT Proses penyebarluasan IGT dapat dilakukan melalui media elektronik dengan cara akses ke menu tata Kelola SIGAP (https://sigap.menlhk.go.id/tatakelola/), portal SIGAP (https://sigap.menlhk.go.id/) dan/atau portal Kebijakan Satu Peta/KSP (https://portalksp.ina-sdi.or.id.), maupun melalui surat permohonan yang akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat elektronik atau media lainnya.

Akses ke SIGAP KLHK menu tata kelola dilakukan dengan user dan password, yang diberikan oleh Walidata Geospasial kepada Pengguna kategori Instansi Pemerintah yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan melalui personil penanggung jawab yang telah menandatangani Pakta Integritas sebagaimana Formulir 1.
Pengguna sebagaimana angka 1 meliputi Produsen DG, BPKHTL, Non Produsen DG, dan Instansi Pemerintah yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data diberikan akun akses SIGAP KLHK menu tata kelola.
Hak akses diberikan sesuai kategori pengguna dengan kriteria: a. Hak untuk mengunggah dan mengunduh tanpa pembatasan periode akses bagi Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL; b. Hak untuk mengunggah dan mengunduh dengan pembatasan periode akses bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data; dan c. Hak mengunduh dengan pembatasan periode akses dan pengaturan IGT tertentu bagi Non Produsen DG.
Sepanjang infrastruktur JIG dapat beroperasional dengan baik, penyebarluasan IGT dilakukan melalui media elektronik SIGAP KLHK.
Akses IGT dapat diberikan melalui surat permohonan dan akses melalui tautan cloud dengan password.
Permohonan IGT yang termasuk Renaksi KSP oleh pengguna eksternal KLHK kategori instansi pemerintah, diarahkan untuk akses ke portal KSP. Daftar IGT Portal KSP sebagaimana Daftar 1.
Akses ke portal SIGAP KLHK selain menu tata kelola diberikan kepada seluruh kategori pengguna.

E. Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi untuk penyebarluasan IGT dan kerjasama pertukaran data adalah sebagai berikut: 1. Surat permohonan yang ditandatangani pejabat yang berwenang dilengkapi rincian nama IGT, cakupan wilayah, tujuan penggunaan dan nara hubung. 2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi sebagaimana Formulir 2. 3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP KLHK sebagaimana Formulir 3. 4. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pengguna Perguruan Tinggi. 5. Pakta Integritas bagi pengguna yang mendapatkan hak akses dan instansi pemerintah yang melibatkan pihak ketiga. 6. Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang akun akses. 7. Dokumen Kerja Sama/kontrak bagi pengguna yang akan melibatkan pihak ketiga dalam analisis data spasial yang bersumber dari KLHK. 8. Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang mengajukan pertukaran IGT.

BAB IV MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK 1. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Produsen DG a. Tim Pelaksana JIG di Produsen DG yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (user dan password). b. Apabila Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka Produsen DG harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial. c. Produsen DG menyampaikan rekapitulasi penggunaan IGT ke Walidata Geospasial. d. Alur Penyebarluasan IGT ke Produsen DG sebagaimana Alur 1. 2. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke BPKHTL. a. Tim Pelaksana JIG di BPKHTL yang ditetapkan melalui keputusan Direktur IPSDH menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (user dan password). b. Apabila BPKHTL akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka BPKHTL harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial. c. BPKHTL wajib melaporkan penggunaan IGT ke Walidata Geospasial. d. Alur Penyebarluasan IGT ke BPKHTL sebagaimana Alur 2. 3. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal KLHK Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG). a. Non Produsen DG mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial yang memuat informasi: (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
(2) Tujuan penggunaan IGT;
(3) Nama petugas yang ditunjuk serta Pakta Integritas yang ditandatangani; dan (4) Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail). b. Walidata Geospasial menyiapkan akun akses SIGAP dengan pengaturan jenis IGT yang dimohon dan periode akses, dan atau meyiapkan IGT yang dimohon oleh Non Produsen DG, dengan cara

mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke cloud. c. Walidata Geospasial menyiapkan surat balasan kepada Non Produsen DG dengan melampirkan tautan cloud dan formulir BAST yang harus ditandatangani pihak Non Produsen dan dikirim kembali ke Walidata Geospasial. d. Walidata Geospasial setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan password untuk mengakses data dalam cloud kepada Non Produsen DG yang berlaku selama 2 (dua) minggu. e. Apabila Non Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Non Produsen DG harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Non Produsen DG dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial. f. Non Produsen DG menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial;
g. Alur Penyebarluasan IGT ke pengguna internal KLHK Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG) sebagaimana Alur 3. 4. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal KLHK Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK. a. UPT KLHK mengajukan surat permohonan ke BPKHTL setempat yang memuat informasi: (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
(2) Tujuan penggunaan IGT;
(3) Nama petugas yang ditunjuk serta Pakta Integritas yang ditandatangani; dan (4) Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail). b. BPKHTL meyiapkan IGT yang dimohon oleh UPT KLHK, dengan cara mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke cloud. c. BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada UPT KLHK dengan melampirkan tautan cloud dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirim kembali ke BPKHTL. d. BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan password untuk mengakses data dalam cloud kepada UPT yang berlaku selama 2 (dua) minggu. e. Apabila UPT akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka UPT harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta

Integritas yang ditandatangani UPT dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada BPKHTL. f. UPT KLHK menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke BPKHTL;
g. Permohonan IGT dengan cakupan lintas wilayah kerja BPKHTL, diajukan kepada Walidata Geospasial dengan prosedur permohonan yang sama; dan h. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK selain BPKHTL sebagaimana Alur 4. 5. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD). a. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat yang memuat informasi: (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
(2) Tujuan penggunaan IGT; dan (3) Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail). b. Walidata Geospasial atau BPKHTL meyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, kemudian mengunggah IGT tersebut ke cloud. c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dengan melampirkan tautan cloud dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL. d. Walidata Geospasial atau BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan password untuk mengakses data dalam cloud kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah yang berlaku selama 2 (dua) minggu. e. Apabila Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL. f. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL. g. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah sebagaimana Alur 5.

Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi. a. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat dengan menyertakan: (1) Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; (2) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
(3) Tujuan penggunaan IGT; dan (4) Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail). b. Walidata Geospasial atau BPKHTL meyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, dan mengunggah IGT tersebut ke cloud. c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Perguruan Tinggi dengan melampirkan tautan cloud dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL. d. Walidata Geospasial atau BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan password untuk mengakses data dalam cloud kepada Perguruan Tinggi yang berlaku selama 2 (dua) minggu. e. Apabila Perguruan Tinggi akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Perguruan Tinggi/Akademisi harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Perguruan Tinggi dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL. f. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL. g. Permohonan IGT yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, hanya diberikan kepada:
Perguruan Tinggi yang penggunaan IGT-nya untuk kepentingan riset mahasiswa yang berasal dari Indonesia.
Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau perguruan tinggi di Indonesia dengan tata cara permohonan dari Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam negeri yang bersangkutan. h. Permohonan IGT yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada huruf g di atas, maka permohonan IGT hanya dalam format mapservice pada menu peta interaktif dan format PDF/JPG pada menu peta cetak. i. Alur penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi sebagaimana Alur 6.
Tata Cara Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD). a. Instansi pemerintah mengajukan surat permohonan Kerja Sama Pertukaran Data kepada Walidata Geospasial dengan menyertakan: (1) Peraturan terkait Kelembagaan dalam penyelenggaraan IGT atau JIG; (2) Mekanisme (PROSEDUR) berbagi DG dan IGT di internal pemohon; (3) Surat penunjukan tenaga teknis sebagai pemegang akun yang akan mengelola IGT (dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang Akun); dan (4) Pakta Integritas tenaga teknis yang telah ditunjuk. b. Pemohon dan Walidata Geospasial melakukan pembahasan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data yang telah disepakati, termasuk nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya. c. Pemohon diberikan akun akses SIGAP KLHK yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. d. Apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP, maka pemohon harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial. e. Pemohon wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial. f. Alur penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) sebagaimana Alur 7.
Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional. a. Lembaga Internasional mengajukan surat permohonan IGT ke Walidata Geospasial dengan menyertakan: (1) Copy surat/dokumen Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Perguruan Tinggi di Indonesia; (2) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
(3) Tujuan penggunaan IGT; dan (4) Narahubung (nama, nomor telephone dan alamat e-mail).

b. Walidata Geospasial meyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, dan mengunggah IGT tersebut ke cloud. c. Walidata Geospasial menyiapkan surat balasan kepada Lembaga Internasional dengan melampirkan tautan cloud dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial. d. Walidata Geospasial setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan password untuk mengakses data dalam cloud kepada Perguruan Tinggi yang berlaku selama 2 (dua) minggu. e. Apabila Lembaga Internasional akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Lembaga Internasional harus menyampaikan copy surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Lembaga Internasional dan Pakta Integritas yang ditandatangai Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial. f. Lembaga Internasional wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial. g. Permohonan IGT yang berasal dari Lembaga Internasional, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada huruf a point (1) di atas, maka permohonan IGT hanya dalam format mapservice pada menu peta interaktif dan format PDF/JPG pada menu peta cetak. h. Alur penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional sebagaimana Alur 8. 9. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Non Instansi Pemerintah (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, Map Service). a. Pengguna mengakses portal SIGAP KLHK melalui alamat URL: https://sigap.menlhk.go.id/. b. Melakukan akses data pada menu peta cetak (untuk format jpg dan pdf), peta interaktif (untuk data map service) dan analisis spasial (untuk data grafik dan tabular). c. Apabila pengguna ingin mengakses menu analisis spasial, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir isian dan mengunggah surat tugas atau identitas diri untuk mendapatkan persetujuan dari admin SIGAP. d. Alur penyebarluasan IGT kepada Eksternal KLHK (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, Map Service) sebagaimana Alur 9.

B. Penggunaan IGT Bersumber Dari Eksternal KLHK Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, telah disediakan Portal KSP untuk mengakses IGT dari berbagai Kementerian/Lembaga. Akses ke Portal KSP diberikan kepada penanggung jawab portal pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk Pengguna internal KLHK yang memerlukan IGT dari Kementerian/Lembaga yang tersedia pada Portal KSP difasilitasi oleh Walidata Geospasial untuk mengunduhkan dari Portal KSP. Apabila Produsen DG memperoleh IGT dari eksternal KLHK (K/L lain) maka Produsen DG menyampaikan IGT tersebut kepada Walidata Geospasial untuk berbagi pakai di internal KLHK. Penyebarluasan IGT yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lain, dapat diperoleh Pengguna internal KLHK dengan mengajukan permohonan kepada Walidata Geospasial dan menandatangani BAST.
IGT yang bersumber dari Eksternal KLHK hanya dapat disebarluaskan untuk internal KLHK. Apabila ada permohonan terhadap IGT yang bersumber dari eksternal KLHK (termasuk citra satelit) oleh pengguna di luar KLHK, maka diarahkan kepada penanggung jawab atau Walidata sesuai yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik.

BAB V KETENTUAN LAINNYA

Seluruh Tim Pelaksana JIG KLHK (Walidata Geospasial, Produsen DG, BPKHTL, pemegang hak akses/akun) wajib menandatangani Pakta integritas untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
Tim Pelaksana JIG KLHK dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan DG dan IGT untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Unit kerja selain Walidata Geospasial dan BPKHTL dilarang menyebarluaskan IGT kepada pengguna atau pihak lain.
BPKHTL harus menggunakan IGT pemutakhiran terbaru yang bersumber dari basisdata geospasial SIGAP KLHK di Walidata Geospasial dan menyertakan informasi sumber dan periode update IGT dalam setiap penyebarluasan IGT kepada pengguna.
Penyebarluasan IGT harus dilampiri dengan Kamus Data Geospasial KLHK versi terbaru untuk menjelaskan keterangan atribut dan field IGT dimaksud, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan IGT.
IGT yang telah tersedia pada portal KSP tidak termasuk dalam IGT yang disebarluaskan oleh Walidata Geospasial/BPKHTL kepada pengguna eksternal KLHK.
Penggunaan DG dan IGT LHK yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dengan pengguna internal dan eksternal, maka Pihak Ketiga dimaksud wajib menandatangani Pakta Integritas.
Pengguna dapat menggunakan DG dan IGT sesuai dengan tujuan permohonan atau pun untuk kegiatan lainnya dalam instansi/unit kerja pengguna dengan tetap menyebutkan sumber dan tahun data, serta tidak melakukan perubahan apa pun.
Pengguna dilarang mengubah dan membuat salinan DG dan IGT, serta menyebarluaskan/memindahtangankan/memperjualbelikan kepada pihak lain, termasuk membuat mapservice yang ditayangkan pada portal atau website pengguna. Penyebarluasan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hasil analisis dan pemaduan data dengan mencantumkan sumber datanya.
Penyajian IGT format map service pada geoportal atau aplikasi sistem informasi berbasis spasial selain SIGAP KLHK harus terintegrasi atau menggunakan IGT bersumber dari Basis Data Geospasial SIGAP KLHK setelah mendapatkan persetujuan oleh Walidata Geospasial. Selain Walidata Geospasial tidak diperbolehkan membuat map service dari IGT lingkup KLHK yang disajikan pada sistem informasi atau geoportal atau aplikasi berbasis spasial.
Pengguna wajib melaporkan hasil analisis atau kesimpulan dari kegiatan penggunaan DG dan IGT LHK melalui email dengan alamat webgis@menlhk.go.id sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas DG dan IGT LHK.
Pengguna wajib memantau dan menjamin Pihak ketiga yang membantu melaksanakan proses analisis DG dan IGT LHK, untuk tidak menggunakan DG dan IGT dimaksud bagi tujuan lain selain kegiatan kerjasama dengan pengguna yang telah disepakati secara tertulis.
Walidata Geospasial memiliki kewenangan menutup sementara hak akses DG dan IGT bagi Produsen DG yang tidak aktif dalam melakukan pemutakhiran dan pelaporan berkala kondisi DG dan IGT yang menjadi tanggungjawabnya setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Penutupan akses dilakukan terhadap akun Produsen DG sebagai pengguna untuk mengunduh DG dan IGT lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya sampai dengan dipenuhinya kewajiban Produsen DG.
Terhadap indikasi penyimpangan dalam penyebarluasan IGT oleh personil Walidata Geospasial dan BPKHTL yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan penutupan akses oleh admin dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Terhadap indikasi penyimpangan dalam penggunaan DG dan IGT oleh pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pengguna yang tidak melaporkan hasil analisis atau kesimpulan kegiatan dari penggunaan DG dan IGT, maka tidak diberikan layanan data pada permohonan berikutnya.
Mekanisme berbagi dan penyebarluasan citra satelit menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Walidata Geospasial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyebarluasan IGT dan melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
BPKHTL melakukan monitoring pelayanan Penyebarluasan IGT dan melaporkan hasilnya kepada Walidata Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat pertengahan bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Sejak ditetapkannya PROSEDUR ini, maka penyebarluasan IGT lingkup KLHK mengacu pada ketentuan dalam PROSEDUR ini. Apabila terjadi perubahan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup KLHK yang menyebabkan ketentuan dalam PROSEDUR ini tidak sesuai lagi, maka PROSEDUR ini akan ditinjau kembali.

Formulir 1. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Bertindak untuk dan atas nama : Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/ Pemegang Hak Akses/Pengguna* Berdasarkan Keputusan ….. Nomor ….. tanggal ….. tentang ….., serta dalam rangka Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terintegrasi, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Melakukan tugas sebagai Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/Pemegang Hak Akses/Pengguna Non Produsen DG, UPT KLHK, Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi* dalam Jaringan Informasi Geospasial KLHK sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK; 2. Menjaga dan mengamankan serta tidak akan melakukan perubahan DG dan Informasi Geospasial Tematik yang bersumber dari SIGAP KLHK; 3. Tidak akan menyalahgunakan dan memperjualbelikan data dan Informasi Geospasial Tematik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotism (KKN); 4. Tidak akan menyebarluaskan data dan Informasi Geospasial Tematik LHK kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan; 5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun

(Tanda tangan) Meterai 10.000

(Nama dan NIP)

*Pilih salah satu

Daftar 1. Daftar Informasi Geospasial Tematik Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta NO INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PRODUSEN DG 1. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan, Skala 1:250.000 Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan, Skala 1:250.000

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen PKTL 2. Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB), Skala 1:250.000 3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Skala 1:50.000

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL 4. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang, Skala 1:50.000 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi, Skala 1:50.000 5. Kawasan Hutan, Skala 1:250.000

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL 6. Penetapan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 7. Pelepasan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000 8. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Skala 1:250.000 9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Skala 1:250.000 dan Skala 1:500.000 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Ditjen PKTL 10. Zonasi Taman Nasional (TN), Skala 1:50.000 Blok Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000 Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, DItjen KSDAE 11. Lahan Kritis, Skala 1:50.000 Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Ditjen PDASRH 12. Rawan Erosi, Skala 1:50.000 13. Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000
14. Mangrove, Skala 1:25.000 Direktorat Rehabilitasi Perairan

NO INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
PRODUSEN DG Darat dan Mangrove, Ditjen PDASRH 15. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Skala 1:50.000 Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL 16. Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000 Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL 17. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), Skala 1:50:000 dan Skala 1:250:000 Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Ditjen PPKL 18. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Skala 1:50.000dan Skala 1:250.000 19. Pemantauan Sampah Laut, Skala 1:250.000 Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut, Ditjen PPKL 20. Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000 Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PPI 21. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), Skala 1:50.000 Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL 22. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Skala 1:50.000 23. Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR), Skala 1:50.000 24. Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Skala 1:50.000 25. Penetapan Status Hutan Adat, Skala 1:50.000 Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, DItjen PSKL

Formulir 2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi

B E R I T A A C A R A SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI NOMOR :

Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun …., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan
:

Instansi
:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama

Jabatan
:

Instansi
:

Alamat Email :

No. Telepon/Ext :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA telah melakukan serah terima data dan informasi dengan rincian sebagai berikut : No. Jenis Data/ Nama IGT dan Skala Cakupan Wilayah Format

PIHAK KEDUA menerima data dan informasi yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Mempergunakan data dan informasi yang diberikan oleh Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL* hanya untuk keperluan instansi/lembaga;
Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Walidata Geospasial KLHK;
Memberikan informasi, hasil analisis, dan kesimpulan dari hasil kegiatan (sebagaimana disebut pada butir 1) kepada Walidata Geospasial KLHK/ BPKHTL*;
Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas; KOP SURAT
Tidak menyebarluaskan data dan informasi yang diberikan oleh Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL* kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan;
Wajib mencantumkan sumber data jika memadukan data dan/atau menyebarluaskan dalam produk Informasi sebagai kelengkapan metadata;
Berita acara serah terima data dan informasi sebagaimana terlampir agar ditandatangani kemudian di kirimkan kembali kepada kami melalui email webgis@menlhk.go.id. Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika PIHAK KEDUA atau pihak manapun yang berafiliasi dengan PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

(Nama dan NIP)

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP)

Catatan: * Pilih salah satu

Formulir 3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP

B E R I T A A C A R A SERAH TERIMA AKUN SIGAP KLHK NOMOR : Pada hari ini, … tanggal … bulan … tahun …., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Jabatan
: Kepala Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial LHK

Instansi
: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama

Jabatan
:

Instansi
:

Alamat Email :

No. Telepon/Ext :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyerahkan username dan password akses SIGAP KLHK kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan username dan password akses yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tingkat kerahasiaan username dan password akses yang diserahkan, serta data dan informasi geospasial yang termuat dalam SIGAP KLHK adalah rahasia;
PIHAK KEDUA sepenuhnya memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penggunaan akun SIGAP KLHK;
PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan akses SIGAP KLHK berikut data dan informasi geospasial di dalamnya kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur kegiatan berbagi pakai data SIGAP KLHK.

PIHAK PERTAMA,

(Nama dan NIP)

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN Gedung Manggala Wanabakti Blok I. Lantai 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto Telpon: (021) 5730335 – 5730292 Fax: (021) 5730111 Jakarta 10065

Alur 1. Penyebarluasan IGT ke Produsen DG.

Persyaratan *: 1. Copy surat/dokumen Kerjasama/kontrak Produsen DG dengan Pihak Ketiga. 2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

Produsen DG Walidata Geospasial Tanda tangan Pakta Integritas dan BAST Akun Akses Pemberian akun akses SIGAP KLHK Upload IGT yang diproduksi sesuai standar Download IGT KLHK yang dibutuhkan Pihak Ketiga Melampirkan persyaratan * Menyampaikan rekapitulasi penggunaan IGT

Alur 2. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik ke Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Persyaratan *:

Copy surat/dokumen Kerjasama/kontrak BPKHTLdengan Pihak Ketiga.
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga. ** Data geospasial yang diunggah oleh BPKHTL untuk membantu Produsen DG sebagaimana Daftar 2.

BPKHTL Walidata Geospasial Tanda tangan Pakta Integritas dan BAST Akun Akses Pemberian akun akses SIGAP KLHK Download IGT sesuai wilayah kerja Pihak Ketiga Upload Data Pendukung IGT untuk membantu Produsen DG ** Melampirkan persyaratan *

Alur 3. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik ke Pengguna Non Produsen Data Geospasial (Unit kerja Eselon II selain Produsen Data Geospasial)

Non Produsen DG Surat permohonan IGT dengan menyertakan informasi permohonan*
Akun akses SIGAP dengan pengaturan jenis IGT yang dimohon dan periode akses, dan/atau surat balasan berisi tautan cloud dan form BAST Download IGT dengan cakupan wilayah yg dibutuhkan sesuai wilayah kerja Pihak Ketiga Laporan penggunaan IGT Walidata Geospasial CLOUD Pemberian password Cloud setelah BAST ditandatangani Informasi permohonan *:

Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
Tujuan penggunaan IGT
Nama petugas yang ditunjuk dan Pakta Integritas
Narahubung Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga SIGAP KLHK Mengunggah IGT ke Cloud Mengunduh Melampirkan persyaratan **

Alur 4. Penyebarluasan IGT ke Pengguna Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK

UPT KLHK Surat permohonan IGT dengan menyertakan informasi permohonan*
Surat balasan berisi tautan cloud dan form BAST Download IGT dengan cakupan wilayah yg dibutuhkan sesuai wilayah kerja Pihak Ketiga Laporan penggunaan IGT BPKHTL CLOUD Pemberian password Cloud setelah BAST ditandatangani Informasi permohonan *:

Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
Tujuan penggunaan IGT
Narahubung Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontr ak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga. SIGAP KLHK Mengunggah IGT ke Cloud Mengunduh Melampirkan persyaratan **

Alur 5. Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD).

Instansi Pemerintah Surat permohonan IGT dengan menyertakan informasi *
Surat balasan berisi tautan cloud dan form BAST Pihak Ketiga Laporan penggunaan IGT Walidata Geospasial/BPKHTL Pemberian password Cloud Setelah BAST ditandatangani Informasi *:

Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
Tujuan penggunaan IGT
Narahubung Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga Download IGT dengan cakupan wilayah yang dibutuhkan CLOUD SIGAP KLHK Mengunggah IGT ke Cloud Mengunduh Melampirkan persyaratan **

Alur 6. Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi Surat permohonan IGT dengan menyertakan informasi permohonan *
Surat balasan berisi tautan cloud dan form BAST Pihak Ketiga Walidata Geospasial/BPKHTL Pemberian password Cloud setelah BAST ditandatangani Informasi permohonan*:

Proposal penelitian yang disahkan
Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
Tujuan penggunaan IGT
Narahubung
Untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri: menyatakan pemohon adalah WNI dan/atau copy kerja sama Perguruan Tinggi dengan instansi di Indonesia Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga Download IGT dengan cakupan wilayah yang dibutuhkan CLOUD SIGAP KLHK Mengunggah IGT ke Cloud Mengunduh Melampirkan persyaratan **

Alur 7. Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD).

Surat permohonan IGT dengan melampirkan persyaratan PKS *
Pembahasan PKS dan penandatanganan PKS, pemberian akun akses IGT selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang SIGAP Download IGT dengan cakupan wilayah sesuai perjanjian Pihak Ketiga Laporan penggunaan IGT Persyaratan PKS *:

Peraturan terkait kelembagaan JIG dan Penyelenggaraan IGT lingkup pemohon
Mekanisme (SOP) berbagi data pada internal pemohon
Surat penunjukan tenaga teknis
Pakta Integritas tenaga teknis
Nama IGT dan cakupan wilayah Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Instansi Pemerintah Walidata Geospasial Upload IGT sesuai PKS Melampirkan persyaratan **

Alur 8. Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional.

Lembaga Internasional Surat permohonan IGT dengan menyertakan informasi permohonan *
Surat balasan berisi tautan cloud dan form BAST Pihak Ketiga Walidata Geospasial Pemberian password Cloud setelah BAST ditandatangani Informasi permohonan*:

Copy surat/dokumen Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Perguruan Tinggi di Indonesia
Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
Tujuan penggunaan IGT
Narahubung Persyaratan **:
Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga Download IGT dengan cakupan wilayah yang dibutuhkan CLOUD SIGAP KLHK Mengunggah IGT ke Cloud Mengunduh Melampirkan persyaratan **

Alur 9. Penyebarluasan IGT ke Eksternal KLHK Bukan Instansi Pemerintah (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, Map Service).

SIGAP KLHK sigap.menlhk.go.id Admin (Walidata Geospasial) Membuat akun untuk analisis spasial* Pembuatan akun disetujui Akses IGT pada menu peta cetak (untuk format jpg dan pdf), peta interaktif (map service), dan informasi lainnya

Pengguna Akses analisis spasial (untuk data grafik dan tabular)

Daftar 2. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen Data Geospasial No. DG Dukungan BPKHTL IGT yang Didukung Produsen 1. Hasil penafsiran citra satelit Penutupan Lahan Kawasan Hutan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Penutupan Hutan 2. Hasil enumerasi TSP/PSP dan reenumerasi TSP/PSP Potensi Hutan 3. Hasil survei hutan alam primer dan gambut PIPPIB 4. Hasil realisasi dan validasi penentuan T2 IHN di lapangan Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional
5. Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi) Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) 6. Kerja sama penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan 7. Tata batas kawasan hutan Kawasan Hutan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH) Penetapan Kawasan Hutan Pelepasan Kawasan Hutan Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan 8. Rekonstruksi batas kawasan hutan Kawasan Hutan 9. Verifikasi karakteristik bentang alam dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi Karakteristik Bentang Alam Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) 10. Verifikasi karakteristik vegetasi alami dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi Karakteristik Vegetasi Alami

Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Direktur IPSDH Kasubdit JIGLHK Kapokja Basisdata Staf Pokja Basisdata Kelengkapan Waktu Output 1. Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kasubdit untuk melakukan pelayanan permohonan IGT

Disposisi Direktur atas Surat Permohonan IGT 30 Menit Lembar disposisi Direktur 2. Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kapokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT

Disposisi Kasubdit atas Surat Permohonan IGT 30 Menit Lembar disposisi Kasubdit 3. Memberikan disposisi/ penugasan kepada staf Pokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT

Penugasan oleh Kapokja atas Surat Permohonan IGT 30 Menit Lembar disposisi Kapokja 4. Mengisi formulir monitoring pelayanan IGT

Formulir monitoring pelayanan IGT 30 Menit Isian formulir 5. Mengonsep surat balasan permohonan IGT dan BAST datin

Konsep surat balasan, BAST datin 60 Menit Surat balasan, BAST datin 6. Menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP /Basis Data Geospasial KLHK

SIGAP, Basis Data Geospasial 120 Menit IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah 7. Menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah IGT yang dimohon

Dokumen BAST, data IGT, cloud 120 Menit BAST dan IGT terunggah pada cloud 8. Memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin

Konsep surat balasan 30 Menit Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf 9. Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep surat balasan, serta menandatangani BAST datin

Konsep surat balasan dan BAST datin 30 Menit Konsep surat balasan yang telah diparaf dan BAST datin yang telah ditandatangani

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Direktur IPSDH Kasubdit JIGLHK Kapokja Basisdata Staf Pokja Basisdata Kelengkapan Waktu Output 10. Menandatangani konsep surat balasan

Konsep final surat balasan 30 Menit Surat yang telah ditandatangani 11. Menyampaikan surat balasan dan BAST

Surat balasan, BAST datin 30 Menit Email Surat balasan dan BAST datin 12. Memberikan akun/ password akses IGT

Password akses IGT 30 Menit Akun cloud 13. Mengarsipkan surat balasan, BAST dan mengisi rekapitulasi monitoring pelayanan IGT

Surat dan BAST yang telah ditandatangan lengkap 30 Menit Arsip surat dan BAST; Matrik monitoring pelayanan IGT Jumlah waktu total 600 menit

Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kepala BPKHTL Kasi ISDHTL Staf Seksi ISDHTL Kelengkapan Waktu Output

Disposisi Kepala Balai atas Surat Permohonan IGT 30 Menit Lembar disposisi Kepala Balai

Penugasan oleh Kasi atas Surat Permohonan IGT 30 menit Lembar disposisi Kasi ISDHTL 30 Menit Isian formulir

Konsep surat balasan, BAST datin 60 Menit Surat balasan, BAST datin

SIGAP, Basis Data Geospasial 120 Menit IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah IGT yang dimohon

Dokumen BAST, data IGT, cloud 120 Menit BAST dan IGT terunggah pada cloud

Konsep surat balasan 30 Menit Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf

Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kasi ISDHTL untuk melakukan pelayanan permohonan IGT
Memberikan disposisi/ penugasan kepada staf Seksi ISDHTL untuk melakukan pelayanan permohonan IGT
Mengisi formulir monitoring pelayanan IGT

Formulir monitoring pelayanan IGT 4. Mengonsep surat balasan permohonan IGT dan BAST datin 5. Menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP /Basis Data Geospasial KLHK 6. Menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah 7. Memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin 8. Menandatangani konsep surat balasan

Konsep final surat balasan 30 Menit Surat yang telah ditandatangani 9. Menyampaikan surat balasan dan BAST

Surat balasan, BAST datin 30 Menit Email Surat balasan dan BAST datin 10. Memberikan akun/ password akses IGT

Password akses IGT 30 Menit Akun cloud

Referensi Silang (15)

UU 41/1999 — KEHUTANAN

UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...

UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

UU 11/2008 — INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

UU 1/2024 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

UU 14/2008 — Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU 4/2011 — INFORMASI GEOSPASIAL

PP 2/2021 — PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

PP 45/2021 — PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

PP 23/2021 — the Organization of

PERPRES 27/2014 — JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

PERPRES 9/2016 — PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PERPRES 23/2021 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016

PERPRES 39/2019 — SATU DATA INDONESIA

PERPRES 92/2020 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Status

Berlaku

Jenis

Nomor / Tahun

399 / 2024

Ditetapkan

2024

Pejabat / Kementerian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Referensi Silang

→ 15 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/sk/2024/399

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI