PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.

2.Unsur...

SK No 046808 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

2 Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan clapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut. 3 Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi. 4 Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. 5 Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. 6 Penyelenggaraan Nama iR,rpabumi adalah proses pengumpulan Nama Rupabumi, penelaahan Nama Rupabumi, pengumuman Nama Rupabumi, penetapan Nama Rupabumi baku, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia. 7 Sistem Informasi Nama Rupabumi adalah aplikasi berbasis ueb yang digunakan untuk mendukung Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dikelola oleh Badan. 8 Gazeter Republik Indonesia adalah daftar yang berisi Nama Rupabumi baku, nama daerah, nama wilayah administrasi, dan nama ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9 Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BABII ...

SK No OO5444 A

PRESIDEN

(1) Unsur Rupabumi terdiri atas:

• Unsur Alami; dan
• Unsur Buatan. (21 Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pulau, kepulauan, gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gu&, lembah, tanjung, semenanjung, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, unsur bawah laut, dan Unsur Alami lainnya.

(3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

• wilayah administrasi pemerintahan;
• objek yang dibangun;
• kawasan khusus; dan
• tempat berpenduduk.

(4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), tempat, lokasi, atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

• menggunakan bahasa Indonesia;

• dapat

SK No 005445 A

PRESIDEN

-5

• dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
• menggunakan abjad romawi;
• menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
• menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
• menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
• rnenghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
• menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
• menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
• memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

Ketentuan mengenai kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diatur dengan Peraturan Badan.

(1) Penyelenggara Nama Rupabumi meliputi

• Badan'
• kementerian/ lembaga

SK No 006866 A

PRESIDEN

• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Badan dan kementerian/lembaga menyelenggarakan

Nama Rupabumi yang terletak di wilayah lintas provinsi dan/atau memiliki nilai strategis nasional.

(3) Pemerintah Daerah provinsi menyelenggarakan Nama

Rupabumi yang terletak di wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah provinsi. (41 Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten/kota.

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi dikoordinasikan

oleh Badan.

(2) Dalam mengoordinasikan Penyelenggaraan Nama

Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak lain terkait.

(3) Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (21meliputi:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; c.kementerian...

SK No 006835 A

PRESTDEN

-7

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
• kementerian yang menyelenggarakan Lrrusan pemerintahan di bidang pendidikan;
• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan
• kementerian/lembaga lainnya yang terkait dengan Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

(1) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di provinsi

dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh gubernur.

(2) Penyelenggaraan Nama Rupabumi di kabupaten/kota

dilaksanakan oleh 1 (satu) perangkat daerah yang ditugaskan oleh bupati/wali kota.

Bagian Kesatu Umum

Tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi terdiri atas

• pengumpulan Nama Rupabumi; b.penelaahan...

SK No 005448 A

PRESIDEN

• penelaahan Nama Rupabumi;
• pengumuman Nama Rupabumi;
• penetapan Nama Rupabumi baku; dan
• penyusunan Gazeter Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pengumpulan Nama Rupabumi

Paragraf 1 Umum

Pengumpulan Nama Rupabumi dilaksanakan melalui:

• pendataan Nama Rupabumi; atau
• pemberian Nama Rupabumi.

Paragraf 2 Pendataan Nama Rupabumi

(1) Pendataan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses

pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama. (21 Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Badan;
• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Pihak

SK No OO5449 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pihak lain dapat melakukan pendataan Nama

Rupabumi untuk disampaikan kepada Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

(5) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi

Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat {2lr, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 1 1

(1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1O dilaksanakan melalui:

• survei lapangan;
• kompilasi data sekunder;
• pemetaan partisipatif; dan/atau
• urun daya. (21 Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat informasi Unsur Rupabumi.

(3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21meliputi:

• Nama Rupabumi;

• jenis...

SK No 006867 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• jenis Unsur Rupabumi;
• koordinat;
• arti nama;
• nama lain;
• asal bahasa;
• sejarah nama; dan
• pengucapan.

(4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Paragraf 3 Pemberian Nama Rupabumi

(1) Pemberian Nama Rupabumi dilakukan terhadap

Unsur Rupabumi yang belum bernama. (21 Pemberian Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:

• Badan;
• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Pihak lain dapat mengusulkan pemberian Nama

Rupabumi melalui Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Pengusulan

SK No 005451 A

trRESIDEN

(4) Pengusulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

(5) Pengusulan Nama Rupabumi dilengkapi dengan

informasi Unsur Rupabrr-mi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan dapat disertai informasi penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (41.

(6) Dalam melakukan pengusulan Nama Rupabumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

(7) Dalam memberikan usulan Nama Rupabumi

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Paragraf 4 Penyampaian Hasil Pengumpulan Nama Rupabumi

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota menyampaikan hasil pengumpulan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 kepada Badan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

Bagian Ketiga

SK No 005452 A

FRESIDEN

-t2-

Bagian Ketiga Penelaahan Nama Rupabumi

Penelaahan dilakukan melalui proses verifikasi Nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi untuk memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 4.

(1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
• Pemerintah Daerah provinsi terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Badan terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Fusat.

(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Badan, Penrerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan/atau pihak lain.

(3) Penelaahan

SK No 006858 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

(4) Dalam melakukan penelaahan, Pemerintah Daerah

provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

(1) Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten lkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. (21 Pemerintah Daerah provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikan.

(3) Nama Rupabumi yang telah mendapatkan

rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada Badan untuk dilakukan penelaahan kembali.

Hasil penelaahan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Badan untuk

dilakukan penelaahan kembali.

Bagian Keempat

SK No 006872 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Bagian Keempat Pengumuman Nama Rupabumi

(1) Pengumuman Nama Rupabumi dilaksanakan oleh

Badan atas hasil penelaahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

(3) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (2l', kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenf kota, dan/atau pihak lain dapat memberikan tanggapan.

Nama Rupabumi yang tidak mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku.

(1) Badan melakukan penelaahan terhadap Nama

Rupabumi yang mendapat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). (21 Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

(3) Dalam...

SK No 005455 A

trRESIDEN

(3) Dalam melakukan penelaahan, Badan melibatkan

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain. (41 Hasil penelaahan oleh Badan berupa:

• menolak tanggapan; atau
• menerima tanggapan.

(5) Terhadap tanggapan yang ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a, Nama Rupabumi ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku.

(6) Terhadap tanggapan yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, Badan memperbaiki Nama Rupabumi sesuai dengan tanggapan.

(7) Dalam hal Badan memperbaiki Nama Rupabumi sesuai

dengan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Badan dapat melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenf kota, dan/atau pihak lain.

(8) Hasil perbaikan Nama Rupabumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Nama Rupabumi baku.

Bagian Kelima Penetapan Nama Rupabumr Baku

Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (5) dan ayat (8) ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Badan. BagianKeenam...

SK No 005456 A

trRESIDEN

-t6-

Bagian Keenam Pen5rusun an Gazeter Republik Indonesia

(1) Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 harus ditempatkan dalam Gazeter Republik

Indonesia.

(2) Penyusunan Gazeter Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

(3) Gazeter Republik Indonesia dilaporkan oleh kepala

Badan kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (41 Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Badan setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dinotifikasi oleh Badan kepada United Nations Groups of Experts on Geographical Names.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama Rupabumi Baku

(1) Perubahan Nama Rupabumi baku terdiri atas:

• Penggantian Nama Rupabumi baku; dan
• Penghapusan Nama Rupabumi baku.

(2) Perubahan

SK No 006894 A

PRESIDEN

(2) Perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

• faktor alam;
• status dan fungsi Unsur Rupabumi;
• faktor budaya dan adat istiadat;
• kepentingan daerah;
• kepentingan nasional; dan/atau
• penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.

(1) Penggantian Nama Rupabumi baku sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:

• aspirasi dan/atau kebutuhan masyarakat;
• penggabungan 2 (dua) atau lebih Unsur Rupabumi;
• pemisahan Unsur Rupabumi; dan/atau
• perubahan fungsi Unsur Rupabumi. (21 Penghapusan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena hilangnya Unsur Rupabumi.

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupatcn/kota, atau pihak lain dapat mengusulkan perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Usulan perubahan Nama Rupabumi baku

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan.

(3) Badan melakukan penelaahan terhadap usulan

perubahan Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai prinsip Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan

Pasal 4.

(41 Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan melibatkan kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak lain.

Ketentuan mengenai pengumuman, penetapan, dan penyusunan Gazeter Republik Indonesia atas Nama Rupabumi baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Rupabumi baku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penyelenggaraan Nama Rupabumi diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian Kedelapan

SK No 005459 A

PRESIDEN

Bagian Kedelapan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi Wilayah Administrasi Pemerintahan

(1) Pemberian dan perubahan Nama Rupabumi untuk

wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. (21 Pemberian dan perubahan nama wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan melibatkan Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Tahapan pemberian dan perubahan Nama Rupabumi

untuk wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan nama wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Badan untuk dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

SK No 005460 A

PRESIDEN

Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pemerintahan wajib menggunakan Nama Rupabumi baku dan Perubahan Nama Rupabumi baku yang dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

(1) Badan melakukan pemantauan dan evaluasi teknis

Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupatenlkota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

(1) Pemerintah berperan aktif dalam pertemuan dan/atau

organisasi internasional terkait Nama Rupabumi.

(2) Peran

SK No 005461 A

FRESIDEN

(1) 12) Peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait.

(3) Dalam hal peran Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan keanggotaannya pada organisasi internasional yang berkaitan dengan Nama Rupabumi berkoordinasi dengan Badan.

(4) Pelaksanaan peran Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dan ayat (3) difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

PENDANAAN

Pendanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
• sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Nama Rupabumi yang telah dilakukan pengumpulan dan tercantum dalam Sistem Informasi Nama Rupabumi dilanjutkan ke tahap penelaahan; b.Nama...

SK No 006875 A

FRESIDEN

b Nama Rupabumi yang telah dilakukan penelaahan oleh Badan dan tercantum dalam Sistem Informasi Nama Rupabumi dilanjutkan ke tahap pengumuman; dan C Nama Rupabumi wilayah administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dicantumkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Nama Rupabumi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Untuk pertama kali, Gazeter Republik Indonesia

diterbitkan oleh Badan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. (21 Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 005463 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2O2l

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari2O2l

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Hukum dan -undangan,

la Djaman

SK No 046773 A

FRESIDEN