Pasal 15

(1) Penelaahan Nama Rupabumi dilaksanakan oleh:

• Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
• Pemerintah Daerah provinsi terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Badan terhadap hasil pengumpulan Nama Rupabumi di tingkat Pemerintah Fusat.

(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Badan, Penrerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan/atau pihak lain.

(3) Penelaahan

SK No 006858 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi.

(4) Dalam melakukan penelaahan, Pemerintah Daerah

provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.