Pasal 10

(1) Pendataan Nama Rupabumi dilakukan melalui proses

pencatatan Unsur Rupabumi yang sudah bernama. (21 Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Badan;
• kementerian/lembaga;
• Pemerintah Daerah provinsi; dan
• Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Pihak

SK No OO5449 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(3) Pihak lain dapat melakukan pendataan Nama

Rupabumi untuk disampaikan kepada Badan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan Badan.

(5) Dalam melakukan pendataan Nama Rupabumi

Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat {2lr, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 1 1

(1) Pendataan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1O dilaksanakan melalui:

• survei lapangan;
• kompilasi data sekunder;
• pemetaan partisipatif; dan/atau
• urun daya. (21 Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat informasi Unsur Rupabumi.

(3) Informasi Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21meliputi:

• Nama Rupabumi;

• jenis...

SK No 006867 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• jenis Unsur Rupabumi;
• koordinat;
• arti nama;
• nama lain;
• asal bahasa;
• sejarah nama; dan
• pengucapan.

(4) Selain informasi Unsur Rupabumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Nama Rupabumi dapat disertai informasi penunjang.

Paragraf 3 Pemberian Nama Rupabumi