PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 20IO

Cukup jelas.

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan nTokoh Masyarakat Tertentu" adalah Mantan Presiden dan Mantan wakil presiden Republik Indonesia, Perintis pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan, Pemimpin Partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemilik randa Jasa dan Tanda Kehormatan Tertentu, dan Pimpinan Tertinggi Representasi Organisasi Keagamaan tingkat Nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat serta Tokoh lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.

Pasa13..-

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dihadiri oleh

Presiden dan/atau Wakil Presiden, pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan dan undangan lain.

(2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara

terpusat yang diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urLlsan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(3) Panitia Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

beserta susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(4) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di

lingkungan Lembaga Negara lain, pelaksanaannya dilakukan oleh kesekretariatan Lembaga Negara dimaksud berkoordinasi dengan Panitia Negara.

Pasal+...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Penyelenggaraan keprotokolan Acara Kenegaraan dan

Acara Resmi dilakukan oleh KPN. (21 KPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai koordinator pelaksana tugas keprotokolan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi yang diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia yang dihadiri oleh Tamu Negara.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, KPN bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Negara.

Cukup jelas

(1) Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat

Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan. (21 Tata tempat untuk Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sebagaimana dimaksud

Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud

Undang- Undang Keprotokolan.

(3) Tata

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Tata tempat untuk penyematan tanda jasa dan tanda

kehormatan kepada Warga Negara Asing sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang- Undang Keprotokolan.

Bagian Kedua Tata Tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan / atau organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu

Apabila pengibaran Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, dua Bendera Negara dikibarkan berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan yang sebelah kanan dipasang penuh.

Pasal5l...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi, kabupaten/kota mendapat urutan tata tempat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keprotokolan. (21 Tata tempat Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing dan organisasi internasional di Indonesia diatur dengan urutan sesuai senioritas berdasarkan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaanl Letters of Credene/ Credentials kepada presiden.

(3) Dalam hal Acara Kenegaraan dihadiri beberapa

mantan Presiden, mantan Wakil presiden, mantan Ketua Lembaga Negara, tata tempat disesuaikan dengan urutan senioritas masing-masing sesuai masa jabatannya.

(4) Dalam

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Dalam hal terdapat pejabat negara atau pejabat

pemerintahan baru yang belum disebutkan dalam Undang-Undang Keprotokolan, urutan tata tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Bagian Ketiga Tata Tempat Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing

Paragraf 1 famu Negara

(1) Kepulangan Tamu Negara di bandar udara atau tempat

lainnya didampingi Menteri Luar Negeri beserta spouse dan pejabat lainnya. (21 Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara kepulangan Tamu Negara diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Bagian Kedua Kunjungan Tamu Negara ke Daerah

Ayat (1) Courtesg Call merupakan kunjungan kehormatan Tamu Negara kepada Presiden sebagai pertemuan awal/pendahuluan sebelum pertemuan bilateral kedua negara. Ayat (2) Urutan tata tempat dalam pasal ini disusun berdasarkan pengelompokan WIP dan VIP, dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Urutan tempat Menteri diatur menurut urutan Menteri yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kabinet. Dalam hubungan yang berkenaan dengan Perwakilan Negara Asing, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberi tata urutan mendahului Menteri Kabinet lainnya. Urutan tata tempat antar pejabat negara/pejabat pemerintahan diatur menurut senioritas dengan memberikan tata urutan sesuai jabatan. Mantan pejabat negaralpejabat pemerintahan mendapat tempat setingkat lebih rendah daripada yang masih berdinas aktif, tetapi mendapat tempat pertama dalam golongan yang setingkat lebih rendah itu.

Spouse

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Spouse Pejabat Negara dan Pejabat Negara Asing mendapat tempat setingkat suami/isterinya. Spouse tidak didudukkan bersebelahan dengan pejabatnya dalam suatu acara jamuan. Tata urutan para Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing, diatur dengan urutan sesuai senioritas berdasarkan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaannya kepada Presiden. Tata urutan para Duta Besar Negara Asing/Wakil Tetap Negara Asing yang diakreditasikan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), disesuaikan menurut urutan tanggal penyerahan Surat-surat Kepercayaannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Tata tempat Pejabat-pejabat Republik Indonesia bersama-sarna dengan para Pejabat Perwakilan Negara Asing; o Apabila yang menjadi tuan rumah Pemerintah Republik Indonesia, maka Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Tamu Asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat diberi tempat lebih tinggi daripada Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah Republik Indonesia. o Apabila yang menjadi tuan rumah Pemerintah Negara Asing, maka Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah Republik Indonesia mendapat tempat satu tingkat lebih tinggi daripada Pejabat-pejabat Perwakilan Negara Asing dan Tamu Asing lainnya yang setingkat atau dianggap sederajat. o Tata tempat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia didahulukan dari tempat para Duta Besar/LBBP, baik Indonesia maupun asing.

Pengaturan . . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

a Pengaturan tempat dalam hal Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di atas dilaksanakan secara berselang, yaitu dalam hal tuan rumah Pemerintah Republik Indonesia, maka penempatan dimulai dengan mendahulukan pejabat negara asing dan dalam hal Pemerintah Negara Asing yang menjadi tuan rumah, maka dimulai dengan mendahulukan penempatan pejabat Indonesia. Ayat (3) Meja utama WIP digunakan untuk Tamu Negara dan delegasi serta Presiden dan delegasi Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya. Meja VIP digunakan untuk delegasi lain Tamu Negara dan delegasi lain Republik Indonesia diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya.

Ayat (a) Cukup jelas.

Tata cara persiapan kunjungan keda Presiden/Wakil Presiden serta Tim Survei dan Tim Pendahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan

sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kehormatan kepada Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia, ditentukan dengan urutan:

• Tamu Negara;
• Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
• Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
• Orang kedua delegasi Tamu Negara;
• Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
• Menteri Luar Negeri Tamu Negara;
• Para Menteri Tamu Negara;
• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Duta Besar LBBP Republik Indonesia; dan
• Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia.

(2) Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagiamana Lampiran Huruf C Peraturan Pemerintah ini.

(1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan

sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke provinsi, ditentukan dengan urutan:

• Tamu Negara;

• Gubernur;

• Delegasi Tamu Negara;

• Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara; e Wakil Gubernur;

• Ketua. . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• Ketua Dewan Perwakilan Rarryat Daerah provinsi; dan
• Pendamping Gubernur.

(2) Tata tempat bagi ramu Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan delegasi dalam jamuan santap resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:

• Tamu Negara;
• Spouse Tamu Negara;
• Gubernur;
• Spouse Gubernur;
• Menteri Republik Indonesia pendamping Tamu Negara;
• Spouse Menteri Republik Indonesia pendamping Tamu Negara;
• Orang kedua delegasi Tamu Negara;
• Menteri Tamu Negara;
• Duta Besar LBBp/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Spouse Duta Besar LBBp/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
• Spouse Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
• Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
• Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
• Wakil Gubernur;
• Spouse Wakil Gubernur;
• Ketua Dewan Perwakilan Ra\yat Daerah provinsi;
• Spouse Ketua Dewan perwakilan Rai<yat Daerah Provinsi; dan
• Delegasi Tamu Negara.

(3) Tata Tempat meja jamuan santap resmi bagi Tamu

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas meja utama WIp dan meja VIp.

(4) Tata

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Tata tempat Tamu Negara dan Tata Tempat meja

jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengaturannya dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf D, Lampiran Huruf E, dan Lampiran Huruf F Peraturan Pemerintah ini.

(1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan

sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan resmi ke kabupaten/kota, dapat ditentukan dengan urutan:

• Tamu Negara;
• Gubernur;
• Delegasi Tamu Negara;
• Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
• Bupati/Walikota;
• Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten/Kota; dan
• PendampingGubernur. (21 Tata tempat bagi Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jamuan santap resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:
• Tamu Negara;
• Spouse Tamu Negara;
• Gubernur;
• Spouse Gubernur;
• Orang kedua delegasi Tamu Negara;
• Para Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
• Spouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;
• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Spouse

PRES I DEN

REPUELIK INDONESIA

• Spouse Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Duta Besar LBBP Republik Indonesia;
• Spouse Duta Besar LBBP Republik Indonesia;

1. Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;

• ,Spouse Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing untuk Republik Indonesia di daerah;
• Bupati/Walikota; dan
• Spouse Bupati/Walikota.

(3) Tata Tempat meja jamuan santap malam

sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas meja utama WIP dan meja VIP (41 Tata tempat Tamu Negara dan Tata Tempat meja jamuan santap resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengaturannya dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf G, Lampiran Huruf H, dan Lampiran Huruf I Peraturan pemerintah ini.

Pasal 1 1

(1) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan

sebagai Kepala Negara/Kepala pemerintahan dalam kunjungan kerja bilateral ditentukan dengan urutan:

• Tamu Negara;
• Spouse Tamu Negara;
• Presiden Republik Indonesia;
• Spouse Presiden Republik Indonesia;
• Orang kedua delegasi Tamu Negara;
• Para Menteri Luar Negeri Tamu Negara;
• Para Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
• Menteri Republik Indonesia pendamping Tamu Negara;
• Menteri Tamu Negara;
• Menteri Republik Indonesia;
• Duta

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;

1. Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;

• Duta Besar LBBP Republik Indonesia; dan
• Spouse Duta Besar LBBP Republik Indonesia.

(2) Tata tempat bagi Tamu Negara yang berkedudukan

sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam kunjungan kerj a menghadiri konferensi internasional, tanpa Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara.

(1) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara yang

berkedudukan sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia pengaturannya disesuaikan dengan j enis kunjungan. (21 Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara dalam kunjungan kerja menghadiri konferensi internasional di Indonesia pengaturannya disesuaikan dengan kebiasaan internasional.

(3) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Negara di

provinsi dan di kabupatenlkota pengaturannya disesuaikan dengan jenis kunjungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tempat

rangkaian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Paragraf2...

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

-t7-

Paragraf 2 Tamu Pemerintah

(1) Tata tempat bagi Tamu Pemerintah dalam Acara Resmi

di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya:

• Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia;
• Tamu Pemerintah;
• Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
• Para Menteri Republik Indonesia yang terkait; dan
• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia.

(2) Tamu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), merupakan mantan Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan atau mantan Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Menteri atau setingkat Menteri, Utusan Khusus, Kepala Perwakilan Negara Asing, dan tokoh masyarakat asing/internasional.

(3) Tata tempat bagr Tamu Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf J Peraturan pemerintah ini.

Paragraf 3 Tamu Lembaga Negara Asing

(l) Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia, ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara Asing;
• Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia; c.Duta...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Duta Besar LBBP/Kepala penvakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Wakil Ketua Lembaga Negara Republik Indonesia;
• Delegasi Lembaga Negara Asing; dan
• Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia.

(2) Tata tempat bagi Tamu Negara Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf K Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam hal Tamu Lembaga Negara Asing melakukan

kunjungan kehormatan kepada presiden/Wakil Presiden, tata tempat diatur dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya, yang pengaturannya dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf L Peraturan pemerintah ini.

(1) Tata tempat bagi Tamu L,embaga Negara Asing dalam

Acara Resmi di provinsi, ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara Asing;
• Gubernur;
• Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah provinsi;
• Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
• Delegasi Lembaga Negara Asing. (21 Tata tempat bagi Tamu Lembaga Negara Asing dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, ditentukan dengan urutan:
• Ketua Lembaga Negara Asing;
• Gubernur atau Bupati/Walikota;
• Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia;
• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
• Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing; dan
• Delegasi Lembaga Negara Asing.

(3) Tata. . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-19_

(3) Tata tempat bagi Tamu Negara Lembaga Asing di

provinsi dan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf M dan Lampiran Huruf N Peraturan Pemerintah ini.

(1) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua

Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Wakil Gubernur; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah.

(2) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua

Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Bupati/Walikota;
• Wakil Bupati/Walikota; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah.

(1) Tata tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga

Negara Asing dalam acara kunjungan kerja di Ibukota Negara Republik Indonesia, provinsi dan kabupaten/ kota, diberikan oleh Lembaga Negara Republik Indonesia sebagai penghormatan kepada Tamu Lembaga Negara Asing. (2lTata. . .

PRES IDEN

REPIJBLIK INDONESIA

(2) Tata tempat rangkaian kendaraan Ketua Lembaga

Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara Republik lndonesia di provinsi dan/atau kabupatenf kota, pengaturannya disesuaikan dengan kedudukan dan jabatannya.

(3) Tata Tempat rangkaian kendaraan Tamu Lembaga

Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara

Bagian Keempat Tata Tempat bagi Warga Negara Asing dalam Penyematan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

(1) Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda

kehormatan Republik Indonesia kepada Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing, ditentukan dengan urutan:

• Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing yang akan menerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan berdiri di sebelah kanan Presiden Republik Indonesia; dan
• Delegasi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing yang akan menerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, berdiri berjajar di sebelah kanan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing dan delegasi Republik Indonesia berdiri berj4jar di sebelah kiri Presiden Republik Indonesia. (21 Tata tempat penyematan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf O Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19.

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t-

Ketentuan Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 berlaku juga bagi penyematan tanda jasa dan

tanda kehormatan Republik Indonesia kepada panglima Angkatan Bersenjata Negara Asing dan Kepala Kepolisian Negara Asing.

(1) Tata Tempat penyematan tanda jasa dan tanda

kehormatan Republik Indonesia kepada Warga Negara Asing lainnya, ditentukan dengan urutan:

• Penyemat tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia berdiri pada posisi tengah dan di hadapannya berdiri Warga Negara Asing, sebagai penerima tanda jasa dan tanda kehormatan; dan
• Delegasi penerima tanda jasa dan tanda kehormatan berdiri berjajar di sebelah kanan penyemat tanda jasa dan tanda kehormatan dan delegasi Republik Indonesia berdiri bedajar di sebelah kiri penyemat tanda jasa dan tanda kehormatan. (21 Tata tempat penyematan tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf p Peraturan Pemerintah ini.

Cukup jelas.

Pasal 22 . .

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

Cukup jelas

(1) Tata urutan dalam upacara bendera sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sekurang- kurangnya meliputi:

• pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
• mengheningkan cipta;
• pembacaan naskah Pancasila;
• pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
• pembacaan doa.

(2) Khusus untuk upacara bendera dalam Acara

Kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, urutan acara ditentukan sebagai berikut:

• pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
• mengheningkan cipta;
• mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
• pembacaan Teks Proklamasi; dan
• pembacaan doa.

Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera, sebagaimana dimaksud Pasal22 ayat (2) huruf c, meliputi:

• pengibaran atau penurLtnan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan;
• iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat; c.dalam...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara; dan
• waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

(1) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil

lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

(2) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil

harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

(3) Peserta upacara dalam acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) memakai Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

(1) Pada waktu penaikan atau penurunan Bendera

Negara, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai.

(2) Semua orang yang hadir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu:

• orang berpakaian seragam resmi dari suatu organisasi atau instansi, memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan oleh organisasinya; dan

• orang

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• orang tidak berpakaian seragam resmi dan apabila menggunakan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan, merapat pada paha disertai pandangan lurtrs ke depan.

Bagian Ketiga Upacara Bukan Upacara Bendera

Upacara bukan upacara bendera meliputi:

• Upacara penerimaan dan penyambutan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing;
• Upacara penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Residen);
• Upacara penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Non Residen);
• Upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Warga Negara Asing; dan
• Upacara lainnya dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Paragraf 1 Upacara penerimaan dan penyambutan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Kata sapaan bagi Tamu Negara (Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing) serta pimpinan Organisasi Intemasional (title and form of addressed), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing, sebagai berikut:

KepaJa Neeara I Head" of fiate

Presiden Your Exellenq, Your Exellency The Honourable, T?e Honourable, Honourable, Dear Mr. Presid.ent.

Raja, Kaisar, Ratu Your Majestg, Your Rogal Higlmess, Your Highness, Your Majesfu Tlte Kirtg, Your Serene Higlmess.

Yang

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4- Yang Dipertuan Agung Sultan dan Yang Dipertuan Seri Baginda/ Brunei Darussalam Your Majesty.

Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong T.ranku Your Majesfu.

Paus Your Holiness.

Gubernur Jenderal Your Exellenq The RUht Honourable, The Most Honourable, Your Exellenq.

Kepala Pemerin Head of Gouemment

Perdana Menteri Your Exellenq, Seri BagindalYour Majestg, Honourable, RUht Honourable, Your Exellenq fhe RUht Honourable, The Honourable, Your Higlness, His Honourable, Yang Mulia/Yang Amat Berhormat /Your Exellertq, Your Royal Higlmess, Dear Prime Minister.

Sekretaris

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Negara Your Eminenee Cardinal Takhta Suci Vatikan kuetary of State.

Kanselir Your Exellenq.

Wakil Presiden

Wakil Presiden Your Exellenq.

Pimpinan Oreanisasi Internasional / Head. of Intematianal Oro anization

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-BEmgsa (PBB), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC): Your Exellencg.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat (1) Dalam pengaturan Pelayanan Tamu pemerintah dan Tamu kmbaga Negara Asing, Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi intensif dengan Perwakilan Negara Asing, Kementerian / Lembaga terkait dan memperhatikan sifat kunjungan serta hasil koordinasi, guna pemberian pelayanan keprotokolan serta fasilitas pengamanan khusus.

Ayat (21

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (21 Kata sapacrn bagr Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing (title ard fonn of addressed), dapat diketahui dari Perwakilan Negara Asing di Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Negara Asing, sebagai berikut:

Tamu Pemerintah Mantan Kepala Negara Your Dxellenq, Your Royal Higlmess. Mantan Kepala Pemerintahan Your Exellency, Your Rogal Higlmess, Honourable.

Menteri Your Exellency, Honourable, The Honourable, Dear Minister, Mr. Minbter.

Duta Besar LBBP/ Kepala Perwakilan Negara Asing Your F,xellency, Dear Mr/ Madam Ambassador.

Tamu km Nesara Asine Pejabat Tingg Lembaga Negara Lainnya Your ExellencV, Honourable,

Upacara penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP Negara Asing untuk Republik Indonesia (Residen) didahului dengan tata cara penyambutan:

• Duta Besar LBBP/Kepala Penuakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia dan spouse disambut oleh Direktur Protokol atau pejabat yang ditunjuk dari Direktorat Protokol Kementerian Luar Negeri, di ruang VIP bandar udara di Ibukota Negara Republik Indonesia;
• Duta...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia bertemu dengan KPN pada kesempatan pertama dan menyerahkan salinan asli Surat-surat Kepercayaan; dan
• KPN sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberikan pengarahan dan panduan tertulis kepada Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia mengenai tata cara Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden di Istana Merdeka.

Tata Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Residen) kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Paragraf 3 Upacara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Non Residen)

(1) Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar

LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Non Residen) kepada Presiden dilakukan bersama-s€una, paling banyak 6 (enam) Duta Besar. (21 Tata cara penyerahan Surat-surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(1) Pakaian untuk upacara penyerahan Surat-surat

Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap. (21 Duta Besar LBBP/Kepata Perwakilan Negara Asing yang akan menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden dapat memakai pakaian nasional atau pakaian tertentu lainnya sesuai aturan kebiasaan yang berlaku di negaranya.

Duta Besar LBBP/KepaIa Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia yang akan mengakhiri tugas dilakukan dengan cara:

• Menyampaikan Nota Diplomatik kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
• Spouse Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia dapat melakukan kunjungan pamitan kepada spouse Presiden, dan spouse Wakil Presiden; dan
• permohonan kunjungan pamitan kepada presiden dan spouse, serta Wakil Presiden dan spouse diajukan oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia atas penempatan Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing untuk Republik Indonesia dan penempatan Konsul Jenderal Kehormatan/Konsul Kehormatan Negara Asing untuk Republik Indonesia dilaksanakan dengan tata cara:

a Negara

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Negara Asing mengirimkan Surat Tauliah (Letter of commission) kepada Pemerintah Republik Indonesia; dan
• dalam hal Pemerintah Republik Indonesia menyetujui, Presiden menerima Surat Tauliah (Letter of Commlssion) seorang Konsul Jenderal/Konsul Negara Asing yang bertugas di Republik Indonesia, serta mengeluarkan Eksekuatur bagi Konsul Jenderal/ Konsul Negara Asing untuk memulai tugasnya.

Paragraf 4 Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Kepada Warga Negara Asing

Presiden menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada Warga Negara Asing.

(l) Jenis Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dapat diberikan kepada Warga Negara Asing:

• Tanda Jasa berupa Medali:

1. Medali Kepeloporan;
2. Medali Kejayaan; dan
3. Medali Perdamaian.

• Tanda Kehormatan Bintang terdiri dari Bintang Sipil dan Bintang Militer:

1. Tanda Kehormatan Bintang Sipil:

• Bintang Republik Indonesia;
• Bintang Mahaputera;
• Bintang Jasa;
• Bintang Kemanusiaan;
• Bintang penegak Demokrasi; dan Bintang Bhayangkara. 0

1. Tanda. . .

PRES I DEN

REPUBLIK INDONES]A

1. Tanda Kehormatan Bintang Militer:

• Bintang Yudha Dharma;
• Bintang Kartika Eka PakEi;
• Bintang Jalasena; dan paksa. d) Bintang Swa Bhuwana {2) Tanda Jasa atau Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Warga Negara Asing harus memenuhi:
• kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan; dan/atau
• berjasa besar pada bangsa dan negara Indonesia.

(3) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), yaitu:

• Kepala Negara atau Kepala pemerintahan Negara Asing;
• Duta Besar LBBP/Kepaia Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia; dan
• Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan/atau Kepala Kepolisian Negara Asing.

(1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat

mengusulkan Warga Negara Asing lainnya untuk diberikan tanda jasa atau tanda kehormatan meralui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dengan melengkapi daftar riwayat hidup dan data atas jasa- jasanya kepada bangsa dan negara Indonesia. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan kepada presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

(3) Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan

ditetapkan dengan Keputusan presiden. Pasa139...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal seorang Duta Besar LBBP/Kepala

Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia telah mengakhiri tugasnya dan dinilai memenuhi syarat untuk dapat diusulkan menerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri mengajukan usulan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (21 Duta Besar LBBP Negara Asing yang dapat diusulkan untuk menerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan, dengan persyaratan sebagai berikut:

• Duta Besar LBBP/KepaIa Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Residen); dan
• telah berakhir masa tugasnya dan telah menjalankan tugas di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Warga Negara Asing yang akan menerima tanda jasa atau tanda kehormatan diberikan hak protokol dalam Acara Resmi dan Acara Kenegaraan pada upacara penyerahan tanda jasa dan tanda kehormatan, dengan urutan tata tempat sesuai kedudukan dan jabatannya.

Pasal 4 1

Penyematan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Warga Negara Asing dilakukan sesuai kedudukan dan jabatannya dengan ketentuan: Negaraa. tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Asing, penyematan dilakukan oleh Presiden;

• tingkat

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

• tingkat Duta Besar LBBP/Kepala perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia (Residen) yang telah menyelesaikan tugasnya di Indonesia:

1. penyematan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, bilamana yang bersangkutan masih berada di Indonesia; dan
2. penyematan dilakukan sesuai dengan kebijakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, bilamana yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia.

• tingkat Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan/atau Kepala Kepolisian Negara Asing, penyematan dilakukan oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
• untuk Warga Negara Asing lainnya yang bedasa besar terhadap bangsa dan negara Indonesia, penyematan dilakukan sesuai dengan kebijakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Cukup jelas. Pasal42...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal42 Cukup jelas

Pakaian untuk upacara Penyematan Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Warga Negara Asing menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap, seragam resmi lain yang telah ditentukan atau pakaian nasional.

Paragraf 5 Upacara lainnya dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi

Upacara Bukan Upacara Bendera selain dimaksud dalam

Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. BABIV...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala

Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala Organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi mendapat penghormatan. (21 Bentuk penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• penghormatan menggunakan Bendera Negara; dan/atau
• penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan.

Bagian Kedua Penghormatan Menggunakan Bendera Negara

Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan dan dalam Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Negara.

(1) Bendera Negara dipasang pada mobil dinas Presiden,

Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Ralryat, Ketua Dewan Perwakilan Rak5rat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri atau Pejabat setingkat Menteri, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Bendera

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Bendera Negara dipasang di tengah-tengah pada bagian

depan mobil dengan ketentuan ukuran 36 cm x 54 cm untuk mobil Presiden dan Wakil presiden, 30 cm x 45 cm untuk mobil pejabat negara lainnya.

(3) Dalam hal Tamu Negara yang berkedudukan sebagai

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan menggunakan mobil yang disediakan Pemerintah Indonesia, Bendera Negara dipasang di sisi kiri bagian depan mobit dan Bendera Negara Tamu Negara di sisi kanan bagian depan mobil.

(1) Selain penghormatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 ayat (1), apabila Pejabat Negara dan pejabat

Pemerintah meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang sebagai tanda berkabung.

(2) Pengibaran Bendera Negara setengah tiang ditetapkan

sebagai berikut: presiden a. selama tiga hari berturut-turut bagi atau Wakil Presiden di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

• selama dua hari berturut-turut bagi pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri, terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan; dan
• selama satu hari bagi anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/atau pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan.

(3) Dalam hal mantan Presiden dan mantan wakil presiden

meninggal dunia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a.

(4) Hari...

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

(4) Hari-hari selama pengibaran Bendera Negara setengah

tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a, dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan di seluruh pelosok tanah air.

Apabila Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, pimpinan atau anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.

Pelaksanaan pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sebagai berikut:

• Bendera Negara yang dikibarkan setengah tiang dinaikkan hingga ke ujung fi*g, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang; dan
• Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Cukup jelas

(1) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan

jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan ra1ryat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara. (21 Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jerrazah, bagian yang benvarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah.

(3) Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan

jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah bag Pejabat Negara, pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dilakukan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku baginya.

Bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Bagian

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Penghormatan Menggunakan Lagu Kebangsaan

(1) Pemberian penghormatan menggunakan Lagu

Kebangsaan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.

(2) Penghormatan menggunakan Lagu Kebangsaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan penggunaan Lagu Kebangsaan.

(3) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau

dinyanyikan: presiden; a. untuk menghormati Presiden dan Wakil

• untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
• dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
• dalam acara pembukaan Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Ra1ryat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
• untuk menghormati Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan Negara sahabat dalam kunjungan resmi;
• dalam acara atau kegiatan olahraga internasional;
• dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahllan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia; dan
• dalam acara Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing kepada Presiden Republik Indonesia.

(4) Setiap or€rng yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan

diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. BABV...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Kunjungan Tamu Negara dapat berupa:

• Kunjungan Kenegaraan;
• Kunjungan Resmi;
• Kunjungan Kerja; dan
• Kunjungan Pribadi.

(2) Kunjungan Tamu Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat juga berupa Perjalanan Transit.

(1) Acara pokok Kunjungan Kenegaraan dan Kunjungan

Resmi dapat meliputi:

• upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan;

• pengisian buku tamu;

• foto bersama;

• kunjungan kehormatan kepada presiden;

• pertemuan bilateral;

• penandatanganan perjanjian internasional antara kedua negara;

• pernyataan/konferensi pers bersama;

• Jamuan Kenegaraan/Jamuan Resmi;

• peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata;

• kunjungan kehormatan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ralryat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan perwakilan Daerah; dan

• rangkaian

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

• rangkaian kunjungan ke proyek pembangunanf obyek wisata/ceramah di universitas dan/atau kunjungan ke daerah.

(2) Acara pokok Kunjungan Kerja dapat meliputi:

• Pengisian buku tamu
• foto bersama;
• kunjungan kehormatan kepada Presiden;
• pertemuanbilateral;
• penandatanganan perjanjian internasional dalam rangka konferensi internasional; dan
• pernyataan/konferensi pers bersama.

(3) Dalam acara pokok kunjungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Negara/Kepala Pemerintahan didampingi spouse, kecuali acara sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j.

(4) Dalam hal Tamu Negara membawa cinderamata yang

khusus dari negaranya, pertukaran cinderamata dilakukan melalui petugas protokol.

(5) Spouse Tamu Negara mengikuti spouse programme

didampingi oleh spouse Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara.

(6) Dalam hal Wakil Presiden melakukan kunjungan

kehormatan kepada Tamu Negara, kunjungan dapat dilaksanakan di tempat Tamu Negara menginap.

Tata cara persiapan dan pelaksanaan acara pokok Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Kunjungan Pribadi dilakukan untuk keperluan pribadi Tamu Negara di Indonesia, diberikan penghormatan dengan pelayanan terbatas terkait keprotokolan dan fasilitas pengamanan'

pasal 59 . . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Perjalanan Transit Tamu Negara yang telah dikoordinasikan Kepala Protokol Negara dalam waktu beberapa jam saja di Indonesia sebelum mencapai negara yang menjadi tujuan atau dalam perjalanan pulang, diberikan penghormatan dengan pelayanan keprotokolan dan fasilitas pengamanan terbatas selama perjalanan transit di Ruang VIP bandar udara atau tempat lainnya.

Cukup jelas.

Tata cara kunjungan Tamu Negara ke daerah:

• KPN mengatur kunjungan Tamu Negara ke daerah wilayah negara Indonesia;
• Kementerian Luar Negeri mengoordinasikan persiapan kunjungan ke daerah dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Militer Presiden, Paspampres, dan Pemerintah Daerah setempat;
• Pemerintah Daerah dan unsur pengamanan daerah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan pelayanan keprotokolan dan keamanan Tamu Negara selama kunjungan di daerah, didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Militer presiden, dan Paspampres; d.penyambutan...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

^4t-

• penyambutan Tamu Negara di bandar udara di daerah diatur oleh KPN dan Kepala Sekretariat Presiden/ Kepala Sekretariat Wakil Presiden.
• Gubernur beserta spouse menyambut Tamu Negara dan spouse serta rombongan, dilanjutkan dengan pengalungan bunga/penyerahan karangan bunga kepada Tamu Negara dan spouse;
• Gubernur dan Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara tetap menyertai Tamu Negara selama berkunjung ke daerah;
• urutan tata tempat duduk di dalam ruangan adalah:

1. Tamu Negara;
2. Gubernur; dan
3. Menteri Republik Indonesia Pendamping Tamu Negara;

• kunjungan Tamu Negara di daerah dapat memperoleh penghormatan berupa pengibaran Bendera Negara Sang Merah Putih pada tempat-tempat tertentu selama kunjungan, atas anjuran Kepala Daerah setempat; dan
• selain Bendera Negara Sang Merah Putih dalam kunjungan Tamu Negara di daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf h, juga dapat dikibarkan Bendera Negara Tamu Negara.

Pasal,62

(1) Dalam menyambut kedatangan dan kepulangan Tamu

Negara di bandar udara, pejabat daerah mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional atau seragam resmi lain yang telah ditentukan, dan isteri memakai pakaian nasional/suami mengenakan pakaian sipil lengkap.

(2) Dalam hal kunjungan lapangan, pakaian pejabat

pemerintah atau pejabat daerah dan spouse dapat menyesuaikan.

Bagian

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga Kunjungan Presiden/Wakil Presiden Ke Luar Negeri

Cukup jelas.

(1) Benhrk kunjungan Presiden ke luar negeri berupa

kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit.

(2) Bentuk kunjungan Wakil Presiden ke luar negeri berupa

kunjungan kerja, kunjungan pribadi, dan perjalanan transit.

Persiapan kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri didahului dengan Tim Survei dan Tim Pendahulu.

Tata cara persiapan kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri serta Tim Survei dan Tim Pendahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

(1) Rangkaian kendaraan kunjungan Presiden/Wakil

Presiden ke luar negeri diberikan sebagai penghormatan kepada Presiden/Wakil Presiden disesuaikan dengan pengaturan keprotokolan negara setempat.

(2) Ketentuan mengenai rangkaian kendaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal67...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Pada saat tiba di negara yang dikunjungi, Presiden

mengikuti upacara penyambutan oleh negara setempat, sesuai dengan jenis kunjungan.

(2) Dalam hal kunjungan Wakil Presiden, penyambutan

disesuaikan dengan kelaziman negara setempat.

(3) Acara Kunjungan dilakukan sesuai dengan

koordinasi yang telah disepakati oleh kedua negara. (a) Selain acara dengan Pemerintah Negara setempat, dapat diadakan pertemuan antara Presiden/Wakil Presiden dengan masyarakat Indonesia di negara setempat.

(5) Pada saat Presiden/Wakil Presiden meninggalkan

negara yang dikunjungi, Duta Besar LBBP Republik Indonesia di negara setempat dan spouse beserta pejabat Perwakilan Republik Indonesia, Pejabat Perwakilan Negara setempat dan Tim Pendahulu melepas kepulangan Presiden/Wakil Presiden beserta rombongan di bandar udara.

Bagian Keempat Kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah

(1) Kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden ke daerah

dapat berupa peninjauan, peresmian proyek, konferensi internasional, musyawarah nasional dan acara-acara lain yang bersifat resmi.

(2) Pelaksanaan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil

Presiden ke daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden/ Sekretariat Wakil Presiden.

Persiapan kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden didahului dengan Tim Survei dan Tim Pendahulu.

Pasal70...

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

(1) Rombonga.n utama Kunjungan Keda Presiden/Wakil

Presiden disambut oleh Gubernur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

(2) Ketentuan mengenai rombongan utama Presiden/

Wakil Presiden diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Bagian Kelima Kunjungan Kerja Anggota Lembaga Negara Republik Indonesia ke Luar Negeri

Pasal T2

(1) Dalam kunjungan kerja anggota Lembaga Negara

Republik Indonesia ke luar negeri, Lembaga Negara Republik Indonesia terkait berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.

(2) Pengaturan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat berkoordinasi dengan Pemerintah/I*rnbaga Negara setempat dan instansi terkait.

BABVI...

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) Jika konferensi internasional yang diselenggarakan oleh lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun L945, lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-undang, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah pusat dan daerah, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan pihak lain, yaitu: Badan-badan Khusus perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), Organisasi Internasional Non pBB, dan Organisasi Regional, maka hak dan kewajiban antara kedua pihak yang bekerjasama diatur dalam perj anj ian internasional.

• Yang

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "Organisasi lain" yaitu organisasi non pemerintah. Ayat (2) Cukup jelas

(1) Pengaturan keprotokolan dalam Peraturan

Pemerintah ini berlaku juga bagi konferensi internasional yang diselenggarakan atas inisiatif:

• Lembaga Negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Lembaga Negara yang dibentuk dengan atau dalam undang-undang;
• Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian;
• Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
• Organisasi lain.

(2) Semua pengaturan keprotokolan dalam konferensi

internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal T4

(1) Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan

dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara diatur dalam peraturan pimpinan lembaga negara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tata

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata penghormatan

di lingkungan Tentara Nasional Indone sia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia /Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah ini. (41 Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua panitia Negara mengatur lebih lanjut Acara Kenegaraan dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di kalangan internasional.

(5) Menteri/pimpinan lembaga dan pemerintah daerah

mengatur lebih lanjut pelaksanaan Acara Resmi yang diselenggarakan masing-masing.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun lggo tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94321, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2l Agustus 2018

PRESTDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T8 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

BLIK INDONESIA

dan Perundang-undangan, t

ilvanna Djaman

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 20TO

TENTANG KEPROTOKOLAN

I UMUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2oLo tentang Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi rata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Dari pengertian tersebut Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan/Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. setiap negara memiliki aturan atau protokol sesuai kekhususan dari negara bersangkutan yang mencerminkan nilai kebangsaan, dituangkan dalam hukum positif. Mengingat pengaturan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi sering melibatkan negara lain, maka pelaksanaan keprotokolan suatu negara harus menghormati norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat internasional. Dalam pelaksanaan tugas protokol, negara menunjuk seorang pejabat yang bertindak sebagai Kepala protokol Negara (chief of state Protocol) yang bertugas sebagai Koordinator tugas-tugas protokol negara. Kepala Protokol Negara secara resmi dijabat oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, sekaligus bertindak sebagai rujukan tertinggi keprotokolan, yang berkaitan dengan Acara Kenegaraan, Acara Resmi, Konferensi Internasional, kunjungan Tamu Negara ke Indonesia, dan kunjungan presiden/ Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka kepentingan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menJrusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 9 Tahun 2olo tentang Keprotokolan. Adapun pertimbangan untuk men]rusun rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud sebagai berikut:

1. sejak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2olo tentang Keprotokolan diundangkan belum ada produk hukum mengenai peraturan pelaksanaannya.
2. Pasal 38 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 20 1 0 tentang Keprotokolan, menyatakan: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan protokor Undang-Undang Nomor 8 Tahun lggr tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L9ST Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".
3. Beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang masih dirujuk sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20IO, sebagai berikut:

• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 19s1 tentang Lambang Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia;
• Peraturan Pemerintah Nomor 4t rahun r9s8 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing;
• Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1959 tentang Penggunaan Lambang Negara;
• Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata upacara, dan Tata Penghormatan.

Sebagian

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

sebagian besar aturan pelaksaaan yang masih dijadikan rujukan aturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2o1o tentang Keprotokolan merupakan produk hukum masa Pemerintahan Republik Indonesia serikat (RIS) yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (uuDS), sehingga perlu menJrusun aturan pelaksanaan yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amendemennya. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan pedoman keprotokolan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tata Tempat;
2. TataUpacara;
3. Tata Penghormatan;
4. pengaturan Keprotokolan Tamu Negara, Tamu pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Asing; dan
5. pengaturan kunjungan dan jamuan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Keprotokolan diatur mengenai tata tempat dan urutan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, sehingga terdapat keserasian dalam pengaturannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini, selain tata tempat, juga diatur lebih lanjut mengenai tata upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam rangka kunjungan Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan/atau Tamu Lembaga Negara Asing di Indonesia. Untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut mengenai tata penghormatan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan penggunaan Bendera Negara dan/atau Lagu Kebangsaan. Adapun pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan di daerah diselenggarakan sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Tata

PRES I D EN

REPUBLIK INDONESIA

Tata Tempat pada hakekatnya mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan, siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan Tata Tempat pada suatu Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Untuk melaksanakan Acara Kenegaraan atau Acara Resmi perlu pengaturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan dan pengaturan keprotokolan dengan menggunakan norma-norma dan kebiasaan- kebiasaan bersifat internasional. orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat dan derajatnya di dalam pemerintahan atau masyarakat. Aturan dasar Tata Tempat pad.a umumnya, sebagai berikut:

1. orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau pating mendahului.

2. Jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dan yang paling tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Sebagai contoh:

3. Jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.

4. Jika berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang paling utama adalah tempat sebelah kanan.

5. Apabila naik kendaraan, bagi seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka di pesawat terbang naik paling akhir, turun paling dahulu; di kapal laut, naik dan turun paling dahulu; di mobil atau kereta api, naik dan turun paling dahulu; posisi kendaraan/mobil: pintu kiri mobil berada di arah pintu masuk atau pintu keluar gedung.

6. Pada. . .

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pada kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.
2. Jajar kehormatan untuk orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut.
3. Bila orang yang paling dihormati menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebelah kirinya. contoh tersebut di atas merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sampai sekarang berlaku, harus terus disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan memperhatikan norrna- norrna dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam hubungan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL