Pasal 13

(1) Tata tempat bagi Tamu Pemerintah dalam Acara Resmi

di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan senioritas sesuai kedudukan dan jabatannya:

• Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia;
• Tamu Pemerintah;
• Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
• Para Menteri Republik Indonesia yang terkait; dan
• Duta Besar LBBP/Kepala Perwakilan Negara Asing untuk Republik Indonesia.

(2) Tamu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), merupakan mantan Kepala Negara/Kepala

Pemerintahan atau mantan Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Menteri atau setingkat Menteri, Utusan Khusus, Kepala Perwakilan Negara Asing, dan tokoh masyarakat asing/internasional.

(3) Tata tempat bagr Tamu Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan sebagaimana Lampiran Huruf J Peraturan pemerintah ini.

Paragraf 3 Tamu Lembaga Negara Asing