Pasal 16

(1) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua

Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di provinsi ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Wakil Gubernur; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah.

(2) Tata tempat bagi Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua

Lembaga Negara Republik Indonesia dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

• Ketua Lembaga Negara/Wakil Ketua Lembaga Negara;
• Gubernur;
• Anggota Lembaga Negara;
• Bupati/Walikota;
• Wakil Bupati/Walikota; dan
• Pejabat Pemerintahan Daerah.