KEPROTOKOLAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tatadepkumham.go.id Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.

4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

6. Tata . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiadepkumham.go.id Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.

3. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

4. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

5. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

• kebangsaan;
• ketertiban dan kepastian hukum;
• keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
• timbal balik.

Pasal 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk:

• memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;depkumham.go.idb. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan

• menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang

ini meliputi:

• Tata Tempat;
• Tata Upacara; dan
• Tata Penghormatan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi;

• Pejabat Negara;
• Pejabat Pemerintahan;
• perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan
• Tokoh Masyarakat Tertentu.

BAB III . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara

Resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

(2) Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupadepkumham.go.id upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu

yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

(4) Penyesuaian pelaksanaan Acara Kenegaraan atau

Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh inspektur upacara.

(1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara

dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh menteri yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

(2) Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di

lingkungan lembaga negara lain, pelaksanaannya dilakukan oleh kesekretariatan lembaga negara dimaksud berkoordinasi dengan panitia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyelenggaraan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat

dilaksanakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

(1) Penyelenggaraan Keprotokolan Acara Resmi

dilaksanakan oleh petugas protokol yang merupakan bagian dari kesekretariatan lembaga negara dan/ataudepkumham.go.idinstansi pemerintahan.

(2) Penyelenggaraan Acara Resmi dilakukan oleh:

• lembaga negara yang kewenangannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• lembaga negara yang dibentuk dengan atau dalam Undang-Undang;
• kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian;
• instansi pemerintah pusat dan daerah; dan
• organisasi lain.

(3) Penyelenggaraan Acara Resmi diselenggarakan di

Ibukota Negara Republik Indonesia dan/atau dapat di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara

Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:

• Presiden Republik Indonesia;

• Wakil Presiden Republik Indonesia;

• mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;

• Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdepkumham.go.id Republik Indonesia;

• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

• Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

• Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

• Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

• Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

• Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

• perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;

• duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;

• Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

• menteri, . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;

• Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;depkumham.go.idp. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

• anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;

• pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;

• gubernur kepala daerah;

• pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;

• pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;

• bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan

• Pimpinan . . . www.djpp.depkumham.go.id

• Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

(2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang diadakan di luar Ibukota Negara Republik Indonesia diatur dengan berpedoman pada urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).depkumham.go.id Pasal 10

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di provinsi

ditentukan dengan urutan:

• gubernur;

• wakil gubernur;

• mantan gubernur dan mantan wakil gubernur;

• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya;

• kepala perwakilan konsuler negara asing di daerah;

• Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya;

• sekretaris daerah, panglima/komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi;

• pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua;

• bupati/walikota; . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• bupati/walikota;
• Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;
• pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;
• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;depkumham.go.idn. wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
• asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansi vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II; dan
• kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.

(2) Penyelenggara negara, perwakilan negara asing

dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hadir dalam Acara Resmi di provinsi menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.

(1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di

kabupaten/kota ditentukan dengan urutan:

• bupati/walikota;

• wakil bupati/wakil walikota;

• mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota;

• Ketua . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
• Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
• sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota;depkumham.go.idg. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;
• pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;
• asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
• kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;
• kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan
• lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat

(1) hadir dalam Acara Resmi di kabupaten/kota,

para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.

Pasal 12depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan

Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut:

• dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden.
• dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami.

(2) Istri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,

kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakatdepkumham.go.idTertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.

(2) Seorang yang mewakili sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Bagian Kesatu Upacara Bendera

Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

• Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
• hari besar nasional;
• hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
• hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
• hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 17 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

• tata urutan dalam upacara bendera;
• tata bendera negara dalam upacara bendera;
• tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
• tata pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 18depkumham.go.id

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e.

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

• pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
• mengheningkan cipta;
• pembacaan naskah Pancasila;
• pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
• pembacaan doa.

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi:

• pengibaran . . . www.djpp.depkumham.go.id

• pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
• mengheningkan cipta;
• mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit;
• pembacaan Teks Proklamasi; dan
• pembacaan doa.

Pasal 21depkumham.go.id

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

• bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
• tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
• penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

(1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

• pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
• iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang

dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

(3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau

penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Pasal 23depkumham.go.id

(1) Tata pakaian upacara bendera sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil

lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.

(3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil

harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil

lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur dalam Peraturan Presiden.

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan.

(2) Kelengkapan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), antara lain, meliputi:

• inspektur upacara;
• komandan upacara;
• perwira upacara;
• peserta upacara;
• pembawa naskah;
• pembaca naskah; dan
• pembawa acara.depkumham.go.id (3) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi:
• bendera;
• tiang bendera dengan tali;
• mimbar upacara;
• naskah Proklamasi;
• naskah Pancasila;
• naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
• teks doa.

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

Bagian Kedua Upacara bukan Upacara Bendera

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Pasal 27 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

Pasal 28depkumham.go.idTata urutan acara bukan upacara bendera

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi:

• menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
• pembukaan;
• acara pokok; dan
• penutup.

(1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera

dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapatdepkumham.go.idpenghormatan.

(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• penghormatan dengan bendera negara;
• penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
• bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Negara Indonesia mendapat pengaturan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

Pasal 33 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Tamu Negara terdiri atas presiden, raja, kaisar,

ratu, yang dipertuan agung, paus, gubernur jenderal, wakil presiden, perdana menteri, kanselir, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(2) Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara

lainnya dapat terdiri atas pejabat tinggi lembaga negara asing lain, mantan kepaladepkumham.go.idnegara/pemerintahan atau wakilnya, wakil perdana menteri, menteri atau setingkat menteri, kepala perwakilan negara asing, utusan khusus dan tokoh masyarakat asing/internasional tertentu lain yang akan diatur dengan peraturan pemerintah.

(3) Kunjungan Tamu Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

• kunjungan kenegaraan;
• kunjungan resmi;
• kunjungan kerja; atau
• kunjungan pribadi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini.

Pasal 36 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETENTUAN PENUTUPdepkumham.go.id

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 Tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,depkumham.go.id

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Nopember 2010

,

BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

www.djpp.depkumham.go.id

• 23 -depkumham.go.id

www.djpp.depkumham.go.id