Permendikti Saintek No. 8 Tahun 2026 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - JDIH BPK
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
SALINAN
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya
dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2.
Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana
kegiatan pelayanan Keprotokolan.
3.
Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan
oleh
pemerintah
atau
lembaga
negara
dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh
pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta
undangan lain.
4.
Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat
negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing
dan/atau
organisasi
internasional,
serta
tokoh
masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara
Resmi.
5.
Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara
dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
6.
Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan
pemberian
hormat
bagi
pejabat
negara,
Pejabat
Pemerintahan,
perwakilan
negara
asing
dan/atau
organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu
dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
7.
Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki
jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat
maupun di daerah.
8.
Very Important Person yang selanjutnya disingkat VIP
adalah orang yang sangat penting karena kedudukan,
jabatan, atau tingkat sosialnya sehingga mendapat
perlakuan khusus.
9.
Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah
Putih.
10.
Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
11.
Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah
Indonesia Raya.
12.
Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat KORPRI adalah organisasi profesi tunggal bagi
seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Indonesia.
13.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
14.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pasal 2 Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikan pedoman penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; b. memberikan acuan bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kementerian/lembaga dan unit kerja.
BAB II PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN
Pasal 3
(1)
Keprotokolan
dilaksanakan
pada
Acara
Resmi
di
lingkungan Kementerian.
(2)
Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
Tata Tempat;
b.
Tata Upacara; dan
c.
Tata Penghormatan.
(3)
Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan di:
a.
Kementerian baik yang diselenggarakan di pusat
maupun di daerah;
b.
perguruan tinggi negeri; dan
c.
lembaga layanan pendidikan tinggi.
(4)
Dalam hal terdapat situasi dan kondisi tertentu yang
mengakibatkan Acara Resmi tidak dapat dilaksanakan di
Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini,
pelaksanaan Acara Resmi ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal.
Pasal 4
Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 diberlakukan kepada:
a.
Menteri;
b.
wakil Menteri;
c.
pejabat pimpinan tinggi madya; dan
d.
tamu Menteri/Kementerian yang terdiri atas:
1.
Pejabat Pemerintahan;
2.
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
3.
pejabat daerah;
4.
perwakilan
negara
asing
dan/atau
organisasi
internasional;
5.
tokoh masyarakat tertentu; dan
6.
tamu Menteri/Kementerian lainnya.
Pasal 5 Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara Resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian.
BAB III TATA TEMPAT
Pasal 6
(1)
Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
a.
Menteri;
b.
wakil Menteri;
c.
mantan Menteri dan mantan wakil Menteri;
d.
pejabat pimpinan tinggi madya;
e.
pemimpin perguruan tinggi negeri;
f.
pejabat pimpinan tinggi pratama pusat;
g.
kepala lembaga layanan pendidikan tinggi; dan
h.
tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d.
(2)
Tata
Tempat
untuk
tamu
Menteri/Kementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan
dengan jabatan dalam negara/pemerintahan.
Pasal 7
(1)
Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara Resmi
menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat
yang bersangkutan.
(2)
Dalam hal pejabat pada Acara Resmi berhalangan hadir,
Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan
tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.
Pasal 8 (1) Acara Resmi yang dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) menteri, urutan Tata Tempat ditentukan berdasarkan tingkatan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Acara Resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama; b. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan; dan c. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.
Pasal 9 Ketentuan mengenai Tata Tempat dalam Keprotokolan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TATA UPACARA
Pasal 10 Acara Resmi terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera.
Pasal 11
Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a terdiri atas:
a.
upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia;
b.
upacara Hari Pendidikan Nasional; dan
c.
upacara hari besar nasional lainnya.
Pasal 12
Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
a.
upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di
Kementerian;
b.
upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
c.
upacara akademik di perguruan tinggi negeri yang
meliputi:
1.
penerimaan mahasiswa baru;
2.
wisuda;
3.
dies natalis;
4.
pengukuhan guru besar/profesor;
5.
pemberian gelar doktor kehormatan; dan
6.
upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh
pemimpin perguruan tinggi negeri.
d.
upacara Acara Resmi di Kementerian;
e.
upacara Acara Resmi di daerah;
f.
upacara peletakan batu pertama dan peresmian gedung;
g.
upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah
perjanjian kerja sama;
h.
upacara penghormatan jenazah di Kementerian; dan
i.
upacara penerimaan perwakilan negara asing dan/atau
organisasi internasional.
Pasal 13 Upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan Tata Upacara.
Pasal 14
(1)
Tata Upacara bendera meliputi:
a.
tata urutan acara dalam upacara bendera;
b.
tata letak dalam upacara bendera;
c.
tata Bendera Negara dalam upacara bendera;
d.
tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan
e.
tata pakaian dalam upacara bendera.
(2) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
Pasal 15
(1)
Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit
terdiri atas:
a.
pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu
Kebangsaan;
b.
mengheningkan cipta;
c.
pembacaan naskah Pancasila;
d.
pembacaan
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
e.
pembacaan doa.
(2)
Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara
bendera
dapat
dilaksanakan
di
dalam
ruangan
menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam
ruangan.
Pasal 16
Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
a.
tata letak upacara bendera di lapangan; dan
b.
tata letak upacara bendera di dalam ruangan.
Pasal 17 Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi: a. waktu pengibaran Bendera Negara; b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan c. tata cara pengibaran Bendera Negara.
Pasal 18
(1)
Tata
Lagu
Kebangsaan
dalam
upacara
bendera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d
meliputi:
a.
pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan
diiringi Lagu Kebangsaan; dan
b.
iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau
penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps
musik atau paduan suara.
(2)
Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada
saat
pengibaran
atau
penurunan
Bendera
Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lagu
Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
(3)
Iringan
Lagu
Kebangsaan
dalam
pengibaran
atau
penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.
Pasal 19
(1)
Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dalam upacara
bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera.
(2)
Jenis upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.
upacara bendera tipe A; dan
b.
upacara bendera tipe B.
(3)
Upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan upacara yang diselenggarakan oleh
Kementerian yang meliputi:
a.
upacara bendera Hari Pendidikan Nasional; dan
b.
upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia.
(4)
Upacara bendera tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan upacara yang diampu oleh
kementerian atau lembaga lain yang meliputi:
a.
upacara Hari Kebangkitan Nasional;
b.
upacara Hari Lahir Pancasila;
c.
upacara Hari Kesaktian Pancasila;
d.
upacara Hari Sumpah Pemuda;
e.
upacara Hari Pahlawan;
f.
upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik
Indonesia;
g.
upacara Hari Ibu; dan
h.
upacara
bendera
sesuai
dengan
ketetapan
pemerintah.
(5)
Dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil
lengkap, pakaian KORPRI, pakaian adat tradisional, atau
seragam resmi lain yang telah ditentukan.
(6)
Upacara bendera tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan berkoordinasi
dengan
kementerian
terkait
sesuai
dengan
kewenangannya.
Pasal 20 (1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pembina upacara; b. pengatur upacara; c. pemimpin upacara; d. pengibar bendera; e. pembaca naskah; f. pembawa acara; dan g. peserta upacara. (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Pancasila; e. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan g. teks doa.
Pasal 21
(1)
Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi:
a.
tata urutan acara;
b.
tata pakaian; dan
c.
tata letak.
(2)
Persiapan
Tata
Upacara
bukan
upacara
bendera
dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan
unit kerja yang membidangi Keprotokolan.
Pasal 22
Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
a.
menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan;
b.
pembukaan;
c.
acara pokok;
d.
pembacaan doa; dan
e.
penutup.
Pasal 23 Tata pakaian dan tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan jenis upacara bukan upacara bendera.
Pasal 24
(1)
Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera
diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan
upacara bendera.
(2)
Kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara
bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kebutuhan dan jenis upacara bukan upacara
bendera.
Pasal 25 Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.
Pasal 26 Ketentuan mengenai Tata Upacara dalam Keprotokolan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V TATA PENGHORMATAN
Pasal 27
(1)
Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf c meliputi:
a.
penghormatan dengan Bendera Negara;
b.
penghormatan terhadap Bendera Negara;
c.
penghormatan dengan Lagu Kebangsaan;
d.
penghormatan terhadap Lambang Negara;
e.
penghormatan terhadap gambar resmi Presiden dan
Wakil Presiden;
f.
penghormatan kepada Menteri;
g.
penghormatan kepada wakil Menteri; dan
h.
bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Ketentuan
mengenai
Tata
Penghormatan
dalam
Keprotokolan di lingkungan Kementerian tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
BAB VI PENERIMAAN TAMU
Pasal 28 Tamu Menteri/Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang berkunjung ke Kementerian mendapat pengaturan Keprotokolan sebagai penghormatan kepada negara atau instansinya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan nasional dan internasional.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
42
Tahun
2022
tentang
Keprotokolan
di
Lingkungan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51)
sepanjang mengatur Keprotokolan di lingkungan Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 30 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
Ѽ
DHAHANA PUTRA
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2026 Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 343
Ж
TTD.
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001 TTD. TTD.
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI
PENDIDIKAN
TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TATA TEMPAT, TATA UPACARA, DAN TATA PENGHORMATAN DALAM KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
BAB I TATA TEMPAT
A. Umum Aturan dasar mengenai Tata Tempat meliputi: 1. orang dengan jabatan tertinggi menempati urutan paling depan; 2. posisi kanan adalah posisi yang lebih utama dibandingkan dengan posisi kiri; 3. posisi tengah dan depan merupakan posisi paling utama dan semakin ke pinggir, posisinya semakin kurang utama; 4. apabila dalam sebuah ruangan terdiri dari beberapa blok, posisi baris kedua di tengah lebih utama dibandingkan posisi depan paling pinggir; 5. posisi sebelah kanan lebih terhormat dari posisi sebelah kiri dengan rumus penempatan sebagai berikut: a. genap = 4-2-1-3, ganjil = 3-1-2. (catatan: posisi menghadap ke atas); b. pola ini berlaku pada pengaturan tempat duduk yang terdiri dari tiga (atau jumlah ganjil) blok. Urutan ini diterapkan pada front row/baris utama dan pada baris utama (first row) pada blok tengah. Sedangkan pada blok kanan dan kiri, urutannya dimulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya; dan c. bila pengaturan tempatnya terdiri atas dua blok (kanan dan kiri) maka blok kanan adalah blok utama dengan urutannya adalah dimulai dari nomor 2,1,3,4 dan seterusnya ke kanan. Penempatan di blok kiri dengan urutan nomor 1,2,3,4 dan seterusnya ke kiri; 6. dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu; dan 7. jajar kehormatan orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan dari pejabat yang menyambut.
B. Tempat 1. Tata Tempat Duduk dengan Jumlah Blok Ganjil a. Tata Tempat
Tata Tempat dengan jumlah blok ganjil
b. Pengaturan Tempat Duduk
Pengaturan tempat duduk dengan jumlah blok ganjil
- Tata Tempat Duduk dengan Jumlah Blok Genap a. Tata Tempat
Tempat dengan jumlah blok genap
b. Pengaturan Tempat Duduk 1) Pengaturan tempat duduk untuk kehadiran pejabat bersama istri/suami
- Pengaturan tempat duduk untuk kehadiran pejabat tanpa istri/suami
- Tata Tempat Pertemuan Bilateral a. Tata Tempat pertemuan bilateral meeting formal courtesy call dengan kedudukan VIP bersama pendamping sejajar dan saling berhadapan Keterangan gambar :
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi Presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BNA. Bendera Negara Asing
b. Tata Tempat pertemuan bilateral formal courtesy call dengan kedudukan VIP setingkat Keterangan gambar :
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi Presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BNA. Bendera Negara Asing
c. Tata Tempat pertemuan bilateral formal courtesy call dengan kedudukan VIP tidak setingkat
Keterangan gambar :
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi Presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BNA. Bendera Negara Asing
Keterangan:
Dalam hal pemasangan bendera tiang, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan.
Dalam hal pemasangan bendera meja, Bendera Merah Putih dipasang sesuai tempat duduk delegasi.
- Desain Tempat a. Theater Style Theater style adalah penataan tempat acara dengan posisi seluruh hadirin menghadap ke panggung utama, baik menggunakan meja maupun tidak. Apabila mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan, mendapat urutan Tata Tempat paling utama atau dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.
Keterangan gambar :
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi Presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BTW. Bendera Tut Wuri Handayani BPT. Bendera Perguruan Tinggi H. Mimbar G. Gong T. Tangga Desain panggung theater style
b. Class Style Class style adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama dan rombongan berada di atas panggung dan menghadap hadirin, baik menggunakan meja maupun tidak. Apabila mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat Tata Tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk disebelah kirinya.
Keterangan gambar :
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi Presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BTW. Bendera Tut Wuri Handayani BPT. Bendera Perguruan Tinggi H. Mimbar G. Gong T. Tangga Desain panggung class style
c. Panggung dengan Head Table Panggung dengan head table adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama/pembicara berada di atas panggung dan menghadap ke hadirin.
Desain panggung dengan head table
d. Panggung tanpa Head Table Panggung tanpa head table adalah penataan tempat acara yang seluruh pejabat utama/pembicara berada di bawah panggung dan semua hadirin menghadap ke panggung. 1) Prinsip 1
Panggung tanpa head table dengan mimbar dan gong
- Prinsip 2
Panggung tanpa head table dengan mimbar
e. Panggung dengan Round Table Panggung dengan round table adalah penataan tempat acara menggunakan meja bundar untuk pejabat utama dan tamu undangan, dimana pejabat utama ditempatkan pada posisi tengah di barisan paling depan (meja nomor 1 pada gambar).
- Prinsip 1
Keterangan gambar:
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BTW. Bendera Tut Wuri Handayani A. Pembawa Acara B. Mimbar C. Gong T. Tangga
Panggung dengan round table dan gong
- Prinsip 2
Keterangan gambar:
LN. Lambang Negara GP. Gambar resmi presiden GWP. Gambar resmi Wakil Presiden BMP. Bendera Merah Putih BTW. Bendera Tut Wuri Handayani D. Pembawa Acara E. Mimbar T. Tangga
Panggung dengan round table tanpa menggunakan gong
BAB II TATA UPACARA
A. TATA UPACARA BENDERA 1. Tata Urutan Acara dalam Upacara Bendera a. Tata Urutan Acara Upacara Bendera di Lapangan Untuk mengatur Tata Upacara, dibutuhkan urutan acara upacara bendera mulai dari pembukaan, acara pokok, dan penutup. Tata urutan acara mengatur rangkaian acara pokok upacara bendera sebagai berikut: 1) pembukaan oleh pembawa acara; 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara; 3) pembina upacara memasuki tempat upacara; 4) penghormatan kepada pembina upacara; 5) laporan pemimpin upacara; 6) pengibaran bendera merah putih diiringi Lagu Kebangsaan (catatan: pada Hari Kesaktian Pancasila tidak ada pengibaran bendera, bendera sudah dinaikkan pada pukul 06.00 pagi waktu setempat); 7) mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara; 8) pembacaan naskah-naskah (naskah disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara) sebagai berikut: a) Upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, meliputi: (1) naskah Pancasila; dan (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
b)
Upacara Kesaktian Pancasila, meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah ikrar.
c)
Upacara Hari Lahir Pancasila, meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah sejarah singkat Hari Lahir Pancasila.
d)
Upacara Hari Sumpah Pemuda, meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928.
e)
Upacara Hari Pahlawan, meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara.
f)
Upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik
Indonesia (KORPRI), meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah Panca Prasetya KORPRI.
g)
Upacara Hari Ibu, meliputi:
(1)
naskah Pancasila;
(2)
naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; dan
(3)
naskah Sejarah Hari Ibu.
9)
pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang
penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya
Satya
(catatan:
penganugerahan
tanda
kehormatan
Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada upacara Hari
Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia, dan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional);
10) penyematan tanda kehormatan oleh Menteri selaku pembina
upacara atas nama Presiden Republik Indonesia;
11) amanat pembina upacara (catatan: pada upacara Hari
Kesaktian Pancasila tidak ada amanat pembina upacara);
12) pembacaan doa;
13) laporan pemimpin upacara;
14) penghormatan kepada pembina upacara;
- penyerahan-penyerahan (catatan: jika ada seperti pemberian penghargaan, pemenang lomba, dan lain-lain);
- pembina upacara meninggalkan tempat upacara; dan
- penutup. Keterangan: Sambutan yang dibacakan pada saat amanat pembina upacara adalah sambutan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.
b. Tata Urutan Acara Upacara Bendera dalam Ruangan Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan. Upacara bendera yang dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan kelengkapan dan perlengkapan upacara yang sama namun tanpa penaikan bendera merah putih (bendera sudah dalam keadaan terpasang di tiang bendera pataka). Tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan sebagai berikut: 1) Pembukaan oleh pembawa acara; 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara; 3) pembina upacara memasuki tempat upacara; 4) penghormatan kepada pembina upacara; 5) laporan pemimpin upacara; 6) menyanyikan Lagu Kebangsaan; 7) mengheningkan cipta; 8) pembacaan naskah-naskah; 9) amanat pembina upacara (pada pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila tidak ada amanat pembina upacara); 10) pembacaan doa; 11) laporan pemimpin upacara; 12) penghormatan kepada pembina upacara; dan 13) penutup.
Tata Letak dalam Upacara Bendera a. Tata Letak Upacara Bendera di Lapangan
Keterangan:Pembina upacara.
Pemimpin upacara.
Tiang bendera.
Pejabat dan undangan.
Korps musik/paduan suara.
Petugas upacara (pembawa acara, pembaca naskah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaca doa, dan petugas lain).
Petugas upacara (pengibar bendera dan cadangan).
Peserta upacara.
Ajudan.
b. Tata Letak Upacara Bendera dalam Ruangan
Keterangan:
LN. Lambang Negara.
GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
GWP.Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
1.
Pembina upacara.
2.
Pemimpin upacara.
3.
Tiang bendera.
4.
Pejabat dan undangan.
5.
Korps musik/paduan suara.
6.
Petugas upacara (pembawa acara, pembaca naskah Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaca
doa, dan petugas lain).
7.
Peserta upacara/pegawai.
8.
Ajudan.
- Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera Tata Bendera Negara dalam upacara bendera mengatur penghormatan pada pengibaran bendera merah putih dengan ketentuan sebagai berikut: a. bendera dikibarkan antara waktu terbitnya matahari sampai dengan saat matahari terbenam; b. Tiang bendera didirikan di tempat upacara; c. Bendera Negara yang dibawa dari tempat penyimpanan ke tempat pengibaran dilakukan dengan cara meletakkan bendera tersebut di atas kedua telapak tangan atau di atas baki; d. regu pengibar bendera paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah; e. apabila Bendera Negara dikibarkan setengah tiang, tata pengibarannya adalah dinaikkan terlebih dahulu hingga ke ujung tiang, dihentikan sejenak dan diturunkan tepat setengah tiang; f. untuk menurunkan Bendera Negara pada posisi setengah tiang, tata penurunannya adalah dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sejenak, kemudian diturunkan; g. pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat (posisi tangan kanan di atas pelipis kanan) dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai. Semua jenis penutup kepala harus dibuka kecuali peci, ikat kepala, sorban, kerudung, atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan; h. penaikan atau penurunan Bendera Negara dapat diiringi Lagu Kebangsaan; i. apabila posisi bendera terbalik saat dibentangkan, maka petugas
segera memperbaiki posisi bendera tersebut; dan j. apabila terjadi hal yang tidak diinginkan saat pengibaran bendera berlangsung, misalnya tali pengerek putus/macet, tiang bendera roboh, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut. 1) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan masih memungkinkan bendera untuk naik, maka pengibaran tetap dilakukan sampai Lagu Kebangsaan berakhir. Setelah itu, bendera diturunkan dan kaitan tali diperbaiki, kemudian bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan. 2) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan bendera jatuh, petugas harus segera mengambil kembali dan membentangkan bendera dengan posisi tegak lurus sampai Lagu Kebangsaan selesai. Apabila bendera dimungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan.
Tata Lagu Kebangsaan dalam Upacara Bendera Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan 1 (satu) stanza; b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau tim paduan suara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan tanpa menyanyikan Lagu Kebangsaan; c. dalam hal tidak ada korps musik atau tim paduan suara maka pengibaran atau penurunan Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara dengan mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan; dan d. saat mengiringi pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.
Tata Pakaian dalam Upacara Bendera Tata pakaian dalam upacara bendera di lingkungan Kementerian diatur dengan ketentuan sebagai berikut. a. Tata Pakaian pada Upacara Bendera Tipe A
Pembina Upacara: pakaian sipil lengkap, pakaian KORPRI, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain sesuai dengan surat edaran upacara.
Undangan a. Pria: pakaian sipil lengkap, pakaian KORPRI, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain sesuai dengan surat edaran upacara. b. Wanita: pakaian nasional, pakaian KORPRI, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain sesuai dengan surat edaran upacara.
Penerima Satyalancana a. Pria:
pakaian sipil lengkap atau pakaian adat tradisional. b. Wanita: pakaian nasional atau pakaian adat tradisional. c. Peserta :
pakaian KORPRI lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lainnya sesuai dengan surat edaran upacara. d. Petugas: sesuai ketentuan berdasarkan surat edaran upacara.
b. Tata Pakaian pada Upacara Bendera Tipe B Semua peserta upacara mengenakan pakaian KORPRI dengan bawahan rok/celana warna biru tua (biru dongker) dilengkapi dengan tanda pengenal, lencana KORPRI disematkan di dada sebelah kiri, peci hitam bagi laki-laki, dan kerudung dengan warna senada dengan pakaian KORPRI bagi wanita yang berkerudung. Keterangan: Tata pakaian diatur lebih lanjut dalam surat edaran sesuai arahan pimpinan.
B. TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA 1. Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Kementerian a. Ketentuan Umum 1) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Sumpah/janji jabatan diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungannya masing-masing. 3) PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan. 4) Pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan dalam suatu upacara khidmat. 5) ASN yang mengangkat sumpah/janji jabatan didampingi
oleh seorang rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
6)
Saksi merupakan ASN yang jabatannya paling rendah sama
dengan jabatan ASN yang mengangkat sumpah/janji
jabatan.
7)
Pejabat
yang
mengambil
sumpah/janji
jabatan
mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji
jabatan
yang
diikuti
oleh
ASN
yang
mengangkat
sumpah/janji jabatan.
8)
Pengambilan sumpah/janji jabatan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil
sumpah/janji jabatan, ASN yang mengangkat sumpah/janji
jabatan, dan saksi.
9)
Pakaian yang dikenakan bagi pejabat yang melantik dan ASN
yang akan dilantik sebagai berikut:
a)
pria : pakaian sipil lengkap/pakaian KORPRI; dan
b)
wanita : pakaian nasional/pakaian KORPRI.
b.
Susunan Acara Upacara Pelantikan
1)
Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan.
2)
Pembukaan oleh pembawa acara.
3)
Pembacaan
Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia/
Menteri/pemimpin
perguruan
tinggi
negeri
(pembaca
Keputusan adalah pejabat di bidang sumber daya manusia
atau kepegawaian).
4)
Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Menteri/pemimpin
perguruan tinggi negeri/pejabat yang ditunjuk (didampingi
rohaniwan).
5)
Penandatanganan
naskah
berita
acara
sumpah/janji
jabatan.
6)
Pelantikan oleh Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri/
pejabat yang ditunjuk.
7)
Penandatanganan naskah serah terima jabatan. (jika ada)
8)
Pengalungan tanda jabatan pemimpin perguruan tinggi
negeri.
9)
Penandatanganan pakta integritas. (jika ada)
10) Sambutan Menteri/pemimpin perguruan tinggi negeri/
pejabat yang ditunjuk.
11) Doa dipimpin oleh Rohaniwan.
12) Penutup.
c.
Susunan Acara Upacara Serah Terima Jabatan/Pisah Sambut
1)
Menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan.
2)
Pembukaan oleh pembawa acara.
3)
Pembacaan berita acara serah terima jabatan. (jika ada)
4)
Penandatangan berita acara serah terima jabatan dari
pejabat lama kepada pejabat baru. (jika ada)
5)
Penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat lama
kepada pejabat baru. (jika ada)
- Sambutan pejabat lama.
- Sambutan pejabat baru.
- Arahan pejabat tertinggi yang hadir. (jika ada)
- Pembacaan doa.
- Pemberian ucapan terima kasih kepada pejabat lama dan pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru.
- Penutup. d. Naskah Sumpah/Janji Naskah sumpah/janji diawali dengan kata pendahuluan sumpah/janji yang dibacakan oleh pejabat yang melantik dengan tujuan:
- memastikan bahwa pejabat yang akan dilantik siap untuk disumpah/dijanji; dan
- menegaskan konsekuensi pengucapan sumpah/janji terhadap jabatan secara agama maupun pemerintah
Contoh Naskah Kata Pendahuluan Sumpah/Janji
Kata-kata awal sumpah jabatan berbunyi sebagai berikut:
Bagi pejabat yang beragama Islam, “Demi Allah, saya bersumpah”.
Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik, “saya berjanji”.
Bagi pejabat yang beragama Hindu, “Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah.”
Bagi pejabat yang beragama Budha, "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah”.
Bagi pejabat yang beragama Khonghucu, "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong zi, Dipermuliakanlah, saya bersumpah”.
Bagi pejabat yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka frasa "Demi Allah" diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya: “bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;
bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;”
Pada akhir sumpah/janji jabatan:
Bagi pejabat yang beragama Kristen dan Katolik ditambahkan kalimat yang berbunyi: "Kiranya Tuhan menolong saya".
Bagi pejabat yang beragama Hindu ditambahkan kalimat yang berbunyi: “Om santi santi santi om”.
Contoh Naskah Sumpah/Janji
Keterangan Naskah Sumpah/Janji:
Dalam hal pejabat berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pejabat yang bersangkutan mengucapkan janji jabatan.
Janji pejabat berbunyi sebagai berikut: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
e. Naskah Kata-Kata Pelantikan Naskah kata-kata pelantikan dibacakan setelah penandatanganan berita acara sumpah/janji jabatan oleh pejabat yang melantik.
Contoh Naskah Kata-Kata Pelantikan
f. Naskah Serah Terima Jabatan Naskah serah terima jabatan ditandatangani oleh pejabat lama, dilanjutkan oleh pejabat baru, setelah itu ditandatangani oleh pejabat yang melantik sebagai saksi.
Contoh Naskah Serah Terima Jabatan
Keterangan:
Apabila yang melantik Menteri maka blanko kertas naskah kata-kata pelantikan yang digunakan berlogo Garuda Pancasila.
Apabila yang melantik Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan maka blanko kertas yang digunakan berlogo Tut Wuri Handayani.
Apabila yang melantik pemimpin perguruan tinggi negeri maka blanko kertas yang digunakan berlogo perguruan tinggi negeri yang bersangkutan.
Untuk kertas naskah serah terima jabatan menggunakan logo Tut Wuri Handayani.
g. Tata Letak Upacara Pelantikan
h. Tata Letak Upacara Pelantikan dengan Serah Terima Jabatan
- Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara a. Ketentuan Umum
- Setiap calon ASN pada saat diangkat menjadi ASN wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Pengucapan sumpah/janji dilakukan pada saat pelantikan oleh PPK di lingkungannya masing-masing.
- PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji.
- Pengambilan sumpah/janji dilakukan dalam suatu upacara khidmat.
- Calon ASN yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang ASN yang jabatannya paling rendah sama dengan jabatan calon ASN yang mengangkat sumpah/janji.
- Pada saat pengambilan sumpah/janji, semua orang yang hadir dalam upacara diwajibkan berdiri.
- Pejabat yang mengambil sumpah/janji mengucapkan setiap kata dalam kalimat sumpah/janji yang diikuti oleh calon
ASN yang mengangkat sumpah/janji. 8) Calon ASN yang telah mengucapkan sumpah/janji ditetapkan menjadi ASN. 9) Pejabat yang mengambil sumpah/janji membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji. 10) Berita acara ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, ASN yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi. 11) Berita acara dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu: 1 (satu) rangkap untuk ASN yang mengangkat sumpah/janji, 1 (satu) rangkap untuk arsip instansi pemerintah ASN yang bersangkutan, dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Badan Kepegawaian Negara. 12) Pengambilan sumpah/janji ASN dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji, ASN yang mengangkat sumpah/janji, dan saksi. 13) Pakaian bagi pejabat yang melantik dan calon ASN yang akan diambil sumpah/janji, mengenakan seragam KORPRI lengkap/pakaian dinas harian.
b. Susunan Acara Upacara Pengambilan Sumpah atau Janji Aparatur Sipil Negara 1) Menyanyikan Lagu Kebangsaan. 2) Pembukaan oleh pembawa acara. 3) Pengambilan sumpah ASN (didampingi Rohaniwan). 4) Pengukuhan oleh Rohaniwan. 5) Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil. 6) Sambutan pejabat yang mengambil sumpah/janji. 7) Pembacaan doa oleh Rohaniwan. 8) Penutup.
c. Naskah Sumpah/Janji Kata-kata awal sumpah/janji ASN (pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) berbunyi sebagai berikut:
Selanjutnya:
Pada akhir naskah sumpah/janji ASN:
Keterangan:
- Dalam hal calon ASN berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinan tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, calon ASN yang bersangkutan mengucapkan janji.
- Janji ASN berbunyi sebagai berikut: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh".
- Dalam hal penyebutan, naskah sumpah/janji ASN disesuaikan dengan peserta yang mengucapkan janji tersebut (PNS/PPPK)
- Upacara Akademik di Perguruan Tinggi
a. Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru
- Penyelenggara upacara penerimaan mahasiswa baru adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- Pejabat yang menerima mahasiswa baru adalah pimpinan perguruan tinggi negeri.
- Susunan acara pada upacara penerimaan mahasiswa baru sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) prosesi pimpinan, majelis wali amanat, senat akademik, dan majelis guru besar memasuki tempat acara; c) pembukaan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara penerimaan mahasiswa baru oleh pemimpin sidang/rapat; d) menyanyikan Lagu Kebangsaan; e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; f) laporan ketua panitia; g) penerimaan mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian jaket/jas almamater secara simbolis oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; h) hymne dan mars perguruan tinggi negeri; i) janji mahasiswa baru/menyesuaikan; j) lagu Bagimu Negeri; k) pidato pemimpin perguruan tinggi negeri;
l)
lagu Syukur;
m)
pembacaan doa;
n)
penutupan upacara oleh pemimpin sidang/rapat;
o)
prosesi pimpinan, majelis wali amanat, senat akademik,
dan majelis guru besar meninggalkan tempat upacara;
p)
penutup oleh pembawa acara; dan
q)
ramah tamah.
4)
Pakaian
yang
dikenakan
pada
upacara
penerimaan
mahasiswa baru sebagai berikut:
a)
mahasiswa baru:
(1)
pria:
kemeja
putih,
celana
panjang
hitam/putih/abu-abu.
(2)
wanita: kemeja putih, rok hitam/putih/abu-abu.
b)
undangan:
(1)
pria:
pakaian
sipil
lengkap
warna
gelap/menyesuaikan.
(2)
wanita: pakaian nasional/menyesuaikan.
(3)
mahasiswa: jaket almamater.
5)
Perlengkapan pada upacara penerimaan mahasiswa baru
sebagai berikut:
a)
Lambang Negara;
b)
gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil
Presiden Republik Indonesia;
c)
bendera merah putih, bendera tut wuri handayani,
bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
d)
pataka bendera merah putih dan bendera perguruan
tinggi negeri untuk pengucapan janji mahasiswa baru;
e)
naskah pidato pemimpin perguruan tinggi negeri;
f)
naskah janji mahasiswa baru;
g)
mimbar;
h)
pengeras suara; dan
i)
perlengkapan lain.
- Tata Letak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru yang Dilaksanakan di Dalam/Luar Ruangan
Keterangan: A. Ketua dan sekretaris majelis wali amanat, ketua senat perguruan tinggi negeri/akademik, dan ketua majelis guru besar. B. Pemimpin perguruan tinggi. C. Pembantu/wakil rektor/pembantu ketua/dekan/ pembantu/wakil dekan/direktur/pembantu direktur. D. Mahasiswa baru. E. Pembawa acara. F. Pembaca janji mahasiswa. G. Pengurus organisasi senat. H. Mimbar. R. Meja penerimaan tamu. GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia. GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. BMP. Bendera merah putih. BTW. Bendera tut wuri handayani. BPT. Bendera perguruan tinggi. BF. Bendera fakultas. T. Tangga.
b. Upacara Wisuda 1) Penyelenggara upacara wisuda adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
Susunan acara pada upacara wisuda sekurang-kurangnya terdiri atas: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar
memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri); c) pembukaan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara wisuda oleh pemimpin sidang/ rapat; d) menyanyikan Lagu Kebangsaan; e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; f) pembacaan keputusan tentang lulusan perguruan tinggi negeri oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; g) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri; h) pelantikan lulusan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; i) penyerahan ijazah; j) janji wisudawan; k) pidato wisuda pimpinan perguruan tinggi negeri; l) penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik; m) sambutan-sambutan; n) menyanyikan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain-lain); o) pembacaan doa; p) penutupan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara wisuda oleh pemimpin sidang/ rapat; dan q) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar meninggalkan ruangan.Pakaian yang dikenakan pada upacara wisuda sebagai berikut: a) pimpinan perguruan tinggi/senat: mengenakan toga/pakaian sipil lengkap b) mahasiswa yang diwisuda:
wisudawan: mengenakan toga/pakaian sipil lengkap
wisudawati: mengenakan toga/pakaian nasional c) undangan:
pria: pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional
wanita: pakaian nasional
TNI/Polri: pakaian dinas
Perlengkapan upacara sebagai berikut: a) Lambang Negara; b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia; c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas; d) keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang lulusan perguruan tinggi negeri; e) piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik; f) naskah janji wisudawan; g) mimbar; h) tongkat pedel; i) pataka bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi untuk janji wisudawan; j) pengeras suara; dan k) perlengkapan lain.
Tata Letak Upacara Wisuda
Keterangan:A. Pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar. B. Pembantu/wakilrektor/pembantu/wakilketua/ pembantu/wakil direktur. C. Dekan/pembantu dekan/ketua jurusan. D. Undangan VIP E. Wisudawan. F. Orang tua wisudawan. G. Mimbar. H. Pedel. I. Pembawa acara. J. Pembaca janji alumni.
K. Pembawa bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi negeri untuk janji wisudawan. R. Meja penerima tamu. GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia. GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. BMP. Bendera merah putih. BTW. Bendera tut wuri handayani. BPT. Bendera perguruan tinggi negeri. BF. Bendera fakultas. T. Tangga.
c. Upacara Dies Natalis
- Penyelenggara upacara dies natalis adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- Susunan acara pada upacara dies natalis sekurang-kurangnya sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri); c) pembukaan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara dies natalis oleh pemimpin sidang/rapat; d) menyanyikan Lagu Kebangsaan; e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; f) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri; g) laporan pemimpin perguruan tinggi negeri; h) orasi ilmiah; i) penyerahan penghargaan; j) pembacaan doa; k) penutupan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara dies natalis oleh pemimpin sidang/rapat; dan l) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar meninggalkan ruangan.
- Pakaian yang dikenakan pada upacara dies natalis:
a) pimpinan perguruan tinggi/senat: mengenakan toga/pakaian sipil
lengkap b) mahasiswa: jaket almamater. c) undangan: (1) pria: pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional. (2) wanita: pakaian nasional. (3) TNI/Polri: pakaian dinas. - Perlengkapan upacara dies natalis sebagai berikut: a) Lambang Negara; b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas; d) naskah sambutan dan naskah orasi; e) piagam-piagam penghargaan; f) mimbar; g) tongkat pedel; h) pengeras suara; dan i) perlengkapan lain. 5) Tata Letak Upacara Dies Natalis
Keterangan:
A. Pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali
amanat, dewan guru besar.
B. Pembantu/wakil rektor/pembantu/wakil ketua/pembantu/wakil
direktur.
C. Dekan/ketua jurusan.
D. Ketua dan sekretaris majelis wali amanat/majelis guru besar.
E. Undangan VIP
F. Mahasiswa.
G. Pedel.
H. Mimbar.
I. Pembawa acara.
R. Meja penerima tamu.
GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.
GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
BMP. Bendera merah putih.
BTW. Bendera tut wuri handayani.
BPT. Bendera perguruan tinggi negeri.
BF. Bendera fakultas.
T. Tangga.
d. Upacara Pengukuhan Guru Besar/Profesor
- Penyelenggara upacara pengukuhan guru besar/profesor adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- Susunan acara pada upacara pengukuhan guru besar/profesor sekurang- kurangnya terdiri atas: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar memasuki tempat upacara; c) pembukaan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri/upacara pengukuhan guru besar/profesor oleh pemimpin sidang/rapat; d) menyanyikan Lagu Kebangsaan dan himne perguruan tinggi negeri; e) pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor; f) pembacaan riwayat hidup profesor yang dikukuhkan; g) menyanyikan lagu Bagimu Negeri; h) orasi ilmiah oleh profesor yang dikukuhkan; i) pengukuhan profesor oleh ketua senat/rektor; j) pengalungan tanda guru besar oleh ketua senat perguruan tinggi negeri; k) sambutan-sambutan; l) pembacaan doa; m) penutupan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi negeri tentang pengukuhan profesor oleh pemimpin sidang/rapat; n) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar meninggalkan ruangan; dan o) pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan dan keluarga.
- Pakaian yang dikenakan pada upacara pengukuhan guru besar/profesor sebagai berikut: a) pimpinan perguruan tinggi/senat: mengenakan toga/pakaian sipil lengkap b) mahasiswa: jaket almamater c) undangan: (1) pria: pakaian sipil lengkap warna gelap (2) wanita: pakaian nasional (3) TNI/Polri: pakaian dinas
- Perlengkapan upacara pengukuhan guru besar/profesor sebagai berikut: a) Lambang Negara; b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia; c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas; d) keputusan Menteri tentang pengangkatan guru besar/profesor; e) naskah pengukuhan guru besar/profesor; f) naskah orasi ilmiah; g) kalung samir guru besar/profesor;
h) mimbar; i) tongkat pedel; j) pengeras suara; dan k) perlengkapan lain. 5) Tata Letak Upacara Pengukuhan Guru Besar/Profesor
Keterangan: A. Pemimpin perguruan tinggi. B. Ketua senat, guru besar/profesor. C. Guru besar/profesor yang akan dikukuhkan. D. Dekan fakultas tempat guru besar/profesor mengajar. E. Dewan guru besar/profesor. F. Pedel. G. Pembawa acara. H. Keluarga guru besar/profesor yang dikukuhkan. I. Pembantu/wakil rektor, pembantu/wakil ketua, dekan, pimpinan unit utama yang bukan guru besar/profesor, dan undangan VIP. J. Suami/istri guru besar/profesor yang dikukuhkan. K. Undangan. L. Mimbar. M. Meja penerima tamu. GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia. GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. BMP. Bendera merah putih. BTW. Bendera tut wuri handayani. BPT. Bendera perguruan tinggi negeri. BF. Bendera fakultas. T. Tangga.
e. Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
- Penyelenggara upacara pemberian gelar doktor kehormatan adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan pada perguruan tinggi negeri dan unit terkait.
- Susunan acara pada upacara pemberian gelar doktor kehormatan sekurang-kurangnya sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar, serta promovendus memasuki ruang acara; c) pembukaan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan; d) menyanyikan Lagu Kebangsaan; e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; f) pembacaan keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri/ketua senat perguruan tinggi negeri/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan; g) pembacaan riwayat hidup promovendus; h) pidato ilmiah promovendus; i) penyerahan piagam gelar doktor kehormatan; j) pembacaan doa; k) penutupan sidang/rapat terbuka perguruan tinggi oleh pemimpin sidang/rapat tentang pemberian gelar doktor kehormatan; l) prosesi pimpinan perguruan tinggi negeri, ketua senat, ketua majelis wali amanat, dewan guru besar, serta promovendus meninggalkan ruang acara; dan m) pemberian ucapan selamat kepada doktor kehormatan.
- Pakaian yang dikenakan pada upacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagai berikut: a) pimpinan perguruan tinggi/senat: mengenakan toga/pakaian sipil lengkap b) promovendus : toga. c) mahasiswa : jaket almamater. d) undangan: (1) pria: pakaian sipil lengkap warna gelap/pakaian nasional. (2) wanita : pakaian nasional. (3) TNI/Polri: pakaian dinas.
- Perlengkapan upacara pemberian gelar doktor kehormatan sebagai berikut: a) Lambang Negara; b) gambar resmi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia; c) bendera merah putih, bendera tut wuri handayani, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas; d) surat keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang pemberian gelar kehormatan; e) naskah orasi ilmiah;
f) mimbar; g) surat keputusan doktor kehormatan; h) tongkat pedel; i) pengeras suara; dan j) perlengkapan lain. 5) Tata Letak Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
Penjelasan gambar: A. Pemimpin perguruan tinggi negeri. B. Promotor, ketua majelis wali amanat dan ketua senat/majelis guru besar. C. Dewan guru besar/profesor. D. Pembantu/wakil rektor, dekan. E. Dosen, staf perguruan tinggi negeri, dan undangan lainnya. F. Mahasiswa. G. Pedel. H. Pembawa acara. I. Penerima gelar kehormatan doktor. J. Mimbar. R. Meja penerima tamu. GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia. GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia. BMP. Bendera merah putih. BTW. Bendera tut wuri handayani. BPT. Bendera perguruan tinggi negeri. BF. Bendera fakultas. T. Tangga.
- Upacara Acara Resmi di Kementerian a. Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Dalam hal menyiapkan rangkaian acara pembukaan atau penutupan kegiatan seperti rapat koordinasi nasional (rakornas), workshop/seminar, bimbingan teknis, lomba-lomba, dan lainnya, perlu diperhatikan hal sebagai berikut:
Tata Tempat acara pembukaan/penutupan didesain dalam bentuk teater (theater style), khusus untuk acara penutupan rakornas dirangkai setelah sidang paripurna dengan desain Tata Tempat model kelas (class style). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini;
perlengkapan yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan acara pembukaan atau penutupan kegiatan antara lain sebagai berikut: a) Bendera Merah Putih dan Bendera Tut Wuri; b) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; c) Lambang Negara; d) alat peresmian acara pembukaan seperti palu/gong/sirine; e) perangkat tata suara; f) file Lagu Kebangsaan; g) podium; h) placing card; dan i) blanko undangan.
Contoh blanko undangankelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara sebagai berikut: a) pengatur acara; b) petugas acara; c) pembawa acara; d) dirigen; e) pembaca doa; dan f) para pelaku/pengisi acara.
susunan acara pembukaan sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) menyanyikan Lagu Kebangsaan; c) laporan ketua penyelenggara; d) sambutan Menteri dilanjutkan dengan peresmian pembukaan ditandai dengan pengetukan palu/pemukulan gong/pernyataan membuka; e) pembacaan doa; dan f) penutupan. Keterangan:
- Apabila pembukaan dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden, upacara dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku untuk acara Presiden/Wakil Presiden.
- Apabila dalam acara pembukaan terdapat tambahan acara lainnya, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan tidak mengurangi acara pokok diatas.
- Apabila terdapat tambahan acara seperti:
pemberian penghargaan, maka prosesi penyerahan penghargaan dilakukan sebelum sambutan pejabat utama;
penandatanganan nota kesepahaman/MoU atau penandatanganan dokumen lainnya (seperti perjanjian kinerja/pakta integritas), maka prosesi penandatanganan dilakukan sebelum sambutan pejabat utama;
peluncuran (launching) maka dilakukan satu rangkaian dengan prosesi pembukaan;
penyerahan piala bergilir/pataka maka prosesi penyerahannya dilakukan setelah peresmian pembukaan/penutupan;
pengumuman pemenang lomba: a. dilakukan setelah sambutan penutupan pejabat utama; b. prosesi pengumuman sekaligus pemanggilan pemenang dilanjutkanpenyerahan hadiah/piagam/medali; c. penyerahan dapat juga dilakukan dengan dengan cara prosesi wisuda (pejabat sudah berada di panggung); d. catatan: pembacaan doa dilakukan di awal acarasetelah menyanyikan Lagu Kebangsaaan; dan
foto bersama dilakukan setelah penyerahan.
b. Peringatan Acara Nasional atau Internasional Dalam penyiapan acara peringatan nasional atau internasional maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (theater style). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain: a) bendera merah putih; b) bendera tut wuri handayani; c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; d) Lambang Negara; e) file Lagu Kebangsaan; f) naskah nota kesepahaman (MoU); g) perangkat tata suara; h) podium; i) cendera mata; j) baki/nampan; dan k) taplak.
- Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain: a) pengatur acara; b) petugas acara; c) pembawa acara; d) dirigen; e) pembaca doa; dan f) para pelaku/pengisi acara.
- Susunan acara sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) menyanyikan Lagu Kebangsaan; c) laporan pejabat substansi; d) sambutan kepala daerah/tuan rumah; e) penyerahan penghargaan (jika ada);
f) sambutan Menteri, dilanjutkan prosesi peresmian- peresmian atau peluncuran/pencanangan; g) pembacaan doa (apabila acara dilanjutkan dengan acara lainnya, maka pembacaan doa di awal acara setelah menyanyikan Lagu Kebangsaan); dan h) penutupan oleh pembawa acara. Keterangan: Apabila terdapat acara lainnya/acara hiburan, maka susunan acara disesuaikan dengan tetap memperhatikan pakem acara.
c. Lomba-Lomba Tingkat Nasional atau Internasional Dalam penyiapan acara kompetisi/lomba-lomba tingkat nasional atau internasional maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- Acara pembukaan/penutupan dilaksanakan mengikuti jadwal yang telah ditentukan, dihadiri oleh tamu VIP dan undangan terbatas pejabat pemerintah pusat/daerah, anggota legislatif pusat/daerah, kalangan pers, praktisi pendidikan, dan stakeholder lainnya.
- Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (theater style). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Perlengkapan yang perlu disiapkan antara lain: a) bendera merah putih; b) bendera tut wuri handayani; c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; d) Lambang Negara; e) file Lagu Kebangsaan; f) piala bergilir; g) perangkat tata suara; h) podium; i) baki/nampan; dan j) taplak.
- Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain: a) pengatur acara; b) petugas acara; c) pembawa acara; d) dirigen; e) pembaca doa; dan f) para pelaku/pengisi acara.
- Susunan Acara a) Pembukaan lomba terdiri dari serangkaian acara berikut: (1) prosesi penyambutan kedatangan Menteri/Wakil Menteri; (2) pembukaan oleh pembawa acara; (3) Lagu Kebangsaan dan lagu mars (jika ada); (4) pembacaan Doa; (5) pemutaran film dokumenter kegiatan (jika ada); (6) laporan ketua penyelenggara;
(7) sambutan selamat datang oleh kepala daerah selaku tuan rumah; (8) pembacaan Janji Peserta dan Juri; (9) sambutan Menteri dilanjutkan prosesi pembukaan; (10)penyerahan piala bergilir dari pemegang juara umum tahun sebelumnya kepada Menteri untuk diserahkan kepada tuan rumah untuk diperebutkan; (11)persembahan kreativitas seni; dan (12)penutupan oleh pembawa acara.
Keterangan: Apabila acara diawali dengan prosesi defile peserta, maka dibolehkan dengan tetap memperhatikan pakem acara.
b) Penutupan lomba terdiri dari serangkaian acara berikut: (1) prosesi penyambutan kedatangan Menteri/Wakil Menteri; (2) pembukaan oleh pembawa acara; (3) Lagu Kebangsaan; (4) pembacaan doa; (5) pemutaran video kilas balik kegiatan (jika ada); (6) laporan ketua penyelenggara; (7) sambutan oleh kepala daerah selaku tuan rumah; (8) sambutan Menteri sekaligus prosesi penutupan acara; (9) penyerahan Pataka dari tuan rumah penyelenggara kepada Menteri, selanjutnya diserahkan kepada tuan rumah berikutnya; (10) persembahan kreativitas seni; (11) pengumuman pemenang lomba dan penyerahan hadiah dilanjutkan foto bersama; (12) penyerahan piala bergilir untuk juara umum; dan (13) penutupan oleh pembawa acara.
d. Penghargaan-Penghargaan Dalam penyiapan acara penghargaan seperti Anugerah Diktisaintek (AD) dan Anugerah lainnya, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (theater style). Tata Tempat dan tata panggung mengacu pada ketentuan Tata Tempat dalam Bab I Lampiran Peraturan Menteri ini.
- Perlengkapan yang perlu disiapkan dalam acara ini antara lain: a) bendera merah putih; b) bendera tut wuri handayani; c) gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden; d) Lambang Negara; e) file Lagu Kebangsaan; f) daftar penerima penghargaan; g) perangkat tata suara;
h) podium; i) cendera mata; j) baki/nampan; k) taplak; dan l) piagam penghargaan. 3) Kelengkapan yang perlu disiapkan dalam acara antara lain: a) pengatur acara; b) petugas acara; c) pembawa acara; d) dirigen; e) pembaca doa; dan f) para pelaku/pengisi acara. 4) Susunan acara sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) menyanyikan Lagu Kebangsaan; c) laporan Pejabat Substansi; d) penyerahan penghargaan; e) sambutan Menteri; f) pembacaan doa; dan g) penutupan oleh pembawa acara.
- Upacara Acara Resmi di Daerah Untuk Acara Resmi di daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian, maka pimpinan unit utama penyelenggara kegiatan adalah tuan rumah acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota dengan tata urutan sebagai berikut. a. Tuan rumah acara menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan. Tuan rumah daerah memberikan sambutan selamat datang, Menteri memberikan sambutan sekaligus membuka atau menutup kegiatan didampingi tuan rumah daerah dan tuan rumah acara, dengan urutan acara seperti di bawah ini.
- Penyelenggaraan acara di provinsi a) Laporan penyelenggaraan acara oleh pimpinan unit utama. b) Sambutan selamat datang oleh gubernur. c) Sambutan pembukaan oleh Menteri/Wakil Menteri.
- Penyelenggaraan acara di kabupaten/kota a) Sambutan selamat datang oleh bupati/walikota. b) Laporan penyelenggaraan acara oleh pimpinan unit utama. c) Sambutan gubernur (jika ada). d) Sambutan pembukaan oleh Menteri/Wakil Menteri. b. Apabila Menteri berhalangan hadir dan diwakilkan ke Wakil Menteri/pimpinan unit utama, maka kewenangan untuk membuka atau menutup acara ada pada gubernur atau setidak-tidaknya wakil gubernur, dengan catatan tidak diwakilkan lagi.
c. Apabila gubernur berhalangan hadir dan diwakilkan ke pejabat selain wakil gubernur, maka kewenangan membuka acara ada pada pimpinan unit utama Kementerian. d. Apabila Acara Resmi diselenggarakan oleh daerah itu sendiri, maka yang bertindak sebagai tuan rumah acara adalah gubernur atau bupati/wali kota yang bersangkutan.
- Upacara Peletakan Batu Pertama dan Peresmian Gedung a. Penyelenggaraan di Pusat
- Pejabat yang meletakkan batu pertama dan meresmikan penggunaan gedung adalah Menteri/pejabat yang mewakili.
- Undangan terdiri atas: a) Menteri/Wakil Menteri/pejabat yang mewakili; b) pejabat struktural di Kementerian; dan c) pejabat lain yang relevan.
- Susunan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) Lagu Kebangsaan (jika memungkinkan); c) laporan penanggung jawab pembangunan gedung; d) sambutan: (1) pemimpin instansi/lembaga/unit kerja; dan (2) Menteri/Wakil Menteridilanjutkandenganpeletakan batu pertama; e) pembacaan doa; f) ramah-tamah; dan g) penutup.
- Susunan acara peresmian penggunaan gedung sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) Lagu Kebangsaan; c) laporan penanggung jawab pembangunan gedung; d) sambutan: (1) pemimpin instansi/lembaga/unit kerja; dan (2) Menteri/Wakil Menteri dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama; e) pembacaan doa; f) pengguntingan pita/untaian melati dan peninjauan lokasi dilanjutkan ramah-tamah; dan g) penutup.
- Perlengkapan acara peletakan batu pertama sebagai berikut: a) naskah laporan, sambutan, dan doa; b) kursi; c) tenda; d) mimbar; e) pengeras suara; f) adukan semen dan pasir; g) batu;
h) sendok semen; i) ember berisi air; j) sabun; dan k) handuk kecil. 6) Perlengkapan acara peresmian penggunaan gedung sebagai berikut: a) papan nama gedung; b) spidol tinta emas; c) tenda; d) kursi; e) gunting; f) pita/untaian melati; g) nampan; h) mimbar; i) pengeras suara; dan j) prasasti, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) prasasti dengan ukuran 90 cm x 60 cm; (2) prasasti terbuat dari marmer atau granit berwarna hitam; (3) nama proyek yang diresmikan hurufnya lebih besar daripada huruf lainnya; dan (4) logo garuda dan huruf berwarna emas.
- Tata Letak Acara Peletakan Batu Pertama
Keterangan Gambar:
A: Mimbar
B: Tempat peletakan batu
pertama
C: Tamu/Undangan
D: Pembawa acara
- Tata Letak Acara Peresmian Gedung
Keterangan Gambar: A: Mimbar B: Prasasti C: Selubung papan nama gedung D: Tamu/undangan E: Pembawa Acara
- Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam penyiapan acara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilakukan secara tersendiri, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. a. Tata Tempat acara di desain dalam bentuk teater (theater style). b. Perlengkapan upacara yang perlu disiapkan antara lain:
bendera atau panji dua instansi;
gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
Lambang Negara;
file Lagu Kebangsaan;
naskah nota kesepahaman yang sudah diverifikasi;
meja;
bolpoin;
perangkat tata suara;
podium; dan
cendera mata. c. Kelengkapan upacara yang perlu disiapkan antara lain:
pengatur acara;
pembaca naskah;
petugas acara;
pembawa acara;
dirigen;
pembaca doa; dan
para pelaku/pengisi acara. d. Susunan acara sebagai berikut:
pembukaan oleh pembawa acara;
menyanyikan Lagu Kebangsaan;
laporan pejabat substansi;
sambutan Menteri/Wakil Menteri;
sambutan pejabat tamu;
pembacaan ringkasan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; (jika diperlukan)
penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilanjutkan dengan proses pertukaran dokumen;
penukaran cendera mata (jika ada);
pembacaan doa (jika ada); dan
penutupan oleh pembawa acara.
Keterangan:
Apabila penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dilakukan oleh pejabat di bawah Menteri/Wakil Menteri, maka Menteri/Wakil Menteri hanya menyaksikan.
Sesi foto dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman.
e. Tata Letak Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/ Naskah Perjanjian Kerja Sama
Keterangan Gambar:
A1. Meja MoU pihak Tamu
Asing
A2. Meja MoU pihak Indonesia
B. Delegasi Tamu
C. Delegasi Indonesia
D. Pers
E. Pembawa acara dan
pembawa naskah kerjasama
dan para petugas pengatur
acara
LN. Lambang Negara
GP. Gambar Resmi Presiden
GWP. Gambar resmi Wakil
Presiden
Format 1: kedua belah pihak saling berhadapan
Keterangan Gambar:
LN. Lambang Negara
GP. Gambar resmi presiden
GWP. Gambar resmi Wakil
Presiden
A1. Meja MoU Pihak Tamu
Asing
A2. Meja MoU pihak Indonesia
A. Undangan VIP
B. Undangan Prioritas 1
C. Undangan Prioritas 2
D. Undangan Umum
E. Pembawa acara dan
petugas pengatur acara
F. Mimbar
G. Pers
Format 2: kedua belah pihak berada di posisi dan arah yang sama
Keterangan:
Dalam hal pemasangan bendera tiang, Bendera Merah Putih dipasang di sebelah kanan.
Dalam hal pemasangan bendera meja, Bendera Merah Putih dipasang sesuai tempat duduk delegasi.
- Upacara Penghormatan Jenazah di Kementerian Yang dimaksud dengan penjemputan jenazah adalah penjemputan jenazah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Adapun penjemputan jenazah dilakukan di stasiun kereta api, pelabuhan laut, atau bandar udara. a. Pihak yang menghadiri upacara ini sebagai berikut: a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara (pejabat yang menerima); b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; c) handai taulan/kaum kerabat; dan d) keluarga almarhum/almarhumah.
b. Tata Letak Penjemputan Jenazah
Keterangan Gambar :
A. Peti Jenazah
B. Pembina Upacara
C. Pemimpin Upacara
D. Keluarga
Almarhum/
Almarhumah
E. Karyawan unit kerja
yang bersangkutan
F. Kerabat
G. Kendaraan Jenazah
H. Stasiun/pelabuhan
/ bandar udara
c. Susunan acara upacara ini sebagai berikut:
jenazah diusung keluar dari kereta api/kapal laut/pesawat udara;
penghormatan kepada jenazah;
laporan penyerahan jenazah oleh pimpinan rombongan pengantar kepada pembina upacara (pejabat yang menerima);
sambutan pembina upacara; dan
jenazah diserahkan kepada keluarga dan diantar menuju rumah duka/tempat persemayaman. d. Pakaian yang dikenakan pada upacara ini adalah bebas rapi warna gelap. e. Perlengkapan upacara ini adalah sebagai berikut:
kendaraan jenazah;
peti jenazah;
karangan bunga;
foto yang meninggal;
kendaraan pengiring; dan
pengeras suara. f. Persemayaman Jenazah Yang dimaksud dengan persemayaman jenazah adalah persemayaman di rumah duka atau di kantor tempat kerja almarhum/almarhumah sebelum dilaksanakan pemakaman.
Pihak yang menghadiri upacara ini adalah sebagai berikut: a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara; b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; c) handai taulan/kaum kerabat; dan d) keluarga almarhum/almarhumah.
Tata Letak Upacara Persemayaman Jenazah
Keterangan Gambar:
A. Pembina Upacara B. Pemimpin Upacara C. Jenazah D. Pemimpin Unit Kerja Almarhum/Almarh umah E. Keluarga Almarhum/Almarh umah F. Karyawan Unit kerja yang bersangkutan G. Kerabat
- Susunan acara pada upacara ini sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah; c) pembacaan keputusan kenaikan pangkat anumerta; d) sambutan pimpinan unit kerja; e) sambutan wakil keluarga; f) pembacaan doa; g) penutup; dan h) jenazah diberangkatkan ke pemakaman.
- Pakaian yang dikenakan pada upacara ini adalah bebas rapi warna gelap.
- Perlengkapan upacara ini sebagai berikut: a) meja penempatan peti jenazah; b) tenda dan kursi; c) pengeras suara; dan d) bunga tabur serta karangan bunga.
Keterangan:
Upacara keagamaan dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman.
Apabila jenazah disemayamkan di kantor, waktu persemayaman maksimal 2 (dua) jam sebelum jenazah diantar ke rumah duka.
Bagi pegawai yang juga anggota veteran yang memiliki Bintang Gerilya, Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman dilakukan secara militer.
- Bagi pegawai yang juga anggota veteran tetapi belum memiliki Bintang Gerilya, Satya Lencana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman dilakukan secara militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pemakaman Jenazah Yang dimaksud dengan pemakaman jenazah adalah pemakaman jenazah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian yang meninggal dalam melaksanakan tugas.
- Peserta yang menghadiri upacara pemakaman jenazah sebagai berikut: a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara; b) pegawai di lingkungan unit kerja yang bersangkutan; c) handai taulan/kaum kerabat; d) keluarga almarhum/almarhumah; dan e) pemimpin agama sesuai dengan agama almarhum/ almarhumah.
- Susunan acara pada upacara pemakaman jenazah sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) pemakaman jenazah; c) peletakan karangan bunga/tabur bunga; d) sambutan keluarga; e) doa; dan f) penutup.
- Perlengkapan upacara pemakaman jenazah sebagai berikut: a) tenda dan kursi; b) papan nisan; c) bunga tabur serta karangan bunga; dan d) pengeras suara.
- Tata Letak Upacara Pemakaman Jenazah
Keterangan Gambar :
A. Pembina Upacara B. Pemimpin Upacara C. Jenazah D. Liang Lahat E. Keluarga Almarhum/Almarhumah F. Kerabat G. Karyawan unit kerja yang bersangkutan
- Upacara Penerimaan Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional a. Pertemuan Bilateral
- Undangan terdiri dari: a) pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian; dan b) pejabat yang relevan.
- Pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut: a) pria: pakaian sipil lengkap warna gelap; dan b) wanita: pakaian nasional.
- Perlengkapan upacara ini sebagai berikut: a) bendera meja negara yang melaksanakan kunjungan; b) cendera mata; c) name table; dan d) pengeras suara.
b. Jamuan Makan
Undangan terdiri dari: a) pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian yang relevan; b) delegasi tamu asing dan duta besar negara yang bersangkutan; dan c) pejabat yang relevan.
Pakaian yang dikenakan dalam acara jamuan makan sebagai berikut: a) pria: batik lengan panjang; dan b) wanita: bebas rapi/batik
Susunan acara pada jamuan makan sebagai berikut: a) pembukaan oleh pembawa acara; b) persembahan tari-tarian; c) sambutan pejabat yang mengundang; d) sambutan pejabat tamu asing; e) penyerahan cendera mata; f) jamuan makan; g) persembahan tari-tarian; dan h) penutup.
Perlengkapan acara pada jamuan makan sebagai berikut: a) name table; b) cendera mata; dan c) pengeras suara.
Tata Letak Jamuan Makan a) Jamuan Makan Formal
Keterangan:
Dalam hal jamuan sekaligus rapat, pengaturan tempat duduk diatur menyilang.
Dalam hal bendera meja dipasang bersilang dengan bendera asing, posisi bendera Indonesia di sebelah kanan dan tiangnya di depan tiang bendera asing.
b) Jamuan Makan Informal
Keterangan:
Untuk pertemuan bilateral dan jamuan makan di daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan acara di pusat.
- Undangan yang menghadiri jamuan makan di daerah disesuaikan dengan relevansi acara.
BAB III TATA PENGHORMATAN
A. Penghormatan dengan Bendera Negara Penghormatan dengan Bendera Negara diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang dan dinyatakan sebagai hari berkabung Kementerian oleh pimpinan. Penghormatan dengan bendera di lingkungan Kementerian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- jika Menteri/wakil Menteri yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 2 (dua) hari di kantor Kementerian dan perguruan tinggi negeri;
- jika mantan Menteri/wakil Menteri yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di kantor Kementerian;
- jika pejabat pimpinan tinggi madya yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor unit utama;
- jika pemimpin perguruan tinggi negeri yang meninggal dunia, maka Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor perguruan tinggi negeri tersebut;
- jika pejabat yang dimaksud di atas meninggal dunia bertepatan dengan peringatan hari besar nasional, maka Bendera Negara diturunkan setengah tiang setelah pengibaran Bendera Negara yang diiringi Lagu Kebangsaan selesai;
- apabila ada pejabat negara yang meninggal dunia di luar negeri, maka pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia;
- Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Menteri, pejabat, dan/atau pegawai yang berjasa bagi bangsa dan negara, dengan posisi lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah dan bagian berwarna merah di atas sebelah kiri badan jenazah; dan
- Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah yang telah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.
B. Penghormatan Terhadap Bendera Negara Tata Penghormatan terhadap Bendera Negara diatur sebagai berikut:
- Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah, atau di sebelah kanan gedung atau kantor;
- Bendera Negara dipasang dalam ruang rapat/ruang pertemuan dengan ketentuan:
a. jika dipasang membentang, ditempatkan rata pada dinding di atas belakang pimpinan rapat; b. jika dipasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar; c. Bendera Negara tidak boleh dipasang bersama-sama dengan bendera organisasi secara berderet dan tergantung pada tali yang dijadikan hiasan; d. Bendera Negara tidak boleh dipergunakan untuk memberikan penghormatan kepada seseorang dengan menundukkan posisi bendera seperti lazimnya dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji-panji; e. Bendera Negara dipasang pada kendaraan dinas Menteri pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; f. dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
- apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
- apabila ada 2 (dua) atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan pada posisi tengah bagian depan baris bendera atau panji organisasi; dan
- apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile maka Bendera Negara berada di paling depan pawai atau defile.
- Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi;
- Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Bendera Negara tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain; dan
- Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada bagian atas saku di dada sebelah kiri.
C. Penghormatan dengan Lagu Kebangsaan
Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara; c. dalam Acara Resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah; d. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan e. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan: a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan; b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; c. dalam Acara Resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan d. dalam acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional.
Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, seluruh peserta yang hadir berdiri tegak mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
Jika tidak ada paduan suara atau korps musik, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan bersama-sama saat pengibaran/penurunan Bendera Negara.
Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah dengan jari-jari menggenggam, sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali peci, ikat kepala, sorban, kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan. Pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan Bendera Negara, maka Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dengan menggunakan tape recorder/kaset/media lainnya.
D. Penghormatan terhadap Lambang Negara Lambang Negara dipasang di tempat yang pantas dan menarik perhatian pada gedung Kementerian, kantor unit utama, dan kantor pemimpin perguruan tinggi negeri. Cap jabatan dengan Lambang Negara di dalamnya, hanya boleh digunakan untuk cap jabatan Menteri, dan kartu nama dengan Lambang Negara hanya dibolehkan untuk Menteri.
E. Penghormatan terhadap Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden
- Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden dipasang di dalam ruangan Kementerian, kantor unit utama, kantor pemimpin perguruan tinggi negeri, dan kepala kantor instansi pemerintah dan ruang pertemuan.
- Pemasangan gambar resmi Presiden di sebelah kanan gambar Wakil Presiden dilihat dari sisi dalam ruangan.
- Apabila dalam suatu ruangan gambar resmi Presiden atau Wakil Presiden ditempatkan bersama-sama Lambang Kehormatan Negara, maka posisi Lambang Negara dan Bendera Negara ditempatkan lebih tinggi dari gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden dipasang sejajar.
F. Penghormatan kepada Menteri
- Menteri berhak mendapatkan: a. sarana, meliputi:
- kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- kendaraan kawal;
- penginapan; dan
- ruang VIP. b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan, meliputi:
- ajudan;
- pengawalan;
- pendamping (pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat lain yang ditunjuk); dan
- Petugas Protokol.
- Istri/suami Menteri berhak mendapatkan: a. sarana, meliputi:
- kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- penginapan; dan
- ruang VIP. b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan, meliputi:
- pengawalan; dan
- petugas pendamping/jabatan fungsional yang ditunjuk.
G. Penghormatan kepada wakil Menteri
- wakil Menteri berhak mendapatkan:
a. sarana, meliputi:
- kendaraan yang representatif pada saat melakukan
kunjungan dinas; - penginapan; dan
- ruang VIP. b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan, meliputi:
- ajudan;
- pengawalan;
- pendamping (pejabat yang ditunjuk); dan
- Petugas Protokol.
Pemberian penghormatan berupa bantuan sarana dan perlindungan ketertiban dan keamanan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BRIAN YULIARTO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
TTD.
Ineke Indraswati NIP 197809262000122001
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
SALINANUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
