PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta UNJ adalah peraturan dasar pengelolaan UNJ yang digunakan sebagai landasan penJrusunan peraturan dan prosedur operasional di UNJ.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menJrusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

5. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNJ untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.

9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

10. Program. . .

SK No 226705 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi. 1 1. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
2. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNJ.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

UNJ ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

BABIII ...

SK No 226706 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas. Pasal2L...

SK No 226751 A

PRESIDEN

BLIK INDONESIA

Pasal 2 1

Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas.

(1) UNJ dalam rangka mengelola bidang akademik dan

nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNJ. (21 Statuta UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
• identitas;
• penyelenggaraantridharmaperguruantinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu;
• kode etik;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• sistem perencanaan; dan
• pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua Visi, Misi, T\rjuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

UNJ memiliki visi menjadi universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora.

UNJ memiliki misi:

• menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
• melaksanakan penelitian yang inovatif, bereputasi, dan berguna bagi kemaslahatan manusia;
• melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak kepada masyarakat lokal, nasional, regional, dan global;

d.mengembangkan... SK No 226707 A

PRESTDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mengembangkan inovasi dan keunggulan dalam bidang kependidikan yang bereputasi internasional;
• mengembangkan dan menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
• melaksanakan kerja sama nasional dan internasional yang bermutu, berkelanjutan, dan berdampak terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.

UNJ memiliki tujuan:

• mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul serta bereputasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dan berdaya saing;
• terintegrasinya pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan inovasi yang berkontribusi terhadap penyelesaian masalah di masyarakat;
• terwujudnya kegiatan pengabdian yang memberdayakan masyarakat secara inovatif dan berkelanjutan;
• terbangunnya sumber daya manusia dan budaya akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahrJ.an, seni, dan teknologi;
• menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat, Sivitas Akademika, industri, dan media di tingkat nasional maupun internasional; dan
• terwujudnya tata kelola universitas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan "nilai dasar" adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari semua pemangku kepentingan di lingkungan UNJ. Nilai dasar menjadi prinsip dasar untuk membentuk karakter dan perilaku dalam bersikap serta bertindak bagi pimpinan dan seluruh pegawai dan ditanamkan kepada semua Mahasiswa UNJ melalui proses pendidikan.

UNJ memiliki budaya kerja yang meliputi:

• integritas;

• unggul;

• profesional;

• kreatif;

• inovatif;

• kolaboratif ... SK No 226708 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• kolaboratif; dan
• entrepreneurial.

Bagian Ketiga Identitas Paragraf 1 Kedudukan, Hari Jadi, dan Jati Diri

Yang dimaksud dengan "berkedudukan" adalah domisili kampus utama UNJ di Jakarta.

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan

prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:

• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
• bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
• berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barangl jasa dalam pedanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 Investasi

Pasal 9 1

(1) UNJ melakukan investasi peningkatan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan tridharma pergurLlan tinggi dan manajemen UNJ.

(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNJ

dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.

(3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNJ, nilai-nilai luhur UNJ, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.

(4) Nilai aset UNJ yang dapat diinvestasikan untuk usaha

komersial paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai aset.

(5) Nilai aset UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (41

merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.

(6) Keuntungan...

SK No 226743 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-4t-

(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi

merupakan pendapatan UNJ.

(7) Investasi UNJ hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah

mendapat persetujuan MWA.

(8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya

diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6 Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Tanggal 16 Mei merupakan hari jadi UNJ.

Pasal 1 1

UNJ memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan yang berlandaskan pada pendidikan multikultural.

Paragraf 2 Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana

(1) UNJ memiliki lambang, bendera, panji, himne, mars, dan

busana. (2t Lambang, bendera, panji, .himne, mars, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, panji,

himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor. Bagian Keempat Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Paragraf I Pendidikan

(1) UNJ menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan

vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.

(2) Penyelenggaraan. . .SK No 226936 A

PR.ESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) Pendidikan di UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, dan kompetensi lulusan dengan memperhatikan keunggulan UNJ serta tantangan nasional dan internasional. (21 Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimb€rngan SAU.

(1) UNJ memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik,

surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) UNJ mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat

keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan

transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16. . .

SK No 226710 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) UNJ dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan

penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) UNJ dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan

penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

(3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan

gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNJ dapat memberikan penghargaan kepada

perseorangan, kelompok, danfatau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahLran, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. (21 Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib

menjadi bahasa pengantar di UNJ. (21 Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNJ.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

di UNJ.

(1) UNJ menerima Mahasiswa warga negara lndonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) uNJ...

SK No 226711 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 UNJ dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) UNJ wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang

memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.

(4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Penelitian

(1) UNJ menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan

publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (21 Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian

monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin secara saintifik.

(4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau

dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Pedoman...

SK No 226712 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,

penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

(1) UNJ mengalokasikan dana dari biaya operasional UNJ

untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual.

(2) UNJ berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh

dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNJ.

Paragraf 3 Pengabdian kepada Masyarakat

(1) UNJ menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat

untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. (21 Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dan dapat melibatkan Tenaga Kependidikan secara individu dan/atau berkelompok.

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan

dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditujukan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau buku yang diterbitkan oleh UNJ atau penerbit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada

masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. BagianKelima...

SK No 226937 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

(1) UNJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal24

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota

Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:

• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNJ;
• mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
• bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
• melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ.

(2) Kebebasan. . .

SK No 226714 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-L2- (21 Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik

dimanfaatkan oleh UNJ untuk:

• melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
• melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik

dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Keenam Sistem Pengelolaan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

(1) Organ UNJ terdiri atas:

• MWA;
• Rektor; dan
• SAU.

(2) Pelaksanaan. . .

SK No 226938 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13 (21 Pelaksanaan fungsi antarorgan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.

(3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (41 Tata kerja antarorgan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2 Majelis Wali Amanat

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebdakan umum, dan pengawasan nonakademik. (21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:

• menyetujui usul perubahan Statuta UNJ;
• menetapkan kebijakan umum nonakademik UNJ;
• menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNJ;
• melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
• memilih, mengangkat, melantik, dan memberhentikan Rektor;
• mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
• melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNJ;
• membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNJ;
• memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNJ;

k.membuat...

SK No 226939 A

PR.ESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
• menJrusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

(3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersifat final dan mengikat.

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

• beriman dan bertakwa kepada T-rhan Yang Maha Esa;
• berkewarganegaraan Indonesia;
• sehat jasmani dan rohani;
• bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
• mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNJ;
• mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/ atau akademik;
• mempunyai integritas dan kemampuan membangun jejaring baik di dalam maupun di luar UNJ;
• mempunyai komitmen untuk mengembangkan UNJ;
• tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali dari unsur Menteri;
• tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
• memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Dosen;
• memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga kependidikan di UNJ paling singkat 8 (delapan) tahun serta berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan bagi anggota MWA yang berasal dari tenaga kependidikan;
• tidak sebagai anggota SAU, SAF, dan/atau pimpinan unit organisasi di UNJ bagi anggota MWA yang berasal dari wakil dosen; dan
• tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal30...

SK No 226940 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang

berasal dari unsur:

• Menteri;
• Rektor;
• ketua SAU;
• 4 (empat) orang wakil dari masyarakat;
• 7 (tujuh) orang wakil Dosen;
• 1 (satu) orang wakil dari alumni UNJ;
• 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
• 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dapat menunjuk pejabat pada Kementerian yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.

(4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.

(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• mengundurkan diri;
• diangkat dalam jabatan pimpinan UNJ atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;
• dijatuhi paling rendah hukuman disiplin sedang bagi wakil Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
• dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(7)Tata. . .

SK No 226718 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(71 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:

• 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
• 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurrrf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

(4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur

dengan Peraturan MWA.

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali

dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor. Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak l2l mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.

(3) Dalam hal pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota

MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah hak suara pemilih yang hadir.

(4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara

dalam pemberhentian Rektor.

(5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian

Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.

(6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan

MWA.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.

(2t I(A mempunyai tugas:

• mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNJ di bidang nonakademik;
• melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
• menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.

(3) KA...

SK No 226719 A

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

-t7-

(3) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.

(4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang

termasuk ketua KA. (s) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

(6) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan

berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat. (7t Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:

• pencatatan dan pelaporan keuangan;
• tata kelola perguruan tinggi;
• peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
• manajemen aset; dan
• manajemen risiko.

(8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNJ.

(e) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan I(A diatur dalam Peraturan MWA.

Paragraf 3 Rektor

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (ll

huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNJ.

(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:

• pimpinan;
• pelaksana akademik;
• penunjang akademik dan nonakademik'
• pelaksana penjaminan mutu;
• pengembang dan pelaksana tugas strategis;
• pelaksana administrasi;
• pelaksana pengawasan internal;
• pengelola usaha; dan
• unsur lain yang diperlukan.

Pasal35...

SK No 226720 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

(1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (21huruf a terdiri atas:

• Rektor; dan
• wakil Rektor. (21 Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh sekretaris UNJ.

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

• men5rusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
• menJrusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
• mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
• mengangkat dan memberhentikan pejabat di baWah Rektor;
• melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNJ secara optimal;
• membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
• mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
• memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
• menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
• mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
• men5rusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
• men5rusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
• menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap nonna, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;

n.menjatuhkan...

SK No 226721 A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

• menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap noffna, kode etik, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
• membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
• men5rusun dan menyetujui rancangan Statuta UNJ atau perubahan Statuta UNJ bersama dengan MWA dan SAU;
• mengajukan usulan penlrusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
• melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
• melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• berkewarganegaraanlndonesia;
• sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
• belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
• memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
• berstatus sebagai Dosen dari:

1. pergurulan tinggi dalam negeri yang terakreditasi dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala; atau
2. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;

• memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;

• mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UNJ;

• memahami sistem pendidikan UNJ dan nasional;

• memiliki rekam jejak akademik yang baik;

• memiliki. . .

SK No 226941 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara;

1. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;

• bediwakewirausahaan;
• tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
• tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
• bagi calon yang berasal dari luar UNJ, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal.

(1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh

MWA. (2t Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.

(3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan

dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan

pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

. Huruf c. .

SK No 226754 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor.

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

• berakhir masa jabatan;
• meninggal dunia;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

d.menduduki... SK No 226723 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-2t-

• menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39;

• mengundurkan diri;
• tidak berkinerja;
• mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat;
• tidak memenuhi syarat sebagai Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
• dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 1

(1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

(2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan dari persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(3) Rektor definitif yang menerrrskan sisa masa jabatan

Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Cukup jelas.

(1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru

belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya. (21 Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.

(3) wakil ...

SK No 226724 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan

dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor, tata cara

pengangkatan, dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Fakultas;
• Sekolah Pascasarjana; dan
• lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 huruf a terdiri atas:

• Dekan dan wakil Dekan;
• SAF;
• Departemen;
• laboratorium/bengkel/studio; dan
• unit lain yang diperlukan.

(1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. (21 Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang. (41 Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

(5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (41

bertanggung jawab kepada Dekan.

(6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Syarat...

SK No 226725 A

PRESIDEN

}IEPUBLIK INDONESIA

(71 Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal4T

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b

mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam pen5rusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas. (21 Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan

pemberhentian, serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkellstudio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 hurrrf c sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. (21 Sekolah Pascasarjana terdiri atas:

• direktur;
• wakil direktur; dan
• koordinator Program Studi.

(3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur. (41 Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima)

tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Syarat...

SK No 226726 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian

serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c

merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

tugas:

• men5rusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
• melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik. (21 Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan

mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.

(2) Organisasi...

SK No 226721 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (21 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNJ. (21 Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan

internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNJ.

(2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur

dengan Peraturan Rektor.

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 Senat Akademik Universitas

( 1) (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

(2) Dalam...

SK No 226728 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

• menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi; 2l persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
2. persyaratan pemberian gelar akademik; dan 4l persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.

• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
• menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik, dan peraturan akademik;
• merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, kode etik, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
• mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
• mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
• memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
• memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
• memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan /atau Departemen;
• merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; dan
• bersama MWA dan Rektor men5rusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNJ.

(1) Anggota SAU terdiri atas:

• Rektor;
• wakil Rektor;
• Dekan;
• direktur Sekolah Pascasarjana;

e.pemimpin...

SK No 226942 A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

• pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
• 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas. (21 Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
• beriman dan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
• berkewarganegaraanlndonesia; jasmani dan rohani; c. sehat
• Dosen tetap UNJ;
• memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
• bebas dari narkotika dan zat adiktif Iainnya;
• memiliki integritas akademik;
• memahami visi, misi, dan tujuan UNJ;
• memiliki kemampuan manajemen akademik;
• tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan; dan
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f dipitih oleh SAF melalui rapat pleno.

(4) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1) SAU terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;
• sekretaris merangkap anggota; dan
• anggota. (21 Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.

(3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur

dengan Peraturan SAU.

Pasal 61 ...

SK No 226730 A

PRESIDEN

IIEPUBLIK INDONESIA

(1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:

• meninggal dunia;
• berakhir masa jabatannya;
• mengundurkan diri;
• menjadi anggota SAF dan/atau Dosen dengan tugas tambahan;
• berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
• meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
• diangkat dalam jabatan pimpinan organ di dalam atau di luar UNJ atau menduduki jabatan tugas tambahan di dalam UNJ atau pada perguruan tinggi lain;
• tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (21;
• melanggar kode etik UNJ dalam kategori berat; atau
• dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (21 Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.

(3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui pergantian antarwaktu.

Tata cara mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk

komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. (21 Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

Paragrafs. . .

SK No 226943 A

PRESTDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Paragraf 5 Ketenagaan

(1) Pegawai UNJ terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pegawai UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pegawai yang diangkat oleh Rektor.

Selain pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), pegawai UNJ juga dapat berasal dari pegawai aparatur sipil negara melalui mekanisme penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan usulan Rektor.

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNJ berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNJ wajib membangun dan mengembangkan manajemen

kepegawaian. (21 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai UNJ yang diangkat oleh Rektor paling sedikit terdiri atas komponen:

• perencanaan kebutuhan;
• pengadaan;
• penguatan budaya kerja dan citra institusi;
• pengelolaan kinerja;
• pengembangan talenta dan karier;
• pengembangan kompetensi;
• pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
• pemberhentian.

(3) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(4) Manajemen...

SK No 226732 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dengan Peraturan Rektor.

(5) Rektor dapat melakukan penyesuaian pengembangan

komponen manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pegawai UNJ.

(1) Hak dan kewajiban pegawai UNJ sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi. (21 Selain hak pegawai UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai UNJ juga dapat memperoleh penghasilan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(1) Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNJ yang diangkat

oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat l2l juga dapat diberlakukan bagi pegawai UNJ yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (21 Manajemen kepegawaian bagi pegawai UNJ yang berasal dari aparatur sipil negara dan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6 Mahasiswa dan Alumni

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada

salah satu Program Studi di UNJ.

(2) Untuk menjadi Mahasiswa UNJ seorang warga negara

lndonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga...

SK No 226733 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNJ apabila

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk

mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran. (21 Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.

(3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan

Rektor.

(1) UNJ melaksanakan pendampingan dan pelayanan

kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.

(2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.

(41 Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNJ merupakan setiap orang yang pernah

mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNJ.

(2) Alumni UNJ ikut bertanggung jawab menjaga nama baik

dan aktif berperan serta dalam memajukan UNJ.

(3) Hubungan antara UNJ dan alumni UNJ diselenggarakan

berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. (41 Alumni UNJ terhimpun dalam lkatan Alumni UNJ yang disebut IKA UNJ.

(5) Organisasi dan tata kerja IKA UNJ diatur dalam anggaran

dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNJ.

Paragraf 7 SK No 2269M A

PRESIDEN

REPUBLTK INDONESIA

Paragraf 7 Kerja Sama

(1) UNJ dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau

nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2t Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Hasil kerja sama dipergunakan bagi pengembangan

tridharma perguruan tinggi UNJ dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNJ dengan

pihak lain. (s) Penyelenggaraan Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1 Umum

Sistem penjaminan mutu UNJ terdiri atas:

• sistem penjaminan mutu internal; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

(1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan. (21 Sistem penjaminan mutu internal UNJ bertujuan untuk:

• menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;

b.mewujudkan...

SK No 226735 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
• mengupayakan semua unit di UNJ untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu.

(4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan

Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4 Akuntabilitas Publik

(1) Akuntabilitas publik UNJ terdiri atas:

• akuntabilitas akademik; dan

• akuntabilitasnonakademik. (21 Akuntabilitas publik UNJ wajib diwujudkan paling sedikit dengan:

• memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;

• menyelenggarakan.

SK No 226736 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertan ggun gj awabkan ;
• men5rusun laporan keuangan UNJ tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
• melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

(3) Akuntabilitas publik UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Kedelapan Kode Etik

(1) Kode etik UNJ bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan tridharma pergurLran tinggi. (21 Kode etik UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kode etik Dosen;
• kode etik Mahasiswa; dan
• kode etik Tenaga Kependidikan.

(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.

(4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNJ.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 huruf c memuat nonna yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNJ.

(6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU. (71 Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

BagianKesembilan...

SK No 226897 A

FRESTDEN

REPUBLTK INDONESIA

Bagian Kesembilan Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

(1) Selain peraturan perundang-undangan, di UNJ berlaku

juga peraturan internal yang meliputi:

• Peraturan MWA;
• Peraturan Rektor; dan
• Peraturan SAU. (2t Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku di internal SAU.

(3) Tata cara penetapan peraturan internal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh Sistem Perencanaan

(1) Sistem perencanaan UNJ merupakan satu kesatuan tata

cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (2t Sistem perencanaan UNJ menjadi dasar bagi setiap organ UNJ dan seluruh Sivitas Akademika dalam penJrusunan program.

(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:

• 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
• 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
• 1 (satu) tahun untuk jangka pendek. (41 Sistem perencanaan UNJ dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNJ. (s) Dokumen perencanaan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (41disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.

(6) Dokumen perencanaan UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ paling sedikit

memuat:

• rencana kerja UNJ;
• anggaran tahunan UNJ; dan
• proyeksi keuangan.

(2) Rencana.

SK No 226738 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Rencana kerja dan anggaran tahunan UNJ diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang

diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian Kesebelas Pendanaan dan Kekayaan

Paragraf 1 Pendanaan

(1) Pemerintah Pusat menyediakan dana untuk

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNJ yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNJ juga dapat berasal dari:

• masyarakat;
• biaya pendidikan;
• hasil pengelolaan dana abadi;
• usaha UNJ;
• kerja sama tridharma perguruan tinggi;
• pengelolaan kekayaan UNJ;
• anggaran pendapatan dan belanja daerah;
• pinjaman; dan/atau
• pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pinjaman

SK No 226739 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf h

mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri. (41 Penerimaan UNJ dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21merupakan pendapatan UNJ yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pengelolaan dana UNJ sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Kekayaan

(1) Kekayaan UNJ bersumber dari:

• kekayaan awal;
• hasil pendapatan UNJ;
• bantuan atau hibah dari pihak lain; dan latau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Seluruh kekayaan UNJ termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNJ.

(3) Seluruh kekayaan UNJ dikelola secara mandiri,

transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNJ dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

(4) Pengelolaan kekayaan UNJ diatur dengan Peraturan

Rektor.

(1) Kekayaan awal UNJ sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang

dipisahkan, kecuali tanah. (21 Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.

(4) Penatausahaan. . .

SK No 226740 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan

sebagai kekayaan awal UNJ diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Kekayaan berrrpa tanah yang diperoleh UNJ setelah

penetapan kekayaan awal bersumber dari:

• anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
• anggaran pendapatan dan belanja daerah merrrpakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf b

ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan

Pasal 86 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat

dijaminkan kepada pihak Iain. (21 UNJ melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) hurrrf a dalam penguasaan UNJ dapat dimanfaatkan oleh UNJ setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNJ untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNJ.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNJ dapat dimanfaatkan oleh UNJ setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil ...

SK No 226741 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNJ untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNJ. (71 Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

(1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari

pengembangan dana UNJ setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNJ.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan

sebagai kekayaan dalam neraca UNJ dan ditatausahakan oleh UNJ.

(3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNJ selain tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3 Sarana dan Prasarana

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNJ dikelola dan

didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNJ. (21 Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNJ

harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.

(4) UNJ melindungi dan melestarikan sarana dan prasararLa

yang memiliki nilai historis bagi UNJ.

(5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan

prasarana di lingkungan UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4 SK No 226742 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 4 Pengadaan Barang dan Jasa

Cukup jelas

Pasal 9 1

Cukup jelas.

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik. (21 Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem

akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (41 Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Laporan tahunan UNJ meliputi laporan bidang akademik

dan laporan bidang nonakademik. (21 Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan

manajemen dan laporan keuangan. (41 Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

(5) Dalam rangka penJrusunan laporan keuangan pemerintah

pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

(1) Laporan keuangan tahunan UNJ diaudit oleh akuntan

publik.

(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNJ.

(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diumumkan kepada publik.

(4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh KA. (s) Administrasi dan pengurLlsan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

(1) Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan

Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenang sampai berakhirnya masa jabatan. (21 Rektor menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan sudah

diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (21 Senat yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.

(2) Anggota. . .

SK No 226745 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan anggota MWA usulan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNJ dengan pihak

lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian. (21 UNJ dapat melakukan penyesuaian terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak lain atas kesepakatan.

Pejabat Pengelola UNJ yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNJ

tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. (21 Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNJ yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Pasal 1O2

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNJ yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan pergurLran tinggi negeri badan hukum.

Pasal 103. . .

SK No 226746 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• aparatur sipil negara yang telah diangkat dan ditugaskan di UNJ sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat tetap melaksanakan tugasnya di UNJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; dan
• pegawai UNJ selain aparatur sipil negara yang sudah ada dan telah melaksanakan pekerjaan di UNJ sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berstatus sebagai Pegawai UNJ dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Cukup jelas.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205); dan
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Ta}r;un 2Ol8 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6982

SK No 226009 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGEzu BADAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LAMBANG, BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS, DAN BUSANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Lambang UNJ

1. Bentuk Lambang UNJ sebagai berikut:

UNJ memiliki lambang terdiri dari 5 (lima) pasang sayap dan ekor burung elang bondol, tugu monumen nasional dengan lidah api 3 (tiga) lapis, dan pena di dalam bingkai 5 (lima) kelopak bunga teratai yang mengandung arti: penyelenggaraan pendidikan di a. ekor elang bondol melambangkan UNJ berbasis tridharma perguruan tinggi; prestasi dalam b. pena melambangkan torehan berbagai karya dan berbagai bidang oleh Sivitas Akademika UNJ; mengembang c. 5 (lima) pasang sayap elang bondol yang sedang melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus berlandaskan Pancasila; dan d. tugu monumen nasional melambangkan keteguhan kekokohan dalam membangun kecerdasan dan martabat bangsa;

• 3 (tiga) .

SK No 226011 A

PRESIOEN

REPUBLIK INDONESIA

• 3 (tiga) lidah api melambangkan UNJ menerangi dan meningkatkan setinggi mungkin kehidupan, kemaslahatan, dan peradaban manusia sebagai karya tridharma;
• 5 (lima) kelopak bunga teratai melambangkan bingkai Negara Kesatuan Republik lndonesia yang terus menerus berkembang mewujudkan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;
• warna kuning melambangkan keluhuran budi dan kecemerlangan;
• warna hijau melambangkan ketenangan dan kesuburan;
• warna merah melambangkan gairah dan semangat membara; dan
• tulisan Intelligentia-Dignitas berarti mencerdaskan dan memartabatkan.

1. Warna Lambang UNJ memiliki kode warna sebagai berikut:

B Bendera UNJ Bentuk, ukuran, dan warna bendera UNJ dan Fakultas/Sekolah Pascasarjana beserta atribut kelengkapannya sebagai berikut:

1. UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna hijau dengan kode CMYK: C90, M40, Y50, K25 atau RGB: R0, G101, 8105 dan di tengahnya terdapat lambang UNJ, serta di bawah lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

2. Bentuk Bendera UNJ sebagai berikut:

3. Fakultas. . .

SK No 226763 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3 Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang terdapat tulisan narna Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan jenis huruf optima boldberurarna kuning.

C Panji UNJ

1. Bentuk panji UNJ sebagai berikut:

2 Panji Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNJ memiliki panji berbentuk segi lima dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNJ serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan jenis huruf optima boldberwarna kuning.

D.Himne...

SK No 226763 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

D Himne UNJ F=do 414

E.Mars...

SK No 226764 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

E Mars UNJ C=do 414 Moderato M. Soeharto

F. Busana. . .

SK No 226765 A

REPUBLIK TNDONESIA

F Busana UNJ

1. Busana UNJ terdiri atas:

• busana akademik; dan
• busana almamater.

1. Busana akademik terdiri atas:

• busana pimpinan;
• busana guru besar; dan
• busana wisudawan, berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya. jas berwarna hijau tua dengan kode CMYK: 3. Busana almamater berupa CgO, M40, YsO, K25 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UNJ.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perundang-undangan dan Huku4r,

Djaman

SK No 226004 A