Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan, dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.

3. Kegiatan Pendukung RHL adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan RHL dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.

4. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola untuk memproduksi Benih berkualitas.

5. Benih adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif.

6. Bibit adalah tumbuhan muda hasil perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif.

7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

10. Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

11. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah- buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya.

12. Pemeliharaan adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.

13. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

14. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektare dengan penutupan tajuk didominasi tanaman kayu-kayuan.

15. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di

dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang. 16. Ekosistem Mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut. 17. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. 18. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budi daya kecuali kayu yang berasal dari hutan negara. 19. Penerapan Teknik Konservasi Tanah adalah salah satu pelaksanaan kegiatan dalam rehabilitasi hutan yang dilakukan dengan pembuatan bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu (rorak), atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/danau. 20. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 21. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan. 22. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungi lahan. 23. Penghijauan Lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, permukiman, dan taman. 24. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi

pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 25. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RURHL-DAS adalah rencana indikatif kegiatan RHL selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem DAS/Sub DAS atau wilayah DAS. 26. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. 27. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan yang selanjutnya disingkat RTnRH adalah rencana rehabilitasi hutan pada kawasan hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabilitasi hutan vegetatif maupun rehabilitasi hutan sipil teknis, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. 28. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang selanjutnya disingkat RTnRL adalah rencana rehabilitasi lahan yang dilaksanakan diluar kawasan hutan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabilitasi hutan vegetatif maupun rehabilitasi hutan sipil teknis, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 30. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

31. Balai adalah unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan kebijakan pengelolaan DAS serta RHL.
32. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan pada wilayah provinsi.
33. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan pada wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. tata cara pelaksanaan RHL; b. Kegiatan Pendukung RHL; c. pembinaan dan pengendalian; dan d. pembiayaan.

(1) RHL terdiri atas: a. rehabilitasi hutan; dan b. rehabilitasi lahan. (2) RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada RTnRHL. (3) RTnRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. RTnRH; dan b. RTnRL. (4) Dalam hal RTnRHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersusun, RHL mengacu pada RURHL-DAS. (5) Dalam hal RURHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disusun, pelaksanaan RHL dilakukan berdasarkan:

a. hasil telaahan peta yang meliputi:

1. peta Lahan Kritis;
2. peta klasifikasi DAS;
3. peta bertema daerah tangkapan air danau prioritas;
4. peta bertema daerah tangkapan air bangunan infrastruktur; dan/atau
5. peta bertema daerah rawan dan pasca bencana, dan b. hasil pengecekan lapangan. (6) Hasil telaahan peta dan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam dokumen rancangan kegiatan. (7) Dokumen rancangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat: a. letak dan luas lokasi kegiatan; b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; c. pola pelaksanaan kegiatan; d. rencana anggaran biaya; dan e. tata waktu pelaksanaan kegiatan. (8) Tata cara penyusunan RURHL-DAS dan RTnRHL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan: a. Hutan Konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti taman nasionalditujukan untuk pemulihan pembinaan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati; b. Hutan Lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi HHBK serta jasa lingkungan; dan c. Hutan Produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan Hutan Produksi.

(2) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan di luar kawasan hutan berupa hutan dan lahan. (3) Pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan juga pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut. (4) Rehabilitasi hutan pada kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi hutan dilaksanakan melalui kegiatan: a. Reboisasi; dan/atau b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan pola: a. intensif; dan b. Agroforestri.

(1) Reboisasi dengan pola intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan pada kawasan hutan yang tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. (2) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

a. jenis tanaman yang disesuaikan dengan kawasan hutan; dan b. jumlah tanaman. (3) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang digunakan pada: a. Hutan Lindung berupa:

1. tanaman yang mempunyai perakaran dalam;
2. evapotranspirasi rendah;
3. tanaman HHBK yang menghasilkan getah/kulit/buah; dan/atau
4. tanaman kayu-kayuan. b. Hutan Produksi berupa:
5. nilai komersialnya tinggi;
6. teknik silvikulturnya telah dikuasai;
7. mudah dalam pengadaan Benih dan Bibit yang berkualitas;
8. disesuaikan dengan kebutuhan pasar; dan/atau
9. sesuai dengan agroklimat. (4) Jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektare sampai dengan 1.100 (seribu seratus) batang/hektare.

(1) Pelaksanaan Reboisasi dengan pola Agroforestri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan pada kawasan hutan yang terdapat aktivitas pertanian masyarakat. (2) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. jenis tanaman yang disesuikan dengan kawasan hutan; dan b. jumlah tanaman. (3) Jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jenis tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(4) Jumlah tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memenuhi ketentuan: a. tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektare dan tanaman sela/pagar/sekat bakar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari tanaman pokok; atau b. dalam hal telah terdapat tanaman sela/pagar/sekat bakar/semusim paling sedikit 500 (lima ratus) batang/hektare, tanaman pokok ditanam paling sedikit 200 (dua ratus) batang/hektare.

Pelaksanaan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tahapan: a. penyusunan rancangan kegiatan; b. persiapan; c. penyediaan Bibit; d. penanaman; dan e. Pemeliharaan.

(1) Penyusunan rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a didasarkan pada RTnRH. (2) Rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: a. penyiapan bahan; b. analisis dan identifikasi peta; c. identifikasi biofisik; d. identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya; e. pemancangan batas luar/batas blok; f. pembagian petak; g. pembuatan peta; dan h. penyusunan naskah rancangan kegiatan. (3) Rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. letak dan luas lokasi penanaman; b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; c. jumlah dan jenis Bibit; d. pola penanaman; e. rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah; f. tata waktu pelaksanaan kegiatan; dan g. peta lokasi penanaman skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (4) Rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh: a. kepala Balai untuk Reboisasi yang dilaksanakan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi; atau b. kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk Reboisasi yang dilaksanakan pada Tahura sesuai kewenangannya. (5) Tahapan penyusunan rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyusunan rancangan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh: a. kepala Balai; atau b. kepala Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Balai; b. pemangku kawasan; c. Dinas Provinsi; d. Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau e. perguruan tinggi.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. penyiapan sarana prasarana; dan b. penataan areal penanaman. (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. gubuk kerja; b. papan nama; c. patok batas; d. ajir; e. global positioning system; dan/atau f. kompas. (3) Penataan areal penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. pengecekan batas blok/petak; b. pembuatan jalan pemeriksaan; c. pembersihan lahan; d. pembuatan/pengadaan patok jalur tanaman; dan/atau e. pembuatan dan pemasangan ajir.

(1) Penyediaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui: a. pembuatan Bibit; atau b. pengadaan Bibit. (2) Pembuatan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui proses produksi Bibit pada: a. persemaian permanen; b. persemaian modern; c. persemaian yang dibuat melalui program kebun Bibit rakyat dan/atau kebun Bibit desa; dan/atau d. persemaian yang dibuat oleh masyarakat/badan usaha.

(3) Pembuatan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Benih yang diutamakan melalui pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar. (4) Pembuatan Bibit khusus jenis sengon, jati, mahoni, gmelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, dan gaharu harus menggunakan Benih yang diambil dari Sumber Benih bersertifikat. (5) Dalam hal Benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan stok di lapangan, dapat: a. menggunakan jenis yang sama selain dari Sumber Benih bersertifikat yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak tersedia stok Benih bersertifikat dari direktur perbenihan tanaman hutan atau kepala balai perbenihan tanaman hutan; atau b. mengganti dengan jenis lain yang sesuai dengan zona Benih. (6) Pengadaan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (7) Surat keterangan tidak tersedia stok Benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan melalui tahapan: a. pembuatan lubang tanaman; b. pemberian pupuk dasar/tambahan media tanam; c. distribusi Bibit ke lubang tanaman; dan d. penanaman Bibit. (2) Teknis penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeliharaan pada kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas: a. Pemeliharaan tahun berjalan; b. Pemeliharaan I; dan c. Pemeliharaan II. (2) Pemeliharaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara simultan dengan penanaman. (3) Komponen pekerjaan Pemeliharaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penyiangan; b. pendangiran; c. pemupukan; d. pemberantasan hama dan penyakit; dan e. penyulaman dengan jumlah Bibit penyulaman paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam. (4) Pemeliharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sepanjang tahun pada tahun kedua. (5) Komponen pekerjaan Pemeliharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. penyiangan; b. pendangiran; c. pemupukan; d. pemberantasan hama dan penyakit; dan e. penyulaman dengan jumlah Bibit paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman. (6) Pemeliharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sepanjang tahun pada tahun ketiga. (7) Komponen pekerjaan Pemeliharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. penyiangan; b. pendangiran;

c. pemupukan; d. pemberantasan hama dan penyakit; dan e. penyulaman dengan jumlah Bibit penyulaman paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman.

(1) Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah. (2) Penyusunan rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RTnRH. (3) Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan cara: a. swakelola; atau b. penyedia. (4) Penyusunan dengan cara swakelola sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pembentukan tim oleh: a. kepala Balai; atau b. kepala Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur: a. Balai; b. pemangku kawasan; c. Dinas Provinsi; d. Dinas Kabupaten/Kota; dan/atau e. perguruan tinggi. (6) Penyusunan rancangan dengan cara Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(1) Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disusun dengan tahapan: a. penyiapan bahan; b. analisis dan identifikasi peta; c. pengecekan lokasi; d. pengukuran lapangan; e. pengolahan data; dan f. penyusunan naskah rancangan. (2) Rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. risalah umum; b. rancangan kegiatan; c. rancangan biaya; d. jadwal pelaksanaan; e. gambar teknis; dan f. analisa harga satuan pekerjaan. (3) Rancangan kegiatan penerapan teknik konservasi tanah yang disusun secara swakelola atau Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disahkan oleh: a. kepala Balai untuk Penerapan Teknik Konservasi Tanah yang dilaksanakan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi; atau b. kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk Penerapan Teknik Konservasi Tanah yang dilaksanakan pada taman hutan raya sesuai kewenangannya.

(4) Tata cara penyusunan rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan rancangan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara: a. vegetatif; b. teknik kimiawi; dan/atau c. sipil teknis. (2) Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penanaman strip rumput; b. budi daya tanaman lorong (alleycroping); c. perlindungan kanan-kiri/tebing sungai; dan/atau d. tanaman penutup tanah lainnya. (3) Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara teknik kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian amelioran paling sedikit berupa penggunaan: a. kapur; b. dolomit; dan/atau c. bitumen. (4) Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. (5) Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara vegetatif dan secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rehabilitasi hutan pada Ekosistem Mangrove, dilakukan dengan: a. mengikuti tahapan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali tahapan penanaman; dan b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah secara sipil teknis melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. (2) Rehabilitasi hutan pada Ekosistem Gambut, dilakukan dengan: a. mengikuti tahapan kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali tahapan persiapan dan penanaman; dan b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah. (3) Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelaksanaan penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air pada Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pelaksanaan persiapan, penanaman, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air pada Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengawasan dan/atau penilaian terhadap kegiatan Reboisasi dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dilakukan oleh: a. tim pengawas dan/atau penilai, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau penyedia; atau b. konsultan, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara penyedia. (2) Tim pengawas dan/atau penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh: a. kepala Balai; b. kepala Dinas Provinsi; atau c. kepala Dinas Kabupaten/Kota. sesuai dengan kewenangannya. (3) Tim pengawas dan/atau konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyusun laporan hasil pengawasan dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan tahunan disertai dengan dokumentasi. (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelesaian tahapan pekerjaan terhadap kegiatan: a. Reboisasi, mulai tahapan persiapan sampai dengan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15; dan b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah, untuk pembuatan bangunan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk menentukan keberhasilan tumbuh tanaman pada kegiatan Reboisasi. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir: a. penanaman; b. Pemeliharaan I ; dan c. Pemeliharaan II, sesuai kontrak. (3) Keberhasilan tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tanaman awal pada saat penanaman. (4) Penilaian keberhasilan tanaman sela/pagar/sekat bakar dilakukan terpisah dengan penilaian tanaman pokok dan hanya dilakukan pada saat akhir penanaman. (5) Tim penilai dan/atau konsultan menyusun laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara penilaian. (6) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen. (7) Teknis penilaian keberhasilan tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan hasil pengawasan dan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (5) untuk kegiatan Reboisasi dijadikan dasar pembayaran pada kegiatan Reboisasi. (2) Laporan hasil pengawasan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dijadikan dasar pembayaran pada kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

(1) Pejabat pembuat komitmen melaporkan hasil kegiatan Reboisasi dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah kepada kepala Balai selaku kuasa pengguna anggaran. (2) Berdasarkan laporan pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Balai melaporkan hasil kegiatan Reboisasi dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah kepada Direktur Jenderal. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan berita acara penilaian untuk kegiatan Reboisasi pada Pemeliharaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan serah terima hasil penanaman. (2) Serah terima hasil penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Balai kepada: a. pemangku kawasan; b. pengelola kawasan; c. Dinas Provinsi; atau d. Dinas Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya.

(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan serah terima hasil kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah. (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyaluran bantuan

lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah.

(1) Berdasarkan serah terima hasil penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) pemangku kawasan, pengelola kawasan dan/atau Dinas Provinsi sesuai kewenangannya, dapat melakukan Pemeliharaan lanjutan dan pengamanan. (2) Pemeliharaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendangiran, pemupukan, dan penyulaman. (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ancaman kebakaran, gangguan manusia dan gangguan satwa.

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. Penghijauan; dan/atau b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh: a. Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak; dan b. pemegang hak pada lahan yang dibebani hak.

Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui: a. pembangunan Hutan Hak; b. pembangunan Hutan Kota; dan/atau c. Penghijauan Lingkungan.

(1) Pembangunan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dilakukan melalui pembangunan Hutan Rakyat. (2) Pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. tanah milik; atau b. tanah desa/tanah marga/tanah adat.

(1) Pembangunan Hutan Rakyat pada tanah milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah. (2) Pembangunan Hutan Rakyat pada tanah desa/tanah marga/tanah adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Dalam hal terdapat permohonan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembangunan Hutan Rakyat pada tanah milik.

Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) meliputi tahapan:

a. penyusunan rancangan kegiatan; b. persiapan; c. penyediaan Bibit; d. penanaman; dan e. Pemeliharaan.

(1) Penyusunan rancangan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a didasarkan RTnRL. (2) Rancangan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan cara: a. swakelola; atau b. penyedia. (3) Penyusunan rancangan kegiatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pembentukan tim oleh kepala Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan. (4) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur: a. Dinas Provinsi; b. Dinas Kabupaten/Kota; c. Balai; dan/atau d. perguruan tinggi. (5) Penyusunan rancangan kegiatan dengan cara Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. (6) Rancangan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh kepala Dinas Provinsi.

(1) Rancangan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disusun dengan tahapan: a. penyiapan bahan; b. analisis dan identifikasi peta; c. identifikasi biofisik; d. identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya; e. pemancangan batas luar; f. pembuatan peta; dan g. penyusunan naskah rancangan kegiatan. (2) Rancangan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. letak dan luas lokasi penanaman; b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; c. jumlah dan jenis Bibit; d. pola penanaman; e. rencana anggaran biaya memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah; f. tata waktu pelaksanaan kegiatan; dan g. peta lokasi penanaman skala 1:500 (satu berbanding lima ratus) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (3) Tata cara penyusunan rancangan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas: a. penyiapan sarana prasarana; dan b. penataan areal penanaman. (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. gubuk kerja; b. papan nama; c. patok batas; d. ajir; e. global positioning system; dan/atau f. kompas. (3) Penataan areal penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. pengecekan batas blok/petak; b. pembuatan jalan pemeriksaan; c. pembersihan lahan; d. pembuatan/pengadaan patok jalur tanaman; dan/atau e. pembuatan dan pemasangan ajir.

Ketentuan penyediaan Bibit pada Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyediaan Bibit pada pembangunan Hutan Rakyat.

Ketentuan penanaman pada Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanaman pada pembangunan Hutan Rakyat.

Ketentuan Pemeliharaan pada Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeliharaan pada pembangunan Hutan Rakyat.

(1) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan di wilayah perkotaan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. (2) Luas Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektare.

(3) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. (2) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara: a. swakelola; dan/atau b. Penyedia. (3) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan: a. persiapan; b. penyediaan Bibit; c. penanaman; dan d. Pemeliharaan. (4) Jenis tanaman untuk Penghijauan Lingkungan berupa jenis kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK sesuai peruntukan kawasan, agroklimat setempat, dan/atau diminati masyarakat.

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a berupa: a. penyusunan rencana penanaman; b. penyiapan sarana prasarana; dan c. penataan areal penanaman. (2) Penyusunan rencana penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. lokasi; b. luas; c. jenis dan jumlah tanaman; d. daftar pemilik/pengelola lahan; dan

e. peta lokasi penanaman skala 1:500 (satu berbanding lima ratus) sampai dengan 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu). (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa: a. papan nama; dan b. ajir. (4) Penataan areal penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pembersihan lahan; dan/atau b. pembuatan dan pemasangan ajir. (5) Penyediaan Bibit pada kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyediaan Bibit pada Penghijauan Lingkungan. (6) Penanaman pada kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanaman pada Penghijauan Lingkungan. (7) Pemeliharaan pada kegiatan Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemeliharaan pada Penghijauan Lingkungan.

Ketentuan mengenai Penerapan Teknik Konservasi Tanah pada Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penerapan Teknik Konservasi Tanah pada rehabilitasi lahan.

Ketentuan mengenai rehabilitasi hutan pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rehabilitasi lahan pada Ekosistem Mangrove dan Ekosistem Gambut.

(1) Pengawasan dilakukan untuk: a. kegiatan pembangunan Hutan Rakyat pada tahapan persiapan, penyediaan Bibit, penanaman, dan Pemeliharaan; dan b. Penerapan Teknik Konservasi Tanah. (2) Penilaian dilakukan terhadap: a. kegiatan pembangunan Hutan Rakyat pada tahapan persiapan, penyediaan Bibit, penanaman, dan Pemeliharaan; dan b. kegiatan Penghijauan Lingkungan pada tahap akhir kegiatan. (3) Pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. tim pengawas dan penilai, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau Penyedia; atau b. konsultan, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Penyedia. (4) Pengawasan terhadap kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilaksanakan oleh: a. tim pengawas, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau Penyedia; atau b. konsultan, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Penyedia. (5) Penilaian terhadap kegiatan Penghijauan Lingkungan dilaksanakan oleh: a. tim penilai, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau Penyedia; atau b. konsultan, untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Penyedia. (6) Tim pengawas dan/atau tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibentuk oleh kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelesaian tahapan pekerjaan pembangunan Hutan Rakyat dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah. (2) Tim pengawas dan/atau konsultan menyusun hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang disertai dengan dokumentasi. (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan.

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk menentukan keberhasilan tumbuh tanaman pada kegiatan pembangunan Hutan Rakyat dan/atau Penghijauan Lingkungan. (2) Keberhasilan tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari tanaman awal pada saat penanaman.

(3) Tim penilai dan/atau konsultan menyusun laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara penilaian. (4) Laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan. (5) Teknis penilaian keberhasilan tumbuh tanaman pada pembangunan Hutan Rakyat dan kegiatan Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan hasil pengawasan dan berita acara penilaian kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) sebagai dasar pembayaran kegiatan pembangunan Hutan Rakyat. (2) Berita Acara penilaian kegiatan Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) sebagai dasar pembayaran kegiatan Penghijauan Lingkungan. (3) Laporan hasil pengawasan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dijadikan dasar pembayaran kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

(1) Pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan melaporkan hasil kegiatan pembangunan Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan, dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah kepada kepala Dinas Provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(1) Berdasarkan laporan hasil pengawasan dan berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pejabat pembuat komitmen/pejabat pelaksana teknis kegiatan melakukan serah terima kepada kepala Dinas Provinsi selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran. (2) Berdasarkan serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Dinas Provinsi melakukan serah terima kepada: a. pemegang hak atas tanah; atau b. pengelola tanah desa, pemangku tanah marga/tanah adat.

(1) Berdasarkan serah terima hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) pemegang hak atas tanah, pengelola tanah desa, atau pemangku tanah marga/tanah adat, dapat melakukan Pemeliharaan lanjutan dan pengamanan. (2) Pemeliharaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendangiran, pemupukan, dan penyulaman. (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ancaman kebakaran, gangguan manusia dan satwa.

(1) Kegiatan Pendukung RHL dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.

(2) Jenis Kegiatan Pendukung RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prakondisi; b. pengembangan perbenihan; c. pengembangan teknologi; d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; e. pengamanan dan perlindungan tanaman; dan f. pengembangan kelembagaan.

(1) Prakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebelum penyusunan rancangan kegiatan penanaman. (2) Prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. persiapan; dan b. penerapan. (3) Persiapan prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pembentukan tim; b. koordinasi dan konsolidasi; c. pengambilan data; d. sosialisasi awal; e. analisa data; dan f. laporan persiapan prakondisi. (4) Penerapan prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap masyarakat. (5) Ketentuan teknis pelaksanaan prakondisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan jumlah Benih dan/atau Bibit tanaman yang berkualitas sesuai sasaran RHL. (2) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi kegiatan: a. pemuliaan tanaman hutan; b. pembangunan Sumber Benih; c. pembangunan sumber daya genetik; d. pengadaan Benih; e. peredaran Benih dan/atau Bibit; dan f. pembibitan. (3) Pengembangan perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan dukungan terhadap: a. perencanaan RHL; b. pelaksanaan RHL; dan c. monitoring evaluasi RHL. (2) Dukungan terhadap perencanaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penggunaan: a. citra satelit resolusi tinggi; b. pesawat udara tanpa awak; dan/atau c. penggunaan perangkat lunak sistem informasi geografis. (3) Dukungan terhadap pelaksanaan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui: a. penggunaan kompos blok; b. hidrogel; dan/atau c. Pengembangan metode dan teknik dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi termasuk dalam pembibitan, penanaman dan pembuatan bangunan konservasi tanah, Pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan. (4) Dukungan terhadap monitoring dan evaluasi RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

a. pengembangan teknologi berbasis aplikasi; b. penggunaan citra satelit resolusi tinggi; c. pesawat udara tanpa awak; dan/atau d. penggunaan perangkat lunak sistem informasi geografis.

(1) Pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi daerah rawan bencana kebakaran; b. sosialisasi teknik pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat; dan/atau c. menghindari pembakaran lahan, membuat ilaran/sekat bakar, dan penyekatan air pada lahan gambut. (2) Penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan: a. sistem deteksi dini b. sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat; c. teknik pemadaman api gambut; dan/atau d. integrasi pemadaman darat dan udara. (3) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada lokasi kegiatan RHL.

Pengamanan dan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan: a. patroli terhadap ancaman kebakaran, gangguan manusia dan satwa; dan/atau b. pembuatan pagar tanaman.

(1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f dilakukan melalui kegiatan: a. Penyuluhan; b. pelatihan; dan/atau c. pendampingan (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyuluh dan/atau penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. kunjungan lapangan; b. ceramah; c. pameran; d. penyebaran brosur, leaflet dan majalah; e. kampanye; f. lomba; g. demonstrasi; h. temu wicara; i. diskusi kelompok; dan/atau j. karyawisata.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kegiatan RHL. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh: a. pemerintah; b. pemerintah daerah provinsi; c. pemerintah daerah kabupaten/kota; d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau e. lembaga lain yang terkait.

(1) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pelaksana kegiatan RHL. (2) Pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan masyarakat. (3) Kegiatan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendamping: a. penyuluh kehutanan; b. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat; c. penyuluh kehutanan swasta; d. lembaga swadaya masyarakat; e. perguruan tinggi; f. yayasan; g. organisasi masyarakat; dan/atau h. perorangan. (4) Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berada di lapangan dengan tugas: a. melakukan sosialisasi kegiatan RHL; b. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaksana kegiatan RHL; dan c. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan kegiatan RHL.

(1) Pembinaan penyelenggaraan RHL dilaksanakan oleh: a. Menteri di tingkat nasional; atau

b. gubernur di tingkat provinsi. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dapat membentuk tim.

(1) Pembinaan dalam penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berupa pemberian: a. pedoman; b. bimbingan; c. pelatihan; d. arahan; dan/atau e. supervisi. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta tata kerja bidang RHL. (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, temu usaha, dan lokakarya. (4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian pengetahuan dan keahlian teknis kepada para pihak dalam bidang RHL. (5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. (6) Pemberian supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan agar pelaksanaan RHL sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

(1) Pengendalian penyelenggaraan RHL dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal. (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaran RHL, Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengendali RHL. (4) Pengendalian penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. monitoring; b. evaluasi; c. pelaporan; dan d. tindak lanjut. (5) Anggota tim pengendali RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur Dinas Provinsi, Balai, dan pemangku/pengelola kawasan hutan. (6) Tim pengendali RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas: a. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan; b. memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan; c. memastikan seluruh tahapan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan tata waktu pelaksanaan yang ditetapkan; dan d. membuat laporan hasil pengendalian setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

Sumber dana untuk kegiatan RHL berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kegiatan RHL yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 69) sampai dengan selesai.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan RHL, Kegiatan Pendukung RHL, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan RHL dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO