Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

7. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Potitik yang telah memenuhi persyaratan. 8. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 10. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. 11. Warga Negara INDONESIA adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 13. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. 14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah

kabupaten/kota. 17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa atau nama lain. 19. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 22. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. 23. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 24. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di INDONESIA, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. 25. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu. 26. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

27. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
28. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
29. Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.
30. Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu.
31. Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu.
32. Investigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu untuk menelusuri informasi awal, menggali informasi mengenai fakta, serta mencari, mengumpulkan, atau memeriksa data atau informasi tentang peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu.
33. Hari adalah hari kerja.

(1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, dan dilakukan secara terbuka. (2) Dalam hal terdapat beberapa temuan atau laporan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menggabungkan dalam 1 (satu) pemeriksaan.

Peraturan Badan ini mengatur mengenai penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau Pasangan Calon.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

(5) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka. (6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon. (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

(1) Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berasal dari Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, pleno pembentukan majelis pemeriksa dipimpin oleh Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Bawaslu membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu.

(3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Dalam hal Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu.

(1) Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu TSM oleh calon anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang dari Bawaslu yaitu Ketua atau Anggota Bawaslu dan 2 (dua) orang dari Bawaslu Provinsi yaitu Ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu.

Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu.

(1) Bawaslu Provinsi membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di tingkat provinsi. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.

Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu Provinsi.

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis pemeriksa dalam penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu di tingkat kabupaten/kota. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketua majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berhalangan, penunjukan ketua majelis pemeriksa diputuskan melalui rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten pemeriksa. (3) Asisten pemeriksa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Asisten pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki pengetahuan tentang kepemiluan, dan memiliki pengalaman dalam menangani Pelanggaran

Pemilu, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pelapor dan/atau terlapor. (2) Asisten pemeriksa dapat berasal dari tenaga ahli, tim asistensi Bawaslu, tim asistensi Bawaslu Provinsi, pejabat atau staf sekretariat jenderal Bawaslu dan/atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum. (3) Asisten pemeriksa di Bawaslu dapat berasal dari tenaga ahli, tim asistensi, pejabat atau staf sekretariat jenderal Bawaslu, dan/atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum. (4) Asisten pemeriksa di Bawaslu Provinsi dapat berasal dari tim asistensi Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum. (5) Asisten pemeriksa di Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berasal dari, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau tenaga profesional di bidang kepemiluan atau bidang hukum.

(1) Majelis pemeriksa dalam memeriksa, mengadili, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dibantu oleh: a. 1 (satu) orang sekretaris pemeriksa; dan b. 1 (satu) orang notulen. (2) Sekretaris pemeriksa dapat berasal dari pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Pejabat Struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Provinsi. (3) Sekretaris pemeriksa di Bawaslu merupakan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. (4) Sekretaris pemeriksa di Bawaslu Provinsi merupakan Pejabat Struktural pada Sekretariat Bawaslu Provinsi. (5) Sekretaris pemeriksa di Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota atau

Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Sektretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Notulen merupakan staf pada Sekretariat Jendral Bawaslu, staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Majelis pemeriksa dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli terkait pelanggaran yang sedang diperiksa di luar proses pemeriksaan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, notulen dilarang berkomunikasi dengan Pelapor, terlapor, saksi, dan ahli di luar sidang pemeriksaan. (3) Asisten pemeriksa, sekretaris pemeriksa, dan notulen wajib menjaga dan merahasiakan hasil pemeriksaan dan/atau materi putusan sebelum dibacakan oleh majelis pemeriksa secara terbuka.

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu. (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dapat didampingi oleh kuasanya. (3) Kuasa yang mendampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon;

f. tim kampanye; dan/atau g. penyelengara Pemilu. (2) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau e. Pasangan Calon;

Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.

(1) Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. (4) Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.

(5) Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat persitiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan.

(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. (2) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam bahasa INDONESIA dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. (3) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2. (4) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan oleh Pelapor dengan menggunakan formulir model ADM-2. (5) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (6) Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. identitas Pelapor yang terdiri atas:

1. nama;

2. alamat;

3. nomor telepon atau faksimili; dan

4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan b. identitas terlapor terdiri atas:

5. nama;

6. alamat; dan

7. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu. (7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat: a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

8. waktu peristiwa;

9. tempat peristiwa;

10. saksi;

11. bukti lainnya; dan

12. riwayat/uraian peristiwa; dan b. hal yang diminta untuk diputuskan. (8) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan: a. untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan; b. untuk pemilihan anggota DPD, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi; c. untuk Pemilihan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di INDONESIA; d. untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam

daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan; e. untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau f. pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (9) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung. (10) Dalam hal terdapat bukti tertulis, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap.

(1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dapat disampaikan melalui Sekretariat Jenderal Bawaslu atau Sekretariat Bawaslu Provinsi. (3) Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota

memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.

(1) Majelis pemeriksa memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keterangan saksi; b. surat atau tulisan; c. petunjuk; d. dokumen elektronik; e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau f. keterangan ahli.

Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

(1) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. dokumen hasil pengawasan Pengawas Pemilu; dan/atau b. dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan yang dibubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Alat bukti dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti keterangan Pelapor atau terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e merupakan keterangan Pelapor atau terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f merupakan keterangan yang

disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

(1) Majelis pemeriksa dapat meminta lembaga terkait untuk memberikan keterangan yang diperlukan pada sidang pemeriksaan. (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas Penyelenggara Pemilu, kepolisian, kejaksaan, peradilan, Pemantau Pemilu, dan/atau pihak terkait. (3) Keterangan lembaga terkait dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. (4) Pemberi keterangan secara lisan mewakili Keterangan lembaga terkait mendapatkan surat tugas dari lembaga terkait yang bersangkutan.

(1) Barang bukti merupakan barang atau benda bergerak atau tidak bergerak yang seluruhnya atau sebagian diperoleh, dan/atau telah dipergunakan sebagai alat, sarana, instrumen dan/atau yang berkaitan dengan peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dan digunakan dalam penerimaan laporan dan pemeriksaan di Bawaslu guna menunjang alat bukti untuk memperjelas dan membuktikan suatu fakta Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu.

Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

(1) Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diberikan nomor temuan dan dicatatkan dalam buku register temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (2) Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

(1) Petugas penerima dokumen laporan memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya dan materi laporan Pelapor. (2) Jika dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas dengan menggunakan formulir model ADM-3 untuk laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM.

(3) Apabila laporan sudah lengkap, Petugas penerima memberikan nomor laporan dan mencatatkan pada buku register laporan. (4) Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor. (5) Apabila Pelapor tidak melengkapi laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak meregister laporan tersebut dan menuangkannya dalam status laporan. (6) Laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. (7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan status laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di papan pengumuman dan/ atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (8) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang laporan yang tidak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan formulir model ADM-5 untuk laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

(1) Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau laporan untuk MEMUTUSKAN keterpenuhan persyaratan laporan yakni: a. syarat formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7); b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM; c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan d. tenggang waktu Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. (2) Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang Pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. (3) Hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa. (4) Rapat pleno majelis pemeriksa MENETAPKAN putusan hasil pemeriksaan pendahuluan Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas: a. Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau b. Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

(1) Dalam hal pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, majelis pemeriksa provinsi menyampaikan hasil pemeriksaan

kepada Bawaslu untuk diputuskan dalam rapat pleno. (2) Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam putusan pendahuluan. (3) Putusan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada majelis pemeriksa provinsi.

(1) Sekretaris pemeriksa memberitahukan kepada Pelapor dan terlapor jadwal sidang pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan. (2) Pembacaan putusan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Pelapor dan terlapor. (3) Pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilakukan oleh majelis pemeriksa provinsi, pembacaan harus dihadiri oleh Bawaslu. (4) Dalam hal Pembacaan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak dihadiri Bawaslu, majelis pemeriksa provinsi dapat membacakan penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan.

(1) Putusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disampaikan kepada Pelapor secara tertulis dan diumumkan melalui papan pengumuman dan/atau laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) hari setelah pembacaan. (2) Dalam hal putusan menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima, majelis pemeriksa menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan menentukan jadwal sidang pemeriksaan.

(1) Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat: a. jadwal sidang pemeriksaan; dan b. undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile. (2) Surat pemberitahuan kepada terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yang telah diregistrasi.

(1) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan terlapor. (2) Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan: a. pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu; b. tanggapan/jawaban terlapor; c. pembuktian; d. kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan e. putusan.

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihadiri Pelapor dan terlapor.

(2) Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada sidang pemeriksaan pertama, Bawaslu memanggil Pelapor, dan/atau terlapor, untuk hadir pada sidang pemeriksaan berikutnya. (3) Dalam hal Pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Pelapor dan/atau terlapor.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pihak Pelapor dan terlapor dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya.

(1) Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama. (2) Terlapor menyampaikan dan membacakan tanggapan/jawaban atas materi laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sidang berikutnya.

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap: a. keterangan saksi; b. surat atau tulisan; c. petunjuk; d. dokumen elektronik; e. keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau f. keterangan ahli.

(1) Majelis pemeriksa dapat memanggil lembaga terkait untuk dimintai keterangan dalam sidang pemeriksaan untuk membuat terang dan jelas suatu peristiwa yang terkait dengan laporan.

(2) Lembaga terkait dalam memberikan keterangan dapat berupa keterangan secara lisan dan/atau tertulis.

(1) Dalam hal pemeriksaan memerlukan keterangan dari ahli, saksi, dan/atau lembaga terkait, majelis pemeriksa dapat melakukan pemanggilan sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan usulan terlapor dan/atau Pelapor. (2) Pemanggilan saksi, ahli atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan. (3) Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menyampaikan keterangan diambil sumpah dan selanjutnya menandatangani berita acara Sumpah. (4) Saksi, Ahli, atau lembaga terkait menyampaikan keterangan berkaitan dengan pokok laporan atau jawaban terhadap laporan. (5) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait.

Pelapor dan terlapor dapat menyampaikan kesimpulan dalam bentuk tertulis atau lisan.

(1) Bawaslu MEMUTUSKAN laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan.

(3) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. (4) Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

(1) Dalam hal putusan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta: a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; b. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memberikan teguran tertulis kepada terlapor; d. memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau e. memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu. (2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal putusan Bawaslu menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta: a. menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara Tersruktur, Sistematis, dan Masif; b. merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPR/DPD atau Pasangan Calon; c. merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPU Provinsi membatalkan terlapor sebagai calon anggota DPRD Provinsi; atau d. merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, terlapor sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Putusan Bawaslu menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM tidak terbukti, amar putusan berbunyi, “MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota/Pasangan Calon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan masif.

(1) Putusan Bawaslu dibacakan secara terbuka dan dibuka untuk umum, serta dapat dihadiri oleh Pelapor dan terlapor. (2)

putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pelapor dan terlapor paling lama 1

(satu) hari sejak putusan dibacakan. (3) Dalam hal putusan menyatakan terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM,

putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat. (2) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan di tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. (3) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari sejak laporan diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan kewenangan masing- masing. (4) Dalam hal Penyelesaian Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran.

Dalam hal terdapat laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pengawas Pemilu dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya untuk menghentikan sementara kegiatan dalam tahapan sampai dengan keluarnya putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

(1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu LN dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh para pihak. (2) Salinan putusan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama setelah putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan. (3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan disampaikan secara langsung kepada para pihak. (4) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh: a. PPS, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan; dan b. pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada PPS.

(1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan secara langsung kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-15.

(1) Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. (2) Pelapor atau terlapor dalam menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilu dibuat secara tertulis yang berisi alasan permintaan koreksi dan hal yang diminta untuk dikoreksi, serta dilampiri putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Permintaan koreksi disampaikan dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dileges, dan 1 (satu) rangkap salinan.

Permintaan koreksi yang disampaikan kepada Bawaslu dicatat dalam buku register permintaan koreksi.

(1) Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dan dokumen bukti atas terbitnya putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu. (2) Pemeriksaan permintaan koreksi terhadap putusan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (3) Pemeriksaan permintaan koreksi yang dilakukan majelis pemeriksa dapat dibantu oleh asisten pemeriksa dan sekretaris pemeriksa. (4) Pemeriksaan permintaan koreksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan formulir model ADM-19.

(1) Hasil pemeriksaan permintaan koreksi dibuat dalam bentuk putusan koreksi dengan menggunakan formulir

model ADM-20. (2) Putusan koreksi dapat berupa: a. menguatkan putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau b. mengoreksi putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(1) Putusan koreksi diumumkan dalam papan pengumuman di Sekretariat Jenderal Bawaslu. (2) Salinan putusan koreksi, disampaikan kepada Pelapor atau terlapor melalui Bawaslu Provinsi. (3) Pengumuman putusan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan formulir model ADM- 21.

(1) Segala ketentuan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini diberlakukan juga kepada Panwas Kabupaten/Kota sebelum terbentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan Pelanggaran Pemilu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA