PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENDIDIKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian dan pengembangan kehutanan yang selanjutnya disebut litbang kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiahbagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
5. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan atau pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
6. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian yang selanjutnya disebut Badan Litbang Kehutanan Kementerian adalah lembaga yang mengurusi penelitian dan pengembangan kehutanan.

Pasal 7 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Lembaga penelitian dan pengembangan kehutanan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan di bidang kehutanan.
2. Pendidikan dan pelatihan kehutanan yang selanjutnya disebut diklat kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
3. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan Kementerian yang selanjutnya disebut Pusat Diklat Kementerian adalah instansi Pemerintah sebagai penyelenggara diklat kehutanan.
4. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah provinsi yang selanjutnya disebut lembaga diklat pemerintah provinsi adalah instansi pemerintah provinsi sebagai penyelenggara diklat kehutanan di wilayah provinsi.
5. Lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan pemerintah kabupeten/kota yang selanjutnya disebut lembaga diklat pemerintah kabupeten/kota adalah instansi pemerintah kabupten/kota sebagai penyelenggara diklat kehutanan di wilayah kabupten/kota.
6. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
7. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(1) Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pengurusan hutan diselenggarakan:

• penelitian dan pengembangan kehutanan;
• pendidikan dan pelatihan kehutanan; dan
• penyuluhan kehutanan.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan penyuluhan

kehutanan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri.

(1) Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

(2) Penyelenggaraan diklat kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

• membentuk sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan mampu menguasai, memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• mewujudkan sumber daya manusia kehutanan yang kompeten dan bekerja secara efektif, efisien serta mampu berperan sebagai pemandu, pendorong, dan pembaharu dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
• menumbuhkan sumber daya manusia kehutanan yang berakhlak mulia serta memiliki sikap, perilaku dan semangat pengabdian, pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat kehutanan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Litbang kehutanan diselenggarakan oleh Menteri dan

lembaga litbang nonkementerian.

(2) Menteri dalam menyelenggarakan litbang kehutanan

membentuk Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(3) Lembaga litbang nonkementerian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan litbang kehutanan berkoordinasi dengan Badan Litbang Kementerian.

Pasal 5 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Selain oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), litbang kehutanan dapat diselenggarakan oleh:

• pemerintah provinsi;
• pemerintah kabupaten/kota;
• perguruan tinggi;
• dunia usaha; dan
• masyarakat.

(2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dalam menyelenggarakan litbang kehutanan dapat membentuk unit litbang kehutanan.

Penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• evaluasi. Bagian Kedua Perencanaan Litbang Kehutanan

(1) Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana litbang kehutanan nasional.

(2) Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana

litbang kehutanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

Perencanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun secara terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan dengan memperhatikan:

• kelestarian sumber daya hutan;
• kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
• daya saing tinggi di bidang ekonomi; dan
• teknologi di bidang kehutanan.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Rencana litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a terdiri atas:

• rencana litbang kehutanan jangka panjang;
• rencana litbang kehutanan jangka menengah; dan
• rencana litbang kehutanan jangka pendek.

(1) Rencana litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 disusun oleh pimpinan Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(2) Rencana litbang kehutanan yang disusun oleh Badan

Litbang Kehutanan Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

(1) Rencana litbang kehutanan jangka panjang yang

disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• visi dan misi litbang kehutanan; dan
• tujuan dan arah kebijakan litbang kehutanan.

(1) Rencana litbang kehutanan jangka menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka menengah disusun

oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian mengacu kepada rencana litbang kehutanan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Rencana litbang kehutanan jangka menengah paling

sedikit memuat mengenai strategi dan program kerja litbang kehutanan.

Pasal 13 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Rencana litbang kehutanan jangka pendek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana litbang kehutanan jangka pendek yang

disusun oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian mengacu kepada rencana litbang kehutanan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Rencana litbang kehutanan jangka pendek paling

sedikit memuat mengenai kegiatan litbang kehutanan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Litbang Kehutanan

Paragraf 1 Umum

(1) Litbang kehutanan dilaksanakan secara terpadu dengan

menggunakan pendekatan multidisiplin ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan paket teknologi dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien serta untuk menghasilkan produk unggulan di bidang kehutanan.

(2) Pelaksanaan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• kegiatan litbang kehutanan;
• kerja sama litbang kehutanan;
• hasil kerja sama litbang kehutanan; dan
• HKI.

Paragraf 2 Kegiatan Litbang Kehutanan

(1) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

• penelitian dasar;
• penelitian terapan;
• penelitian kebijakan; dan/atau
• pengembangan eksperimental.

(2) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi penelitian di bidang:

• perencanaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• perencanaan kehutanan;
• pengelolaan kehutanan;
• pengawasan;
• perlindungan sistem penyangga kehidupan;
• pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
• tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
• pemanfaatan hutan;
• penggunaan kawasan hutan;
• rehabilitasi hutan dan reklamasi;
• perlindungan hutan dan konservasi alam;
• sumber daya manusia kehutanan; dan
• peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dikelompokkan berdasarkan tema, subtema, klaster litbang unggulan/prioritas, serta dilaksanakan secara terpadu dalam berbagai kegiatan litbang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta produk-produk unggulan.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan litbang kehutanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 wajib memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat, dan menjaga kekayaan plasma nutfah dari pencurian, perusakan, dan pemanfaatan melebihi daya dukung dalam rangka menjaga kelestariannya.

(2) Badan Litbang Kehutanan Kementerian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak memperoleh bahan, data, dan informasi hasil litbang dari litbang kehutanan lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh

bahan, data, dan informasi hasil litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Kegiatan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

• dalam kawasan hutan; atau
• luar kawasan hutan.

Pasal 18 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat dilakukan pada kawasan hutan yang:

• belum dibebani hak atau izin; atau
• telah dibebani hak atau izin.

(2) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan

hutan yang belum dibebani hak atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada:

• kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK); dan
• hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

(3) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan

hutan yang telah dibebani hak atau izin dapat dilakukan berdasarkan kerja sama dengan pemegang hak atau izin.

(4) Penyelenggaraan litbang kehutanan di dalam kawasan

hutan yang dibebani hak atau izin yang dilaksanakan oleh selain Badan Litbang Kehutanan Kementerian harus melaporkan hasil penelitian dan pengembangannya kepada Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

Kegiatan litbang kehutanan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang dilaksanakan oleh selain Badan Litbang Kehutanan Kementerian, harus menyampaikan laporan, baik kegiatan maupun hasilnya secara tertulis, kepada Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(1) Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

litbang kehutanan, kegiatan litbang kehutanan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, harus dilakukan oleh peneliti kehutanan yang berkompeten.

(2) Pemerintah menetapkan standar kompetensi peneliti

kehutanan berdasarkan bidang keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 3 Kerja sama Litbang Kehutanan

Badan Litbang Kehutanan Kementerian dalam menyelenggarakan litbang kehutanan dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, atau masyarakat.

(1) Lembaga litbang asing, peneliti asing, perguruan tinggi

asing, atau badan usaha asing dapat menyelenggarakan litbang kehutanan setelah mendapatkan izin dari instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga litbang asing, peneliti asing, perguruan tinggi

asing, atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan litbang kehutanan harus bekerja sama dengan Badan Litbang Kehutanan Kementerian.

(3) Kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan kehutanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama litbang

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

(2) Perjanjian kerja sama litbang kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• obyek kerja sama;
• bentuk kerja sama;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu kerja sama;
• pelaksanaan dan pemanfaatan hasil;
• penyelesaian sengketa; dan
• kepemilikan HKI.

(3) Obyek . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Obyek perjanjian kerja sama litbang kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi penyediaan tenaga ahli, asistensi teknis litbang, penyediaan dana dan sarana litbang, pendidikan dan pelatihan dibidang kelitbangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan hasil yang keseluruhannya dapat mempercepat pembangunan kehutanan.

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi kerja sama antar lembaga penelitian nasional, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama litbang

kehutanan diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Dalam rangka kerja sama litbang kehutanan dapat

dibentuk forum penelitian kehutanan nasional.

(2) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga informal yang bertujuan meningkatkan komunikasi, koordinasi, sinergitas dan efektifitas litbang kehutanan.

(3) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan atas kesepakatan lembaga-lembaga litbang kehutanan dan ditetapkan oleh Menteri.

(4) Forum penelitian kehutanan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Badan Litbang Kehutanan Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, unit litbang kehutanan dunia usaha, dan/atau masyarakat.

Paragraf 4 Hasil Kerja Sama Litbang Kehutanan

(1) Hasil kerja sama litbang kehutanan yang dibiayai

sepenuhnya oleh Badan Litbang Kehutanan Kementerian menjadi milik Pemerintah.

(2) Hasil kerja sama litbang kehutanan dengan Badan

Litbang Kehutanan Kementerian menjadi milik bersama apabila sebagian atau seluruhnya dibiayai:

• lembaga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• lembaga litbang dalam negeri;
• peneliti dalam negeri;
• perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
• dunia usaha dalam negeri.

(3) Badan Litbang Kehutanan Kementerian dapat

mengambil alih kepemilikan hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila membahayakan kepentingan nasional, merugikan pengembangan teknologi, atau perekonomian negara.

(4) Ketentuan lebih lanjutmengenai hasil kerja sama

litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Hasil kerja sama litbang kehutanan yang berupa spesimen dan materi genetik yang akan dibawa ke luar negeri harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 5 HKI

(1) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi setiap

penyelenggaraan litbang kehutanan yang menghasilkan invensi atau bentuk HKI lainnya untuk mengajukan permohonan HKI.

(2) Hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dapat diajukan oleh lembaga litbang kehutanan untuk mendapatkan perlindungan HKI sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil kerja sama litbang kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat diajukan perlindungan HKI sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 28 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemerintah memberikan penghargaan dan/atau insentif

berupa sertifikat, hadiah, dan/atau bagian royalti kepada lembaga litbang kehutanan, dan/atau peneliti yang berhasil menemukan invensi, dan/atau berprestasi sebagai hasil kerja sama maupun hasil litbang secara mandiri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneliti berprestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat Evaluasi Penyelenggaraan Litbang Kehutanan

(1) Pemerintah atau pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan litbang kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi

penyelenggaraan litbang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Umum

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan dilakukan oleh

Pemerintah.

(2) Selain oleh Pemerintah, diklat kehutanan dapat

diselenggarakan oleh:

• pemerintah provinsi;
• pemerintah kabupaten/kota;
• dunia usaha; dan
• masyarakat.

Diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam pelaksanaannya dapat membentuk lembaga diklat kehutanan.

Pasal 32 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pusat Diklat Kehutanan Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyelenggarakan diklat kehutanan dapat bekerja sama dengan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Diklat Kehutanan Kementerian

Paragraf 1 Umum

Penyelenggaraan diklat kehutanan kementerian meliputi kegiatan:

• perencanaan;
• pelaksanaan; dan
• monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2 Perencanaan

(1) Perencanaan diklat kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 huruf a disusun dalam bentuk rencana diklat.

(2) Rencana diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• rencana diklat kehutanan jangka panjang;
• rencana diklat kehutanan jangka menengah; dan
• rencana diklat kehutanan jangka pendek.

(1) Rencana diklat kehutanan jangka panjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka panjang disusun

dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka panjang paling sedikit

memuat:

• visi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• visi dan misi diklat kehutanan;
• tujuan dan arah kebijakan diklat kehutanan;
• jenis-jenis diklat kehutanan; dan
• jenjang diklat kehutanan.

(4) Rencana diklat kehutanan jangka panjang dapat

dievaluasi 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

(1) Rencana diklat kehutanan jangka menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka menengah disusun

dengan berpedoman pada rencana jangka panjang.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka menengah paling

sedikit memuat:

• strategi dan program kerja diklat;
• capaian jenis dan jenjang diklat;
• sebaran kelompok sasaran diklat; dan
• anggaran diklat.

(4) Rencana diklat kehutanan jangka menengah dapat

dievaluasi paling banyak 2 (dua) kali.

(1) Rencana diklat kehutanan jangka pendek sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana diklat kehutanan jangka pendek disusun

dengan berpedoman pada rencana jangka menengah.

(3) Rencana diklat kehutanan jangka pendek paling sedikit

memuat:

• identifikasi kebutuhan diklat;
• rencana kegiatan diklat;
• anggaran diklat; dan
• monitoring dan evaluasi diklat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penetapan rencana diklat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 3 Pelaksanaan Diklat Kehutanan

Pelaksanaan diklat kehutanan meliputi:

• jenis diklat kehutanan;
• kurikulum dan metode;
• peserta diklat kehutanan; dan
• tenaga kediklatan.

(1) Jenis diklat Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf a terdiri atas:

• diklat teknis kehutanan; dan
• diklat fungsional kehutanan.

(2) Diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas jenjang dasar, jenjang lanjutan, jenjang menengah, dan jenjang tinggi.

(1) Jenis diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (1) meliputi bidang kompetensi:

• perencanaan kehutanan;
• rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
• pemanfaatan hutan;
• perlindungan hutan; dan
• konservasi alam.

(2) Bidang kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat ditambah sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kurikulum diklat teknis kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disusun berdasarkan bidang kompentensi.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

(3) Dalam hal diklat kehutanan diselenggarakan oleh

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, atau masyarakat wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 43 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Metode diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf b meliputi:

• klasikal melalui pengelompokan peserta dengan perlakuan sama dalam mencapai tujuan; dan/atau
• nonklasikal melalui pelatihan di tempat kerja, lapangan, dan jarak jauh.

(2) Dalam menentukan metode diklat kehutanan yang

digunakan harus memperhatikan tujuan diklat, kondisi, lokasi, sebaran peserta, materi diklat, tenaga kediklatan, sarana, prasarana, dan biaya.

Peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf c, meliputi sumber daya manusia kehutanan

yang dapat berasal dari:

• pegawai negeri sipil;
• karyawan dunia usaha; dan/atau
• anggota kelompok masyarakat di bidang kehutanan.

Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri dari:

• widyaiswara sesuai dengan kompetensinya; dan
• penyelenggara diklat yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Paragraf 4 Monitoring dan Evaluasi

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 huruf c dilaksanakan oleh Pusat Diklat

Kehutanan Kementerian.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan diklat kehutanan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:

• pelaksanaan diklat; dan
• pascadiklat.

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dengan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, lokasi, waktu, peserta dan pengajar, sarana dan prasarana, dan pelaksanaan.

(5) Evaluasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Evaluasi pascadiklat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b dilakukan untuk mengukur efisiensi dan

efektifitas, serta manfaat dan dampak diklat.

Paragraf 5 Pola Diklat Kehutanan

(1) Pusat Diklat Kehutanan Kementerian menyusun pola

diklat kehutanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola diklat kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Diklat Kehutanan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Paragraf 1 Diklat Kehutanan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

(1) Rencana diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh

pemerintah provinsi disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana diklat kehutanan.

(2) Rencana diklat kehutanan yang diselenggarakan oleh

pemerintah kabupaten/kota disusun dengan berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan rencana diklat kehutanan tingkat provinsi.

Paragraf 2 Diklat Kehutanan Dunia Usaha dan Masyarakat

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan oleh dunia usaha

dan masyarakat dilaksanakan sesuai kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

(2) Diklat kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.

Bagian Keempat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Keempat Pengakuan dan Sertifikasi

Paragraf 1 Pengakuan

(1) Penyelenggaraan diklat kehutanan oleh pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat wajib memperoleh pengakuan dari Menteri.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan secara transparan berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2 Sertifikasi

(1) Peserta diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 yang telah lulus mengikuti diklat kehutanan

diberikan sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

(1) Lembaga diklat kehutanan dunia usaha dan masyarakat

yang telah memperoleh pengakuan dapat menyelenggarakan diklat kehutanan.

(2) Sertifikat bagi peserta diklat kehutanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan Kementerian.

Pasal 54 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh akreditasi dan sertifikat diklat kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Lembaga litbang kehutanan dapat menggunakan

kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan litbang kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Lembaga diklat kehutanan dapat menggunakan

kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk keperluan diklat kehutanan setelah ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.

(2) Kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan

oleh BUMN dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus dengan ketentuan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Dalam kawasan hutan yang telah dibebani izin

pemanfaatan hutan, dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.

Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikelola oleh lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam mengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Ketentuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan

hutan dengan tujuan khusus untuk lembaga litbang kehutanan dan lembaga diklat kehutanan diatur dengan peraturan Menteri.

Dalam hal lembaga litbang kehutanan atau lembaga diklat kehutanan sebagai pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus melaksanakan pemanfaatan hutan atau pemungutan hasil hutan untuk kepentingan litbang atau pendidikan dan pelatihan kehutanan tidak dikenakan pungutan di bidang kehutanan sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB V SISTEM

INFORMASI

(1) Penyelenggaraan litbang serta diklat kehutanan

Kementerian harus didukung oleh sistem informasi yang dapat diakses oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelanggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI KETENTUAN

PERALIHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk litbang atau diklat kehutanan tetap berlaku dan pengelolaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id