RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

1. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola

Ruang.

1. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat

permukiman, susunan pusat pertumbuhan kelautan, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang

berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional.

1. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah perairan, daratan dan wilayah

yurisdiksi yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

1. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi

kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses

perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata

Ruang.

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat

KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -4-

telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

1. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan

ekonomi.

1. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri

sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan

perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki

keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan

sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi

dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.

1. Kawasan Perkotaan Inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan

dengan fungsi sebagai pusat kegiatan utama dan

pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.

1. Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah kawasan

perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan

yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan

Perkotaan Inti.

1. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam

dan sumber daya buatan.

1. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya buatan.

1. Kawasan Hutan adalah suatu wilayah tertentu yang

ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -5-

1. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan

dan penghidupan.

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan

kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola

oleh perusahaan Kawasan Industri.

1. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT

adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,

seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

1. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam

satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-

pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi).

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,

yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di

darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut

sampai dengan daerah perairan yang masih

terpengaruh aktivitas daratan.

1. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan

mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air,

ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -6-

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya

disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana prasarana air minum.

1. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya

disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk

mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem

perpipaan.

1. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah

diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan,

dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya

disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya

kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan

akhir sampah.

1. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat

TPA adalah tempat untuk memproses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

1. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah

kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi, terdiri dari

areal (hamparan tanah yang akan diberi air),

bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).

1. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik

yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat

diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif

dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam

jangka panjang.

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal

bersandar, baik naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -7-

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas

keselataman dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat

perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

1. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas

daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,

dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan

penunjang perikanan.

1. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan

daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang

menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

1. Garis Pantai adalah garis pertemuan antara daratan

dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,

dan Pemerintah Daerah.

1. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang

meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan

wisata bawah laut.

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang

dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya

lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan,

atau drainase.

1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah

kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan

ruang dengan Rencana Tata Ruang.

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -8-

1. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya

disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas

kawasan atau luas kawasan blok peruntukan

seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok

peruntukan yang direncanakan.

1. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat

KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.

1. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat

KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

1. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung

yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.

1. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat

KTB adalah penetapan besar maksimum tapak

basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang

ditetapkan.

1. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat

GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.

1. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antarpusat

kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan

pusat kegiatan wilayah, dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -9-

bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan

primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/ nasional.

1. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan

yang menghubungkan secara berdaya guna

antarpusat kegiatan wilayah dan antara pusat

kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

1. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan

cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan

tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi

dengan pagar ruang jalan.

1. Prinsip Zero Delta Q adalah keharusan agar tiap

bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran

sungai.

1. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat

dan daerah yang bertugas untuk membantu

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan

Penataan Ruang.

1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,

dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain

dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1946. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -10-

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

2. Bupati atau Walikota adalah Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota

Semarang, dan Bupati Grobogan.

(1) Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran,

Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya

disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur merupakan

KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

(2) Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• kawasan Perkotaan Inti;

• kawasan Perkotaan di Sekitarnya; dan

• sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Tengah,

yang membentuk Kawasan Metropolitan.

(1) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a berada di Kota Semarang.

(2) Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan

Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, Kawasan

Perkotaan Boja, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo

di Kabupaten Kendal;

• Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan

Sayung, dan Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak;

• Kawasan Perkotaan Ungaran, Kawasan Perkotaan Bawen, dan Kawasan Perkotaan Ambarawa di

Kabupaten Semarang;

• Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga; dan

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -11-

• Kawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan

Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan.

(3) Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a dan kawasan Perkotaan di

Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf b mencakup 85 (delapan puluh lima)

kecamatan, terdiri atas:

• seluruh wilayah Kabupaten Kendal yang mencakup 20 (dua puluh) wilayah kecamatan,

meliputi Kecamatan Plantungan, Kecamatan

Sukorejo, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan

Patean, Kecamatan Singorojo, Kecamatan

Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan

Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon,

Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ringinarum, Kecamatan Weleri,

Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung,

Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, dan Kecamatan Kendal;

• seluruh wilayah Kabupaten Demak yang

mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Mranggen, Kecamatan

Karangawen, Kecamatan Guntur, Kecamatan

Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang, Kecamatan Demak, Kecamatan

Wonosalam, Kecamatan Dempet, Kecamatan

Gajah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan

Mijen, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan

Kebonagung;

• seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang mencakup 19 (sembilan belas) wilayah

kecamatan, meliputi Kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan,

Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh,

Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu,

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -12-

Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ambarawa,

Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak,

Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas,

Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan

Ungaran Timur;

• seluruh wilayah Kota Salatiga yang mencakup

4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Tingkir,

Kecamatan Sidomukti, dan Kecamatan Sidorejo;

• seluruh wilayah Kota Semarang yang mencakup

16 (enam belas) wilayah kecamatan, meliputi

Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati,

Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan,

Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk,

Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang

Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat,

Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Ngaliyan; dan

• sebagian wilayah Kabupaten Grobogan yang mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan,

meliputi Kecamatan Kedungjati, Kecamatan

Penawangan, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan

Tegowanu, Kecamatan Tanggungharjo,

Kecamatan Toroh, Kecamatan Karangrayung,

Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, dan

Kecamatan Grobogan.

(4) Sebagian Perairan Pesisir Provinsi Jawa Tengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c,

meliputi:

• sebelah barat, yaitu:

1. Pantai Rowosari, Kabupaten Kendal pada

koordinat 1100 1’ 34” Bujur Timur – 60 54’ 42” Lintang Selatan ke arah utara pada

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -13-

koordinat 1090 59’ 55” Bujur Timur – 60 51’

02” Lintang Selatan; dan

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1090

59’ 55” Bujur Timur – 60 51’ 02” Lintang

Selatan ke arah utara pada koordinat 1090

58’ 16” Bujur Timur – 60 42’ 56” Lintang

Selatan;

• sebelah utara, yaitu:

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1090

58’ 16” Bujur Timur – 60 42’ 56” Lintang

Selatan; ke arah timur pada koordinat 1100

2’ 8” Bujur Timur – 60 42’ 3” Lintang Selatan;

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1100

2’ 8” Bujur Timur – 60 42’ 3” Lintang Selatan ke arah timur pada koordinat 1100 20’ 22”

Bujur Timur – 60 41’ 55” Lintang Selatan;

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1100

20’ 22” Bujur Timur – 600 41’ 55” Lintang

Selatan ke arah timur laut pada koordinat 1100 25’ 30” Bujur Timur – 600 33’ 37”

Lintang Selatan; dan

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1100 25’ 30” Bujur Timur – 60 33’ 37” Lintang

Selatan ke arah tenggara pada koordinat

1100 34’ 10” Bujur Timur – 60 38’ 59” Lintang Selatan;

• sebelah timur, yaitu:

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1100

34’ 10” Bujur Timur – 60 38’ 59” Lintang

Selatan ke arah selatan pada koordinat 1100

34’ 46” Bujur Timur – 60 42’ 32” Lintang Selatan;

1. Garis yang menghubungkan koordinat 1100 34’ 46” Bujur Timur – 60 42’ 32” Lintang

Selatan ke arah selatan pada koordinat 1100

1’ 34” Bujur Timur – 60 54’ 42” Lintang Selatan; dan

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -14-

1. Pantai Wedung, Kabupaten Demak pada

koordinat 1100 35’ 46” Bujur Timur – 60 43’ 33” Lintang Selatan; dan

• sebelah selatan, yaitu garis yang menghubungkan

sepanjang Garis Pantai sebelah utara Kabupaten

Demak ke arah barat sepanjang Garis Pantai

sebelah utara Kota Semarang sampai Pantai

Rowosari, Kabupaten Kendal pada koordinat 1100 1’ 34” Bujur Timur – 60 54’ 42” Lintang Selatan.

(5) Cakupan wilayah Kawasan Perkotaan Kedungsepur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

digambarkan dalam peta cakupan Kawasan Perkotaan

Kedungsepur sebagaimana tercantum dalam