Pasal 29

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang

kelancaran pergerakan orang dan/atau barang serta

keterpaduan intramoda dan antarmoda.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi terminal penumpang dan terminal barang.

(3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan

terminal dengan pusat kegiatan dan moda transportasi

lainnya.

(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas:

• terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan

antarkota antarprovinsi, angkutan antarkota

dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi:

1. Terminal Demak di Kecamatan Wonosalam

pada Kabupaten Demak;

1. Terminal Bawen di Kecamatan Bawen pada

Kabupaten Semarang;

1. Terminal Tingkir di Kecamatan Tingkir pada Kota Salatiga; dan

2. Terminal Mangkang di Kecamatan Tugu pada Kota Semarang.

• terminal penumpang tipe B yang berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota,

www.peraturan.go.id

2022, No. 96 -35-

dan/atau angkutan perdesaan meliputi:

1. Terminal Sukorejo di Kecamatan Sukorejo pada Kabupaten Kendal;

2. Terminal Ungaran di Kecamatan Ungaran

Barat dan Terminal Klepu di Kecamatan

Bergas pada Kabupaten Semarang;

1. Terminal Terboyo di Kecamatan Genuk dan

Terminal Penggaron di Kecamatan Pedurungan pada Kota Semarang; dan

1. Terminal Purwodadi di Kecamatan

Purwodadi pada Kabupaten Grobogan.

(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas:

• terminal barang di Kecamatan Sayung pada Kabupaten Demak;

• terminal barang di Kecamatan Bawen, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Bergas, Kecamatan

Tuntang, dan Kecamatan Jambu pada Kabupaten

Semarang;

• terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan

Kecamatan Tingkir pada Kota Salatiga;

• terminal barang di Kecamatan Semarang Utara pada Kota Semarang; dan

• terminal barang di Kecamatan Godong,

Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Wirosari pada Kabupaten Grobogan.

(6) Terminal barang selain sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.