Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang luar negeri. 2. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah pengaturan mengenai jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3. Naskah Dinas Elektronik adalah Naskah Dinas berupa komunikasi informasi yang disalurkan melalui media elektronik dan direkam dalam multimedia elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 4. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan Naskah Dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan atau pengelolaan Naskah

Dinas. 5. Berita adalah Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat penanda tangan ditujukan kepada pejabat pengguna Berita yang dikomunikasikan melalui sarana yang dikelola oleh pejabat fungsional pranata informasi diplomatik atau pejabat fungsional tertentu pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 8. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. 9. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas yang selanjutnya disebut Kewenangan Penandatanganan adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya. 10. Lambang Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 11. Logo Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Logo Kementerian adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas Kementerian Luar Negeri. 12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Naskah Dinas yang memuat serangkaian petunjuk mengenai cara dan urutan kegiatan tertentu

13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
14. Full Powers adalah surat yang dikeluarkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik INDONESIA untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
15. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. Unit Kerja adalah bagian dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
18. Unit Organisasi adalah komponen organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
19. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: a. menjadi acuan bagi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam mengelola Naskah Dinas; dan b. menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. jenis dan Format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. Kewenangan Penandatanganan; e. pengendalian Naskah Dinas; dan f. penyelenggaraan TNDE.

(1) Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di lingkungan Kementerian dan Perwakilan terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; c. Naskah Dinas khusus; d. laporan; dan e. telaahan staf. (2) Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

(3) Ketentuan mengenai Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga. (2) Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Naskah Dinas pengaturan; b. Naskah Dinas penetapan; dan c. Naskah Dinas penugasan.

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. peraturan; b. pedoman; c. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis; d. instruksi; e. SOP; dan f. surat edaran.

(1) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur, dan memuat kebijakan pokok yang dibuat dan ditetapkan oleh Menteri. (2) Penyusunan Naskah Dinas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Naskah Dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. (2) Pemberlakuan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan.

(1) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) merupakan Naskah Dinas pengaturan yang memuat urutan pelaksanaan kegiatan serta wewenang dan prosedurnya. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) merupakan Naskah Dinas pengaturan yang memuat tata cara pelaksanaan kegiatan. (3) Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah berupa

petunjuk atau arahan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri. (3) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Naskah asli dan salinan instruksi yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus disimpan sebagai pertinggal di Unit Pengolah.

(1) SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk; b. memudahkan pekerjaan; c. memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan; dan/atau d. meningkatkan kerja sama antara pimpinan dan staf serta unsur pelaksana. (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan Kementerian disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naskah asli SOP yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (2) harus disimpan sebagai pertinggal di Unit Kerja yang mempunyai fungsi ketatalaksanaan.

Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan mengenai hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Menteri atau kepala Perwakilan. (2) Penetapan surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan ke pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran.

Naskah asli surat edaran yang ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disimpan sebagai pertinggal di Unit Pengolah.

(1) Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk keputusan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat MENETAPKAN, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: a. MENETAPKAN atau mengubah status kepegawaian, personal, keanggotaan, material, atau peristiwa; b. membentuk, mengubah, atau membubarkan suatu kepanitiaan atau tim; atau c. MENETAPKAN pelimpahan wewenang. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri atau kepala Perwakilan;

b. pejabat pimpinan tinggi madya; atau c. pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang.

(1) Pengabsahan dilakukan terhadap keputusan yang diciptakan. (2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum, administrasi umum, atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri yang terdiri atas: a. frasa salinan sesuai dengan aslinya; b. nomenklatur Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan; c. nama jabatan; d. tanda tangan pejabat penanda tangan; dan e. cap dinas.

(1) Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) didistribusikan dengan tindakan pengendalian menggunakan buku ekspedisi. (2) Salinan dan petikan keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh Unit Pengolah kepada pihak yang berkepentingan.

Naskah asli keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang ditandatangani disimpan sebagai Arsip pada: a. Unit Kerja yang mempunyai fungsi kepegawaian untuk keputusan bidang kepegawaian; dan

b. Unit Kerja yang mempunyai fungsi hukum untuk keputusan selain bidang kepegawaian.

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun dalam bentuk: a. surat perintah; dan/atau b. surat tugas perjalanan dinas luar negeri atau dalam negeri.

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang diberi perintah. (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah. (2) Tembusan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Kerja, kementerian, atau lembaga terkait. (3) Pendistribusian surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian diikuti dengan tindakan pengendalian menggunakan buku ekspedisi. (4) Pendistribusian tembusan surat perintah kepada kementerian atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan tindakan pengendalian menggunakan surat pengantar.

(1) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas dan memuat apa yang harus dilakukan. (2) Ketentuan mengenai kewenangan, Format, dan tata cara penulisan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri pada Kementerian.

(1) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain. (2) Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Naskah Dinas korespondensi intern; dan b. Naskah Dinas korespondensi ekstern.

Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. nota dinas;

b. memorandum; dan c. disposisi.

(1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan Naskah Dinas korespondensi intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian atau Perwakilan. (2) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Kementerian atau Perwakilan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Memorandum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan Naskah Dinas korespondensi intern yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu permasalahan yang bersifat mengingatkan, menyampaikan saran, dan pendapat kedinasan. (2) Memorandum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat atau staf dalam lingkungan Unit Kerja di Kementerian dan di Perwakilan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi. (2) Lembar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas.

Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. surat dinas; dan b. surat undangan.

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kementerian dan/atau Perwakilan. (2) Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Surat dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat, tepat waktu, lengkap, dan aman. (2) Pendistribusian surat dinas di lingkungan Kementerian diikuti dengan tindakan pengendalian menggunakan buku ekspedisi.

(1) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan surat dinas yang memuat undangan kepada pihak yang dituju untuk menghadiri suatu acara kedinasan. (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. perjanjian; b. korespondensi diplomatik; c. Berita; d. surat kuasa; e. berita acara; f. surat keterangan; g. surat pengantar; h. pengumuman; i. notula; j. siaran pers; k. sertifikat; l. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan m. piagam penghargaan.

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas: a. perjanjian dalam negeri, meliputi:

1. kesepahaman bersama, kesepakatan bersama, nota kesepahaman, atau nota kesepakatan; dan
2. perjanjian kerja sama. b. perjanjian internasional.

(1) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan naskah kerja sama antara Kementerian dan lembaga atau instansi lain. (2) Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. pejabat negara; atau b. selain pejabat negara.

(1) Kesepahaman bersama, kesepakatan bersama, nota kesepahaman, atau nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan yang bersifat umum, meliputi satu atau lebih ruang lingkup yang akan dikerjasamakan. (2) Kesepahaman bersama, kesepakatan bersama, nota kesepahaman, atau nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 merupakan naskah kerja sama yang memuat ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Naskah asli perjanjian dalam negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disimpan di Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan administrasi Kementerian dan Perwakilan pada Kementerian. (2) Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan,

naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Unit Kerja pemrakarsa atau Unit Kerja terkait.

(1) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan perjanjian secara tertulis, yang dibuat dalam bentuk dan nama tertentu sebagaimana diatur dalam hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. PRESIDEN; b. Menteri; atau c. pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah Republik INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memerlukan Full Powers.

Ketentuan mengenai perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian internasional.

(1) Korespondensi diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan Naskah Dinas khusus yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut kepentingan negara atau organisasi internasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai korespondensi diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diklasifikasikan menjadi: a. Berita biasa; dan b. Berita rahasia. (2) Klasifikasi Berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai isi Berita. (3) Berita biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Berita yang apabila diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang, nilai isinya tidak merugikan kepentingan hubungan luar negeri, kepentingan nasional, dan keutuhan negara kesatuan Republik INDONESIA. (4) Berita rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Berita yang apabila diketahui oleh pihak lain yang tidak berwenang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, kepentingan nasional, dan keutuhan negara kesatuan Republik INDONESIA.

Ketentuan mengenai Berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di Kementerian dan Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum, kelompok orang, perseorangan, atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu untuk kepentingan kedinasan. (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan Naskah Dinas yang berisi mengenai pernyataan telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai lampiran. (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi mengenai hal, peristiwa, atau mengenai seseorang untuk kepentingan kedinasan. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah. (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim maupun menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan mengenai suatu hal yang ditujukan kepada pejabat, pegawai, perseorangan, atau kelompok baik di dalam maupun di luar Kementerian dan/atau Perwakilan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i merupakan catatan singkat mengenai pelaksanaan rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. (2) Notula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh notulis dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(1) Siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasa 34 huruf j merupakan Naskah Dinas yang berisi bahan Berita mengenai kebijakan yang telah ditetapkan atau kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan oleh pimpinan Kementerian dan/atau Perwakilan sebagai bahan penulisan wartawan. (2) Siaran pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Kementerian hanya dikeluarkan oleh Unit Kerja yang membidangi fungsi informasi dan media.

(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k merupakan pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang kepada seseorang, kementerian, atau lembaga sebagai bukti partisipasi dalam suatu kegiatan. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: c. Menteri; d. kepala Perwakilan; dan/atau

e. pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l merupakan bukti yang sah bahwa seseorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus. (2) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disertai dengan lampiran yang berisi materi dan nilai hasil pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi fungsi pendidikan dan pelatihan.

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf m merupakan surat atau tulisan resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau peneguhan sesuatu hal yang bersifat penghormatan. (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Menteri; b. kepala Perwakilan; atau c. pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan mengenai pelaksanaan suatu kegiatan atau kejadian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar atau pemecahan permasalahan yang disarankan. (2) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

(1) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. kerangka Naskah Dinas; b. penomoran Naskah Dinas; c. penggunaan kertas, amplop, dan tinta; d. ketentuan penulisan Naskah Dinas; e. penggunaan Lambang Negara dan Logo Kementerian pada Naskah Dinas; f. penggunaan cap dinas; dan g. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas. (2) Ketentuan mengenai pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kerangka Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kepala Naskah Dinas; b. batang tubuh Naskah Dinas; dan c. kaki Naskah Dinas.

(1) Kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. kop Naskah Dinas; b. Keterangan jenis Naskah Dinas; c. nomor, sifat, lampiran, dan hal Naskah Dinas; d. tujuan atau alamat Naskah Dinas; dan e. hal materi Naskah Dinas. (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas a. kop Naskah Dinas jabatan; b. kop Naskah Dinas Kementerian; dan

c. kop Naskah Dinas Perwakilan. (3) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. kop Naskah Dinas Menteri; dan b. kop Naskah Dinas kepala Perwakilan.

Batang tubuh dan kaki Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan jenis Naskah Dinas.

(1) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b harus memberikan kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian Arsip. (2) Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal ditandatanganinya Naskah Dinas oleh pejabat yang berwenang.

Penggunaan kertas, amplop, dan tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan media atau sarana surat menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

Ketentuan penulisan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d meliputi: a. ketentuan jarak spasi; b. jenis dan ukuran huruf; c. penggunaan kata penyambung; d. penentuan batas atau ruang tepi; e. pemberian nomor halaman; f. penentuan tembusan; g. penentuan lampiran; dan h. penggunaan singkatan dan akronim.

Penggunaan Lambang Negara dan Logo Kementerian pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi.

(1) Penggunaan Lambang Negara pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diletakkan di marjin tengah atas kepala Naskah Dinas. (2) Warna Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicetak pada kepala Naskah Dinas terdiri

atas: a. Lambang Negara warna emas; dan b. Lambang Negara warna biru. (3) Penggunaan Lambang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan kata Kementerian atau Perwakilan pada kop Naskah Dinas menggunakan bahasa INDONESIA dan bahasa setempat.

(1) Lambang Negara warna emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a digunakan pada kepala Naskah Dinas yang ditandatangani atau diparaf oleh: a. Menteri; b. wakil Menteri; dan c. kepala Perwakilan yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, Konsul, Kuasa Usaha Tetap, Konsul Jenderal Kehormatan, dan Konsul Kehormatan. (2) Lambang Negara warna biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b digunakan pada kepala Naskah Dinas yang ditandatangani atau diparaf oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya; b. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau c. pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan Kementerian dan/atau Perwakilan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 penggunaan Lambang Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bendera, bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan.

a. Penggunaan Logo Kementerian pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berupa berupa simbol atau tulisan Kementerian Luar Negeri. b. Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada: a. kop Naskah Dinas; b. cap dinas; c. amplop; d. dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian; e. map; f. panji Kementerian; g. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian; h. vandel Kementerian; i. kartu tanda pengenal pegawai; j. label barang milik negara; k. situs resmi; dan l. kartu nama dan kartu ucapan pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian.

Penggunaan Cap Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f dalam Naskah Dinas terdiri atas: a. cap dinas dengan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan b. cap dinas dengan Logo Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 70.

(1) Perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g dapat dilakukan dengan menerbitkan Naskah Dinas baru. (2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas atau pejabat yang lebih tinggi kedudukannya merupakan pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas merupakan pejabat yang berhak melakukan ralat Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). .

Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang bersifat mengatur dilakukan dengan menerbitkan Naskah Dinas baru yang setingkat atau lebih tinggi.

Naskah Dinas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 untuk pertinggal dibuat dengan kop Naskah Dinas asli, ditandatangani asli, dan dicap asli.

a. Pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.

b. Klasifikasi keamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sangat rahasia; b. rahasia; c. terbatas; dan d. biasa atau terbuka. c. Naskah Dinas dengan klasifikasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan: a. kedaulatan negara; b. keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan/atau c. keselamatan negara. d. Naskah Dinas dengan klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya: a. fungsi penyelenggaraan negara; b. sumber daya nasional; c. ketertiban umum; d. gangguan terhadap ekonomi makro; e. kerugian yang serius terhadap privacy; f. keuntungan kompetitif; g. hilangnya kepercayaan; dan/atau h. merusak kemitraan dan reputasi. e. Naskah Dinas dengan klasifikasi keamanan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan: a. terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga; dan/atau b. kerugian finansial yang signifikan.

f. Naskah Dinas dengan klasifikasi keamanan biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. g. Penentuan tingkat klasifikasi keamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

Perlakuan Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan akses diberikan kode derajat klasifikasi pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk Naskah Dinas yang sangat rahasia dan rahasia.

Kode derajat klasifikasi pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas: a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode „SR‟ dengan menggunakan kertas berwarna merah dan menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode „R‟ dengan menggunakan kertas berwarna merah dan menggunakan tinta warna merah di amplop dalam; c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode „T‟ dengan menggunakan tinta hitam; dan d. Naskah Dinas biasa atau terbuka diberikan kode „B‟ dengan menggunakan tinta hitam.

(1) Security printing merupakan pencetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada Naskah Dinas. (2) Security printing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan

serta jaminan terhadap keautentikan dan keterpercayaan Naskah Dinas.

(1) Security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 menggunakan metode sebagai berikut: a. kertas khusus; b. watermarks; dan c. emboss. (2) Kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri, dan hanya diketahui oleh pihak tertentu, serta penggunaan kertas harus berurutan sesuai dengan nomor serinya untuk memudahkan pelacakan. (3) Watermarks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gambar yang dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan cahaya dari belakang kertas karena variasi kerapatan kertas. (4) Emboss sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tulisan atau cetakan timbul.

Ketentuan mengenai pengamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Kewenangan Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan: a. penggunaan garis kewenangan Naskah Dinas; b. penandatanganan Naskah Dinas menggunakan garis kewenangan; dan c. pengaturan paraf pada Naskah Dinas.

(1) Penggunaan garis kewenangan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan tanggung jawab dari pejabat yang berwenang. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat yang berwenang.

Penandatanganan Naskah Dinas menggunakan garis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan dengan cara: a. atas nama (a.n.); b. untuk beliau (u.b.); c. pelaksana tugas (plt.); dan

d. pelaksana harian (plh.).

(1) Pengaturan paraf pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus dilakukan pembubuhan paraf. (2) Pengaturan paraf pada Naskah Dinas yang dibuat oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas, tidak memerlukan paraf. (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi atau usulan, dan persetujuan terhadap konsep Naskah Dinas serta ikut bertanggung jawab atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi.

(1) Pembubuhan paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat pada 2 (dua) jenjang jabatan struktural di bawahnya. (2) Letak pembubuhan paraf hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. untuk paraf pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas, berada di sebelah kanan atau setelah nama pejabat penandatangan; dan b. untuk paraf pejabat yang berada 2 (dua) tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas, berada di sebelah kiri atau sebelum nama pejabat penanda tangan.

Pengaturan paraf pada Naskah Dinas yang materinya lintas Unit Kerja harus dibubuhkan Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b oleh pejabat yang berwenang dari Unit Kerja terkait.

Ketentuan mengenai Kewenangan Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan: a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam 88 huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. penerimaan naskah dinas dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan:

1. sangat rahasia (SR);
2. rahasia (R);
3. terbatas (T); atau
4. biasa atau terbuka (B).

b. pencatatan Naskah Dinas dilakukan dengan meregistrasi pada sarana pengendalian naskah dinas; c. pengarahan Naskah Dinas masuk terdiri atas:

1. kategori sangat rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada Unit Pengolah yang dituju; dan
2. kategori biasa dilakukan dengan membuka, membaca, dan mengetahui Unit Pengolah yang dituju. d. penyampaian Naskah Dinas masuk disampaikan kepada Unit Pengolah sesuai dengan arahan dan bukti penyampaian Naskah Dinas.

(1) Pengendalian naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilaksanakan melalui tahapan: a. pencatatan; b. pengendalian; c. penggandaan Naskah Dinas; d. pengiriman; dan e. penyimpanan. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan Naskah Dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar. (3) Pengendalian Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan registrasi Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar. (4) Penggandaan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan memperbanyak naskah dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

(5) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengiriman Naskah Dinas keluar oleh Unit Pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan sangat rahasia (SR), rahasia (R), terbatas (T) dan biasa (B). (6) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus didokumentasikan oleh Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan yang berupa sarana pengendalian Naskah Dinas dan pertinggal Naskah Dinas keluar. (7) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pertinggal Naskah Dinas keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau masalah yang sama.

(1) Penyelenggaraan TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan berdasarkan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur sistem elektronik dan informasi pengelolaan TNDE Kementerian dan Perwakilan. (2) TNDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan kedudukannya dengan TND.

Naskah Dinas Elektronik yang berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia harus diselenggarakan menggunakan teknologi enkripsi.

(1) Pengguna TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) meliputi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian dan Perwakilan yang memiliki

akun dan kata sandi yang diberikan oleh Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pusat di lingkungan Kementerian dan Perwakilan. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas Elektronik melalui Tanda Tangan Elektronik. (3) Persetujuan konsep Naskah Dinas melalui aplikasi TNDE oleh pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah pejabat penandatangan Naskah Dinas Elektronik disamakan kedudukannya dengan pemenuhan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4).

(1) Pengabsahan Naskah Dinas Elektronik dilakukan dengan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh pejabat yang memiliki kewenangan. (2) Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan kedudukannya dengan pemenuhan tanda tangan. (3) Tanda Tangan Elektronik dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sertifikat elektronik tersertifikasi dan/atau terdaftar. (4) Penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman TNDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 94 di lingkungan Kementerian dan Perwakilan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Selain pada Naskah Dinas, Lambang Negara di Kementerian dan Perwakilan dapat digunakan pada: a. kartu nama dan kartu ucapan Menteri, wakil Menteri, dan kepala Perwakilan; b. kartu nama dan kartu ucapan untuk wakil kepala Perwakilan, pejabat diplomatik dan konsuler, dan atase teknis; c. prasasti yang ditandatangani oleh Menteri, wakil Menteri, dan/atau kepala Perwakilan; dan d. kantong diplomatik. (2) Lambang Negara pada kartu nama dan kartu ucapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan warna emas. (3) Lambang Negara pada kartu nama dan kartu ucapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan warna biru.

Naskah Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2020

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA