PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

2. Pendidikan .- 2. -.

1. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi.

2. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.

3. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.

4. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Dokter Gigi.

5. Mahasiswa Kedokteran atau Mahasiswa Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.

6. Sarjana Kedokteran adalah lulusan Pendidikan Akademik pada program sarjana di bidang kedokteran, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

7. Sarjana Kedokteran Gigi adalah lulusan Pendidikan Akademik pada program sarjana di bidang kedokteran gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

8. Dokter .- .3 .-

1. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

2. Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialis- subspesialis lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

3. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

5. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

6. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

7. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

8. Rumah . -.4.-

1. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

4. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

5. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah . -.5.-

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:

• kebenaran ilmiah;
• tanggung jawab;
• manfaat;
• kemanusiaan;
• keseimbangan;
• kesetaraan;
• relevansi;
• afirmasi; dan
• etika profesi.

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

• menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi;

• memenuhi . . .

• memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan
• meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh

perguruan tinggi.

(2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan

Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibina oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Pembentukan

(1) Perguruan tinggi yang akan membuka program

studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

(2) Fakultas . . .

(2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.

(3) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau

Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

• memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
• memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
• memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan
• memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

(4) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas

Kedokteran Gigi yang memenuhi syarat dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan.

(5) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas

Kedokteran Gigi harus memberikan manfaat dan berperan aktif dalam mendukung program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan

ketentuan pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penambahan program studi pada Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Penyelenggara Pendidikan Kedokteran

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penyelenggara Pendidikan Kedokteran.

(2) Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

• Pendidikan Akademik; dan

• Pendidikan Profesi.

(3) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:

• program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi;

• program magister; dan

• program doktor.

(4) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

(5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b terdiri atas:

• program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan

• program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis.

(6) Program . . .

(6) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.

(7) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan dengan program internsip.

(8) Program internsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dokter

layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Program dokter layanan primer, dokter spesialis-

subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi kategori tertinggi untuk program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi.

(2) Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan

dokter layanan primer, Fakultas Kedokteran dengan akreditas kategori tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang akreditasinya setingkat lebih rendah dalam menjalankan program dokter layanan primer.

(3) Program . . .

(3) Program dokter layanan primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kelanjutan dari program profesi dokter dan program internsip yang setara dengan program dokter spesialis.

(4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas

Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Program studi kedokteran dan program studi

kedokteran gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 10 . . .

Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menugaskan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi untuk meningkatkan kuota penerimaan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit

(1) Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan

setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

(2) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan standar.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit sebagai berikut:

• mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

• memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

• mempunyai program penelitian secara rutin; dan

• persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penetapan rumah sakit menjadi Rumah Sakit

Pendidikan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan.

(2) Fungsi . . . - 13 -

(2) Fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(3) Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi

pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) diperlukan sistem informasi kedokteran, termasuk menggunakan dokumen medik.

(4) Fungsi penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Bagian Kelima Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran

Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

• Rumah Sakit Pendidikan Utama;

• Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi; dan

• Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

Wahana Pendidikan Kedokteran terdiri atas:

• pusat kesehatan masyarakat;

• laboratorium; dan

• fasilitas lain.

Bagian Keenam . . . - 14 -

Bagian Keenam Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Paragraf 1 Pendidikan Akademik

(1) Untuk pencapaian kompetensi lulusan, Fakultas

Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi menjamin kelangsungan Dosen yang memiliki keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

(2) Jaminan kelangsungan Dosen yang memiliki

keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program magister dan/atau doktor di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi persyaratan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

program magister dan/atau doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pendidikan Profesi

(1) Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran

komunitas, Mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen.

(2) Mahasiswa . . .

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tetap harus mematuhi kode etik Dokter atau Dokter Gigi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang mengatur keprofesian.

(1) Untuk penyelenggaraan program dokter layanan

primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat mendidik Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau di Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter

spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahap mandiri pendidikan dapat ditempatkan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan setelah dilakukan visitasi.

(3) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

yang mengirim Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis bertanggung jawab melakukan supervisi dan pembinaan bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis yang melaksanakan pelayanan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penempatan Mahasiswa

program dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketujuh .- 16. .-

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Dosen

(1) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh pejabat

yang berwenang.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian oleh pejabat

yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan pejabat berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah

Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.

(2) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana

Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

(3) Dosen . . .

(3) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana

Pendidikan Kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan,

pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Warga negara asing yang mempunyai kompetensi

dan kualifikasi akademis ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran gigi dapat menjadi Dosen atau dosen tamu.

(2) Ketentuan mengenai warga negara asing yang

dapat menjadi Dosen atau dosen tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibantu

oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau nonpegawai negeri.

(3) Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan -. 18. .-

Bagian Kedelapan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

(1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur standar untuk:

• Pendidikan Akademik; dan

• Pendidikan Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

• program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi;

• program magister; dan

• program doktor.

(5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

• program profesi dokter dan dokter gigi; dan

• program . . .

• program dokter layanan primer, program dokter spesialis-subspesialis, dan program dokter gigi spesialis-subspesialis.

(6) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:

• standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;

• standar penelitian;

• standar pengabdian kepada masyarakat;

• penilaian program pendidikan dokter dan dokter gigi yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;

• standar kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan

• standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

(7) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

• standar kompetensi lulusan, standar isi, proses, Rumah Sakit Pendidikan, Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian;

• penilaian . . .

• penilaian program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;

• standar penelitian;

• standar pengabdian kepada masyarakat;

• standar kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran; dan

• standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

(8) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

(9) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia.

Bagian Kesembilan Kurikulum

(1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas

Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(2) Pengembangan . . .

(2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka:

• pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di tingkat pertama/primer;
• pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; dan
• pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.

(3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi, muatan lokal, dan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi.

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kesepuluh Mahasiswa

Paragraf 1 Calon Mahasiswa

(1) Calon Mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Selain . . .

(2) Selain lulus seleksi penerimaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus lulus tes bakat dan tes kepribadian.

(3) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjamin adanya kesempatan bagi calon Mahasiswa dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

(4) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui jalur khusus.

(5) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa melalui jalur

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi

penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Dokter dapat mengikuti seleksi penerimaan

Mahasiswa program dokter layanan primer dan dokter spesialis-subspesialis serta Dokter Gigi dapat mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter gigi spesialis-subspesialis.

(2) Dokter yang akan mengikuti seleksi penerimaan

Mahasiswa program dokter layanan primer dan dokter spesialis-subspesialis serta Dokter Gigi yang akan mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki . . .

• memiliki surat tanda registrasi; dan

• mempunyai pengalaman klinis di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan.

(1) Seleksi penerimaan Mahasiswa program dokter

layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, dan berkeadilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi

penerimaan Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Mahasiswa Warga Negara Asing

(1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

(2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Warga . . .

(3) Warga negara asing yang menjadi Mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.

(4) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib membayar seluruh biaya pendidikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon Mahasiswa

warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

• memperoleh pelindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

• memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan

• memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(2) Setiap Mahasiswa paling sedikit berkewajiban:

• mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode pembelajaran;

• mengikuti- .25. -.

• mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;

• menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;

• mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

• menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan

• membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesebelas Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

(1) Mahasiswa dapat memperoleh beasiswa dan/atau

bantuan biaya pendidikan.

(2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

• Pemerintah;

• Pemerintah Daerah;

• Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau

• pihak lain.

Pasal 33 . . .

(1) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya.

(3) Bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Mahasiswa tanpa kewajiban mengikat dalam rangka memenuhi program afirmasi.

(4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diberikan dengan pertimbangan prestasi dan/atau potensi akademik.

(5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34 . . .

(1) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

dapat diberikan kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

(2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas.

(3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

• Pemerintah;

• Pemerintah Daerah;

• Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau

• pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam

Peraturan Menteri.

Bagian Keduabelas Uji Kompetensi

(1) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau

dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.

(2) Mahasiswa - .28. -.

(2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

(3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Mahasiswa yang telah lulus program profesi dokter

atau profesi dokter gigi wajib mengangkat sumpah sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

(2) Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada etika profesi kedokteran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Mahasiswa yang telah lulus dan telah mengangkat

sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengikuti program internsip yang merupakan bagian dari penempatan wajib sementara.

(2) Penempatan wajib sementara pada program

internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja.

Pasal 39 . .- 29. -

(1) Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter

spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis- subspesialis harus mengikuti uji kompetensi dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bersifat nasional dalam rangka memberi pengakuan pencapaian kompetensi profesi dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Bagian Ketigabelas Kerja Sama Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2) Dalam hal menyelenggarakan program dokter

layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(3) Fakultas . . .

(3) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit milik Pemerintah Daerah, dan rumah sakit milik instansi lainnya.

(1) Rumah Sakit Pendidikan dan/atau rumah sakit

gigi dan mulut yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Rumah Sakit Pendidikan Utama hanya dapat

bekerja sama dengan 1 (satu) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagai rumah sakit pendidikan utamanya.

(3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi lainnya.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara terintegrasi.

(5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat berupa integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural.

Pasal 42 . . .

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan berhak:

• memperoleh fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan kebutuhan masyarakat serta berdasarkan fungsi dan kualifikasinya untuk ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
• memperoleh dukungan untuk penelitian kedokteran dan/atau kedokteran gigi di rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit memuat:

• Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib mengirimkan Mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, penelitian dan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit tersebut; dan
• Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib berkontribusi mendanai pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 44 . . .

Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Kedokteran bersama-sama mengatur Dosen, proses Pendidikan Kedokteran, jumlah Mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian, dan pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempatbelas Penelitian

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

wajib melaksanakan penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu kedokteran gigi klinis, ilmu bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi.

(2) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang

menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus memenuhi lolos kaji etik.

(3) Penelitian . . .

(3) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kelimabelas Penjaminan Mutu

(1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib

mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.

(2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Pendanaan Pendidikan Kedokteran

(1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.

(2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Pendanaan . . .

(3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi

tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.

(4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh

dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

• hibah;
• zakat;
• wakaf; dan
• bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan

Fakultas Kedokteran Gigi milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri.

(2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan

milik Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya

perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.

(3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan

pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan.

(4) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran

Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

(2) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi,

dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

(3) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk

pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran

(1) Menteri menetapkan standar satuan biaya

operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran secara periodik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penetapan . . . - 36 -

(2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang

ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan

biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah

Pemerintah memfasilitasi program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi untuk mencapai akreditasi kategori tertinggi, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun dalam bentuk infrastruktur.

Pemerintah mendukung program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah tertentu.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

(1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan

Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.

(2) Pemerintah Daerah mendukung pengembangan

fungsi Rumah Sakit Pendidikan yang baik dan bermutu.

Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau yang mendapat tugas belajar berdasarkan kuota nasional yang diberikan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

• bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
• penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
• bantuan pelatihan;
• bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
• bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI -.38. -.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25

ayat (1), Pasal 26, Pasal 30 ayat (4), Pasal 43 huruf b, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian sementara kegiatan;
• penghentian pembinaan;
• penundaan kenaikan pangkat;
• penurunan pangkat; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran

Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Program studi kedokteran dan program studi

kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang- Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60 -. 39. .-

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Peraturan pelaksanaan mengenai perubahan dokter pendidik klinis menjadi Dosen wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang- Undang ini.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan