PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.

2. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber yang daya pendukung perguruan tinggi menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter gigi. yang3. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. fasilitas4. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Dosen5. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Internsip adalah proses pemantapan mutu dan profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompentensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, dan menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka kemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

4. Dokter

5. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat primer yang berkualitas.

6. Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.

7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

8. Surat lzin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

(1) Peserta program Internsip wajib didampingi oleh

Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip.

(2) Fakultas

(2) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi

bertugas memberikan peningkatan pemahaman dan kemampuan mengenai tugas dan fungsi Dokter atau Dokter Gigi pendamping Internsip.

Bagian Kedua Komite Internsip

Pasal 1 1

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka menyelenggarakan program Internsip dapat membentuk komite Internsip.

(2) Komite Internsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat ex-officio dan berkedudukan di bawah

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tugas, dan

fungsi komite Internsip diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Program Internsip

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

• pembentukan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan penambahan program studi;

• program Internsip;

• program DLP;

• Dosen

PRES IDEN

4-

• Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
• etika profesi dan sumpah Dokter atau Dokter Gigi; dan
• kerja sama Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran atau lembaga lain.

(1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi

kedokteran wajib membentuk Fakultas Kedokteran.

(2) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi

kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran Gigi.

(3) Fakultas Kedokteran dapat membuka program studi

kedokteran gigi. (4t Fakultas Kedokteran Gigi tidak dapat membuka program studi kedokteran. (s) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) wajib mengajukan permohonan

pembukaan program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi kepada Menteri.

(1) Pembentukan Fakultas Kedokteran atau Fakultas

Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (21paling sedikit harus memiliki:

• studi kelayakan dan naskah akademik;

• rencana strategis, termasuk rencana induk penelitian, dan pengabdian masyarakat;

• rancangan

#iB PRESIDEN

rancangan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;

• Dosen yang memenuhi jumlah, jenis keilmuan, dan kualilikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; lahan dengan status hak milik/hak pakai/hak guna bangunan atas nama badan penyelenggara perguruan tinggi;

• gedung untuk penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar kualitas sesuai aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja;

• laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/ humaniora kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoiogi kedokteran; perencanaan siste m seleksi dan jumlah penerimaan calon mahasiswa dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• sumber pendanaan dan perencanaan anggaran untuk penyelenggaraan Tlidharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi;

• sistem penjaminan mutu internai;

• hasil

• hasil evaluasi tim independen yang dibentuk oleh Menteri; dan
• rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pembentukan Fakultas Kedokteran atau

Fakultas Kedokteran Gigi oleh perguruan tinggi swasta, harus memiliki:

• pengesahan badan penyelenggara yang berbadan hukum nirlaba;
• bank garansi atas nama badan penyelenggara; dan
• laporan keuangan badan penyelenggara yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

(3) Menteri dapat menugaskan Fakultas Kedokteran

dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi dengan akreditasi kategori tertinggi untuk menjadi pembina Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang akan dibentuk.

(4) Organisasi dan tata kerja Fakultas Kedokteran atau

Fakultas Kedokteran Gigi harus memenuhi unsur pelaksana pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan statuta perguruan tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6 .

PRESIDEN

(1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi

yang memenuhi persyaratan dapat menambah program studi di bidang kesehatan. (21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit meliputi:

• studi kelayakan;
• memiliki program studi kedokteran dan/ atau pada Fakultas Kedokteran kedoteran Cigi dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi terakreditasi dengan peringkat akreditasi tertinggi;
• memiliki lulusan;
• memiliki Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
• memiliki sarana prasarana untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penambahan program studi pada Fakultas Kedokteran dan f a+"au Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB iII

Bagian Kesatu Umum

Program Internsip secara nasional, dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) Program Internsip dokter dilakukan dalam rangka

pemahiran dan pemandirian dokter.

(2) Program Internsip dokter gigi dilakukan dalam

rangka penyesuaian dalam pemantapan kompetensi di wahana yang berbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi.

(3) Jangka waktu program Internsip diperhitungkan

sebagai masa kerja.

(1) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara

Indonesia yang lulus program profesi dokter atau dokter gigi dalam negeri dan luar negeri wajib mengikuti program Internsip.

(2) Syarat untuk mengikuti program Internsip meliputi:

• lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
• telah disumpah sebagai dokter atau dokter gigi; dan
• memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip.

(3) Syarat untuk mengikuti program Internsip bagi

dokter atau dokter gigi warga negara Indonesia lulusan luar negeri meliputi:

• lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kolegium; dan
• memiliki STR untuk kewenangan Internsip dan SIP Internsip.

(1) Program Internsip dilaksanakan pada fasilitas

pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.

(3) Program

(3) Program Internsip dokter dan dokter gigi

dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.

Dokter atau dokter gigi yang telah menyelesaikan program Internsip memperoleh surat tanda selesai program Internsip yang diterbitkan oleh komite Internsip.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Peserta Internsip

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip wajib:

• bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
• bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan, dan standar profesi;
• mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan;
• mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif;
• bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan
• berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

Dokter atau dokter gigi yang mengikuti program Internsip berhak:

• mendapat bantuan biaya hidup dasar, transportasi, dan/atau tunjangan;
• mendapat. .

-Brns{t PRESIDEN

• mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar profesi dan standar pelayanan;
• mendapat Dokter atau Dokter Gigi pendamping; dan
• mendapat fasilitas tempat tinggal.

Bagian Kelima Pendanaan

(1) Biaya penyelenggaraan program Internsip

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. (21 Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam penyelenggaraan program Internsip.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan bersama Menteri dengan mengikutsertakan Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Internsip dokter atau dokter gigi. (41 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu program Internsip secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

(1) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang mengikuti

program Internsip melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat menjatuhkan sanksi administratif. (21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• teguran lisan;
• teguran tertulis; dan STR c. rekomendasi penundaan penerbitan definitif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program yangInternsip diatur dengan peraturan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Program DLP merupakan kelanjutan dari program

profesi dokter dan program Internsip yang setara dengan dokter spesialis.

(2) Program DLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat pilihan pendidikan profesi kedokteran.

(3) Program DLP setara dengan program dokter spesialis

dalam hal standar pendidikan, pengakuan, dan penghargaan terhadap lulusan.

Pasal 2 1

PRESIOEN

Pasal 2 1

(1) DLP memiliki fungsi:

• memberikan pelayanan kesehatan di pelayanan primer yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada komunitas yang sesuai dengan latar belakang budaya;
• menyediakan pelayanan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
• menyediakan pelayanan komprehensif meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan paliatif, yang berkeianjutan pada semua kelompok usia dan penyakit; dan
• memberikan pelayanan sesuai etik dan bertanggung jawab secara profesional berbasis bukti ilmiah.

(2) DLP bersama dokter spesialis-subspesialis, dokter

gigi spesialis-subspesialis, dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain berpartisipasi aktif melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dan program nasional lain pada pelayanan kesehatan.

(3) DLP memiliki kompetensi sesuai dengan standar

kompetensi DLP.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program Dokter Lay anan Primer

(1) Program DLP hanya dapat diselenggarakan oleh

Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan peringkat akreditasi tertinggi.

(2) Fakultas

(21 Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan program DLP berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dalam bentuk penjaminan mutu uji kompetensi. (41 Dalam hal mempercepat terpenuhinya kebutuhan DLP, Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran yang memiliki program studi kedokteran dengan kategori akreditasi setingkat lebih rendah dalam menjalankan program DLP.

(i) Program DLP dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

(2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

(3) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal24

(1) Program DLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal22

dilaksanakan pada:

• wahana pendidikan DLP; dan/atau
• Rumah Sakit Pendidikan.

(2) Ketentuan

PRESIDEN

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai wahana pendidikan DLP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(l) Program DLP dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan dan standar kompetensi DLP. (2\ Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(3) Standar pendidikan dan standar kompetensi DLP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun yang bersama oleh Kementerian, kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

(4) Sistem penjaminan mutu program pendidikan DLP

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut menge nai penyelenggaraan program DLP diatur dengan Peraturan Menteri.

PRES IDEN

_ 16_

KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal27 Wahana (1) Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Pendidikan Kedokteran melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua Pengakuan dan Kesetaraan

pelayanan di Rumah sakit Pendidikan dan/atau wahana Pendidikan Kedokteran yang mengikutsertakan peserta didik diakui sebagai kegiatan pendidikan.

Pendidikan (1) Kegiatan Dosen di Rumah Sakit Kedokteran dan/atau Wahana Pendidikan disetarakan dengan kegiatan dosen di perguruan tinggi.

(1) (21 Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan melalui penilaian angka kredit.

Bagian Ketiga

PRES IDEN

-t7- Bagian Ketiga Angka Kredit Dosen

(1) Penilaian angka kredit Dosen dilakukan berdasarkan

unsur kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur utama penilaian angka kredit yang bersifat

pelaksanaan khusus untuk Dosen meliputi pelayanan profesi dan pelayanan spesialistik- subspesialistik,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian angka

kredit Dosen diatur dalam peraturan menteri yang bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan di aparatur negara setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Keempat Jenjang Jabatan, Pengangkatan, Alih Jabatan, dan Inpassing

Dosen terdiri atas asisten (1) Jenjang jabatan akademik ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Dosen dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik

profesor dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

• memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen; spesialis- b. berpendidikan doktor atau dokter subspesialis yang setara dengan jenjang tertinggi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; yang c. memiliki publikasi ilmiah inovatif diterbitkan dalam peer reuieued journal; dan

• mendapatkan...

ahli d. mendapatkan pengakuan dari kelompok sebidang (peer group expertsl.

Seseorang yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dosen harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

kePengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain dalam jabatan Dosen dapat dipertimbangkan dengan ketentuan paling sedikit:

• memenuhi syarat sebagai Dosen sesuai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; (lima puluh lima) tahun;b. usia paling tinggi 55
• memiliki penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
• mendapat rekomendasi dari direktur rumah sakit Fakultas dan dekan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi; dan persetujuan dari Kementerian. e. mendapat

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penetapan Peraturan tugas Pemerintah ini telah dan masih melaksanakan pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dosen dengan ketentuan paling sedikit: spesialis, atau a. memiliki sertifikat profesi DLP, dokter dokter gigi spesialis; dan (dua) tahun di b. pengalaman kerja paling singkat 2 bidang Pendidikan Kedokteran.

(1) Pembiayaan tunjangan jabatan fungsional Dosen dan

tunjangan kehormatan jabatan profesor dibebankan pada anggaran instansi asal.

(2) Pembiayaan proses sertifikasi Dosen dibebankan pada

Dosen yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, alih jabatan, dan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dosen diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kesatu Etika Profesi

(1) Etika profesi kedokteran dan kedokteran gigi

merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

(2) Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit terdiri atas:

• kewajiban umum;
• kewajiban terhadap pasien;
• kewajiban terhadap rekan sejawat; dan
• kewajiban terhadap diri sendiri.

(3) Etika

(3) Etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Organisasi Profesi,

Bagian Kedua Sumpah Dokter dan Dokter Gigi

Mahasiswa yang telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi wajib mengangkat sumpah Dokter atau Dokter Gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Lafal sumpah disesuaikan dengan musyawarah kerja etik, yang berbunyi "Saya bersumpahlberjanji bahwa:

• saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan ;

• saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya;

• saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;

• saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter;

• kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan;

• dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;

• saya

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ESIA

• saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
• teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung;
• saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
• sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya".

Ketentuan lebih lanjut mengenai etika profesi, sumpah Dokter atau Dokter Gigi diatur oleh Organisasi Profesi.

Pasal 4 1

(1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi

atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• meningkatkan

PRESIDEN

REPUBLIK IN DON ESIA

• meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
• memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan
• meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupai

• kerja sama antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
• kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
• kerja sama antara Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

(4) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, Fakultas Kedokteran Gigi harus bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran.

(1) Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau

Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik. (21 Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

(3) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perjanjian kerja sama antara Fakultas Kedokteran

atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

(3) Perjanjian

PRES IDEN

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

• waktu penandatanganan;
• identitas para pihak;
• tujuan dan luaran;
• ruang lingkup;
• tanggung jawab bersama;
• hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
• ketentuan pelaksanaan;
• pendanaan;
• jangka waktu;
• keadaan kahar;
• penyelesaian sengketa para pihak; dan
• sanksi atas pelanggaran.

(1) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi

wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

(2) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi

wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal46...

(1) Pengawasan dan pembinaan Pendidikan Kedokteran

pada Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dilakukan oleh Menteri bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. (21 Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

• hasil akreditasi program studi;
• hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
• Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
• laporan masyarakat.

PENDANAAN

(1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.

(2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi

tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Dana

(3) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk

pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah dan masih melaksanakan jabatan fungsional dokter pendidik klinis dapat melaksanakan tugas sampai terbentuknya jabatan Dosen.

Jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.

PRES IDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2077

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2Ol7

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ti Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, n Perundang-undangan,

Cahyono

PRES IDEN