PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

5. Pasangan . . .

PRESIDEN

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.

6. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

10. Tempat . . .

PRESIDEN

1. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

2. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan.

5. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di desa/kelurahan.

6. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di luar negeri.

7. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

10. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

BAB II . . .

PRESIDEN

PRESIDEN

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap

5 (lima) tahun sekali.

(2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari

libur atau hari yang diliburkan.

(4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.

(5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah

pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(6) Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

meliputi:

• penyusunan daftar Pemilih;
• pendaftaran bakal Pasangan Calon;
• penetapan Pasangan Calon;
• masa Kampanye;
• masa tenang;
• pemungutan dan penghitungan suara;
• penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
• pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

(7) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4 . . .

PRESIDEN

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

• Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

• tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

• mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

• bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

• tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

• tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

• terdaftar sebagai Pemilih;

• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

• belum . . .

PRESIDEN

• belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
• setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
• berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
• berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
• memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

(1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

(2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan

wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Surat . . .

PRESIDEN

(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil

bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Bagian Kedua Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai

Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah

diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 11 . . .

PRESIDEN

(1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

terdiri atas:

• kesepakatan antar-Partai Politik;
• kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat

mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden

yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Bagian Kesatu Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

(1) Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

(2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik

ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendaftaran . . .

PRESIDEN

(3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan Partai

Politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

• kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
• surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
• surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
• surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
• fotokopi NPWP dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
• daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
• surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
• surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak . . .

PRESIDEN

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

• bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
• surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan
• surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.

(2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
• surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
• kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
• naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;
• surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan
• kelengkapan persyaratan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Bagian Kedua . . .

PRESIDEN

Bagian Kedua Verifikasi Bakal Pasangan Calon

(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

(2) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

(1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

(2) Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang

bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang

kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 18 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.

(2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.

(4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

(1) Dalam hal salah satu calon dari bakal Pasangan Calon atau

kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU . . .

PRESIDEN

(2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon

(1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan

mengumumkan nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

(2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut

Pasangan Calon setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik

calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

(2) Salah seorang dari Pasangan Calon atau Pasangan Calon

dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik

Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

(4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan

Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 23 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan

tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan

tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

(2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan

tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon

pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh KPU.

Pasal 25 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan

tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Pasangan

Calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai

berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.

(4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh KPU.

Bagian Keempat Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

(1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi

kelengkapan dan kebenaran administrasi Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU.

(2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU sehingga merugikan Pasangan Calon, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.

(3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

BAB V . . .

PRESIDEN

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara

telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.

Bagian Kesatu Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara

(1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS

menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS

memutakhirkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

(4) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPS

memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari.

(5) Daftar . . .

PRESIDEN

(5) Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran,

pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua Rekapitulasi Pemilih

(1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih

Tetap di kabupaten/kota.

(2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di

provinsi.

(3) KPU melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih luar

negeri dan Pemilih secara nasional.

Bagian Ketiga Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih

(1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota,

Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas

pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 32 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan

PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KAMPANYE

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

(1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.

(2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.

(3) Kampanye didukung oleh petugas Kampanye.

(1) Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus Partai Politik,

orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan.

(2) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon membentuk

tim Kampanye nasional.

(3) Dalam . . .

PRESIDEN

(3) Dalam membentuk tim Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.

(4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas

menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.

(5) Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim

Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(6) Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.

(7) Petugas Kampanye terdiri atas seluruh petugas yang

memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.

(1) Nama-nama pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan

daftar nama pelaksana Kampanye dan nama anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Bagian kedua Materi Kampanye

(1) Materi Kampanye meliputi visi, misi, dan program Pasangan

Calon.

(2) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi

penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui website KPU.

Bagian Ketiga . . .

PRESIDEN

Bagian Ketiga Metode Kampanye

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat

dilaksanakan melalui:

• pertemuan terbatas;
• tatap muka dan dialog;
• penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
• penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
• penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
• pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU;
• debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
• kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

(1) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (1) huruf g dilaksanakan 5 (lima) kali.

(2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik.

(3) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari

kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

(4) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon,

moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.

(5) Materi . . .

PRESIDEN

(5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

• melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
• memajukan kesejahteraan umum;
• mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan

Calon diatur dalam peraturan KPU.

(7) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama Pasangan Calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye dilarang:

• mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;

• menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

• mengganggu ketertiban umum;

• mengancam . . .

PRESIDEN

• mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
• merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
• menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
• membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
• menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang

mengikutsertakan:

• Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
• Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
• pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
• pegawai negeri sipil;
• anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• kepala desa;
• perangkat desa;
• anggota badan permusyaratan desa; dan
• Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.

(4) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang

menggunakan atribut Partai Politik, Pasangan Calon, atau atribut pegawai negeri sipil.

(5) Sebagai . . .

PRESIDEN

(5) Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang

mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

(1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden,

menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

• tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan; dan
• menjalani cuti Kampanye.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional

dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 45 . . .

PRESIDEN

Pelanggaran atas larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi dengan tahapan:

• peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
• penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1 Umum

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan

melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.

(3) Pesan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4) Media . . .

PRESIDEN

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam

memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

(1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI),

lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.

(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon.

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia

menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye

(1) Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran

dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan

rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Paragraf 3 . . .

PRESIDEN

Paragraf 3 Penyiaran Kampanye

(1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam

bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.

(2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi

larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41.

(3) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga

penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.

(4) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur

oleh KPU bersama Komisi Penyiaran Indonesia.

Paragraf 4 Iklan Kampanye

(1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada

media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

(2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat

mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

(3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan

kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 52 . . .

PRESIDEN

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual

blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye.

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima

program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.

(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon

dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi

untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.

(2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk

setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.

(3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan

Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Media . . .

PRESIDEN

(2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan

standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.

(3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah

daripada tarif iklan Kampanye komersial.

(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan

iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

(5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

(6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan

masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

(7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

(1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan

pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam

Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 Komisi Penyiaran Indonesia

atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.

(4) Dalam . . .

PRESIDEN

(4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak

menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran Kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana Kampanye.

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat

berupa:

• teguran tertulis;
• penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
• pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye;
• denda;
• pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye untuk waktu tertentu; atau
• pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan Kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Keenam Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya

(1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan

Kampanye.

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai

Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat . . .

PRESIDEN

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota

Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:

• calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
• anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
• pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

(1) Menteri sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

(2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat

diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di

luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau

walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

(2) cuti . . .

PRESIDEN

(2) Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil

bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di

luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil

bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(5) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden

dan pejabat negara lainnya dilarang menggunakan fasilitas negara.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

• sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
• gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
• sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65 . . .

PRESIDEN

(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan

Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.

(2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden

atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden

dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan

pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye

(1) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan

PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.

(2) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) oleh pelaksana Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat-tempat yang

menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan ijin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

(4) Alat . . .

PRESIDEN

(4) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat

1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan

pembersihan alat peraga Kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

(1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.

(2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya

pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 70 . . .

PRESIDEN

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS

dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa

pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

(1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang

dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan melakukan:

• penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
• pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
• pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan
• pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

(2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 73 . . .

PRESIDEN

(1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.

(2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KPU kabupaten/kota.

(3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

(1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas

pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.

(2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran

pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

(1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK

dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa

pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 76 . . .

PRESIDEN

(1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang

dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan melakukan:

• penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
• pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
• pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
• pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.

(2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

(1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan

pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:

• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau

• kemungkinan . . .

PRESIDEN

• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:

• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
• menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
• menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
• meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
• mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

(1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya

pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.

(3) KPU . . .

PRESIDEN

(3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan

temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan

dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

(1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan

terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

• pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
• pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal 83 . . .

PRESIDEN

(1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan

Kampanye di tingkat provinsi, terhadap:

• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Panwaslu provinsi:

• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
• menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
• menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
• meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau
• mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 84 . . .

PRESIDEN

(1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya

pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.

(3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan

yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

(1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan

terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye

sebagaimana . . .

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Panwaslu provinsi melakukan:

• pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
• pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

(1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan

Kampanye secara nasional, terhadap:

• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung; atau

• kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bawaslu:

• menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;

• menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;

• menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;

• meneruskan . . .

PRESIDEN

• meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
• memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau
• mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung.

(1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya

pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang

dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.

(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang

mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(4) Dalam . . .

PRESIDEN

(4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran

administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

(1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye, Bawaslu melakukan:

• pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
• pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada

anggota . . .

PRESIDEN

anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diperoleh dari:

• Pasangan Calon yang bersangkutan;
• Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
• pihak lain.

(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 96 . . .

PRESIDEN

(1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan,

atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(1) Dana Kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 94 ayat (3) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana

Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.

(2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang

dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.

(4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

(1) Dalam rangka Kampanye, Pasangan Calon dan tim Kampanye

di tingkat pusat wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye.

(2) Rekening . . .

PRESIDEN

(2) Rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke KPU paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

(1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat

melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye.

(2) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

(3) KPU mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye

setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon.

(1) Pasangan Calon dan tim Kampanye di tingkat pusat

melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa Kampanye.

(2) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menyampaikan

laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

(3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada

KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memberitahukan

hasil audit dana Kampanye kepada masing-masing Pasangan Calon dan tim Kampanye paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.

(5) KPU . . .

PRESIDEN

(5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan

hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

(1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.

(2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan
• membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 ayat (2), KPU membatalkan penetapan kantor

akuntan publik yang bersangkutan.

(2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 ayat (3).

(3) KPU menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk

melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasal 103 . . .

PRESIDEN

(1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain

yang berasal dari:

• pihak asing;
• penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;
• hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
• Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
• pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.

(2) Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

(3) Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Setiap orang yang menggunakan anggaran Pemerintah,

pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan

menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

(2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan

sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105 . . .

PRESIDEN

(1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:

• kotak suara;
• surat suara;
• tinta;
• bilik pemungutan suara;
• segel;
• alat untuk memberi tanda pilihan; dan
• TPS.

(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

(3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan

pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.

(4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f, serta ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi.

(6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan

oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota.

(9) Dalam . . .

PRESIDEN

(9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan

pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1)

huruf b untuk memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.

(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan

mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih

tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

(3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh KPU untuk setiap kabupaten/kota sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.

(1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat

suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.

(2) KPU . . .

PRESIDEN

(2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak,

jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.

(4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan

plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan,

penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia.

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS

meliputi:

• Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
• Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.

(3) Dalam . . .

PRESIDEN

(3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus)

orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS diatur dalam

peraturan KPU.

(4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih

yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

(5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

(6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan dengan peraturan KPU.

(1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.

(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

(3) Pelaksanaan . . .

PRESIDEN

(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi

Pasangan Calon.

(4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di

setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.

(5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas

Pemilu Lapangan.

(6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

(7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan

kegiatan yang meliputi:

• penyiapan TPS;
• pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Pasangan Calon di TPS; dan
• penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS

melakukan kegiatan yang meliputi:

• pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
• rapat pemungutan suara;
• pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
• penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
• pelaksanaan pemberian suara.

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

• membuka kotak suara;

• mengeluarkan seluruh isi kotak suara;

• mengidentifikasi . . .

PRESIDEN

• mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
• menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
• memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
• menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

(2) Saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Pasangan Calon yang hadir.

(1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh

KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.

(2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak,

Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

(3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih

dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

(1) Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.

(2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda

diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 119 . . .

PRESIDEN

(1) Pada saat memberikan suaranya di TPS, Pemilih tunanetra,

tunadaksa, dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.

(2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada

Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

(1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada

di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.

(2) Dalam hal Pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN

yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN

meliputi:

• Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPSLN yang bersangkutan; dan
• Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.

(3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan

melaporkan kepada PPLN.

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.

Pasal 123 . . .

PRESIDEN

(1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh

KPPSLN.

(2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi

Pasangan Calon.

(4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas

Pemilu Luar Negeri.

(5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diakreditasi oleh KPU.

(6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

menyerahkan mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye.

(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN

melakukan kegiatan yang meliputi:

• penyiapan TPSLN;
• pengumuman dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan nama dan foto Pasangan Calon di TPSLN; dan
• penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN

melakukan kegiatan yang meliputi:

• pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;

• rapat pemungutan suara;

• pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;

• penjelasan . . .

PRESIDEN

• penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemunguta