PARTAI POLITIK

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II . . .

PRESIDEN

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima

puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

• asas dan ciri Partai Politik;
• visi dan misi Partai Politik;
• nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
• tujuan dan fungsi Partai Politik;
• organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
• kepengurusan Partai Politik;
• peraturan dan keputusan Partai Politik;
• pendidikan politik; dan
• keuangan Partai Politik.

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi

badan hukum.

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Partai Politik harus mempunyai:

• akta notaris pendirian Partai Politik;
• nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PRESIDEN

• kantor tetap;
• kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus)d. kepengurusandari jumlah. . . kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
• memiliki rekening atas nama Partai Politik.

(1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian

dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).

(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak

diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan

dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

PRESIDEN

(1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak

diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Pengesahan . . .

(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang

mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

• mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PRESIDEN

• mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

• meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat(2) Tujuan . . . dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
• memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
• membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

• pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
• penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
• penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
• partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
• rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan secara konstitusional.

Partai Politik berhak:

• memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

PRESIDEN

• mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
• memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, d. ikut . . . Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
• memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partai Politik berkewajiban:

• mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
• memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
• menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
• melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;

PRESIDEN

• menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
• melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
• membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbukah. membuatkepada. . . masyarakat;
• menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
• memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
• menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

(1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik

apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.

(2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak

diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang

dilaksanakan menurut AD dan ART.

(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan

kebijakan serta hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD

dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai

Politik apabila:

• meninggal dunia;
• mengundurkan diri secara tertulis;
• menjadi anggota Partai Politik lain; atau

PRESIDEN

• melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan(2) Tata . . . Partai Politik.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah

anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Organisasi Partai Politik terdiri atas:

• organisasi tingkat pusat;
• organisasi tingkat provinsi; dan
• organisasi tingkat kabupaten/kota.

(2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat

kelurahan/desa atau sebutan lain.

(3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

(1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota

negara.

(2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu

kota provinsi.

(3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan

di ibu kota kabupaten/kota.

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu

kota negara.

PRESIDEN

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di

ibu kota provinsi.

(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. (3) Kepengurusan . . .

(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat

kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan

dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai

Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan

Pasal 25 . . .

PRESIDEN

perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

(1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan

dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.

(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.

Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara

Indonesia untuk menjadi:

• anggota Partai Politik;
• bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
• bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan

PRESIDEN

• bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD (2)danRekrutmenART serta . . . peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat

sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

• meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
• meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
• meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah

mufakat.

(2) Dalam . . .

PRESIDEN

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-

Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan

terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh

pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

KEUANGAN

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:

• iuran anggota;
• sumbangan yang sah menurut hukum; dan
• bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat

berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 . . .

PRESIDEN

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:

• perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
• perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
• perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.

(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola

melalui rekening kas umum Partai Politik.

(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan

pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVI . . .

PRESIDEN

LARANGAN

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda

gambar yang sama dengan:

• bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
• lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
• nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
• nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
• nama atau gambar seseorang; atau
• yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

• melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
• melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

• menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
• menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
• menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau
• menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau

memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai . . .

PRESIDEN

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta

menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme- Leninisme.

Partai Politik bubar apabila:

• membubarkan diri atas keputusan sendiri;
• menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
• dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

(1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 huruf b dapat dilakukan dengan cara:

• menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
• menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.

(2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 diberitahukan kepada Menteri.

(2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 . . .

PRESIDEN

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

SANKSI

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran

oleh Pemerintah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian

bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran

oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang

ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar

ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.

(2) Pelanggaran . . .

PRESIDEN

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan

sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh

Mahkamah Konstitusi.

(1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang

memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.

(2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari

perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.

(3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan

dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas

Pasal 50 . . .

PRESIDEN

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam

Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat

dibubarkan.

(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen

sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses

pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang- Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan

sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang- Undang ini.

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganAgar . . . Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN