Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran

oleh Pemerintah.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian

bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran

oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang

ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.